p-Index From 2020 - 2025
1.658
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Transparansi Hukum
hery Lilik Sudarmanto
Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Online Dispute Resolution (ODR) Wujud Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech di Indonesia Ariella Gitta Sari; Hery Lilik Sudarmanto; Divi Kusumaningrum
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i1.2268

Abstract

ABSTRAK Proses kegiatan transaksi bisnis Fintech berjalan selaras dengan adanya sengketa eletronik yang semakin kompleks. Hadirnya Online Dispute Resolution (ODR) yang merupakan turunan dari Alternative Dispute Resolution (ADR) menjadi inovasi terbaru untuk menyikapi perkembangan dunia informasi digital dalam penyelesaian sengketa Fintech sehingga para pihak yang terlibat sengketa bisnis Fintech dapat menyelesaikan sengketa tanpa batas jarak, ruang dan waktu serta lebih efektif. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statue aproach, menganalisis peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa Fintech secara Online Dispute Resolution (ODR) dapat diterapkan di Indonesia dan telah diatur dalam POJK No. 61/POJK.07/2020 dibawah kewenangan LAPS SJK  serta diawasi oleh OJK sebagai lembaga yang terintegrasi di industri jasa keuangan.Kata kunci : Fintech, ODR, LAPS SJK
KAJIAN YURIDIS JAMINAN KEBENDAAN PADA DIGITAL ASET SEBAGAI OBJEK JAMINAN Irham Rahman; Hery Lilik Sudarmanto
Transparansi Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v3i2.2712

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi memberikan banyak manfaat dalam perekonomian khususnya terkait dengan transaksi binsni dan digital aset. Tetapi digital aset belum memiliki kepastian hukum dalam aktivitas bisnis yang menjadi objek jaminan mengingat dalam hukum positif objek jaminan terkait dengan digital aset sebagai jaminan belum ada aturan yang mengaturnya. Adapun metode atau tipe penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hukum jaminan yang bersifat accessoir dari perjanjian pokok belum dapat dijadikan sebagai objek jaminan yang mana ada beberapa alasan yakni sebagai berikut, digital aset masih berupa komoditi yang belum dapat dikases secara umum untuk mendapatkan nilai ekonomis. Kemudian digital aset belum ada lembaga jaminan yang dapat menjaminkan dalam implementasinya di Indonesia. Kata Kunci: Jaminan, Kebendaan, Digital Aset, Objek Jaminan