Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Perlindungan Konsumen terhadap Hasil Produksi Kosmetik dan Obat Tradisional melalui Peningkatan Fungsi dan Kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar Pom ) Surabaya Mardi Handono; Ikarini Dani Widiyanti; Pratiwi Puspitho Andini
JURNAL RECHTENS Vol. 7 No. 2 (2018): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.714 KB) | DOI: 10.36835/rechtens.v7i2.372

Abstract

The protection of the law to consumer is a very important thing to be applied in society, because, in reality, consumers would always be wronged. The mighty acts of underhand business operators to profit much has often happened in the community, and this can be seen from the news from the mass media, for example the news of cosmetics products and traditional medicines containing material dangerous may not be used, so as to cause harm moral support and materially, even to have claimed the lives of consumers. Big hall food and drug supervisory Surabaya is one form of consumer protection through their and authority through action supervision pre-market and post market, information on several cosmetics producers and traditional medicines about how processing industry substandard prevailing, giving the cosmetics certification and traditional medicine, supervising cosmetics producers and traditional medicines and do annihilation cosmetics and traditional medicines to consumers.  Keywords : consumer protection, big hall food and drug supervisory surabaya, cosmetics and traditional medicine
Kendala Pengembangan Investasi Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Ikarini Dani Widiyanti; Pratiwi Puspitho Andini; Emi Zulaika
JURNAL RECHTENS Vol. 7 No. 2 (2018): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.936 KB) | DOI: 10.36835/rechtens.v7i2.373

Abstract

True law aims to create legal certainty, justice and expediency. Palm oil management in Indonesia certainly cannot be separated from the legal aspects, mainly related to the legal substance or regulation. The regulation of palm oil management in Indonesia is contained in various laws and / or policies, both those which regulate explicitly and implicitly. In fact, these arrangements have not fully been able to realize legal objectives, primarily legal certainty. This statement is indicated by the existence of several arrangements that are still inconsistent between one law and another. There are several factors that are constraints to the development of investment in the field of oil palm in the legal perspective, namely the inconsistency of the rules between the Act, the Presidential Regulation and the Ministerial Regulation and the number of Regional Regulations (Perda) that are contrary to the central Regulations which results in the difficult realization of a conducive business climate. The proposed suggestion is to inventory, identify and harmonize all relevant regulations in the field of investment and support the enactment of the Palm oil Draft. Key Words : Palm Oil Investment, Harmonisation Regulation, Legal Certainty
DAMPAK DUMPING TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM): Suatu Kajian Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Ikarini Dani Widiyanti
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 4 (2009): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v3i4.586

Abstract

Praktek Dumping termasuk Unfair Bussiness Practices. Negaradapat melakukan tindakan anti dumping untuk melindungi industridomestiknya melalui definitive anti dumping duties (BMAD),provisional measures (bea provisional anti-dumping) dan priceundertaking (bea masuk imbalan). Bagi UMKM, praktek dumpingberdampak berkurangnya keuntungan bagi produsen barang sejenis,mengurangi hasil produksi dari pesaing lokal. Solusi yang dapatdisampaikan adalah dilakukan sosialisasi secara kontinyu tentangdampak negatif dari praktik dumping , penguatan instituional melaluiempowerment terhadap peran Komisi Anti Damping Indonesia (KADI).Kata Kunci: Dumping, price undertaking, KADI, UMKM, BMAD.
ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN ISBAT NIKAH OLEH ISTRI YANG SUAMINYA TELAH MENINGGAL DUNIA Imam Rofiqi; Ikarini Dani Widiyanti; Nuzulia Kumalasari
Jurnal Jendela Hukum Vol 7 No 2 (2020): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v7i2.1068

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut syariah agama perkawinan di katakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing, bagi umat Islam harus memenuhi syarat dan rukunnya seperi adanya Ijab-Qobul, saksi, dll. Akan tetapi menurut hukum positif di samping menurut agama ternyata perkawinan tersebut juga harus dicatat. Pencatatan perkawinan merupakan hal penting dan wajib dilaksanakan bagi penduduk Indonesia, tujuannya adalah untuk menertibkan perkawinan yang ada di Indonesia. Selain hal tersebut dengan adanya perkawinan maka akan menimbulkan akibat hukum/hak dan kewajiban yang harus ditanggung oleh para pihak yang terkait dengan perkawinan tersebut. Bagi umat Islam yang belum dicatat perkawinannya dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Yang diantaranya adalah seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Jember Nomor 1197/Pdt.P/2013/PA.Jr terkait Permohonan Isbat Nikah, dalam perkara antara : HALIMAH Binti SAHRUN sebagai Pemohon Melawan SATURI sebagai Termohon. Inti dari surat permohonan tersebut adalah Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnya pernikahan pemohon dengan suaminya yang telah meninggal dunia tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan pemohon karena sebelumnya perkawinan tersebut tidak dicatat di kantor urusan agama (KUA) serta untuk mengurus akta kelahiran anaknya.
ZAKAT MANAGEMENT POST OF BIRTH UU NO. 23 OF 2011 CONCERNING MANAGEMENT OF ZAKAT Rahmadi Indra Tektona; Ikarini Dani Widiyanti; Tiya Ningrum Rahayu
Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 12 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/mu.v12i1.2112

Abstract

Management of zakat after birth No. 23 of 2011, zakat management is the planning, implementation, and supervision of the collection and distribution and utilization of zakat. The purpose of this study is to find out and understand the substantial differences in the management of zakat in Law No.38 of 1999 with Law no. 23 of 2011. The research method used is the type of juridical normative research (legal research). The results of this study there are some differences in the previous and present laws, namely the naming change, the abolition of BAZDA to BAZNAS and formed directly by the minister, the former Amil Zakat Institute formed by the community now formed by Islamic community organizations and its arrangements are increasingly complex, the Government now has the highest position in managing zakat compared to the community and only people who have permission to manage zakat. There are administrative and criminal sanctions.
Makna Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Pembuktian Perkara Kartel Ikarini Dani Widiyanti; Nony Aulia Ramadhanti; Galuh Puspaningrum
Journal of Economic and Business Law Review Vol 2 No 1 (2022): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (724.561 KB) | DOI: 10.19184/jeblr.v2i1.31345

Abstract

Dalam pembuktian terjadinya kartel haruslah memenuhi setiap unsur pasal sebagaimana ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun kartel sering kali dilakukan secara diam-diam oleh pelaku usaha, sehingga KPPU membutuhkan keberadaan indirect evidence. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah keterkaitan penerapan Indirect Evidence dalam pembuktian perkara kartel, dan 2) Apa pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Indirect Evidence pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1495 K/Pdt.Sus- KPPU/2017 sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pembuktian menggunakan indirect evidence jauh lebih efektif dalam mengungkap sindikat kartel yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang berafiliasi, hal ini dapat dilihat melalui putusan Mahkamah Agung No. 1495 K/Pdt.sus-KPPU/2017.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Watusampu dan Buluri (Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pal) Hanif Ardi Laksono; Mardi Handono; Ikarini Dani Widiyanti
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v11i2.1343

Abstract

masyarakat Kelurahan Watusampu dan Buluri secara kelompok (gugatan class action) karena setelah belasan tahun beroperasi, tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan di daerah tersebut yang diketahui mereka hanya mendapatkan dampak negatif akibat eksploitasi lingkungan yang terjadi disana. Dengan meneliti Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pal maka penulis menguraikan beberapa permasalahan yang hendak diteliti. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini yang Pertama bentuk-bentuk tanggung jawab sosial perusahaan di Watusampu dan Buluri tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Kedua, putusan nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pal yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Kota Palu didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang menabrak kaidah hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008. Ketiga, akibat pertentangan dalam putusan 69/Pdt.G/2018/PN Pal maka putusan tersebut harus ditinjau ulang agar masyarakat Watusampu dan Buluri mendapat kepastian hukum terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di daerahnya.  Kata kunci : Konflik Sosial, Pertentangan Hukum, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.  A total of 28 (twenty-eight) sand mining companies were sued by the people of Watusapu and Buluri Villages in groups because after twelve years of operation, they did not carry out corporate social responsibility in these areas which were known to only have negative impacts from environmental exploitation that occurred there. By examining Number 69/Pdt.G/2018/PN Pal, the author outlines several problems that must be sought. The research method used is a doctrinal legal research method with a legal and conceptual approach. The results of this study are that the first forms of corporate social responsibility in Watusampu and Buluri are not under positive law in Indonesia. Second, decision number 69/Pdt.G/2018/PN Pal issued by the panel of judges at the Palu City Court was based on the Regional Regulation on Corporate Social Responsibility which violated the legal rules of Corporate Social Responsibility in the Constitutional Court Decision Number 53/PUU-VI/ 2008. Third, due to the conflict in decision 69/Pdt.G/2018/PN Pal, the decision must be reviewed so that the Watusampu and Buluri people get legal certainty regarding the implementation of Corporate Social Responsibility in their area.  Keywords : Corporate Social Responsibility, Legal Conflict, Social Conflict.   REFERENCES Efendi, A’an. Dyah Ochtorina dan Rahmadi Indra Tektona., Penelitian Hukum Doktrinal, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2019. Kusmayadi, Dedi., Dedi Rudiana, dan Jajang Badruzaman., Good Corporate Governance, LPPM Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, 2015. Mardikanto, Totok., Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi), Alfabeta, Bandung, 2014. Marzuki, Peter Mahmud., Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017. Sembiring, Sentosa., Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Bandung, Nuansa Aulia, 2012. Sudikno., Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5305. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/Pn Pal Aulia, Adistira Sri dan Dhaniel Syam, “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktek Pengungkapan Sustainability Reporting Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik Di Indonesia”, Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Volume 3, Nomor 1, April 2013, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. EP, Apriatni., “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis”, Forum, Volume 39 Nomor 2, April 2012, Semarang: Universitas Diponegoro. Herisa, Yeni., Cicilia Dyah Indrawati, dan Andre N. Rahmanto, “Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Mall Solo Paragon”, Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran, Volume 4 Nomor 1, Juli 2014, Solo: Universitas Sebelas Maret. Irawan, Ronny., “Model-Model Tanggung Jawab Sosial Dan Aspek Perpajakannya”, Jurnal Akuntansi Kontemporer, Volume 1 Nomor 1, Juli 2009, Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala. Nababan, Budi S.P., “Analisis Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Tengah Iklim Kemudahan Berusaha dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan”, Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 7 Nomor 3, Desember 2018, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM RI. Nur, Novi Indah Sari. Achmad Fauzi dan Sunarti., “Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Citra (Survei pada Masyarakat yang Bekerja di Pabrik Gula Kebon Agung yang Bertempat Tinggal di Daerah Kebon Agung Malang)”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Volume 8 Nomor 2, Maret 2014, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.  
Legal Protection for Eco-Friendly Product Consumer Losses Due to the Practice of Greenwashing Balqis, Tazkia; Widiyanti, Ikarini Dani; Zulaika, Emi
Law Review Volume 23 No. 2 (November 2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v23i2.6915

Abstract

This research refers in connection to the high tendency of demand for green products which has led some business actors that carry out covert promotions to deceive green consumers through false claims of being environmentally friendly where the implementation is contrary to Law Number 8 of 1999 about Consumer Protection in Indonesia and strategic policies regarding realized by the Government of Indonesia through the RPJMN 2005-2025 about Sustainable Consumption and Production (SCP). This article will discuss legal protection arrangements for eco-friendly product consumers and identify the losses and responsibilities of business actors who have carried out greenwashing practices toward green consumers based on doctrinal research (normative juridical) with a statutory and conceptual approach. The purpose of this article is to find out the norms of legal protection for green consumers and increase awareness about the practice of greenwashing. The findings showed the losses experienced by green consumers as a result of greenwashing are material and immaterial costs, while the existence of green consumers is protected by environmental protection and management law, consumer protection law, and eco-label policy.
Kecacatan Hukum Perjanjian Jual Beli Vila Widiyanti, Ikarini Dani; Sari, Nuzulia Kumala; Ayuning Tiyas, Vica Putri
Widya Yuridika Vol 7, No 1 (2024): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v7i1.4730

Abstract

The implementation of buying and selling will not always be in accordance with what has been agreed. As an example of the case between Johandi Akman who is consumer and PT.Putra Adhi Prima who is a seller or business actor. In this case the panel of judges in the Cibinong Court Decision Number: 57/Pdt.G/2021/Pn.Cbi on 12 July 2021 stated that PT. Putra Adhi Prima had committed an unlawful act where there were hidden defects in the NE-21 villa that was purchased by Johandi Akman. The formulation of the problem in this writing is; First, how is the validity of the binding sale and purchase agreement (PPJB) of villa NE-21 which contains hidden defects? Second, what are the legal consequences of the binding sale and purchase agreement (PPJB) of villa NE-21 which contains elements of an unlawful act? Third, what are the legal considerations in the decision number. 57/Pdt.G/2021 is in accordance with the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection? The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results obtained from the research are the invalidity of the binding sale and purchase agreement which contains hidden defects, legal consequences of the binding sale and purchase agreement which contains elements of unlawful acts, so the injured party can claim responsibility for the losses suffered, and the legal considerations in decision number 57/Pdt.G/2021/Pn.Cbi are in accordance with applicable legal provisions.
The Application of the MFN Principle into 'the Over Top Companies' in Investment Activities of Indonesia Ansory, Wachid Aditya; Widiyanti, Ikarini Dani; Kumala Sari, Nuzulia
Lentera Hukum Vol 6 No 2 (2019): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v6i2.11254

Abstract

The Most-Favored-Nation (MFN) principle is one of international consensuses, especially for countries registered as members of the World Trade Organization (WTO). The principle is related to investment and international trade within the framework of economic liberalization. At its core, the MFN principle ensures equitable treatment of all parties economically active within a country. Recently, in Indonesia, the Over Top company conducted business activities without paying taxes to the government. The case of the Over Top company highlights an unfair business situation in Indonesia, enabled by the Indonesian government through a poorly established monitoring system and codification of laws. This study argues that the absence of taxation, regulation, and fraud laws for the Over Top Companies in Indonesia, and the Indonesian government is responsible for the enforcement and maintenance of tax laws and the MFN principle for all entities conducting business in the state. Keywords: MFN Principle, Over Top Companies, Investment in Indonesia.