Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.993
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian IPTEKS International Journal of Demos AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Wiwin Ariesta
Universitas Merdeka Pasuruan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Nursing Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yurisdis Normatif Ketentuan Percepatan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis dan Lengkap (Sertifikasi Tanah Petok D). Robby Patty Nurrani Pambudi; Wiwin Ariesta; Dwi Budiarti
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2023): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i2.103

Abstract

Peraturan pelaksana dibuat dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum atas hak atas tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka penataan tanah yang berkaitan dengan penggunaan, pengendalian, dan kepemilikan, penyelenggaraan pendaftarn haki atas tanaha untuk terciptanya kepastian hukum. Tanah yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut atau diakui sebagai tanah negara dianggap berada di bawah kewenangan langsung negara. Tanah yang telah dimiliki oleh seseorang atau badan hukum dengan hak dianggap sebagai tanah yang dikuasai negara secara tidak langsung, yang berarti bahwa kemampuan negara untuk mengatur tanah tersebut terkendala oleh ketentuan hak tersebut. Pemerintah federal memiliki skema untuk prosedur pendaftaran tanah yang tersebar luas atau yang lebih dikenal dengan nama Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), namun pada era sekarang lebih dikenal dengan nama PTSL. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran serentak yang meliputi pemetaan seluruh objek pendaftaran tanah yang terdaftar dan mendaftarkan semua objek pendaftarn tanaih yang tidak terdaftar dalam satu desa, satu wilayah kelurahan, atau nama lain pada tingkat yang sama dalam rangka mengumpulkan dan memberikan informasi yang lengkap tentang bidang tanah.
PERLINDUNGAN HUKUM AWAK KAPAL ATAS PEMBAJAKAN KAPAL NIAGA DI LAUT INDONESIA Kiki Hadi Wirantno; Dwi Budiarti; Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i1.70

Abstract

Perlindungan hukum terhadap awak kapal atas pembajakan kapal niaga Indonesia yang terjadi di laut Indonesia merupakan suatu fenomena yang harus diperhatikan mengingat pembajakan kapal di laut Indonesia merupakan kejahatan pelayaran yang berdampak pada keselamatan dan keamanan pelayaran. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui pihak-pihak terkait  di bidang keselamatan dan keamanan di laut merupakan hal utama dalam memberikan perlindungan pengguna di laut Indonesia.Perlindungan hukum tersebut di nilai dari aspek peraturan perundang-undangan, pihak terkait dalam penanganan kejahatan pelayaran, penegakan hukum. Dalam hal ini keberadaan ketentuan tersebut masih terkendala pada koordinasi antara pihak terkait yang berwenang di laut dalam upaya perlindungan dari kejahatan pelayaran. Yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap awak kapal sebagai korban pembajakan kapal niaga di wilayah yurisdiksi Indonesia. Perlindungan hukum awak kapal secara normatif masih lemah terhadap kejahatan pembajakan kapal niaga Indonesia yang terjadi di laut Indonesia. Namun, perlindungan yang diberikan Negara dengan cara preventif maupun represif dapat meminimalisir kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan kapal. Melalui pihak-pihak terkait dengan upaya patroli keamanan dan keselamatan laut kejahatan pelayaran khususnya pembajakan kapal dapat di cegah sehingga laut Indonesia aman dari bentuk kejahatan laut apapun sehingga laut Indonesia dapat dijadikan poros maritim dunia.
The Art Of Advocacy For Victims Of Sexual Violence Wiwin Ariesta; Sukron, Ahmad; Nabila Dwi Elsa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2657

Abstract

Legal advocacy constitutes a vital instrument in the provision of legal aid. The rising number of cases of sexual violence against women and children underscores the necessity of legal advocacy in addressing the needs of victims. The growing number of reported cases of sexual violence should be regarded positively, as it reflects increasing public courage to report such incidents within their communities. Although advocacy does not constitute a legal revolution, its implementation plays a pivotal role in safeguarding the rights of victims of sexual violence. Accordingly, advocacy techniques and methods developed within the community must be examined and evaluated to ensure that their application does not inadvertently harm victims or infringe upon their rights. The practice of advocacy must therefore be continuously refined and adapted to the specific needs of those who receive advocacy services in this context, victims of sexual violence. This study employs a normative legal research method, supported by empirical legal research based on cases of sexual violence within the jurisdiction of Pasuruan Regency. The findings suggest that several advocacy techniques generally applied in other contexts may also be effectively implemented in providing legal aid for victims of sexual violence. Nevertheless, the involvement of relevant stakeholders and the allocation of adequate resources are essential to promoting victims’ well-being. Confidentiality must likewise be strictly observed as an integral part of protecting victims of sexual violence. Furthermore, the adoption of certain non-traditional advocacy models should be considered by advocates and paralegals when assisting victims, provided that the paramount consideration remains the best interests of the victims as survivors of sexual violence
Co-Authors Ahmad Sukron Cakranegara, Pandu Adi Dwi Budiarti Fitrani Amin Joko Joko Kiki Hadi Wirantno Muhammad Choirul Anam Muhammad Mashuri Muhammad Rosyid Arridho Muhhamad Mashuri Nabila Dwi Elsa Pratiwi Virdayanti Robby Patty Nurrani Pambudi Syavira Dwi Puspasari Tuti Tuti Vila Savira Winarno, Ronny Yudhia Ismail Zahrotul Ula