Garuda - Garba Rujukan Digital

TEORI KEADILAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEPALA DESA DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DESA ( Studi Kasus putusan perkara Nomor 66/Pid.Sus/Tpk/2015/PN. Sby ) Muhammad Mashuri
MIMBAR YUSTITIA Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

The village is the lowest organizational structure of government in Indonesia. The formation of political society in Indonesia originated from the village. In running the organization of village government, the village is led by the village head and assisted by the village apparatus. In the structure of the Indonesian governmental organization, the village head includes government officials, in this case the elected village government is based on direct election by the village community with a six-year tenure. The role of the village head is very important in the level of government in Indonesia, because the village policy that will control a government in the region is prosperous or not. With the existence of Article 26 paragraph (3) of Law Number 6 Year 2014 regarding the Village, the legal norm of the Village Head in implementing his policy has been given legal protection that can be used as a basis for seeking justice when dealing with law enforcers. However, philosophically, the legal protection for the Village Head itself must be set forth in a separate legislation, so in implementing its policy, the Village Head feels more confident with the legal certainty of their fate in leading a Village Government so that it will not affect the development and village empowerment.

PENGATURAN HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA Muhammad Mashuri
MIMBAR YUSTITIA Vol 4 No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Refund of state financial losses related to accused corruption who died using civil instruments in an effort to recover losses. Efforts to recover financial losses of the state using civil instruments, are entirely subject to the discipline of material civil law as well as formil, although it relates to corruption crimes. Criminal proceedings follow a material evidentiary system while civil processes adhere to a formil evidentiary system that can be more difficult than material proof. The method used in this study is to follow the method of normative legal research by analyzing the regulation of the substance of the provisions on the procedure of returning state financial losses related to the accused of corruption crimes who died. In the event that the accused dies during the examination at the court hearing, while in real terms there has been a state financial loss, then the public prosecutor immediately submits a copy of the news file of the hearing to the State Attorney or submitted to the aggrieved agency for civil lawsuit against his heirs. After the court's decision that has obtained a permanent legal force, there are still property belonging to the convicted that is suspected to be derived from the proceeds of corruption crimes, civil lawsuits can be made against the convicted or his heirs.

THE ESSENCE OF VILLAGE AS A CONSTITUTIONAL GOVERMENT ORGAN IN STATE MANAGEMENT SYSTEMS Muhammad Mashuri
Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Historically, all local communities in Indonesia have strong local wisdom which contains a spirit of sufficiency, balance and sustainability, especially in managing natural resources and people. It is philosophically clear that before governance over it existed, the Village first existed. The purpose of this research is to elaborate on the village as the basis and part of the governance arrangement afterward. A village that has an older government system should also be the spearhead in every administration of government, development and community affairs. The research used in this study is normative research using secondary data such as statutory regulations, legal theory, expert opinion, and court decisions. The approach that the writer uses is the approach of the Invitation Laws and the conceptual approach. The result of this paper is that Village autonomy and democracy which will be framed by a law on villages is not just an institutional matter, but has a deep philosophical basis. Efforts to strengthen regional autonomy and "village autonomy" are part of these ideals, as well as aiming to build a strong and perfect Indonesian imagination, which goes beyond centralism and localism. NKRI will become stronger if it is supported by the sovereignty of the people and the independence of the local people (regions and villages), namely the center that "respects" the local and the local "respects" the center. Village independence will be the foundation and strength of the Republic of Indonesia and Indonesia's imagination. If the village is forever marginal and dependent, it will become a heavy burden for the government and paralyze the foundations of the Republic of Indonesia. In the future, we need the village as a local entity that is socially powerful, politically sovereign, economically empowered and culturally dignified.

Analisis Pengujian Keputusan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) di Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 79/Pk/Tun/2013 Marzul Afiyanto; RR. Herini Siti Aisyah; Xavier Nugraha; Muhammad Mashuri; Rizki Firmansyah
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Kompetensi absolut dari PTUN berdasarkan UU PTUN adalah sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa sebagi akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Namun, ternyata tidak semua keputusan tata usaha negara dapat diujikan di PTUN. Salah satu yang sempat diperbedatkan dapat atau tidaknya Keputusan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) diuji di PTUN. Perdebatan ini terlihat salah satunya terlihat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 79/PK/TUN/2013. Dengan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah pertama, apa kompetensi absolut dari PTUN? dan kedua apakah Keputusan tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan [Doktor Honoris Causa] dapat diuji di PTUN? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Adapun hasil penelitian ini adalah pertama Kompetensi absolut dari PTUN berdasarkan UU PTUN adalah sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa sebagi akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Namun, ternyata tidak semua keputusan tata usaha negara dapat diujikan di PTUN dan kedua Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan [Doktor Honoris Causa] bukan merupakan kompetensi absolut dari PTUN, karena substansi keputusan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) termasuk dalam ranah akademis yang notabene bukan ranah hukum yang dapat dinilai oleh Pengadilan.

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Terhadap Kesalahan Layanan Mobile Banking dari Sistem Teknologi Informasi Perbankan Amania Wahyu Atsari; Kristina Sulatri; Muhammad Mashuri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i1.97

Di era milenium global ini, seseoran g memanfaatlan teknologi dalam menjlankan kegiatan seghri-hari, termasuk Mobile Banking. Mobile Banking merupakan sistem elektronik yang mempunyai kelebihan ialah di promosikan oleh pihak bank serta melaksanakan seluruh suatu yang berhubungan dengan transaksi secara online. Kajian ini menganalisis 2 persoalan utama, ialah wujud hukum proteksi nasabah dikala melaksanakan transaksi dengan sistem Mobile Banking serta tanggung jawab hukum penyedia layanan elektronik bila memakai sistem mobile banking sistem mobile banking kandas. Karya ilmiah ini termasuk jenis penelitian hukum, yakni penelitian yang berdasarkan ketiadaan norma, ambiguitas norma atau konflik norma. Masalah diselidiki dengan menggunakan interpretasi hukum dan kemudian dibuat argumen teoritis berdasarkan teori dan konsep hukum yang ada. Bagi nasabah yang bertransaksi dengan sistem Mobile Banking, walaupun belum terdapat pengaturan yang mengendalikan proteksi hukum spesial terkait Mobile Banking, namun nasabah tetap mendapatkan perlindungan hukum dan perlindungan hukum pencegahan dan penindakan sejalan dengan peraturan perundang-undangan perbankan dan perlindungan pelanggan.

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Perbedaan Hasil Pengukuran Tanah Metode Fotogrametrik dengan Pengukuran Tradisional pada Sertifikat Muhammad Choirul Anam; Muhammad Mashuri; Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2023): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i2.101

Pengukuran tanah merupakan pengamatan di atas permukaan tanah sehingga sering disebut pengukuran terestrial. Untuk itu setiap pemilik tanah harus mengetahui batas-batas tanah yang dimilikinya, sehingga ia mengetahui batas-batas tanah yang dimilikinya, yang ditandai dengan benda-benda yang menempel pada batas sungai, batang pohon, dan tembok. Namun pemasangannya harus disaksikan oleh pejabat atau pejabat yang mengetahui atau memiliki data tentang siapa pemilik tanah yang berbatasan. Data ini dimiliki oleh kepala desa atau kelurahan, oleh karena itu pelaksanaannya harus disaksikan oleh perangkat desa atau kelurahan termasuk tanah yang berdekatan. Sedangkan untuk pengukuran dan pemetaan fotogrametri dengan menggunakan fasilitas foto udara, metode fotogrametri sebagai dasar pemetaan letak batas-batas bidang tanah dan pencatatan data luas bidang tanah, pengukuran lapangan untuk daerah tempat peta dasar pendaftaran di bentuk foto yang tersedia dilakukan dengan mengidentifikasi bidang-bidang tanah yang telah diidentifikasi. Jika titik batas tidak dapat diidentifikasi pada peta foto karena tanaman menghalangi pandangan lain, maka pengukuran dilakukan dari titik batas yang berdekatan atau titik lain yang dapat diidentifikasi pada peta foto, sehingga titik batas yang tidak terlihat dapat ditandai pada peta foto. melalui persimpangan depan. Dalam hal ini penyelesaian bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak apabila terdapat perbedaan hasil pengukuran tanah dan tujuan hukum terkait perlunya pengaturan perbedaan hasil pengukuran tanah. Sehingga penyelesaian perbedaan hasil pengukuran tanah mengacu pada pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa negara tidak sepenuhnya menjamin kebenaran data yang terdapat dalam sertipikat sehingga terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian. yang dapat diperbaiki, bila perlu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan secara fotogrametri apabila terdapat perbedaan hasil pengukuran tanah Permen Nomor 3 Tahun 1997, maka jelas dalam Pasal 41 ayat (4) dilakukan pengukuran ulang agar dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.

HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAKDALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Muhammad Mashuri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v1i1.3

Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya Bursa Berjangka dengan Pialang Berjangka dan Pialang Berjangka dengan Nasabah memiliki hubungan hukum yang saling berhubungan. Bursa Berjangka selaku pengelola dan Pialang Berjangka selaku pelaku perdagangan Berjangka Komoditi. Pialang Berjangka harus taat dan tertib tehadap aturan-aturan yang dibuat oleh Bursa Berjangka berdasarkan tugas, kewajiban dan wewenang dari bursa berjangka yang memiliki karakteristikberbeda dengan pasar forward (forward market) atau pasar fisik lainnya.Pialang/Wakil Pialang Berjangka hanya sebagai pihak perantara terhadap keinginan untuk melakukan perdagangan berjangka komoditi yang akan dilakukan oleh Nasabah, yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat umum, akan tetapi harus melalui Pialang/Wakil Pialang Berjangka.Kata kunci : Hubungan Hukum, Perdagangan Berjangka Komoditi, Bursa dan Pialang.

KENDALA-KENDALA TERKAIT DENGAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERKENAAN DENGAN KEWAJIBAN JAM KERJA PEGAWAI Rina Kartini; Muhammad Mashuri; Dwi Budiarti
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i1.68

Salah satu hal yang menjadi penanda kualitas seorang pegawai negeri sipil adalah kedisiplinan, disiplin menurut Pasala 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar maka dijatuhkan hukuman disiplin.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : a. Peran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Pasuruan dalam penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman ringan belum efektif karena masih ada beberapa Pegawai Negeri Sipil yang melanggarnya, b. Faktor beberapa Pegawai Negeri Sipil melakukan pelanggaran tersebut adalah tidak tegasnya dalam melakukan tegurannya, serta dari pegawai/ atau pekerjanya juga kurang dalam menaati peraturan pemerintah yang berlaku.Penelitian ini, penulis membahas melalui penelitian secara yuridis empiris, dengan menggunakan penelitian wawancara, yaitu penelitian terhadap data primer. Adapun bahan hukum antara lain, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Sedangkan pengolahan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara deskriptif.

TANGGUNG GUGAT OTORITAS JASA KEUANGAN DENGAN PERUSAHAAN INVESTASI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADANYA INVESTASI ILEGAL YANG BERGERAK DI BIDANG PASAR MODAL Ronny Winarno; Muhammad Mashuri; Ad Putri Balqissiyah
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3, No 1 (2020): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v3i1.39

Pada masa globalisasi ekonomi yang menguat, banyak orang yang tergiur untuk melakukan kegiatan investasi karena tergiur dengan tawaran keuntungan besar yang diberikan. Ketidakpahaman masyarakat tentang cara berinvestasi membuat masyarakat rentan akan penipuan yang berkedok investasi. Investasi sendiri memiliki arti yaitu penanaman modal untuk proses produksi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal dapat menuntut hak-haknya, salah satunya dengan ganti rugi, dengan membawa barang bukti bahwa mereka telah menjadi korban penipuan dari sebuah kegiatan investasi. Dalam menuntut adanya ganti rugi dengan dasar Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum. Hal tersebut karena perusahaan investasi telah melakukan suatu kegiatan ilegal atau tidak sesuai dengan hukum serta adanya kerugian yang diderita korban. Perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal tersebut juga harus dipenuhi oleh perusahaan yang telah melakukan hal tersebut. Perusahaan investasi haruslah memberikan hak-hak korban investasi ilegal yang berupa pemberian ganti rugi.Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Investasi Ilegal, dan Ganti Rugi

KONSEP YURIDIS NEGARA DALAM MEMBERIKAN PENGHARGAAN TERHADAP PENDAPAT ANAK KORBAN PADA SPPA Elis Ayu Mayang; Muhammad Mashuri; Istijab Istijab
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i3.88

Dalam hal preservasi hukum terhadap anak berdasarkan SPPA erat kaitannya oleh keadilan. Karena dalam penanganan perkaranya para penegak hukum dilarang menjadi penyebab anak tidak bisa berkembang, prilaku tidak terkontrol dan menjadi penyebab anak hilang minat dan keahlian dalam berbagai aspek. Dengan adanya hal tersebut negara harus memberikan jaminan keselamatan bagi anak untuk mengemukakan pendapat dan pandangan-pandangan mereka. Dalam Jurnal dengan jenis analisis Yuridis Normatif. Serta 2 sisi strategi UU yang menggunakan legislasi dan regulasi serta konsep yang menemukan pengertian, asas, konsep aturan yang konkrit dan tepat. Hasil yang dicapai dalam penulisan jurnal ini bahwa anak sebagai korban tindak pidana dalam hal menyatakan pendapatnya sesuai asas penghargaan terhadap pendapat anak telah menjadi upaya penuh Negara Republik Indonesia dalam melindungi kepentingan terbaik anak di persidangan maupun setelah menjalani proses persidangan.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search