Articles
<![CDATA[FORMATIVE ASSESSMENT VS SUMMATIVE ASSESSMENT: A CASE STUDY OF ESP LECTURERS IN UNIVERSITY IN INDONESIA AND THAILAND ]]>
<![CDATA[Dwita Laksmita Rachmawati]]>;
<![CDATA[Yufenti Oktafiah]]>;
<![CDATA[Dwi Budiarti]]>
<![CDATA[ EXPOSURE : JURNAL PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Vol 12, No 1 (2023): Exposure ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26618/exposure.v12i1.10071
<![CDATA[Providing an assessment and feedbacks are crucial parts for teaching and learning phase as well as for continued growth in the education system. In general, assessing the students’ progress and giving feedbacks as reflections of progress can be done in a variety of ways. The recent research is primarily concerned with how the formative assessment, as the most advantageous and beneficial kind of evaluation can be considered as a sufficient contributor to the instruction process, particularly once followed by genuine constructive feedbacks. This research's findings claimed that the formative assessment and feedbacks have a significant impact on what the learners perform and how the instructors teach. This research explored how formative assessment is implemented in ESP classes, particularly in Business English classes at universities in Indonesia and Thailand.]]>
<![CDATA[MEMELIHARA KEARIFAN LOKAL MELALUI WASTRA NUSANTARA ]]>
<![CDATA[Yufenti Oktafiah]]>;
<![CDATA[Dwi Budiarti]]>;
<![CDATA[Dwita Laksmita Rachmawati]]>
<![CDATA[ J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 3: Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53625/jabdi.v3i3.6272
<![CDATA[Batik is a pictorial Indonesian cloth which is made specifically by writing the night on the cloth, then the processing is processed in a certain way which has a uniqueness as a whole technique, technology, as well as the development of related motifs and culture, has been designated by UNESCO as a Humanitarian Heritage for Oral and Cultural Heritage. Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity). Batik from time to time continues to develop with various techniques. Wastra Nusantara is the development of batik which is better known as shibori. High creativity will determine the results of the shibori produced. Shibori himself can use folding, turning, sliding or other techniques according to the creativity or desire of the maker, so that the archipelago can produce abstract motifs, boxes, lines and others. Students as the younger generation are a very inspiring and imaginative field for works of art, so that with this Community Service Activity (PKM) it is hoped that existing local wisdom can be well preserved and will not become extinct]]>
<![CDATA[TUJUAN HUKUM DALAM PEMBERIAN ASIMILASI SERTA HAK INTEGRASI PADA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN CORONA VIRUS ]]>
<![CDATA[Dodik Dwi Setiyawan]]>;
<![CDATA[Dwi Budiarti]]>;
<![CDATA[Istijab Istijab]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 2 (2022): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v4i2.76
<![CDATA[Coronavirus, yang sangat menular dan menyebar, membutuhkan otoritas publik untuk membuat permintaan lain dalam kehidupan di arena publik. Demikian pula di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, begitu juga di Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19. Pedoman tersebut , mendapatkan reaksi pro serta kontra di masyarakat, namun setelah pedoman ini ditetapkan berkaitan dengan pengendalian dan pencegahan terhadap tingkat sebaran COVID-19, di tengah keadaan dimana “Lembaga Pemasyarakatan” yang sudah melebihi kapasitas hunian atau overcrowded.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ABORSI DALAM PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Dwi Budiarti]]>;
<![CDATA[Wakhidatus Sa’idah]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3, No 1 (2020): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v3i1.37
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang legalitas Aborsi, pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis prinsip hukum untuk mengetahui dan menganalisis korelasi antara Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia(HAM) atas ibu dan anak. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian hukum yuridis normatif.Aborsi merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum. Peraturan Hukum yang mengatur tentang Aborsi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Setiap pelaku yang melakukan aborsi dapat dipidana dan kewenangan tersebut sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP yang semuanya digolongkan dalam kategori kejahatan terhadap nyawa.KUHP samasekali tidak memberikan peluang dalam melakukan pelaksanaan tindakan aborsi. Namun dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur pengecualian tentang aborsi, menyatakan tentang legalitas aborsi dengan alasan adanya indikasi kedaruratan medis. Setiap orang memiliki hak mutlak yang melekat pada dirinya bahkan sebelum terlahir pun hak tersebut sudah ada dan tidak dapat dipindah tangankan, atau biasa disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Legalitas Aborsi dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidaklah menyalahi Peraturan Perundang-undangan Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ataupun Peraturan Perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.Kata Kunci : Aborsi, Legalitas, dan Hak Asasi Manusia.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Dwi Budiarti]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2019): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v2i1.11
<![CDATA[Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.Hal tersebut sejalan dengan sikap jujur dan bertanggung jawab pelaku usaha dari berbagai praktek niaga. Tidak jujur dan mengabaikan tanggung jawab, kecuali tanggung jawab pelaku usaha terhadap pemegang sahamnya merupakan pengalaman yang umum terjadi. Â Â Â Â Â Â Â Di lihat dari penegakan hukumnya, hak-hak konsumen dapat ditegakkan secara perdata maupun pidana, melalui Peradilan Perdata maupun Peradilan Pidana. Untuk itu tidak lepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya seorang konsumen yang dirugikan haknya dapat mengajukan tuntutan penggantian kerugian dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan dan sebaliknya dalam hal tertentu seorang produsen yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dapat dituntut pertanggungjawaban secara pidana.Kata kunci : Tinadak Pidana, Pengusaha, Konsumen dan Perlindungannya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS KEADAAN INSOLVENSI DEBITUR ]]>
<![CDATA[Gelar Sidang Santoso]]>;
<![CDATA[Yudhia Ismail]]>;
<![CDATA[Dwi Budiarti]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 2 (2022): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v4i2.77
<![CDATA[Perlindungan hukum kreditur terhadap kepailitan debitur berdasarkan UU kepailitan. Keadaan dimana harta debitur tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayarannya. Sedangkan pengertian pailit merupakan perampasan universal seluruh harta likuidasi pembebasannya dicoba oleh seorang kurator di dasar sesuai denganUndang-UndangNomor 37 Republik Indonesia. 2004. Akan terpecah. Penangguhan Kewajiban Pembayaran. Debitur gagal bayar hanya jika jumlah total yang terutang melebihi nilai aset. Diperlukan syarat jatuh tempo bebas pailit sebagai syarat kepailitan dalam arti undang-undang tidak menyatakan status kepailitan sebagai syarat kepailitan. Memberikanperlindunganhukum dan landasanhukum. Kajian menemukan bahwa upaya untuk memperoleh perlindungan hukum bagi kreditur antara lain adalah pemberian perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kreditur dalam hal debitur pailit. Dari Kewajiban Pembayaran. Perlindungan hukum meliputi asas hukum, asas persamaan, asas paripas, asas hutang terstruktur, asas penagihan utang, asas universal, dan asas keadilan hukum khususnya dalam kepailitan Indonesia.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Atas Perlindungan Tenaga Kesehatan dalam Menjalankan Praktik ]]>
<![CDATA[Arinda Restiyowati]]>;
<![CDATA[Dwi Budiarti]]>;
<![CDATA[Humiati Humiati]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 1 (2023): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v5i1.93
<![CDATA[Sehubungan dengan meningkatnya skeptisisme publik terhadap realitas kehidupan, terutama yang berada dalam pelayanan kesehatan publik, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan tingkat pendidikan publik. Ada beberapa kasus tuntutan masyarakat dan litigasi terhadap profesional kesehatan. Saat melakukan tugas mereka, para profesional kesehatan, di sisi lain, lumpuh karena takut bahwa pasien yang mereka rawat mungkin tidak pulih sepenuhnya atau akan meninggal akibat perawatan medis di bawah standar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan dan memperjelas perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para profesional kesehatan saat melakukan praktik. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang mengutamakan sumber daya perpustakaan atau literatur yang berkaitan dengan isu tersebut dan memanfaatkan teori, konsep, dan prinsip terkait penelitian. Penulis menarik kesimpulan bahwa upaya penerapan kesehatan harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah secara seimbang berdasarkan analisis hukumnya. Tentu saja, pemerintah akan lebih siap untuk melaksanakan tanggung jawabnya, terutama dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan saat melakukan pekerjaannya.]]>
<![CDATA[Urgensi Pengaturan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Terkait Penyelenggaraan Pengadaan Tanah ]]>
<![CDATA[Muhammad Aldi]]>;
<![CDATA[Kristina Sulatri]]>;
<![CDATA[Dwi Budiarti]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2023): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v5i2.106
<![CDATA[Pengaturan tanah diperlukan karena melindungi wilayah permukaan bumi tempat tinggal manusia. Tanah harus digunakan seefektif mungkin dan dilindungi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kehidupan manusia. Berdasarkan peraturan terbaru terkait dengan maraknya pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum, tanah milik rakyat bisa diserahkan kepada pemerintah yang digunakan kepentingan umum. Ketersediaan lahan untuk pembangunan merupakan kendala yang sering terjadi dalam semua kegiatan pembangunan. Ada tantangan karena tanah merupakan sebuah sumber daya alam yang langka, terutama tanah negara, yang sangat sulit didapat. Penting untuk memperoleh tanah untuk melengkapinya. Pengadaan tanah adalah proses memperoleh tanah dengan membayar pihak yang berhak imbalan yang adil dan dapat diterima. kepentingan negara, dan masyarakat, merupakan landasan bagi pengadaan tanah. Kepentingan-kepentingan tersebut harus diakui menurut pemerintah dan dimanfaatkan banyak-banyaknya demi kesejahteraan rakyat. Perbahasan di penelitian ini berupa urgensi pengaturan ganti kerugian berbentuk uang terkait penyelenggaraan pengadaan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengaturan ganti kerugian berbentuk uang terkait penyelenggaraan pengadaan tanah adalah sebagai payung hukum atau perlindungan hukum untuk masyarakat yang terdampak pengadaan tanah, perlindungan hukum terkait pelunasan ganti kerugian pengadaan tanah berbentuk uang. ]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGENAAN SANKSI PIDANA MATI DENGAN UNSUR KEADAAN TERTENTU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Rakhmad Hidayat]]>;
<![CDATA[Dwi Budiarti]]>;
<![CDATA[Muhhamad Mashuri]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 3 (2022): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v4i3.87
<![CDATA[Problem Perlindungan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini dikatakan perlindungan hak khususnya hak untuk hidup, sejauh ini yang menjadi problem utama dalam menjatuhkan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah karena dinilai bertentangan dengan ham. Dikatakan bertentangan dengan ham yaitu bahwa hak hidup merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu dan dicabut oleh siapapun kecuali sang Pencipta dan juga tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1). Meskipun hak untuk hidup telah dijamin oleh undang-undang, namun Indonesia tidak menganut asas akan kemutlakan HAM, hal tersebut bisa dilihat dari Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 sebagai pasal penutup bab tentang HAM. Dengan adanya pasal tersebut sebagai pasal penutup, dengan adanya pasal tersebut telah memberi seuatu penafsiran bahwa Pasal 28 A hingga Pasal 28 I UUD 1945 tunduk pada ketentuan pembatasan HAM yang tercantum dalam Pasal 28 J UUD 1945. Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana mati yang selama ini terhalangi oleh persoalan melanggar hak untuk hidup dapat dijalankan dan ditegakkan.]]>
<![CDATA[KENDALA-KENDALA TERKAIT DENGAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERKENAAN DENGAN KEWAJIBAN JAM KERJA PEGAWAI ]]>
<![CDATA[Rina Kartini]]>;
<![CDATA[Muhammad Mashuri]]>;
<![CDATA[Dwi Budiarti]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 1 (2022): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v4i1.68
<![CDATA[Salah satu hal yang menjadi penanda kualitas seorang pegawai negeri sipil adalah kedisiplinan, disiplin menurut Pasala 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar maka dijatuhkan hukuman disiplin.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : a. Peran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Pasuruan dalam penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman ringan belum efektif karena masih ada beberapa Pegawai Negeri Sipil yang melanggarnya, b. Faktor beberapa Pegawai Negeri Sipil melakukan pelanggaran tersebut adalah tidak tegasnya dalam melakukan tegurannya, serta dari pegawai/ atau pekerjanya juga kurang dalam menaati peraturan pemerintah yang berlaku.Penelitian ini, penulis membahas melalui penelitian secara yuridis empiris, dengan menggunakan penelitian wawancara, yaitu penelitian terhadap data primer. Adapun bahan hukum antara lain, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Sedangkan pengolahan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara deskriptif.]]>
