Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Justici Ikrar : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Putri Sari Nilam Cayo
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN PAJAK (Tax Evasion) PUTRI SARI NILAM CAYO
Justici Vol 14 No 2 (2021): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A criminal act because it is an engineering subject (perpetrator) and object (transaction) of taxes to obtain tax savings unlawfully (unlawfully), and tax evasion can be said to be an inherent virus in every tax system that applies in almost every jurisdiction. Taxes in Indonesia are no longer foreign. Almost every day people are presented with news about corruption, of course tax evasion is still included in corruption. The problem in this paper is how the criminal responsibility for the perpetrators of tax evasion (Tax Evasion) As for the conclusions of this paper, the forms of criminal liability for perpetrators of tax evasion are regulated in Article 38, Article 39 and Article 41 a and b of Law Number 16 Year 2009 concerning General Provisions and Tax Procedures.
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN Putri Sari Nilam Cayo
Justici Vol 15 No 1 (2022): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Illegal fishing, both by individuals and by corporations, has been increasing and is very concerning. Various modus operandi is carried out by national and foreign vessels to illegally fish in the Indonesian maritime jurisdiction. This is clearly contrary to national law and international law. The criminal sanctions for perpetrators of criminal acts in the field of fisheries (illegal fishing) can be punished with a maximum imprisonment 10 (ten years) and a maximum fine of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah) as regulated in Article 84 paragraph (2) and paragraph (4) of the Law Fishery
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGA LISTRIKAN Kinaria Afriani; Putri Sari Nilam Cayo
Justici Vol 15 No 2 (2022): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Electricity theft is a crime in the electricity sector. This crime is rife in Indonesia and can cause losses for PLN as the party selling electricity. In fact, this theft can actually cause state losses, considering that PLN is a state-owned company subsidized by the state. This research is a normative juridical research, which only examines library materials or secondary data, which may include primary, secondary and tertiary legal materials. Criminal sanctions for theft of electricity are regulated in Law Number 30 of 2009 concerning Electricity, regulated in Article 49 – Article 55 In addition, the sanctions for theft of electricity are listed in Article 362 of Chapter XXII of the Criminal Code
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BODY SHIMMING DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Kinaria Afriani; Putri Sari Nilam Cayo
Justici Vol 16 No 1 (2023): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Body shaming is a case that has been going on for quite a long time in the western part of the world. Body shaming also causes individuals who experience it to be more sensitive to the rejection that occurs when we pay more attention to their bodies because they do not conform to the ideal standards of society. Initially, body shaming only became a trend for jokes, but over time it became serious to the point of bringing down or vilifying other people, causing discomfort to the person who was the object of body shaming. The type of research that the author uses is normative juridical, which is a method that focuses on research on library data, or secondary data through legal principles and legal comparisons. Basically, body shaming insults carried out through social media are criminal acts whose perpetrators can be subject to criminal sanctions under Article 27 paragraph (3) jo and Article 45 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions ("Law No. ITE”) as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR TERHADAP PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI Putri Sari Nilam Cayo
Justici Vol 17 No 2 (2024): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v17i2.822

Abstract

Ketika menjalankan tanggung jawab dan menjalankan kekuasaannya, mereka harus mematuhi prinsip-prinsip moral dan hukum untuk mencapai cita-cita kepolisian yang beretika, yang merupakan hal penting bagi pemerintahan yang efektif. Saat ini, sangat disayangkan masih banyak aparat kepolisian yang belum mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan akurat. Polisi yang diharapkan berperan sebagai aparat penegak hukum justru mengeksploitasi posisinya untuk melanggar hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang hanya berfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder. Bahan-bahan tersebut dapat mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Tentang tindak pidana pemerasan. Anggota polisi yang melakukan pungutan liar melanggar Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aparat kepolisian yang melakukan praktik melawan hukum, khususnya dalam hal penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), telah melanggar Pasal 6 ayat q dan w Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota. dari kepolisian.
KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENGGABUNGAN PERKARA KORUPSI DAN MONEY LAUNDERING Putri Sari Nilam Cayo
Justici Vol 19 No 1 (2026): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v19i1.1126

Abstract

Penelitian ini membahas pelaku kejahatan Money laundering, melakukan tindak pidana Money laundering dari hasil kejahatannya dan kebanyakan diperoleh dari tindak pidana korupsi. Rumusan Masalah: 1. Bagimana dalam menjalankan kewenangan melakukan penggabungan tindak pidana korupsi dan tindak pidana money laundering? 2. Bagaimana hambaan jaksa dalam melakukan penggabungan tindak pidana korupsi dan tindak pidana money laundering?Jenis Penlitian Yuridis Normatif. Hasil Dalam setiap ketentuan anti pencucian uang harus ada unsur yang di sebut sebagai kejahatan asal (predicate ofence) yang artinya dari hasil tindak pidana apa saja yang dapat di kenai ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undnag No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki hubungan atau berkaitan yang sangat fundamental. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang itu sendiri dikela satu istilah yang disebut dengan “tindak pidana asal” (predicate crime). Tindak pidana asal (predicate crima) didefinisikan sebagai tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang. Jika terjadi penggabungan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang maka Jaksa harus membuat satu uraian kedua tindak pidana tersebut dalam satu surat dakwaan sehingga dakwaannya berbentuk alternatif dan jaksa harus membuktikan kedua tindak pidana tersebut didepan persidangan.
KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) PENDEKATAN ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HUKUM : STUDI DI KELURAHAN SUKAJAYA Tobi Haryadi; Andi Candra; Putri Sari Nilam Cayo; Warmiyana Zairi Absi
Sumpah Pemuda : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/ijpkm.v1i1.1618

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman masyarakat melalui tokoh masyarakat seperti perangkat Kelurahan, Ketua RW maupun Ketua RT. Sebagaimana diketahui dinamisnya permasalahan-permasalahan hukum yang melibatkan hubungan antar warga masyarakat itu sendiri khususnya Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Keterbukaan sistem restorative justice dengan pelibatan warga atau tokoh masyarakat sebagai pihak penengah dapat digunakan sebagai perangkat dalam sistem peradilan untuk penyelesaian perkara hukum yang timbul. Tokoh publik, tokoh masyarakat, atau figur publik adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal, seperti lurah hingga Ketua RW maupun Ketua RT. Oleh karenanya penerapan restorative justice merupakan hasil re-formulasi dari nilai-nilai keadilan kearifan lokal yang kemudian dipakai sebagai suatu pendekatan penyelesaian kasus yang diekspresikan secara umum dalam suatu komunitas masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini menyebabkan restorative justice sebagai bagian dari bentuk community justice dalam bentuk upaya penanggulangan kejahatan dimasa mendatang.
OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DESA MELALUI EDUKASI PENGELOLAAN POTENSI EKONOMI DESA DI DESA PULAU RAJAK KABUPATEN BANYUASIN Enni Merita; Kinaria Afriani; Warmiyana ZA; Putri Sari Nilam Cayo; Tobi Haryadi; Husnaini
Sumpah Pemuda : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/ijpkm.v2i1.1870

Abstract

This community service program was conducted to improve the understanding of the village government, MSME actors, and the community of Pulau Rajak Village, Banyuasin Regency, regarding the importance of managing village economic potential as a source of Village Original Revenue. Villages have the authority to manage their resources and assets to support development and improve community welfare. However, in practice, village economic potential has not always been identified and managed optimally as a source of village revenue. This program aims to provide education on the sources of Village Original Revenue, mapping of village economic potential, the role of village-owned enterprises, utilization of village assets, and strategies for managing local MSMEs as part of strengthening the village economy. The methods used include counseling, interactive discussion, village potential mapping, and evaluation of participants’ understanding. The results show an increase in participants’ understanding of the importance of planned, transparent, and accountable management of village economic potential. This program is expected to encourage the Pulau Rajak Village Government to develop sustainable village economic policies oriented toward increasing Village Original Revenue.
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP TRANSAKSI TANAH YANG AMAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM Andi Candra; Putri Sari Nilam Cayo; Husnaini
Sumpah Pemuda : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/ijpkm.v1i2.1906

Abstract

This community service program aimed to enhance public legal awareness regarding safe and legally certain land transactions in Pulau Harapan Village, Banyuasin District. Limited public understanding of lawful land sale procedures, the importance of land certificates, and the registration process for the transfer of land rights remains one of the factors contributing to land disputes. The program was conducted through legal education and counseling, case-based learning, Focus Group Discussions (FGD), land transaction simulations, and evaluation through pre-tests and post-tests. The materials covered land rights and their legal status, lawful land sale procedures, the role of Land Deed Officials (PPAT), the importance of land certificates, and strategies for preventing land disputes. The results demonstrated a significant improvement in participants’ understanding of all measured aspects, particularly regarding lawful land transaction procedures, the importance of legal land documents, and land dispute prevention. In addition to improving legal knowledge, the program also increased public awareness of the importance of conducting land transactions in accordance with applicable laws to obtain legal protection and certainty. This program is expected to reduce the potential for land disputes and support orderly land administration in Pulau Harapan Village, Banyuasin District.
Co-Authors Andi Candra Enni Merita Husnaini Kinaria Afriani Tobi Haryadi Warmiyana ZA Warmiyana Zairi Absi