Tobi Haryadi
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENCURIAN WIFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL Tobi Haryadi; Hendri S
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.650

Abstract

Abstrak Banyak pengguna internet wifi yang tidak mengetahui soal pencurian wifi itu sendiri karena memang sangat sulit mendeteksi pelaku pencurian ini. Padahal jika dilihat perbandingannya sama saja seperti pencurian biasa di mana korban dirugikan secara materiil dan dalam kasus ini kerugian korban berupa pembelian layanan akses internet wifi di mana oknum tersebut yang menggunakan secara gratis tanpa membayar. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakan modus operandi yang dilakukan pelaku terhadap perbuatan pencurian internet wifi serta bagaimanakah kategori perbuatan pencurian internet wifi menurut hukum pidana. Modus operandi yang dilakukan pelaku terhadap perbuatan pencurian internet wifi biasanya memiliki kriteria tempat dan keadaan tersendiri untuk melakukan perbuatannya misal ada yang biasanya di kafe, di rumah tetangga, di kampus, atau bahkan di tempat wifi publik yang berbayar sehingga mereka bisa menggunakannya secara gratis. Dengan bermodalkan tutorial dan beberapa software atau aplikasi tertentu untuk menjebol sistem keamanan yang ada pada router, mereka dengan mudah mendapatkan akses berupa kata sandi untuk menggunakan internet tersebut secara gratis tanpa mengeluarkan uang sedikitpun. Kategori perbuatan pencurian internet wifi menurut hukum pidana didasarkan pada Pasal 362 KUHP jo. Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat diartikan bahwa perbuatan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol suatu sistem pengamanan tersebut dilarang dan diancam sanksi pidana. Kata Kunci : Pencurian Wifi, Perspektif, Pidana Nasional Abstract Many wifi internet users do not know about the wifi theft itself because it is very difficult to detect the perpetrators of this theft. In fact, if you look at the comparison, it is the same as ordinary theft where the victim is harmed materially and in this case the victim's loss is in the form of purchasing a wifi internet access service where the person uses it for free without paying. By using a normative juridical methodology, namely research conducted by researching library materials, the author intends to answer the existing problems, namely regarding how the modus operandi of the perpetrators for the act of internet wifi theft and what are the categories of acts of internet wifi theft according to criminal law. The modus operandi of the perpetrator for the act of internet wifi theft usually has its own criteria for places and circumstances to carry out the act, for example, usually in a cafe, at a neighbor's house, on campus, or even at a paid public wifi place so they can use it for free. With a tutorial and some software or certain applications to break into the security system on the router, they can easily get access in the form of a password to use the internet for free without spending any money. The category of wifi internet theft according to criminal law is based on Article 362 of the Criminal Code jo. Article 30 paragraphs (1), (2), and (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions which can be interpreted as the actions of any person who intentionally and without rights or against the law accesses computers and/or electronic systems in any way by violating, breaking through, exceeding, or breaking into a security system is prohibited and is subject to criminal sanctions.
KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) PENDEKATAN ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HUKUM : STUDI DI KELURAHAN SUKAJAYA Tobi Haryadi; Andi Candra; Putri Sari Nilam Cayo; Warmiyana Zairi Absi
Sumpah Pemuda : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/ijpkm.v1i1.1618

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman masyarakat melalui tokoh masyarakat seperti perangkat Kelurahan, Ketua RW maupun Ketua RT. Sebagaimana diketahui dinamisnya permasalahan-permasalahan hukum yang melibatkan hubungan antar warga masyarakat itu sendiri khususnya Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Keterbukaan sistem restorative justice dengan pelibatan warga atau tokoh masyarakat sebagai pihak penengah dapat digunakan sebagai perangkat dalam sistem peradilan untuk penyelesaian perkara hukum yang timbul. Tokoh publik, tokoh masyarakat, atau figur publik adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal, seperti lurah hingga Ketua RW maupun Ketua RT. Oleh karenanya penerapan restorative justice merupakan hasil re-formulasi dari nilai-nilai keadilan kearifan lokal yang kemudian dipakai sebagai suatu pendekatan penyelesaian kasus yang diekspresikan secara umum dalam suatu komunitas masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini menyebabkan restorative justice sebagai bagian dari bentuk community justice dalam bentuk upaya penanggulangan kejahatan dimasa mendatang.
OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DESA MELALUI EDUKASI PENGELOLAAN POTENSI EKONOMI DESA DI DESA PULAU RAJAK KABUPATEN BANYUASIN Enni Merita; Kinaria Afriani; Warmiyana ZA; Putri Sari Nilam Cayo; Tobi Haryadi; Husnaini
Sumpah Pemuda : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/ijpkm.v2i1.1870

Abstract

This community service program was conducted to improve the understanding of the village government, MSME actors, and the community of Pulau Rajak Village, Banyuasin Regency, regarding the importance of managing village economic potential as a source of Village Original Revenue. Villages have the authority to manage their resources and assets to support development and improve community welfare. However, in practice, village economic potential has not always been identified and managed optimally as a source of village revenue. This program aims to provide education on the sources of Village Original Revenue, mapping of village economic potential, the role of village-owned enterprises, utilization of village assets, and strategies for managing local MSMEs as part of strengthening the village economy. The methods used include counseling, interactive discussion, village potential mapping, and evaluation of participants’ understanding. The results show an increase in participants’ understanding of the importance of planned, transparent, and accountable management of village economic potential. This program is expected to encourage the Pulau Rajak Village Government to develop sustainable village economic policies oriented toward increasing Village Original Revenue.