Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.652
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Justici Ikrar : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Kinaria Afriani
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI POLITIK HUKUM OMNIBUS LAW Kinaria Afriani; Derry Angling Kesuma; Husnaini Husnaini
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.441

Abstract

Abstrak Omnibus Law sebagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dalam perumusan maupun implementasinya harus berimbang dalam tataran efektivitas dan akuntabilitas dengan memperhatikan aspek yuridis, politik, sosiologi dan ekonomi. Kata kunci: Pembangunan Ekonomi, Politik Hukum , Omnibus Law Abstract Omnibus Law, the Government's efforts to improve economic development in Indonesia and improve the welfare of all Indonesian people in its formulation and implementation must be balanced in the level of effectiveness and accountability by taking into account juridical, political, sociological and economic aspects.
PERAN SERTA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PORNOGRAFI Liza Deshaini; Kinaria Afriani
Justici Vol 12 No 2 (2019): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The government's participation in the prevention of pornography crimes is cut off the network for making and disseminating pornographic products or pornographic services, including the blocking of pornography through the internet, supervise the making, dissemination and use of pornography and, cooperate and coordinate with various parties, both from within and outside the country, in preventing the creation, dissemination and use of pornography. and the public in the prevention of criminal acts of pornography are reporting violations of this law, filing lawsuits to court, socializing legislation that regulates pornography, and providing guidance to the community on the dangers and impacts of pornography.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGA LISTRIKAN Kinaria Afriani; Putri Sari Nilam Cayo
Justici Vol 15 No 2 (2022): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Electricity theft is a crime in the electricity sector. This crime is rife in Indonesia and can cause losses for PLN as the party selling electricity. In fact, this theft can actually cause state losses, considering that PLN is a state-owned company subsidized by the state. This research is a normative juridical research, which only examines library materials or secondary data, which may include primary, secondary and tertiary legal materials. Criminal sanctions for theft of electricity are regulated in Law Number 30 of 2009 concerning Electricity, regulated in Article 49 – Article 55 In addition, the sanctions for theft of electricity are listed in Article 362 of Chapter XXII of the Criminal Code
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BODY SHIMMING DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Kinaria Afriani; Putri Sari Nilam Cayo
Justici Vol 16 No 1 (2023): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Body shaming is a case that has been going on for quite a long time in the western part of the world. Body shaming also causes individuals who experience it to be more sensitive to the rejection that occurs when we pay more attention to their bodies because they do not conform to the ideal standards of society. Initially, body shaming only became a trend for jokes, but over time it became serious to the point of bringing down or vilifying other people, causing discomfort to the person who was the object of body shaming. The type of research that the author uses is normative juridical, which is a method that focuses on research on library data, or secondary data through legal principles and legal comparisons. Basically, body shaming insults carried out through social media are criminal acts whose perpetrators can be subject to criminal sanctions under Article 27 paragraph (3) jo and Article 45 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions ("Law No. ITE”) as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
ANALISI YURIDIS PENANGGULANGAN CYBER CRIME DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA Kinaria afriani; Enni Merita
Justici Vol 17 No 2 (2024): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v17i2.813

Abstract

Kejahatan dunia maya atau Cyber crime adalah salah satu jenis kejahatan yang paling cepat tumbuh perkembangannya. Kerugian yang ditimbulkan kejahatan ini bagi pihak korban luar biasa berupa kerugian materiil dan immaterial. Namun penegakan hukum terhadap kejahatan cyber crime ini sering mengalami kendala dari aspek yuridis, yakni penerapan pasal-pasal yang dapat disangkakan kepada para tersangka. permasalahan dalam tulisan ini adalah bBagaimana Upaya Penanggulangan Cyber Crime dalam perspektif Hukum Pidana. Hukum Pidana di Indonesia baik dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP digunakan dengan menafsirkan secara ekstensif, pelaku cyber crime di Indonesia diancam dengan pidana penjara dan pidana denda dengan sistem ancaman alternative dari ancaman kumulatif sampai saat iniPengadilan Indonesia hanya menjatuhkan jenis Pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku Cyber Crime dalam RUU KUHP Pidana yang diancamkan adalah Pidana Penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara kumulatif
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN PADES SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI DESA KARANGAN Muhammad Nur Amin; Liza Deshaini; Enni Merita; Kinaria Afriani
Sumpah Pemuda : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/ijpkm.v1i1.1613

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman aparatur Desa Karangan mengenai risiko penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta implikasinya terhadap tindak pidana korupsi. Desa Karangan memiliki potensi PADes yang besar, namun praktik pengelolaannya masih menghadapi persoalan administratif dan minimnya transparansi. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan edukasi hukum, pendampingan, dan pemetaan risiko tata kelola PADes agar aparatur desa mampu mengelola aset desa secara akuntabel. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah (FGD), observasi administrasi desa, dan asistensi penyusunan dokumen pendukung. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai prosedur pemanfaatan aset, mekanisme pencatatan keuangan, dan unsur-unsur penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor. Selain itu, kegiatan ini membantu mengidentifikasi bentuk-bentuk kerentanan tata kelola PADes yang perlu ditindaklanjuti melalui perbaikan administrasi dan penguatan pengawasan. Kegiatan PKM ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat desa.
OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DESA MELALUI EDUKASI PENGELOLAAN POTENSI EKONOMI DESA DI DESA PULAU RAJAK KABUPATEN BANYUASIN Enni Merita; Kinaria Afriani; Warmiyana ZA; Putri Sari Nilam Cayo; Tobi Haryadi; Husnaini
Sumpah Pemuda : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/ijpkm.v2i1.1870

Abstract

This community service program was conducted to improve the understanding of the village government, MSME actors, and the community of Pulau Rajak Village, Banyuasin Regency, regarding the importance of managing village economic potential as a source of Village Original Revenue. Villages have the authority to manage their resources and assets to support development and improve community welfare. However, in practice, village economic potential has not always been identified and managed optimally as a source of village revenue. This program aims to provide education on the sources of Village Original Revenue, mapping of village economic potential, the role of village-owned enterprises, utilization of village assets, and strategies for managing local MSMEs as part of strengthening the village economy. The methods used include counseling, interactive discussion, village potential mapping, and evaluation of participants’ understanding. The results show an increase in participants’ understanding of the importance of planned, transparent, and accountable management of village economic potential. This program is expected to encourage the Pulau Rajak Village Government to develop sustainable village economic policies oriented toward increasing Village Original Revenue.
Co-Authors Derry Angling Kesuma Enni Merita Enni Merita Husnaini Husnaini Husnaini Liza Deshaini Muhammad Nur Amin Putri Sari Nilam Cayo Tobi Haryadi Warmiyana ZA