Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA) ., Rahmawaty; Lasori, Siti Alfisyahrin; Yunus, Yudin; Pede, Albert; Lamanasa, Muh. Syarif
Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i2.3651

Abstract

Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota dan Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. yaitu suatu metode peenlitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Isu hukum yang sedang dikaji yakni selain sudah ada aturan yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak, namun dapat juga di cegah dengan diberlakukan control serta pengawasan dari orang tua dan Masyarakat terhadap lingkup pergaulan anak sehingga tidak terjadi kekerasan seksual tersebut.
Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara Hasan, Yety S; Pede, Albert; Rais, Suardi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.3868

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana penggelapan dana di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara. (2) Mengetahui proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara. Dalam penelitian ini, pendekatan metode empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan: (1) bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara adalah karena faktor ekonomi, kedua tidak ada saksi di tempat dan ketiga tersangka kabur. Gorntalo Utara dengan tindakan penal (represif) dan non penal. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah (1) Peran kepolisian khususnya Polres Gorontalo Utara dalam menangani tindak pidana penggelapan memiliki bidang yang sangat luas, tidak hanya berkaitan terhadap perbuatan-perbuatan pada waktu telah ada perbuatan atau ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana, tetapi juga untuk menjaga kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana. (2) Kasus tindak pidana penggelapan merupakan bukti pentingnya peran pemerintah dan penegak hukum, maka perlu dilakukan penegakan hukum yang komprehensif.Kata Kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Polres Gorontalo Utara AbstractThe aims of this study are: (1) To identify and analyze the factors that influence the crime of embezzlement of funds in the jurisdiction of the North Gorontalo Police. (2) Knowing the process of investigation and prosecution of criminal acts of embezzlement in the jurisdiction of the North Gorontalo Police. In this study, an empirical method approach. The results of this study explain: (1) that the cause of the crime of embezzlement in the jurisdiction of the North Gorontalo Police is due to economic factors, secondly there are no witnesses on the spot and the three suspects fled. North Gorntalo is with penal (repressive) and non-penal preventive measures Recommendations in this study are (1) the role of the police, especially the North Gorontalo Police in dealing with criminal acts of embezzlement, has a very broad field, not only relating to actions when there have been actions or there is an allegation that a crime has occurred, but also to maintain the possibility of a crime occurring. (2) Cases of criminal acts of embezzlement are evidence of the important role of the government and law enforcement, it is necessary to carry out comprehensive law enforcementKeywords: Crime of Embezzlement, North Gorontalo Police
Bisnis Berskema Piramida Berkedok Multilevel Marketing (MLM) Menurut Pandangan Hukum Pidana Albert Pede; Yudin Yunus; Siti Alifsyahrin Lasori; Safrin Salam
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5925

Abstract

Abstrak Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian normatif, yaitu mengkaji kembali produk hukum yang telah mengatur suatu masalah hukum dan dikaitkan dengan fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi sanksi pidana dalam mengatasi bisnis berskema piramida berkedok multilevel marketing masih sangat lemah. Meskipun sanksi pidananya telah diatur khususnya dalam Undang-Undang perdagangan, namun sampai saat ini belum ada satu pun perusahaan yang dikenai pidana seperti yang tertera dalam Undang-Undang perdagangan. Sehingga dirasa perlu untuk dibuatkan suatu Undang-Undang khusus atau turunannya untuk mengatasi bisnis berskema piramida berkedok multilevel marketing. Mengingat jumlah korban dan jumlah materi yang tidak sedikit Kata Kunci: Multilevel Marketing, MLM, Skema Piramida Absrtact This research grouped by juridical-normative type, the mean is re-viweing law product who adjusting any law problem and associated with who realy happened in social fact. this research indicated who crime implementation to handle pyramid scheme in multilevel marketing impersonate is so weak. Though the sanction wrote in trade constitution, however until today no one of the company or the owner applied crime as wrote in trade constitution. So that we need to make a new special contitution or the transcription to handle pyramid scheme in multilevel marketing impersonate. Reckon in the count of the victim and the count of worth are huge. Keywords: Multilevel Marketing, MLM, Pyramid Scheme