I Nyoman Wita
Unknown Affiliation

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

HAKWARGANEGARAASINGATASPENGUASAANTANAHDIINDONESIA Vina Jayanti; INyoman Wita
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (47.62 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak warga negara asing terhadap penguasaantanah di Indonesia dan landasan hukum hak warga negara asing terhadap penguasaan tanah diIndonesia. Pengaturan kepemilikan tanah dan bangunan oleh warga negara asing ini ditinjaudari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrariadan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif,dimana dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yangmerupakan sumber bahan hukum primer. Kesimpulan dari penelitian ini adalah WargaNegara Asing tidak mempunyai hak untuk memiliki tanah di Indonesia ( Hak Milik ) tetapimempunyai hak atas tanah yang terbatas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5Tahun 1960 yaitu Hak Pakai (Pasal 41 ayat (1)), Hak Sewa Untuk Bangunan (Pasal 44 ayat(1)), Hak Guna Usaha (Pasal 28 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996),Hak Guna Bangunan (Pasal 35), dan Hak Atas Tanah yang Bersifat Sementara (Pasal 16 ayat(1) dan Pasal 53).
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Frans Noverwin Saragih; I Nyoman Wita
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 02, Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.815 KB)

Abstract

E-Commerce is an engagement that connects the parties to carry out a commercial activity over the Internet. What distinguishes e-commerce with conventional transactions are the parties involved in these activities are not directly face to face, so the potential event of wanprestatie is greater than with conventional transactions. This paper describes how the responsibilities of businesses against the wanprestatie to consumer that business are in wanprestatie.
PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PENGGUNAAN KARYA PROGRAM KOMPUTER DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA Ni Nengah Putu Suartini; I Nyoman Wita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.434 KB)

Abstract

Pada masa sekarang manusia memiliki ciptaan mereka sendiri baik itu di bidang karya seni lukisan, anyaman, musik maupun di bidang perfilman. Tetapi dengan adanya kecanggihan alat tekhnologi seseorang dengan mudahnya menjiplak data atau membajak hasil karya cipta seseorang. Oleh karena itu, perlu ditinjau mengenai pengaturan perlindungan hukum dan terhadap penggunaan karya program computer dalam perspektif hak cipta dan pengaturan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan karya program komputer dalam perspektif hak cipta. Tujuannya untuk mengetahui pengaturan perlindungan dan sanksi terhadap penggunaan karya program komputer dalam perspektif hak cipta. Dalam penulisan jurnal ini, penulis memakai metode penelitian yuridis normatif. Maka dari itu hasil dari study ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan terhadap penggunaan karya program komputer dalam perspektif hak cipta diatur dalam Pasal 40 huruf s Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana menyatakan program komputer merupakan ciptaan yang dilindungi. Kemudian untuk pengaturan sanksi pelanggaran penggunaan karya program komputer dalam perspektif hak cipta, terdapat pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa bagi pelanggar akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara. Kata Kunci: Hak Cipta; Perlindungan Hukum; Sanksi
PENGENAAN SANKSI DALAM PENATAAN RUANG DI INDONESIA Ni Putu Eriska Wasista Dewi; I Nyoman Wita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.358 KB)

Abstract

Pada aspek tata ruang yang tujuannya adalah untuk menertibkan tata ruang dan mengendaliakan terhadap pemanfaatan ruang di Indonesia. Namun, realitanya masih banyak permasalahan yang terjadi terkait dengan proses pelaksanaan penataan ruang tersebut. Salah satu penyebabnya adalah pelanggaran terhadap ruang itu sendiri dan lemahnya penegakan hukum atau “law enforcement” khususnya pada penegakan terhadap pengenaan sanksi. Oleh karena itu, perlu ditinjau mengenai bentuk-bentuk pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia dan seberapa jauh keefektifan pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia yang mana merupakan sebagai upaya untuk mewujudkan adanya tertib tata ruang. Dalam jurnal ini, penulis memakai metode penelitian yuridis normatif, yang mana merupakan suatu penelitian dengan menelaah dan menganalisa terhadap pasal-pasal yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penulis menemukan adanya kekaburan dan kekosongan terhadap norma yang ada. Untuk itu, kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa bentuk-bentuk pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia terdiri dari sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dan efektivitas terhadap pengenaan saksi dalam penataan ruang di Indonesia bahwa dapat dikatakan pengaturan tehadap pengenaan sanksi tersebut belum bisa dikatakan efektif, dikarenakan norma yang mengatur mengenai sanksi tersebut menimbulkan kekaburan dan sekaligus secara tidak langsung adanya kekosongan norma. Kata Kunci : Efektivitas, Sanksi, Penataan Ruang, Tertib Tata Ruang.
PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN TERHADAP POTENSI PENCEMARAN LINGKUNGAN Luh Ani Setiawati; I Nyoman Wita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.401 KB)

Abstract

Lingkungan yang sehat merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya, terutama dalam pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun. Di mana limbah medis tidak hanya berupa alat-alat medis, tetapi juga berupa cairan-cairan medis misalnya cairan bekas cuci darah, cairan dari kamar mandi atau dapur yang mana cairan-cairan ini tentu mengandung unsur berbahaya bagi lingkungan sekitar apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu perlu ditinjau mekanisme pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun dan dampak pengelolaan limbah medis yang berbahaya dan beracun terhadap potensi pencemaran lingkungan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Untuk itu kesimpulan dalam jurnal ini bahwa mekanisme pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu pemisahan, penampungan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Sementara dampak dari pengelolaan limbah medis dan berbahaya dan beracun terhadap potensi pencemaran lingkungan adalah berdampak positif yaitu terpeliharanya lingkungan hidup yang sehat. Dan dampak negatifnya yaitu dapat mengancam keberlangsungan hidup makhluk hidup, karena lingkungan tempat tinggalnya sudah terkontaminasi limbah-limbah medis bahan berbahaya dan beracun. Kata Kunci : Pengelolaan, Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun, Pencemaran Lingkungan
SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP RETUR PENJUALAN DALAM ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI Fery Bernando Sebayang; I Nyoman Wita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.174 KB)

Abstract

Sales Returns is the return of the goods from the buyer for certain things, maybe because damaged in transit, defective or not in accordance with the specifications of the buyer. Purchase agreement is a contract is a contract in which one party to a called party sellers attach itself to hand an object which is the object of the agreement. While the buyer commit himself to pay the price of the object that the agreement has been agreed by the parties. This article will explain what the legal effect on the return of the goods from the buyer to the seller. This paper also describes the legal efforts in progress that can be used if the aggrieved party in the purchase agreement.
PENGENDALIAN TATA RUANG DALAM PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN TATA KOTA Ida Bagus Prastika; I Nyoman Wita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Januari 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.705 KB)

Abstract

In the development or construction of a city would be based on planning, spatial planning is the first step in determining how the spatial patterns that would be implemented, the use of space control is an attempt to ensure the achievement of the goals and objectives of spatial plans. Spatial control guided by the directives set out in the regional spatial structure plans and land-use planning at the provincial and city levels. Control land use permitting is done also through the use of space, the provision of incentives and disincentives, as well as the imposition of sanctions. Permitting the use of space is intended as an effort to curb use of space so that any use of space must be made in accordance with the layout plan.