Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.133
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Indonesian Journal of Law and Justice Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Indonesia Journal of Golden Generation Legal Science Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Journal of Constitutional Principles
Yunita Reykasari
Universitas Muhammadiyah Jember
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Urgensi Pendaftaran Merek Kolektif dalam Pemberdayaan UMKM di Kampung Keramik Dinoyo Kota Malang Moh Ainur Rofiq Hadi; Yunita Reykasari
Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ali Institute of Research and Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55537/gabdimas.v3i2.1097

Abstract

Pendaftaran merek kolektif memiliki peran penting karena dapat memberikan perlindungan hukum, meningkatkan daya saing, serta memperkuat identitas produk lokal. Namun, implementasi merek kolektif masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya edukasi mengenai manfaatnya, anggapan bahwa biaya pendaftaran terlalu tinggi, serta sulitnya menyatukan visi dan misi antar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pendaftaran merek kolektif dalam upaya pemberdayaan UMKM di Kampung Keramik Dinoyo, Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan para pengrajin, pemerintah daerah, dan asosiasi UMKM, lalu dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Malang telah berupaya memfasilitasi pendaftaran merek kolektif sesuai dengan Pasal 46 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, realisasinya masih belum optimal. Faktor utama yang menghambat adalah kurangnya sosialisasi, minimnya koordinasi antar pelaku UMKM, serta keterbatasan dukungan finansial. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya strategi kolaboratif antara pemerintah, asosiasi UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengoptimalkan manfaat merek kolektif. Pemerintah perlu memberikan edukasi lebih lanjut, menyederhanakan prosedur administrasi, serta memberikan insentif bagi pelaku UMKM agar lebih termotivasi untuk mendaftarkan merek kolektif. Selain itu, penguatan organisasi paguyuban pengrajin juga diperlukan untuk meningkatkan kerja sama dan memperlancar proses legalisasi merek kolektif.
Implementasi Pengelolaan Pengaduan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Bagus Riswantoro; Yunita Reykasari
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5445

Abstract

Tujuan penelitian ini, Untuk Mengetahui Pengelolaan Pengaduan Telah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009. Kedua, Untuk Implementasi Pengelolaan Pengaduan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Metode penelitian yang diterapkan ialah pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. Temuan penelitian bahwa Pengelolaan pengaduan di Kecamatan Rambipuji tidak berjalan sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 karena belum terpenuhinya hak masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara layak dan terjamin, dan Implementasi pengelolaan pengaduan di Kecamatan Rambipuji tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga strategi penting dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Pengelolaan pengaduan tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik karena belum terpenuhinya hak masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara layak dan terjamin, dan Implementasi pengolaan pengaduan pelayanan adminitrasi di kecamatan rambipuji belum terlaksana secara optimal ditunjukkan dengan tidak tersedianya tempat atau sarana pengaduan yang khusus. Pelayanan publik  perlu membentuk partisipatif dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses program pelayanan dan juga kegiatan dalam lingkup masyarakat guna menciptakan informasi pelayanan yang bagus. Penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik ini memperlihatkan bahwa pengelolaan pengaduan di Kecamatan Rambipuji tidak berjalan sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan seperti peningkatan literasi masyarakat mengenai hak pengaduan dan penyempurnaan sistem pencatatan elektronik.
Analisis Yuridis Iklan Suplemen Kesehatan yang Menyesatkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus pada Produk White Tomato) Lailatuz Zahra; Yunita Reykasari
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2026): July : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i3.1519

Abstract

Penelitian ini menganalisis iklan suplemen kesehatan White Tomato yang mengandung klaim menyesatkan sebagai perbuatan melawan hukum serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, peraturan pemerintah, regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Penjelasan Publik BPOM mengenai relabelling dan iklan produk WT. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan relabelling dan klaim promosi yang melampaui persetujuan BPOM secara normatif memenuhi unsur adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan berupa kelalaian, kerugian, dan hubungan sebab akibat sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata. Perlindungan konsumen tersedia secara preventif melalui registrasi, persetujuan klaim, pengawasan penandaan dan iklan, serta kewajiban pemberian informasi yang benar. Perlindungan represif diwujudkan melalui sanksi administratif, penarikan produk, penghentian iklan, penyelesaian sengketa, dan gugatan ganti rugi. Efektivitasnya masih memerlukan penguatan pengawasan promosi digital, kepatuhan pelaku usaha, edukasi konsumen, dan akses pemulihan hak. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan informasi menjadi dasar tanggung jawab perdata dan perlindungan konsumen dalam perdagangan digital.
Sinkronisasi Hukum Pertanahan dan Hukum Tata Ruang dalam Pengalihan Hak Atas Tanah untuk Fasilitas Sosial dan Publik Miftahul Huda; Yunita Reykasari
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Vol. 5 No. 2 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/trilogi.v5i2.1703

Abstract

Pengalihan hak atas tanah untuk fasilitas sosial dan publik merupakan instrumen hukum yang krusial dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketidaksinkronan normatif yang signifikan antara rezim hukum pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) beserta peraturan pelaksanaannya dengan rezim hukum tata ruang yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis sinkronisasi normatif antara kedua rezim hukum tersebut; (2) mengidentifikasi implikasi hukum dari ketidaksinkronan tersebut terhadap legitimasi pengalihan hak atas tanah; dan (3) merumuskan konstruksi normatif yang mampu menjembatani ketidaksinkronan tersebut demi terwujudnya pengalihan hak yang sah dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sinkronisasi normatif antara rezim hukum pertanahan dan hukum tata ruang masih bersifat parsial meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 telah mensyaratkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagai prasyarat pengadaan tanah, mekanisme operasional verifikasi, otoritas yang berwenang, dan sanksi atas ketidaksesuaian belum diatur secara komprehensif; (2) Ketidaksinkronan ini berimplikasi pada cacat administrasi pertanahan yang berpotensi menggugurkan legitimasi hukum pemanfaatan tanah untuk kepentingan publik. (3) Penelitian ini merumuskan konstruksi normatif integratif berupa kewajiban verifikasi spasial tersertifikasi sebagai conditio sine qua non pengalihan hak, disertai mekanisme sanksi yang berjenjang
Co-Authors Aditya Wira Wicaksana Bagus Riswantoro Dita Dwi Rahmawati Fiddar Tahwifa Putri Firsa Zerlinda Azza Ikfani Hasbi Maulana Ishaq Jekti Rahayu Lailatuz Zahra Lintang Wahyu Sejati Miftahul Huda Moh Adi Firmansyah Moh Ainur Rofiq Hadi Mohamad Afrizal Nikita Maulidya Sindi Ayu Lestari Ubaidillah, Lutfian Yanny Tuharyati