Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Peranan PPAT Dalam Pensertifikatan Tanah Akibat Jual Beli Ratih Mega Puspa Sari; Sidik Purnama; Gunarto Gunarto
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2553

Abstract

ABSTRACTDalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ini yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Dan sejak berlakunya Pemerintah Peraturan Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli atas tanah dilakukan oleh para pihak di hadapan PPAT yang bertugas membuat aktanya. Akta jual beli yang ditandatangani para pihak membuktikan telah terjadi pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya dengan disertai pembayaran harganya, telah memenuhi syarat tunai dan menunjukkan secara nyata atau riil perbuatan hukum jual beli yang bersangkutan telah dilaksanakan. Akta tersebut membuktikan bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum pemindahan hak untuk selama-lamanya dan pembayaran harganya.Karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut membuktikan bahwa penerima hak (pembeli) sudah menjadi pemegang haknya yang baru .Kata kunci : Pejabat pembuat akta tanah, Akta Jual Beli Tanah ABSTRACTIn Article 1 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2016 on Amendment to Government Regulation No. 37 of 1998 on the Regulation of the Official of the Author of the Land Deed as meant by the Land Deed Authority Officer, hereinafter referred to as PPAT, is a public official authorized to make the deed- authentic deeds concerning certain legal acts concerning the right to land or the Property Right of the Flats Unit. And since the enactment of Government Regulation Number 10 Year 1961 as has been updated with Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration, the sale and purchase of land carried out by the parties in the presence of PPAT in charge of making the act. The sale and purchase deed signed by the parties proves that there has been a transfer of rights from the seller to the purchaser, accompanied by the payment of the price, has met the cash requirements and shows the real or real deed of the sale and purchase law concerned has been executed. The deed proves that the right to have done the legal act of transfer of rights for ever and the payment of the price. Because the legal act is done is a legal act of transfer of rights, then the deed proves that the recipient of the right (buyer) has become the new rights holder.Keyword : Land Deed Official ,The Deed Of Sale And Purchase Of Land
DEBTOR PROTECTION IN THE EXECUTION OF FIDUCIA SECURITIES Ratih Mega Puspasari; Muhammad Ngazis
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v8i1.13798

Abstract

In its development, economic needs and economic pressure cannot release every human being from his dependence on loan guarantee institutions. Fiduciary collateral institutions are not excluded, however, in its development, the installment payment process often fails, requiring that fiduciary collateral be executed to be taken by creditors, while the method of execution often uses debt collection services with a violent approach. The approach method used in this paper is an empirical juridical method where legal issues are analyzed from the normative and empirical aspects.
HOW THE IMPLEMENTATION OF LENDING FIDUCIARY GUARANTEE? Hartanto Hartanto; Fatmasari Wulandari; Ratih Mega Puspasari
Sultan Agung Notary Law Review Vol 1, No 1 (2019): May 2019
Publisher : Program Studi Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.136 KB) | DOI: 10.30659/sanlar.1.1.67-81

Abstract

Lending by banks basically have an assurance bank of capability and debtors to repay their debts, and must be conducted on the basis of the principle of sound lending and the precautionary principle so that the credit does not harm the interests of the bank, customers debtor and the public depositors. It must be implemented, given the bank's loans to risk that is not returned in accordance with the agreement. One of the factors that would cause the value of bad loans is not comparable to a loan guarantee. In the banking world generally embraced the concept of an assessment of the highest collateral 80% of the value of the collateral, and the loan amount can be given is 80% of the value of the collateral.Keywords: Fiduciary; Credit; Implementation.
KEBIJAKAN KRIMINAL PERLINDUNGAN ANAK KORBAN INSES DI INDONESIA Puspa Sari, Ratih Mega; Salsabila, Nadhira
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 2, No 3 (2023): Desember 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1). Selain itu Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2). Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kebijakan kriminal dalam perlindungan anak korban inses. Penelitian ini berjudul Kebijakan Kriminal Perlindungan Anak Korban Inses di Indonesia. Yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, sistem normatif yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).Kata Kunci: Inses; Kebijakan Kriminal; Perlindungan Anak
Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Prayitno, Ahmad Hadi; Ridwan, Masrur; Puspasari, Ratih Mega
Indonesian Journal of Community Services Vol 6, No 1 (2024): May 2024
Publisher : LPPM Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ijocs.6.1.74-87

Abstract

elecehan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan menjadi suatu hal yang sangat disorot belakangan ini, seperti kasus yang baru-baru ini telah terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Suatu institusi pendidikan yang sejatinya merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya peserta didik dalam urusan literasi dan juga pengembangan soft skill harusnya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Akan tetapi, nampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi para penyitas kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Kasus seperti ini benar-benar nyata dan banya terjadi, baik di sekolah maupun di lingkungan perguruan tinggi dan sudah menjadi rahasia umum yang sengaja di lupakan oleh sebagian besar pihak didalamnya. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang kerap sekali terjadi di lingkungan perguruan tinggi tersebut yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi. Peran pihak kepolisian terkhusus pada Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) ini juga dapat dioptimalkan membantu proses pelaporan/ aduan dari korban yang mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus setelah mendapatkan pendampingan dari pihak perguruan tinggi. Hal ini merupakan upaya yang dapat dilakukan pihak kepolisian melalui upaya pencegahan, penanggulangan, sehingga dapat mewujudkan keamanan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peran Unit PPA merupakan bagian dari kepolisian yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Unit PPA diharapkan dapat memberikan konstribusi yang signifikan dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melindungi tindak pidana kekerasan seksual yang saat ini terjadi di lingkungan perguruan tinggi.Sexual harassment that occurs in the world of education has become a very highlighted thing lately, such as a case that has recently occurred in the college environment. An educational institution that is actually a place for the growth and development of students in matters of literacy and also the development of soft skills should be a place or space that is safe and comfortable for them. However, it seems that this does not apply to survivors of cases of violence against women. Cases like this are really real and many happen, both in schools and in college environments and have become an open secret that is deliberately forgotten by most parties in it. Efforts to prevent and handle sexual violence that often occurs in the university environment are the Minister of Education, Culture, Research, and Technology (Permendikbudristek) issued Regulation Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) in the university environment. The role of the police, especially in the PPA (Women and Children Services) Unit, can also be optimized to help the process of reporting / complaints from victims who experience sexual violence in the campus environment after receiving assistance from the university. This is an effort that can be done by the police through prevention, countermeasures, so as to realize security for victims of sexual violence crimes in the university environment. The role of the PPA Unit is part of the police force formed to provide protection to women and children. The PPA unit is expected to make a significant contribution in carrying out its function duties as an institution responsible for protecting sexual violence crimes that currently occur in the university environment.
RESTORATIVE RESOLUTION OF CHILD CASES IN THE IMPLEMENTATION OF THE CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Deriana, Nadya; Puspasari, Ratih Mega
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 19, No 4 (2024): December 2024
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v19i4.43169

Abstract

This study aims to examine the application of the RESTORATIVE concept in resolving child cases in the juvenile criminal justice system in Indonesia. The restorative approach in juvenile criminal justice emphasizes the recovery of victims, perpetrators, and society, compared to an approach that only focuses on punishment. This study examines how legal mechanisms that prioritize children's interests can be applied effectively in an effort to minimize the negative impact of the criminal justice system on juvenile perpetrators. The method used in this study is the normative legal method with a statutory approach and analysis of related documents. Data were obtained through a literature study of laws and regulations, scientific journals, and documents relevant to juvenile criminal justice and the restorative approach. The data collected were then analyzed qualitatively to understand the application of the RESTORATIVE concept in various cases of juvenile cases. The results of the study indicate that the restorative approach in resolving juvenile cases significantly reduces the rate of repeat criminal acts by children and improves psychological well-being for both child perpetrators, victims, and the community. This system encourages social responsibility and a more humanistic reconciliation process, but still faces obstacles in its application in the field due to limited understanding and coordination between stakeholders.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK MENGENAI JUAL BELI TANAH Hidayah, Siska Nur; Puspasari, Ratih Mega
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 3, No 4 (2024): Desember 2024
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian mengenai jual beli tanah memang menjadi hal yang sering kita temui, akan tetapi terkadang terdapat masalah-masalah atau konflik yang terjadi mengenai perjanjian jual beli tanah tersebut, hingga terkadang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Penelitian dalam skripsi ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak mengenai jual beli tanah, dan juga untuk mengetahui faktor kelemahan hukum terhadap pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak mengenai jual beli tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan literatur, Undang-Undang yang berlaku, serta media lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan data atau teori, yang kemudian membahas mengenai permasalahan-permasalahan dan bertujuan kepada penyelesaian masalah. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum dari adanya pembatalan perjanjian jual beli yang dilakukan secara sepihak mengenai jual beli tanah yaitu harus mengganti kerugian yang diderita, harus pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran ganti kerugian, harus menerima peralihan resiko sejak saat wanprestasi, dan harus menanggung biaya perkara apabila perkara tersebut dibawa ke ranah pengadilan. Sedangkan berkenaan dengan faktor yang menjadi kelemahan hukum terhadap adanya pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak mengenai jual beli tanah yaitu kurangnya kepastian hukum, pelanggaran prinsip itikad baik, sanksi dan ganti rugi, dampak terhadap hak kepemilikan, serta hukum dan regulasi yang tidak mendukung. Kata Kunci  : Jual Beli, Perjanjian, Tanah
The Role of Notaries in Civil Agreements Legality and Validity of Deeds Sari, Ratih Mega Puspa; Iskandar PP, Agus; Lumingkewas, Cindy Sandra; Mariani, Mariani
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 3 (2025): JHK-April
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v2i3.321

Abstract

This study aims to analyze the role of notaries in ensuring the legality and validity of deeds as legal instruments in civil agreements. The main focus of this study is how notaries through their authority in making authentic deeds can provide legal protection and create legal certainty for the parties who agree in civil legal relations. The method used is the normative legal research method with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. Data were obtained from primary legal materials such as laws and court decisions, secondary legal materials in the form of literature and scientific articles, and tertiary legal materials as a complement. Data collection techniques were carried out through literature studies and analyzed descriptively-qualitatively. The results of the study show that notaries play a vital role in ensuring the formal and material validity of an agreement through the authentic deeds they make. Notaries not only act as public officials who record the will of the parties, but also as guardians of professionalism, integrity, and legal order in society. Therefore, enforcement of professional standards and supervision of notarial practices are important in ensuring that notarial functions run in accordance with the principles of justice and legal certainty
The Marriage Agreement as an Effort to Prevent Domestic Violence (KDRT) Sari, Ratih Mega Puspa
JURNAL AKTA Vol 12, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i2.45701

Abstract

Marriage is the first step for someone in forming a harmonious and happy family, because the realization of a sakinah, mawadah wa rahmah household is the true goal of marriage. This is what makes marriage a sacred agreement that must be maintained and its existence maintained. Although in marriage every couple has the goal of a peaceful, safe and peaceful family, in reality not all marriages can realize the goals of marriage itself. This can be caused by many factors, one of which is Domestic Violence (KDRT) committed by one of the parties, either the husband or the wife. A marriage agreement is generally known as a legal instrument that regulates the division of property between husband and wife. However, its role can be expanded to become a preventive tool in preventing domestic violence (KDRT). This study aims to examine the strategic role of a marriage agreement in forming a healthy and just household relationship. By using a normative approach and qualitative analysis of legal regulations and doctrines, it was found that a marriage agreement has the potential to provide a legal basis for protection for parties vulnerable to violence. However, its implementation still faces cultural and structural obstacles that need to be overcome through legal education and institutional strengthening.
Criminal Responsibility in Cybercrime: An Analysis of Phishing Crimes in Indonesia Sari, Ratih Mega Puspa
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 5 (2025): JHK-August
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v2i5.418

Abstract

The development of digital technology has increased the complexity of cybercrimes, one of which is phishing, which is increasingly prevalent in Indonesia and causes significant losses to the community. This study aims to analyze the criminal liability of phishing perpetrators  from the perspective of Indonesian criminal law and identify obstacles in law enforcement. This study uses normative juridical methods with legislative, conceptual, and case approaches, with data sources in the form of laws and regulations, academic literature, and court decisions. The results of the study show that the available legal frameworks, namely the Criminal Code, the ITE Law, and the Personal Data Protection Law, have provided a normative basis, but have not specifically regulated phishing. Law enforcement officials tend to use fraud articles (Article 378 of the Criminal Code) or electronic manipulation articles (Article 32 of the ITE Law), which cause disparities in criminal qualifications and reduce legal certainty. Proving the perpetrator's element of error (mens rea) is also still constrained by the limitations of valid digital evidence in court. These findings raise the relevance of the application of the strict liability doctrine  in certain cases, as well as the importance of corporate criminal liability in situations where electronic system operators are negligent in maintaining the security of user data. In addition to normative constraints, practical obstacles are also found in the issue of cross-jurisdictional jurisdiction, given that many phishing  attacks are transnational. Indonesia, which has not ratified the Budapest Convention on Cybercrime, faces limitations in international cooperation related to the extradition of perpetrators and evidence collection. The conclusion of this study emphasizes that the effectiveness of law enforcement against phishing is still limited, so it is necessary to update regulations, increase the capacity of the apparatus, implement corporate criminal responsibility, and strengthen international cooperation.