Articles
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK DI TERIMA OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA SEWA MENYEWA RUMAH (Studi Putusan Nomor : 178/Pdt.G/2022/PN Tjk) ]]>
<![CDATA[Muhammad Bagas Baffadol]]>;
<![CDATA[Erlina B]]>;
<![CDATA[Suta Ramadan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v4i2.1129
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Tidak Di Terima Oleh Majelis Hakim Dalam Perkara Sewa Menyewa Rumah Yang Tidak Diterima Oleh Ahli Waris (Studi Putusan Nomor : 178/Pdt.G/2022/PN Tjk)”. Adapun rumusan masalah faktor-faktor yang menyebabkan gugatan tidak di terima oleh majelis hakim dalam perkara sewa menyewa rumah yang tidak diterima oleh ahli waris (Studi Putusan Nomor 178/Pdt.G/2022/PN.Tjk), dan pertimbangan hakim dalam Kasus Perkara sewa menyewa rumah yang tidak diterima oleh ahli waris (Studi Putusan Nomor 178/Pdt.G/2022/PN.Tjk). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Dari hasil kesimpulan bahwa gugatan tidak diterima oleh majelis hakim karena tidak ada itikad baik dari penggugat untuk menghadiri kasus perkara dan apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan. ]]>
<![CDATA[Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Bagi Mafia Tanah di Provinsi Lampung ]]>
<![CDATA[Suta Ramadan]]>;
<![CDATA[Atika Putri Jayanti]]>;
<![CDATA[Aldi Yansah]]>;
<![CDATA[Raudatul Zanah Al-Zahra]]>
<![CDATA[ Hakim Vol 2 No 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51903/hakim.v2i1.1586
<![CDATA[This study investigates crimes in property and object crimes, focusing on the "Land Mafia in Lampung Province" case which occurred in South Lampung. This research aims to (1) find out and analyze what causes land officials to help/commit legal violations, and (2) find out and analyze the applicable legal regulations. The type of research used in this research is empirical legal research. Data collection techniques using document study techniques, observation and interviews. The results of the research show that (1) Forms of misuse of land documents made by land officials are caused by the existence of positional power. Then the form of abuse is that land officials help to carry out unlawful acts. Then, if there has been an unlawful act that constitutes a criminal act, then the action is correct law enforcement so that individuals can change and realize that the actions they have committed are wrong.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying ]]>
<![CDATA[Alinda Julietha Adnan]]>;
<![CDATA[Dewi Putriyani]]>;
<![CDATA[Hycal Asmara Wibowo]]>;
<![CDATA[Suta Ramadan]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 5, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v5i1.20935
<![CDATA[The development of misused information technology has resulted in the emergence of modern crimes such as cyberbullying, which uses the internet as a means of carrying it out. Lack of supervision in the family, school, community and individual environment causes cyberbullying to occur. This research aims to investigate legal protection for children who are victims of cyberbullying and identify mechanisms for dealing with cyberbullying against children. The research method applied uses a normative juridical approach. Child protection in cases of cyberbullying is normatively regulated in Article 29 of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). The mechanism for dealing with cyberbullying against children can be done through preventive and preemptive efforts]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Ganti Nama, Status dan Kedudukan Seseorang Dalam Tradisi Adat Bali Menurut Hukum Perdata Nasional (Studi Putusan Nomor: 173/PDT.P/2023/PN.KLA) ]]>
<![CDATA[I Ketut Siregig]]>;
<![CDATA[Suta Ramadan]]>;
<![CDATA[Noviyana Hadiyati]]>
<![CDATA[ Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion Vol 1, No 2 (2024): September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/mesir.v1i2.2216
<![CDATA[Pengertian catatan sipil adalah suatu catatan dalam suatu daftar tertentu mengenai kenyataan-kenyataan yang punya arti penting bagi status keperdataan seseorang yang dilakukan oleh pegawai kantor catatan sipil.Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Ganti Nama Dan Status Serta Kedudukan Seseorang Dalam Tradisi Adat Bali Ditinjau Dari Hukum Perdata Nasional (Studi Putusan Nomor: 173/PDT.P/2023/ PN.KLA). secara yuridis telah terpenuhinya Pasal 12 Perpres No. 96/2018 tentang Kependuduakan dan Asas Contrarius Actus, serta secara sosiologis hukum telah mendapat kepastian hukum dan untuk mewujudkan kepastian hukum pada tertib administrasi kependudukan. Akibat Hukum Dari Ganti Nama Dan Status Serta Kedudukan Seseorang Dalam Tradisi Adat Bali Ditinjau Dari Hukum Perdata Nasional (Studi Putusan Nomor: 173/PDT.P/2023/PN.KLA). permohonan Pemohon dikabulkan maka dapat dinyatakan identitas Pemohon yang benar terkait dengan nama orang tua dalam Kartu Keluarganya adalah Ayah bernama Nyoman Kerdat dan ibu bernama Nyoman Kanyat instansi pelaksana yang ditugaskan untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, ataupun dokumen kependudukan lainnya atas diri Pemohon harus juga mengubah dokumen lainya seperti Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk).]]>
<![CDATA[Dampak Putusan Hakim Tunggal Praperadilan Terhadap Hak Seseorang yang Ditangkap Tidak Menyerahkan Surat Pemberitahuan Penangkapan Keluarganya (Studi Putusan Nomor 1/PID.PRA/2022/PN GNS) ]]>
<![CDATA[I Ketut Seregig]]>;
<![CDATA[Suta Ramadhan]]>;
<![CDATA[Cintya Anindita Choirunnisa]]>
<![CDATA[ SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3501
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak putusan hakim tunggal praperadilan terhadap hak seseorang yang ditangkap tidak menyerahkan surat pemberitahuan penangkapan keluarganya. Didalam melakukan penelitian penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. , termohon I menetapkan para pemohon sebagai tersangka tindak pidana pembunuhan yang disertai pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) ke 4 dan Ke 5 KUHP, kemudian termohon I menahan para pemohon. Setelah dilakukan penyidikan oleh termohon I, melanjutkan proses peradilan pidana dengan menyerahkan berkas perkara berserta Para pemohon selaku Tersangka kepada termohon II, dan pada akhirnya termohon II melaksanakan penuntutan terhadap para pemohon serta melakukan penahanan terhadap para pemohon dan Akhirnya para pemohon dijadikan terdakwa Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Setelah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Ssugih sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.178/Pid.B/2021/PN.Gns tertanggal 19 Juli 2021, diucapkan dalam sidang terbuka, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PARA PEMOHON : tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan termohon II. Berdasarkan putusan tersebut di atas, telah nyata nyata membuktikan bahwa para termohon telah melakukan kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan penerapan hukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan Pemberatan yang dituduhkan kepada para pemohon, dimana akibat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan para termohon telah menyebabkan para pemohon berada dalam penjara dan kerugian materil. akibat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan para termohon telah menyebabkan para pemohon berada dalam penjara selama ± 120 ( Seratus Dua Puluh ) hari. Oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 22 KUHAP dan berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, maka para pemohon “berhak” menuntut ganti rugi berupa imbalan sejumlah uang. Adapun besaran imbalan ganti rugi tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP. Bahwa akibat berada dalam penjara selama 120 (Seratus du puluh hari) para pemohon dan keluarganya telah kehilangan hak haknya, tidak terbatas pada hilangnya kemerdekaan dan hilangnya kesempatan Para Pemohon bekerja untuk mendapatkan penghasilan, sehingga sangat berdasar apabila PARA PEMOHON menuntut ganti kerugian dari Negara]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Studi Putus Nomor 338/ PID.SUS/2022/PN Kla) ]]>
<![CDATA[Fajar Ramadan]]>;
<![CDATA[S Endang Prasetyawati]]>;
<![CDATA[Suta Ramadhan]]>
<![CDATA[ SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3455
<![CDATA[Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjujung tinggi terhadap peraturan-peraturan hukum dalam penegakan hukum yang bersifat memaksa.Kasus tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur telah menjadi perhatian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana hakim mempertimbangkan kasus persetubuhan anak di bawah umur, sebagaimana dicerminkan dalam putusan Nomor 338/PID.SUS/2022/PN KLA. Dalam konteks penelitian ini, permasalahan pokok adalah bagaimana hakim mengkaji bukti-bukti dan aspek hukum yang terkait dengan kasus persetubuhan anak dibawah umur. Berdasarkan uraian masalah yang telah di jelaskan maka yang terjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab pelaku tindak pidana perkara persetubuhan anak di bawah umur Studi Kasus Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Kla? dan Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak tentang pertanggung jawaban pelaku perkara persetubuhan anak dibawah umur Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Kla?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jelaskan maka hasil peneltian adalah Pertimbangan putusan tersebut mempunyai pertimbangan yang bersifat yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Persetubuhan Anak Di Bawah Umur berdasarkan putusan Nomor 338/PID.SUS/2022/PN Kla. Pertimbangan Pengadilan Negeri Kalianda yang didasari terhadap aturan-aturan formal yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut dengan pertimbangan yuridis. Pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Dengan Tipu Muslihat Kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Sebagai Korban Dalam Memberikan Hutang Piutang (Studi Putus Nomor 572/ PID.SUS/2023/PN Tjk) ]]>
<![CDATA[Muhammad Arullah Aqil]]>;
<![CDATA[Endang Prasetyawati]]>;
<![CDATA[Suta Ramadhan]]>
<![CDATA[ SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3352
<![CDATA[Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjujung tinggi terhadap peraturan-peraturan hukum dalam penegakan hukum yang bersifat memaksa.Kasus tindak pidana penipuan dengan identitas palsu dan tipu muslihat telah menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana hakim mempertimbangkan kasus penipuan yang melibatkan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk sebagai korban, sebagaimana dicerminkan dalam putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN TJK. Dalam konteks penelitian ini, permasalahan pokok adalah bagaimana hakim mengkaji bukti-bukti dan aspek hukum yang terkait dengan kasus penipuan dengan identitas palsu dan tipu muslihat yang merugikan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk dalam hal piutang dan hutang. Berdasarkan uraian masalah yang telah di jelaskan maka yang terjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus pemalsuan identitas dalam pinjaman uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk? dan Bagaimana penyelesaian tindak pidana pemalsuan identitas dalam pinjaman uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jelaskan maka hasil peneltian adalah Pertimbangan putusan tersebut mempunyai pertimbangan yang bersifat yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pemalsuan Identitas Dalam Pinjaman Uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk. Pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang didasari terhadap aturan-aturan formal yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut dengan pertimbangan yuridis. pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder.]]>
<![CDATA[Praktek Dukun Pengganda Uang Berakibat Pidana ]]>
<![CDATA[Ramadan, Suta]]>;
<![CDATA[Amallia, Rizka]]>;
<![CDATA[Nuri, Paten]]>;
<![CDATA[Akbar, Annafi]]>
<![CDATA[ JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59582/sh.v17i01.1048
<![CDATA[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) diciptakan di Indonesia adalah untuk melindungi masyarakat dari berbagai aksi kejahatan serta menjadi alat untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan hidup di masyarakat. Salah satu contoh dalam penulisan jurnal ini yang memanfaatkan fungsi KUHP ialah penipuan yang dilakukan oleh dukun pengganda uang. Terdapat beberapa faktor penyebab mengapa oknum dukun pengganda uang melakukan kejahatan tersebut, karena Peristiwa itu membuat pelaku terjerat hukuman dari beberapa pasal yang ada di KUHP.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN TRANSAKSI PEMINDAH-TANGANAN OBJEK SENGKETA JUAL BELI TANAH YANG DIATASNYA MASIH MELEKAT SITA EKSEKUSI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN SECARA SEPIHAK. (Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.TJK) ]]>
<![CDATA[Prasetyawati, S. Endang]]>;
<![CDATA[Ramadan, Suta]]>;
<![CDATA[Pratiwi, Galuh]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4746
<![CDATA[Tanah berperan krusial dalam kehidupan manusia sebagai tempat tinggal dan aktivitas ekonomi. Kepemilikan tanah diatur dalam hukum agraria Indonesia, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai bentuk hak properti penting. Transaksi jual beli tanah sering melibatkan peralihan hak yang sah melalui mekanisme seperti jual beli, hibah, dan tukar menukar. Namun, masalah hukum muncul ketika transaksi dilakukan atas tanah yang masih berada dalam status sita eksekusi, yaitu proses hukum untuk menagih utang melalui penyitaan aset. Kasus ini berimplikasi pada kepemilikan tanah, terutama jika transaksi dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan hak-hak pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbuatan melawan hukum dalam transaksi pemindah-tanganan objek sengketa yang masih berada di bawah sita eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.Tjk. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai dampak hukum dari transaksi tanah dalam situasi sengketa dan pentingnya kepatuhan hukum dalam pemindahan hak atas tanah.]]>
<![CDATA[Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Narkoba Di Wilayah Provinsi Lampung ]]>
<![CDATA[Dita Rizqita Sari]]>;
<![CDATA[Abdul Rohim]]>;
<![CDATA[Suta Ramadan]]>
<![CDATA[ Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 1 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/birokrasi.v2i1.889
<![CDATA[Drug abuse is a serious problem that threatens the security and welfare of people around the world, including in Indonesia. The Bandar Lampung region, being one of the major cities in Lampung Province, is not immune to the negative impact of drug trafficking. The importance of handling drug cases has become a central issue in the context of national security and social welfare. To overcome this problem, the role and authority of the police as law enforcers is crucial. The method used in this research is qualitative method with descriptive analysis. This research aims to find out about the duties and authority of the police in facing drug challenges. The result of this research is that police synergy efforts between various law enforcement agencies and the government, such as those in the Bandar Lampung area, can provide many benefits and help improve the effectiveness of drug handling.]]>
