Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi JURNAL LITIGASI (e-Journal) JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurnal Ilmiah Peuradeun SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Source: Jurnal Ilmu Komunikasi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Teuku Ahmad Yani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
THE EFFECTIVENESS OF GUIDANCE AND SUPERVISION OVER HALAL FOOD PRODUCT BASED ON THE QANUN ACEH NUMBER 8 OF 2016 CONCERNING HALAL PRODUCT GUARANTEE SYSTEM Azrianda, Melvi Salsabil; Yani, Teuku Ahmad; Gani, Iskandar A
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 12, No 1 (2021): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v12i1.12280

Abstract

Qanun Number 8 of 2016 regulates the Halal Product Guarantee System, but there are still many business actors in Banda Aceh who do not have halal certificate for the food they sell. This journal aims to further examine the protection for Muslim consumers regarding food products or places of business that do not have a halal certificate and logo given by LPPOM Aceh and to find out the effectiveness of LPPOM MPU Aceh in providing guidance and supervision over food products distributed in Aceh. The method and type of writing is empirical-legal by conducting interviews with the Aceh MPU LPPOM. This writing approach is known as an empirical socio-legal study. Based on the research results, the legal protection for Muslim consumers regarding food products or places of business that do not have a halal certificate and logo is regulated in the Qanun SJPH. The inclusion of the halal logo is mandatory. However, there are business actors who still have not applied to obtain halal certification. This happened because LPPOM experienced obstacles in terms of guidance and supervision over halal food sold in Aceh and the absence of regulations concerning the Qanun SJPH implementation.Qanun Nomor 8 Tahun 2016 bertuliskan tentang Sistem jaminan Produk Halal, namun masih banyak pelaku usaha makanan di Banda Aceh yang tidak melakukan sertifikasi makanan halal terhadap makanan yang dijual. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut terhadap perlindungan konsumen muslim pada produk atau tempat usaha makanan yang tidak memiliki sertifikat dan logo halal LPPOM Aceh efektivitas LPPOM MPU Aceh dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk makanan yang beredar di Aceh. Metode dan jenis penulisan ini bersifat yuridis empiris dengan melakukan wawancara kepada pihak LPPOM MPU Aceh. Pendekatan penulisan ini disebut dengan penelitian empirik dan hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian Perlindungan hukum konsumen muslim terhadap produk atau tempat usaha makanan yang tidak memiliki sertifikat dan logo halal di atur dalam Qanun SJPH. Pencantuman logo halal bersifat wajib. Namun kenyataannya masih ditemukan pelaku.usaha yang belum melakukan sertifikasi.halal. Hal tersebut terjadi karena LPPOMI mengalami hambatan dalam hal pembinaan dan pengawasan. terhadap makanan halal. yang beredar di Aceh dan tidak adanya peraturan pelaksana Qanun SJPH.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM UPAYA MEMBANGUN PELUANG USAHA Teuku Ahmad Yani
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 3 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i3.312

Abstract

Usaha mikro dan kecil merupakan bagian dari pelaku usaha yang terdapat dalam sistem perdagangan di Indonesia. Kelompok usaha ini telah memberikan kontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan memberikan kontribusi pula terhadap pertambahan pendapatan asli daerah baik dar sector pajak daerah maupaun retribusi daerah. Namun keberdaan pelaku usaha ini kurang berkembang dan bahkan mulai kehilangan kemampuan untuk bersaing di pasar seiring dengan tumbuhya system perdagangan modern. Disisi lain ruang-ruang usaha bagi mereka yang juga semakin kian sempit, dan bahkan tergusur. Hal ini erat kaitannya dengan legalitas usaha yang mereka miliki, demikian pula dengan berbagai keterbatasan. Oleh karena itu peran pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat dunia usaha mikro dan kecil begitu strategis dengan berbagai kebijakan yang seharusnya diambil. Kata kunci: perlindungan hokum bagi usaha mikro dan kecil. 
PENGATURAN OBJEK BARANG KENA CUKAI DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN Bulkiah Bulkiah; Mahdi Syahbandir; Teuku Ahmad Yani
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 23 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v23i1.4233

Abstract

Legal policy governing goods subject to excise in the perspective of welfare state is a regulation enacted by the state in order to control the circulation and the use of certain goods affected the community health and the environment which in the end is leading to welfare. The regulation has caused problems since there were different and conflicting cross-sectoral interests. The findings of the research showed that the regulation on the goods subject to excise in the perspective of welfare state is applied through extensification of the excisable goods and the application and renewal of the excise tariff. General regulation applies by arranging provisions on controlling and handling impact of the goods subject to excise. The regulation gives power to the regional government to manage the profit sharing for the health service and welfare improvement for the community. Keywords : Legal policy, Excisable goods, Welfare State.
PERANAN KOMUNIKASI DENGAN STAKE HOLDER DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM (Studi Kasus Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh) Teuku Ahmad Yani
SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 2, No 3 (2016): Source Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 2 Nomor Oktober 2016
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.706 KB) | DOI: 10.35308/source.v2i3.514

Abstract

Managing broadcasting management is not easy. Managing the broadcasting business is a difficult and challenging. This research aims to analyze the activity of management and organizational performance ACEH TV television media in an effort to disseminate the Islamic Sharia and Preservation of Local Culture in Aceh. This research is descriptive qualitative. Informants of this research is managing director, program director, executive producer, cameraman / reporter, as well as additional informants Regional Chairman of the Indonesian Broadcasting Commission (KPID) Aceh, Aceh Province Department of Islamic Law, and local media observers. The location of this research is in Banda Aceh, Aceh province.Sampling was done purposively. Data collected through observation, interviews, and documentation. Data were analyzed by analysis of an interactive model of Miles and Huberman. The results showed that the ACEH TV as the medium of television that is broadcasting management ACEH have done according to a local television broadcasting standard. Agenda setting function of mass media performed in the ACEH TV dissemination of Islamic Shariah in Aceh and local culture to influence the people of Aceh to implement Islamic Sharia and also maintain the culture and local wisdom Aceh. It can be seen from all the programs that are aired ACEH TV is a program of local cultural nuances of Islamic law.There are still some shortcomings in running broadcasting broadcasting technology such as lack of equipment that is increasingly sophisticated. The results of image editing is very simple, and some programs presenter still looks stiff when in front of the camera. Keywords: Management of ACEH television,Islamic law,local culture Acehnese,agenda setting.
KEWAJIBAN PENGANGKUT UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG (Suatu Penelitian Pada Trayek Tapaktuan-Banda Aceh) Dinu Rahmatul; Teuku Ahmad Yani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewajiban pengangkut terhadap keamanan dan keselamatan penumpang, menjelaskan pelaksanaan pemenuhan standar keamanan dan keselamatan penumpang yang diberikan oleh pengangkut, dan untuk menjelaskan upaya pengangkut dan pemerintah dalam menciptakan keamanan dan keselamatan penumpang selama perjalanan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya pemenuhan standar pelayanan yang membantu keamanan serta keselamatan penumpang ialah satu dari sekian penerapan kewajiban pengangkut, akan tetapi masih ada beberapa hal penting dari yang dijalankan pengangkut yang belum maksimal, misalnya minimnya pemenuhan standar keamanan dan keselamatan. Direkomendasikan supaya pengangkut dan pemerintah lebih mengawasi keamanan serta keselamatan angkutan orang. Khususnya dalam hal pemenuhan standar minimal keamanan serta keselamatan angkutan orang yang lebih maksimal, agar seluruh penumpang merasa diberi kepastian serta perlindungan hukum saat memakai jasa pengangkutan. KataKunci : Kewajiban Pengangkut, Keamanan, Keselamatan, Penumpang
THE POSITION OF THE ULAMA CONSULTATIVE COUNCIL IN THE ACEH GOVERNMENT POLICY Husni Jalil; Teuku Ahmad Yani; Andri Kurniawan
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 3, December 2023: Law and Justice in Various Context in Indonesia
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v25i3.33918

Abstract

This article explains the position of the Ulama Consultative Council (Majelis Permusyawaratan Ulama/MPU), as recognized under the Aceh Qanun number 13, year 2017, which places MPU as a partner of the governor, regents, mayors, and local parliaments. The MPU has the authority to provide commentaries on legislative products (Qanun) and other regional policies. However, this strategic position is constrained by several factors i.e., the lack of legislative knowledge. Meanwhile, the implementing agencies within the MPU structure cannot support MPU's performance. Aceh Qanun Number 13 of 2017 concerning the MPU's Procedure for Providing Commentaries is not in sync with Aceh Qanun Number 5 of 2011 concerning Procedures for Qanun Preparation. This Qanun has not accommodated the MPU's authority to provide commentaries. The provisions contained in the Qanun refer to the provisions for legislative preparation regulated by the central government and do not accommodate Aceh's local wisdom. The local parliamentary rules have not authorized the MPU to provide commentaries at each parliamentary stage of the Qanun preparation process, as it is only refers to legislative preparation provisions under national or central legislations.
Aceh as a Model of Halal Trade in Financial Goods and Services Regulation based on Pancasila within the Framework of National Law in Indonesia Yani, Teuku Ahmad; Abdurrahman, Abdurrahman; Mulyana, Ida
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 1 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v8i1.17680

Abstract

The province of Aceh holds a special autonomy status, which allows Aceh to possess the jurisdiction to enforce the Islamic law specifically in the realm of the civil law, particularly in matters related to commerce. In Aceh, trading in commodities and financial services must adhere to the principles of the Islamic law, ensuring that only halal goods are involved. Using the Content Analysis Techique, this study adopts a combined approach of the national law and the Islamic law. The data was gathered by literature and document analysis, including an examination of legal statutes, scholarly publications, and relevant books pertaining to the topic being discussed. This study asserts that the trading of halal commodities and financial services are fundamental aspects of the Islamic law, a concept that is unfamiliar in legal frameworks rooted in the Western civil law systems. Consuming food that is not halal and engaging in usury are both forbidden under the Islamic law. Within the framework of sharia, commerce is not just confined to individuals, but can also be subject to public scrutiny if they contravene fiqh, so rendering them impermissible. In order to achieve this legislative objective, the Aceh Province established a regulatory framework in the form of the Aceh Qanun, in line with the authority granted by Article 125 of Law Number 11 of 2006. This model has facilitated the emergence of a trade system that is devoid of any forbidden aspects, and financial services that are free from the practice of charging excessive interest, in accordance with Sharia principles. As a result, it differs from the conventional practices of trading goods and services that are prevalent within Indonesia. It is important to highlight that both Pancasila and National law ensure the freedom of citizens' rights to practice the Islamic law, including engaging in halal trade of commodities and financial services.
Legal Transformation of Trading Businesses into Individual Limited Companies for Indonesian Micro and Small Enterprises Yani, Teuku Ahmad; Kurniawan, Andri; Mahfud, Mahfud; Hamdi, Syaibatul; Sautunnida, Lia
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v12i3.1477

Abstract

This study discusses the transformation from a Trading Business (UD) to an Individual Limited Company (PT Perorangan) as an effort to empower micro and small enterprises in Indonesia. In the context of corporate law, this transformation provides a strong legal basis and good corporate governance, enabling a Trading Business to obtain legal entity status as well as broader access to funding sources and legal protection. Utilizing a normative legal research approach, this study analyzes related legislation and assesses its impact on the sustainability of micro and small enterprises. The findings indicate that this transformation not only enhances legal certainty but also offers opportunities for companies to grow more professionally and sustainably. Moreover, the obligation to report financial documents digitally increases transparency and trust among business partners. The findings of this study are expected to make a significant contribution to the literature on empowering small businesses and encourage the government to continue supporting the transformation of Trading Businesses into Individual Limited Companies as part of an inclusive economic development strategy.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman ANDRI KURNIAWAN Andri Kurniawan Azrianda, Melvi Salsabil Bulkiah Bulkiah Dinu Rahmatul Hamdi, Syaibatul Husni Jalil Iskandar A. Gani Mahdi Syahbandir Mahfud Mahfud Mulyana, Ida Sautunnida, Lia