Garuda - Garba Rujukan Digital

EKSISTENSI PERAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM MENSOSIALISASIKAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DI WILAYAH BARAT-SELATAN ACEH Hamdi, Syaibatul
Ar Raniry : International Journal of Islamic Studies Vol 5, No 1 (2018): Ar Raniry : International Journal of Islamic Studies
Publisher : UIN Ar-Raniry

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitik yang dikonkritkan dalam bentuk penelitian lapangan dan didukung dengan data-data kepustakaan. Untuk mencapai akurasi penelitian, dilakukan dua langkah strategis, yaitu pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data dilakukan untuk memilah sumber data yang bersifat primer dan skunder. Adapun analisis data dilakukan untuk menemukan pola-pola objek penelitian secara sistematis. Secara teknis, proses analisis data dilakukan dengan menggunakan metode hermeunetik. Metode ini digunakan untuk menemukan makna, peran, dan urgensi MAA dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam kepada masyarakat melalui sosialisasi adat. Hasil penelitian yaitu: Pertama, Terjawabnya pertanyaan bahwa majelis Adat Aceh sangat eksis dalam mensosialisasikan nilai-nilai pendidikan Islam melalui adat terbukti dengan terlaksananya beberapa kegaiatan sosialisasi adat kepada masyarakat wilayah Barat Selatan Aceh dalam rentang tiga tahun terakhir, Kedua; bentuk kegiatan sosialisasi nilai-nilai pendidiakan Islam yang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh Wilayah Barsela di antaranya dalam bentuk seminar, FGD, Pelatihan, dan menerbitkan majalah atau buletin yang terkait dengan adat,. Ketiga, kendala yang dihadapi oleh Majelis Adat Aceh Barat Selatan Aceh diantaranya adalah: Kurangnya anggaran,Sarana dan prasarana yang belum memadai, Tidak adanya rumah adat sebagai simbol daerah, Dukungan pemerintah masih kurang maksimal, Simbol-simbol adat yang ada tidak terawat dengan baik dan kurang keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan mensosialisasikan nilai-nilai pendidikan Islam dalam Adat Aceh.

BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA Syaibatul Hamdi, Suhaimi, Mujibussalim
Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 4: November 2013
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.532 KB)

Abstrak: Kemajuan teknologi membuat perkembangan terhadap tindak pidana, seperticyber crime,menggunakan media komunikasi dan komputer, kendati berada di dunia maya tetapi memiliki dampak nyata dalam menjalankan suatu perbuatan hukum. Pengaturan alat elektronik diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Namun aturan tersebut belum menuntaskan suatu tindak pidana elektronik,karna alat elektronik sebagai alat bukti belum tercantum dalam KUHAP yang merupakan payung hukum utama dalam pidana, sehingga masih beragam penafsiran aparat penegak hukum terhadap bukti elektronik.Penelitian ini menjelaskan pengaturan bukti elektronik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadi multi tafsir aparat penegak hukum dan menjelaskan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam persidangan serta kendala dalam menggunakan alat bukti elektronik pada pembuktian pidana.Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis emperis. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder dan primer,Hasil penelitian menunjukkan pengaturan bukti elektronik belum maksimal, sungguhpun telah terdapat payung hukum yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE,Juga pengaturan bukti elektronik dicantumkan dalam beberapa perundang-undangan terkait seperti dokumen perusahaan, tindak pidana pencucian uang, kearsipan, dan perbankan serta aturan lainya,dan di tambah dengan masih minimnya sumber daya manusia aparat penegak hukum tentang IT sehingga mempunyai penafsiran yang berbeda terhadap alat elektronik sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian dengan alat bukti elektronik masih belum kuat, oleh karena itu keterangan ahli sangat dibutuhkan untuk menguatkan alat elektronik menjadi alat bukti. Kendala yang terjadi adalah masih kurangnya SDM aparat penegak hukum, belum meratanya polisi cyber, jaksa cyber, hakim dan sarana pendukung yang belum memadai diseluruh Indonesia.Disarankan kepada pemerintah agar memperhatikan secara khusus terhadap pengaturan alat elektronik sebagai alat bukti untuk diatur secara rinci dalam RKUHAP dan RKUHP. Sehingga dalam penegakan hukum tindak pidana cyber crime kedepandapat diselesaikan secara hukum dan penegak hukum dalam penanganan kasus cyber crime, agar mendengarkan keterangan ahli supaya mendapatkan petunjuk yang jelas untuk menguatkan alat elektronik sebagai alat bukti yang sah dan kepada Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung agar dapat memberikan fasilitas yang memadai kedaerah-daerah supaya aparat penegak hukum diseluruh Indonesia dapat memutuskan kasus yang terdapat bukti elektronik secara tepat dan adil. Kata Kunci: Bukti Elektronik dan Pembuktian Pidana

Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam Syaibatul Hamdi; Sumardi Efendi
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2, No. 2 (Desember 2022)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.vi.1558

Pembunuhan baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif menganut hukuman mati atas pelaku pidana pembunuhan dan direncanakan terlebih dahulu dengan tujuan untuk membunuh, artinya pelaku sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan itu sendiri, yakni menghilangkan nyawa seseorang tanpa mendapatkan legitimasi hukum. Ardapun rumusan masalahnya ingin melihat bagaimana konsep keadilan delik pembuhan dalam hukum positif indonesia dan hukum Islam dengan menggunakan metode Library Research dan dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu dengan melihat perundang-undangan dan norma serta konsep yang relevan terhadap batasan subjek hukum. Dari hasil penelitian disimpulkan tindakan tersebut dipandang sebagai sebuah kezaliman atau ketidak adilan, sebab ketidakadilan dan kezaliman menurut terminologi hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah tindakan yang sedemikian rupa yang melewati batas batas kebenaran serta melanggar hak-hak orang lain dan melampaui batas-batas yang dimiliki seseorang yang bukan menjadi haknya. Namun, terdapat perbedaan dalam penerapan hukuman baik dalam hukum Islam maupun hukum pidana positif.

Religious Moderation in Aceh: A Strategy for Implementing Islam Washatiyah Values in Acehnese Society Syibran Mulasi; Syaibatul Hamdi; Muhammad Riza
Al-Adyan: Journal of Religious Studies Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/al-adyan.v4i1.6067

This article aims to look at the reality of religious moderation in Acehnese society, the challenges in implementing moderation values and the solutions in introducing religious moderation in Acehnese society. This study uses a qualitative approach with data collection conducted by interviewing academics at PTKIN Aceh and observing the development of moderation in society, namely by examining religious symptoms and conflicts in Aceh. The results of the study show that the practice of religious moderation had developed in Aceh long before the term moderation was echoed by the center, Acehnese people very easily accept anyone to live side by side even if they have different beliefs. The Acehnese with the principle of "peumulia jame" can accept anyone with good intentions coming to Aceh. On the other hand the people of Aceh will rebel and fight if there are parties who disturb and want to change their local wisdom, such as bid'ah the Prophet's birthday, suing religious traditions that have been ingrained with the lure of heresy and heresy, of course this kind into resistance and resistance. To implement religious moderation in society, this can be done in a top-down manner, starting with religious leaders, the preachers and also the involvement of the Islamic campus in introducing the Islamic value of washatiyah in the community, besides that, gentle recitations using the mauidhatul hasanah method in the community so that by introducing this soft Islam will certainly hit the hearts of the Acehnese Muslim community. Artikel ini bertujuan untuk melihat realitas moderasi beragama pada masyarakat Aceh, tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai moderasi dan solusi dalam memperkenalkan moderasi beragama pada masyarakat Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai akademisi di PTKIN Aceh dan mengamati perkembangan moderasi di masyarakat yaitu dengan mengkaji gejala dan konflik keagamaan di Aceh. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik moderasi beragama telah berkembang di Aceh jauh sebelum istilah moderasi didengungkan oleh pusat, masyarakat Aceh sangat mudah menerima siapapun untuk hidup berdampingan meskipun berbeda keyakinan. Masyarakat Aceh dengan prinsip “peumulia jame” dapat menerima siapa saja yang berniat baik datang ke Aceh. Di sisi lain masyarakat Aceh akan memberontak dan melawan jika ada pihak yang mengganggu dan ingin mengubah kearifan lokalnya, seperti bid'ah Maulid Nabi, menggugat tradisi keagamaan yang sudah mendarah daging dengan iming-iming kesesatan dan kesesatan, tentu saja hal semacam ini menjadi perlawanan dan perlawanan. Untuk mengimplementasikan moderasi beragama di masyarakat dapat dilakukan secara top-down, dimulai dari tokoh agama, ustadz dan juga keterlibatan kampus Islam dalam memperkenalkan nilai Islam washatiyah di masyarakat, selain itu pengajian yang lembut dengan menggunakan metode mauidhatul hasanah di masyarakat sehingga dengan mengenalkan Islam yang lembut ini tentu akan mengena di hati masyarakat muslim Aceh.

PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI KOTA MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT T Muhajir; Sumardi Efendi; Syaibatul Hamdi
Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum Vol 2, No 2 (2023)
Publisher : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/alushuliy.v2i2.10539

Traffic rules primarily aim to ensure comfort and safety during driving. Unfortunately, many individuals still disregard these rules, causing significant losses to both themselves and others. This issue is highly critical, especially in major cities like Meulaboh. This research focuses on the position of traffic violators in positive law and Islamic law, as well as efforts to address and reduce traffic violations in Meulaboh. The study employs field research methodology with an empirical juridical approach that analyzes the application of law in society. The research results indicate a high level of traffic violations in Meulaboh due to the lack of legal awareness among the community regarding traffic regulations. Common violations include running red lights, not wearing helmets, not using vehicle lights, not carrying necessary documents while driving, going against the traffic flow, disregarding traffic signs, not using vehicle mirrors, and driving on sidewalks. From the perspectives of positive law and Islamic law, a Muslim is prohibited from violating traffic regulations as it may endanger oneself and others. These regulations are established to prevent risks and provide benefits to Muslims, as well as to avoid any potential harm.

Sanksi Bughat dan Makar Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Amiruddin; Syamsuar; Hamdi, Syaibatul; Erick, Benni
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 1 (Juni 2024)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v4i1.2472

Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana memberikan sanksi yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif kepada bughat dan pelaku makar dalam pemberontakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pandangan hukum Islam tentang bughat dan pandangan hukum positif tentang makar. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi hukum yang dapat diberlakukan sesuai dengan hukum Islam bagi bughat, dan sesuai dengan hukum positif bagi pelaku makar. Perbedaan dan persamaan antara bughat dan makar juga akan diidentifikasi menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, baik dalam bentuk manual maupun digital. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi bughat menurut hukum Islam adalah perlawanan dan hukuman mati (jarimah hudud), sesuai dengan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Namun, jika pemimpin memberikan pengampunan, maka bughat bisa mendapat jarimah ta’zir. Sementara itu, sanksi bagi pelaku makar menurut hukum positif adalah pidana mati dan pidana penjara sesuai dengan rumusan dalam Pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP. Namun, pemberian sanksi kepada bughat dan pelaku makar harus dilakukan dengan hati-hati dan melalui proses peradilan yang adil.

FORMULASI PENDIDIKAN VOKASI MELALUI PROGRAM KETERAMPILAN PADA MADRASAH ALIYAH PLUS KETERAMPILAN DI ACEH Andhika, M. Rezki; Hamdi, Syaibatul
AT-TA'DIB: JURNAL ILMIAH PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Vol. 16, No. 1 (Juni 2024)
Publisher : Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh Aceh Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/tadib.v16i1.2859

This article discusses the urgency of developing vocational education in Madrasah Aliyah in Indonesia, especially in Aceh Province, which is facing the challenges of the Industry 4.0 era. Indonesia has great potential in natural resources and cultural diversity, but it needs quality and globally competitive human resources to optimize it. Despite Indonesia's great economic potential, the quality of human resources is still an issue. The government has responded to this issue with policies, including improving Madrasah Aliyah Plus Skills. This research is field research using a descriptive qualitative method. This research was conducted on all Madrasah Aliyah plus skills in the Aceh Province area: MAN 3 Banda Aceh City, MAN 1 North Aceh, MAS Seunuddon, and MAN 1 Langsa City. The data collection techniques used are observation, interview, and document review. The informants in this research include Madrasah Heads, Teachers or Vocational Instructors, Instructor Assistants, Curriculum Officers, and students. The data analysis includes data reduction activities, data presentation, and conclusion drawing and verification. The implementation of Vocational education in Madrasah Aliyah plus skills requires substantial support, especially in the development of a curriculum that follows industry needs. The main challenge of Madrasah Aliyah Plus Skills is to ensure that the curriculum is relevant to the needs of the local industry. The Teaching Factory has been implemented to train students with practical skills needed in the world of work. The importance of strengthening partnerships with the business world and industry was also highlighted to provide job opportunities for graduates. Improving the quality of vocational education at Madrasah Aliyah Plus Skills in Aceh not only provides benefits for students but also for regional and national economic growth.

Legal Transformation of Trading Businesses into Individual Limited Companies for Indonesian Micro and Small Enterprises Yani, Teuku Ahmad; Kurniawan, Andri; Mahfud, Mahfud; Hamdi, Syaibatul; Sautunnida, Lia
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v12i3.1477

This study discusses the transformation from a Trading Business (UD) to an Individual Limited Company (PT Perorangan) as an effort to empower micro and small enterprises in Indonesia. In the context of corporate law, this transformation provides a strong legal basis and good corporate governance, enabling a Trading Business to obtain legal entity status as well as broader access to funding sources and legal protection. Utilizing a normative legal research approach, this study analyzes related legislation and assesses its impact on the sustainability of micro and small enterprises. The findings indicate that this transformation not only enhances legal certainty but also offers opportunities for companies to grow more professionally and sustainably. Moreover, the obligation to report financial documents digitally increases transparency and trust among business partners. The findings of this study are expected to make a significant contribution to the literature on empowering small businesses and encourage the government to continue supporting the transformation of Trading Businesses into Individual Limited Companies as part of an inclusive economic development strategy.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search