Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM JURNAL ILMIAH PLATAX LEX CRIMEN JURNAL BIOMEDIK Jurnal Keperawatan LEX ET SOCIETATIS Sociological Jurisprudence Journal PROGRESIF: Jurnal Hukum POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Flora Pricilla Kalalo
Universitas Sam Ratulangi, Manado-Indonesia
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Study on Public Facilities Zone Development Strategy asTourism Support in Manado Bay Ronald S. A. Posundu; Rene Ch. Kepel; Stephanus V. Mandagi; Flora P. Kalalo; Carolus P. Paruntu; Winda M. Mingkit; Farnis B. Boneka
Jurnal Ilmiah PLATAX Vol. 7 No. 1 (2019): ISSUE JANUARY-JUNE 2019
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jip.7.1.2019.23404

Abstract

Four urban villages in the administrative area of Tuminting District, i.e. Sindulang Satu, Sindulang Dua, Bitung Karangria and Maasing based on North Sulawesi Provincial Regulation Number 1 of 2017 concerning Coastal Zone Zoning Plans and Small Islands (RZWP-3-K) of Prov. North Sulawesi 2017-2037, will be used as a location to establish tourism supporting infrastructures. The purpose of this study is to determine the key factors for the success of the strategy for public facilities zone construction in Manado Bay, by taking into account the environmental, economic and social aspects. The study was conducted from September 2018 to March 2019. Data collection was carried out through in-depth interviewing techniques to 15 key people selected based on pentahelix. Data analysis employed SWOT and Strategic Analysis and Choice (SAC) to determine the alternative strategy. The results found six priority strategies as follows: (1) synchronizing the regulations for Coastal Zone spatial planning, (2) evaluating the coastal spatial planning regulations with regional development planning documents, (3) conducting socialization for coastal communities, (4) increasing the prosperity through small-scaled fishermen empowerment ( 5) developing 3A (increase, accessibility, and amenity) to support the tourism by increasing tourists’ visit, and (6) Improving the quality of human resources.Key words: RZWP-3-K, Public Facilities Zone, Pentahelix, SWOT. ABSTRAKEmpat kelurahan yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Tuminting yaitu: Sindulang Satu, Sindulang Dua, Bitung Karangria, dan Maasing berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) Prov. Sulut Tahun 2017-2037, akan dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata. Tujuan penelitian ini untuk menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai strategi prioritas untuk pembangunan zona fasilitas umum penunjang pariwisata di Teluk Manado, dengan memperhatikan aspek lingkungan, aspek ekonomi dan aspek sosial. Penelitian dilakukan dari bulan September 2018 sampai Maret 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara secara mendalam (in depth interview) kepada 15 key persons dipilih berdasarkan pentahelix. Metode analisis data untuk menentukan strategi alternatif dengan menggunakan SWOT dan Strategic Analysis and Choice (SAC). Hasil penelitian menunjukan ada enam strategi prioritas yaitu: (1) melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang daerah pesisir, (2) melakukan sinkronisasi peraturan penataan ruang daerah pesisir dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, (3) melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir, (4) meningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan nelayan kecil, (5) meningkatkan 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas) sebagai penunjang pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, (6) peningkatan kualitas sumber daya manusia.      Kata Kunci: RZWP-3-K, Zona Fasilitas Umum, Pentahelix, SWOT.
STRATEGY OF ENVIRONMENTAL LEGAL ARRANGEMENT AS AN EFFORT TO PREVENT NATURAL DISASTERS, FLOODS, AND LANDSLIDES IN NORTH SULAWESI Kalalo, Flora Pricilla; Pinangkaan, Nelly; Rewah, Reymen M.
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 3 No. 1 (2024): JANUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v3i1.924

Abstract

The prevention of violations of Environmental Law is based on Law Number 32 of 2009, which requires all members of society to comply with the law. National guidelines for preventing natural disasters have been established by BNPB, Provincial and Regional Governments as policies for society to follow. Compliance with environmental laws is crucial to ensure that people do not live in prohibited areas designated by the government. Failure to comply with environmental permits has resulted in losses and casualties during floods and landslides in Manado and North Sulawesi. Environmental standards are regulated by laws and institutions such as BNPB, as well as local government regulations. However, despite these regulations, environmental problems still persist. This research aims to address the legal strategies for structuring environmental law that must be followed by the community, as well as the enforcement strategies and sanctions for those who violate environmental laws. The research uses normative research methods focusing on two indicators: the basic strategies for structuring environmental laws and the enforcement strategies and sanctions for violators.
Pengelolaan sampah melalui pemilahan dan jadwal pembuangan sampah rumah tangga sebagai upaya penegakkan hukum lingkungan di Indonesia Kalalo, Flora P.; Pontoh, Kathleen Catherina; Pangemanan, Arcelinocent E.
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 14 No 1 (2020): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v14i1.1662

Abstract

The waste problem in Indonesia have become a national problem, nowdays the management and handling of household waste in Cities of Indonesia was not environmentally sound and not equitable social, some of the causes are the regulation and handling was not pro-environment and also not accompanied by participation of entire community. The implementation of Act No. 18 of 2008 about Waste Management not maximum running because law enforcement can not encourage the society to behave environmental conception in the management of waste based on maintenance and protection of environmental principal. The research method used is legal research using a statutory and conceptual approach. The management and handling of household waste should be sorting of waste based on the characteristic method and disposal schedule. These activity starting from household will forming the role and encourage the society to participate and handle their household waste. The result aims to reduce the amount of household waste. Keywords : Law enforcement, disposal schedule, sorting, household, waste.
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCURIAN DATA NASABAH PERBANKAN MELALUI MODUS SIBER DAN ELEKTRONIK Maria Tesalonika Bawintil; Flora P. Kalalo; Fonnyke Pongkorung
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era serba digital, kejahatan yang terjadi pada dunia perbankan hadir dalam berbagai bentuk. Bentuk kejahatan tersebut umumnya dilakukan dengan ragam cara dan modus. Pada awalnya pembobolan kartu kredit (carding), sudah sering terdengar, namun kemudian bentuk kejahatannya makin canggih yaitu pencurian data kartu (card skimming) hingga menggunakan saluran internet banking untuk mendapatkan data kartu kredit korban (phising). Hal tersebut terjadi karena kemajuan teknologi yang memberikan peluang baru bagi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan perbankan mencuri data pribadi, mengakses rekening hingga melakukan transaksi illegal tanpa sepengetahuan nasabah. Untuk itu, masyarakat perlu selalu waspada akan segala kemungkinan kejahatan perbankan yang terjadi dengan mengedukasi diri meningkatkan literasi keuangan dengan mengikuti seminar-seminar perbankan. Terpenting menjaga dan melindungi data informasi seperti mengganti secara teratur sandi atau PIN, tidak memberikan data pribadi kepada phishing (tautan yang tidak dikenal) dan menghindari mengakses transaksi perbankan via wifi publik. Menyoal sindikat kejahatan perbankan yang turut melibatkan orang dalam, hal tersebut terjadi karena adanya accessibility yang memungkinkan dapat mencuri data nasabah dan memanipulasi transaksi atau mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak ketiga; adanya penyalahgunaan posisi atau wewenang untuk tujuan pribadi dan keuntungan finansial semata; dan adanya kesempatan atau kelemahan sistem internal Perusahaan. Dalam era digital yang serba terhubung, kejahatan tidak hanya terbatas pada dunia nyata, tetapi juga merambah ke dunia maya. Salah satu isu yang menjadi perhatian besar adalah tindak pidana siber yang semakin canggih dan memanfaatkan teknologi digital. Tindak Pidana di era digital dapat terjadi melalui berbagai modus operandi yang melibatkan teknologi informasi, ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat menjadi pedang bermata dua yang artinya dapat memberikan kemudahan, tetapi juga sekaligus membuka peluang untuk kejahatan baru. Kejahatan digital kini menjadi bagian dari spektrum kejahatan siber (cyber crime) yang semakin kompleks. Kata Kunci : Nasabah Bank, Tindak Pidana Perbankan, Siber dan Elektronik.
KAJIAN HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN PEKERJA PADA SISTEM HYBRID WORKING DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Venita Dian Aurelia Tatambihe; Flora P. Kalalo; Hendrik Pondaag
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dunia kerja terus mengalami transformasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan hybrid working telah muncul sebagai salah satu perubahan paling revolusioner. Dampak Pandemi akibat virus Covid-19 telah mengubah banyak hal dalam kehidupan, termasuk cara bekerja. Jika dulu karyawan bekerja dari pagi hingga sore di kantor, kini terdapat era baru yang disebut dengan hybrid working. Di Indonesia, sistim kerja hybrid yang menggabungkan kerja dari kantor dan jarak jauh menjadi pilihan yang semakin populer bagi perusahaan dari berbagai sektor, tidak hanya merespons tuntutan era pasca-pandemi, hybrid working juga menawarkan keseimbangan optimal antara fleksibilitas dan kolaborasi yang dibutuhkan dalam lanskap bisnis modern. Dari perspektif hukum, perjanjian kerja menjadi instrumen utama yang mengikat hak dan kewajiban Pekerja dan Perusahaan. Dalam skema hybrid working, pekerja dan perusahaan perlu menyesuaikan isi perjanjian kerja, paling tidak memperbarui isi dari peraturan perusahaan terutama pada aspek tempat kerja, waktu kerja, pelaporan kinerja, dan penggunaan fasilitas kerja. Pekerja dalam sistem hybrid tetap berhak mendapatkan perlindungan dari perjanjian kerja yang sah. Perjanjian kerja yang mencakup ketentuan hybrid work harus disusun sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha secara transparan. Secara lebih luas, hubungan industrial bukan sekadar relasi kerja, melainkan juga ekosistem bisnis yang memerlukan tata kelola hukum yang berimbang, disinilah pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap substansi regulasi dan dampaknya bagi kelangsungan usaha, terkait ini Hybrid work merupakan peluang baru dalam dunia kerja yang memerlukan adaptasi dari berbagai pihak, baik pekerja, pengusaha, maupun pemerintah. Hak-hak pekerja tetap harus dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak atas upah, jam kerja yang manusiawi, perlindungan kesehatan, dan keselamatan kerja. Dengan regulasi yang tepat dan implementasi yang baik, hybrid work dapat menjadi solusi kerja masa depan yang produktif dan inklusif, namun dalam kaitan dengan sistim hybrid working ini, perlu untuk memahami hak dan kewajiban Perusahaan. Kata Kunci: Perusahan dan Pekerja, Hybrid Working, Hubungan Industrial.
Analisis Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Dan Penerapan Denda Damai Sebagai Alternatif Pemidanaan Ryando W. Tuwaidan; Flora P. Kalalo; Natalia L. Lengkong
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2831

Abstract

  Penelitian ini mengkaji kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana ekonomi serta penerapan denda damai sebagai alternatif pemidanaan. Tindak pidana ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas perekonomian nasional dan turut berkontribusi pada penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan secara sah memiliki kewenangan menangani tindak pidana ekonomi dan menerapkan denda damai berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021. Implementasi penerapan denda damai saat ini masih terbatas pada perkara perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Praktiknya, khusus untuk perkara perpajakan dan kepabeanan, mekanisme ini dijalankan tanpa dukungan regulasi teknis yang memadai serta hanya berlandaskan pada asas oportunitas. Ketidakjelasan mekanisme pendelegasian kewenangan dan minimnya transparansi turut menjadi hambatan dalam menjamin akuntabilitas. Temuan dalam penelitian ini menegaskan urgensi pembaruan norma kelembagaan dan penguatan instrumen hukum agar kewenangan Kejaksaan dapat dijalankan secara proporsional, efektif, dan akuntabel dalam konteks pemulihan kerugian negara.  
Co-Authors Arcelinocent E. Pangemanan Bachruddin, Wustha Carolus P. Paruntu Demolingo, Deyisi Pratiwi A. Erwin Kristanto Farnis B. Boneka Fonnyke Pongkorung Hendrik Pondaag Hendro Bidjuni Kathleen Catherina Pontoh Katuuk, Mario Esau Laisina, Amalia Eveline Majore, Cheryl Esther Maria Tesalonika Bawintil Natalia L. Lengkong Paat, Cicilia Pangemanan, Arcelinocent E. Pinangkaan, Nelly Pontoh, Kathleen Catherina Rene Ch. Kepel Rewah, Reymen M. Rina Kundre Ronald S. A. Posundu Ryando W. Tuwaidan Sefti Rompas Stephanus V. Mandagi Venita Dian Aurelia Tatambihe Winda M. Mingkit