Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.363
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM JURNAL ILMIAH PLATAX LEX CRIMEN JURNAL BIOMEDIK Jurnal Keperawatan LEX ET SOCIETATIS Sociological Jurisprudence Journal PROGRESIF: Jurnal Hukum POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Flora Pricilla Kalalo
Universitas Sam Ratulangi, Manado-Indonesia
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Study on Public Facilities Zone Development Strategy asTourism Support in Manado Bay Ronald S. A. Posundu; Rene Ch. Kepel; Stephanus V. Mandagi; Flora P. Kalalo; Carolus P. Paruntu; Winda M. Mingkit; Farnis B. Boneka
Jurnal Ilmiah PLATAX Vol. 7 No. 1 (2019): ISSUE JANUARY-JUNE 2019
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jip.7.1.2019.23404

Abstract

Four urban villages in the administrative area of Tuminting District, i.e. Sindulang Satu, Sindulang Dua, Bitung Karangria and Maasing based on North Sulawesi Provincial Regulation Number 1 of 2017 concerning Coastal Zone Zoning Plans and Small Islands (RZWP-3-K) of Prov. North Sulawesi 2017-2037, will be used as a location to establish tourism supporting infrastructures. The purpose of this study is to determine the key factors for the success of the strategy for public facilities zone construction in Manado Bay, by taking into account the environmental, economic and social aspects. The study was conducted from September 2018 to March 2019. Data collection was carried out through in-depth interviewing techniques to 15 key people selected based on pentahelix. Data analysis employed SWOT and Strategic Analysis and Choice (SAC) to determine the alternative strategy. The results found six priority strategies as follows: (1) synchronizing the regulations for Coastal Zone spatial planning, (2) evaluating the coastal spatial planning regulations with regional development planning documents, (3) conducting socialization for coastal communities, (4) increasing the prosperity through small-scaled fishermen empowerment ( 5) developing 3A (increase, accessibility, and amenity) to support the tourism by increasing tourists’ visit, and (6) Improving the quality of human resources.Key words: RZWP-3-K, Public Facilities Zone, Pentahelix, SWOT. ABSTRAKEmpat kelurahan yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Tuminting yaitu: Sindulang Satu, Sindulang Dua, Bitung Karangria, dan Maasing berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) Prov. Sulut Tahun 2017-2037, akan dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata. Tujuan penelitian ini untuk menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai strategi prioritas untuk pembangunan zona fasilitas umum penunjang pariwisata di Teluk Manado, dengan memperhatikan aspek lingkungan, aspek ekonomi dan aspek sosial. Penelitian dilakukan dari bulan September 2018 sampai Maret 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara secara mendalam (in depth interview) kepada 15 key persons dipilih berdasarkan pentahelix. Metode analisis data untuk menentukan strategi alternatif dengan menggunakan SWOT dan Strategic Analysis and Choice (SAC). Hasil penelitian menunjukan ada enam strategi prioritas yaitu: (1) melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang daerah pesisir, (2) melakukan sinkronisasi peraturan penataan ruang daerah pesisir dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, (3) melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir, (4) meningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan nelayan kecil, (5) meningkatkan 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas) sebagai penunjang pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, (6) peningkatan kualitas sumber daya manusia.      Kata Kunci: RZWP-3-K, Zona Fasilitas Umum, Pentahelix, SWOT.
STRATEGY OF ENVIRONMENTAL LEGAL ARRANGEMENT AS AN EFFORT TO PREVENT NATURAL DISASTERS, FLOODS, AND LANDSLIDES IN NORTH SULAWESI Kalalo, Flora Pricilla; Pinangkaan, Nelly; Rewah, Reymen M.
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 3 No. 1 (2024): JANUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v3i1.924

Abstract

The prevention of violations of Environmental Law is based on Law Number 32 of 2009, which requires all members of society to comply with the law. National guidelines for preventing natural disasters have been established by BNPB, Provincial and Regional Governments as policies for society to follow. Compliance with environmental laws is crucial to ensure that people do not live in prohibited areas designated by the government. Failure to comply with environmental permits has resulted in losses and casualties during floods and landslides in Manado and North Sulawesi. Environmental standards are regulated by laws and institutions such as BNPB, as well as local government regulations. However, despite these regulations, environmental problems still persist. This research aims to address the legal strategies for structuring environmental law that must be followed by the community, as well as the enforcement strategies and sanctions for those who violate environmental laws. The research uses normative research methods focusing on two indicators: the basic strategies for structuring environmental laws and the enforcement strategies and sanctions for violators.
Pengelolaan sampah melalui pemilahan dan jadwal pembuangan sampah rumah tangga sebagai upaya penegakkan hukum lingkungan di Indonesia Kalalo, Flora P.; Pontoh, Kathleen Catherina; Pangemanan, Arcelinocent E.
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 14 No 1 (2020): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v14i1.1662

Abstract

The waste problem in Indonesia have become a national problem, nowdays the management and handling of household waste in Cities of Indonesia was not environmentally sound and not equitable social, some of the causes are the regulation and handling was not pro-environment and also not accompanied by participation of entire community. The implementation of Act No. 18 of 2008 about Waste Management not maximum running because law enforcement can not encourage the society to behave environmental conception in the management of waste based on maintenance and protection of environmental principal. The research method used is legal research using a statutory and conceptual approach. The management and handling of household waste should be sorting of waste based on the characteristic method and disposal schedule. These activity starting from household will forming the role and encourage the society to participate and handle their household waste. The result aims to reduce the amount of household waste. Keywords : Law enforcement, disposal schedule, sorting, household, waste.
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCURIAN DATA NASABAH PERBANKAN MELALUI MODUS SIBER DAN ELEKTRONIK Maria Tesalonika Bawintil; Flora P. Kalalo; Fonnyke Pongkorung
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era serba digital, kejahatan yang terjadi pada dunia perbankan hadir dalam berbagai bentuk. Bentuk kejahatan tersebut umumnya dilakukan dengan ragam cara dan modus. Pada awalnya pembobolan kartu kredit (carding), sudah sering terdengar, namun kemudian bentuk kejahatannya makin canggih yaitu pencurian data kartu (card skimming) hingga menggunakan saluran internet banking untuk mendapatkan data kartu kredit korban (phising). Hal tersebut terjadi karena kemajuan teknologi yang memberikan peluang baru bagi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan perbankan mencuri data pribadi, mengakses rekening hingga melakukan transaksi illegal tanpa sepengetahuan nasabah. Untuk itu, masyarakat perlu selalu waspada akan segala kemungkinan kejahatan perbankan yang terjadi dengan mengedukasi diri meningkatkan literasi keuangan dengan mengikuti seminar-seminar perbankan. Terpenting menjaga dan melindungi data informasi seperti mengganti secara teratur sandi atau PIN, tidak memberikan data pribadi kepada phishing (tautan yang tidak dikenal) dan menghindari mengakses transaksi perbankan via wifi publik. Menyoal sindikat kejahatan perbankan yang turut melibatkan orang dalam, hal tersebut terjadi karena adanya accessibility yang memungkinkan dapat mencuri data nasabah dan memanipulasi transaksi atau mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak ketiga; adanya penyalahgunaan posisi atau wewenang untuk tujuan pribadi dan keuntungan finansial semata; dan adanya kesempatan atau kelemahan sistem internal Perusahaan. Dalam era digital yang serba terhubung, kejahatan tidak hanya terbatas pada dunia nyata, tetapi juga merambah ke dunia maya. Salah satu isu yang menjadi perhatian besar adalah tindak pidana siber yang semakin canggih dan memanfaatkan teknologi digital. Tindak Pidana di era digital dapat terjadi melalui berbagai modus operandi yang melibatkan teknologi informasi, ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat menjadi pedang bermata dua yang artinya dapat memberikan kemudahan, tetapi juga sekaligus membuka peluang untuk kejahatan baru. Kejahatan digital kini menjadi bagian dari spektrum kejahatan siber (cyber crime) yang semakin kompleks. Kata Kunci : Nasabah Bank, Tindak Pidana Perbankan, Siber dan Elektronik.
Analisis Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Dan Penerapan Denda Damai Sebagai Alternatif Pemidanaan Ryando W. Tuwaidan; Flora P. Kalalo; Natalia L. Lengkong
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2831

Abstract

  Penelitian ini mengkaji kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana ekonomi serta penerapan denda damai sebagai alternatif pemidanaan. Tindak pidana ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas perekonomian nasional dan turut berkontribusi pada penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan secara sah memiliki kewenangan menangani tindak pidana ekonomi dan menerapkan denda damai berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021. Implementasi penerapan denda damai saat ini masih terbatas pada perkara perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Praktiknya, khusus untuk perkara perpajakan dan kepabeanan, mekanisme ini dijalankan tanpa dukungan regulasi teknis yang memadai serta hanya berlandaskan pada asas oportunitas. Ketidakjelasan mekanisme pendelegasian kewenangan dan minimnya transparansi turut menjadi hambatan dalam menjamin akuntabilitas. Temuan dalam penelitian ini menegaskan urgensi pembaruan norma kelembagaan dan penguatan instrumen hukum agar kewenangan Kejaksaan dapat dijalankan secara proporsional, efektif, dan akuntabel dalam konteks pemulihan kerugian negara.  
PERLINDUNGANKONSUMENDALAM TRANSAKSIE-COMMERCE BERBASIS NICHEMARKETGUNA MENINGKATKANTARGETING KONSUMEN Gloryia Ester Heavenly Poluan; Flora P. Kalalo; Kathleen C. Pontoh
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia, e-Commerce mengalami perkembangan pesat, pandemi terutama selama COVID-19, dimana pandemi tersebutlah yang memicu perubahan perilaku belanja masyarakat yang sebelumnya masih menggunakan sistem tunai / transaksi langsung ditempat, sekarang sudah mulai beralih ke sistem daring / transaksi secara digital. Pertumbuhan ini juga didorong oleh kemudahan akses, promosi menarik, pengaruh sosial, iklan masif maupun tren. Di dalam ekosistem e-Commerce, terdapat marketplace, yang merupakan platform yang membuka peluang bagi berbagai penjual untuk menawarkan produk secara bersamaan. Marketplace berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli, sebagai contoh marketplace yang terkenal di Indonesia yaitu seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Perbedaan utama antara e Commerce dan marketplace terletak pada lingkup dan perannya: e-Commerce mencakup semua jenis transaksi online, sementara marketplace adalah salah satu bentuk dari e-Commerce yang memfasilitasi interaksi antara penjual dan pembeli. Meskipun Indonesia. Dapat dilihat bahwa saat ini masih banyak pengguna platform seperti masyarakat sebagai pembeli maupun pelaku bisnis sebagai penjual yang menjadi korban dari penipuan platform online maupun korban dari pencurian data penting. Dengan demikian, meskipun e Commerce memiliki banyak peluang dalam mengubah perekonomian digital, tantangan yang ada harus segera diatasi agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menggunakan platform digital. Untuk memaksimalkan potensi e Commerce dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, sangat diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur, keamanan siber, dan promosi sistem pembayaran elektronik yang lebih aman dan baik lagi dari sebelumnya oleh pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menangani hal tersebut. Disamping itu para pengguna harus lebih bijak lagi dalam bertransaksi secara online menggunakan platform e-Commerce . dengan Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Transaksi E-Commerce, Niche Market, Targeting Konsumen.
The length-weight relationship of the bigeye scad (Selar crumenophthalmus) captured by purseseiner from FMA 716 of North Sulawesi seawaters: A comparative study of the target species sizes on May and August 2022 Sitanggang, Effendi P.; Budiman, Johnny; Sitanggang, Dyan F. D.; Lohoo, Anneke V.; Kalalo, Flora P.
Jurnal Ilmiah PLATAX Vol. 14 No. 1 (2026): ISSUE JANUARY-JUNE 2026
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jip.v14i1.66508

Abstract

Bigeye scad (Selar crumenophthalmus Bloch 1793) is rich source of proteins, Omega-3 fatty acids, and various important vitamins and minerals for human body, that makes the fish has an important economic value. Additionally, because of forming an important shoal on coastal seawaters, the fish is frequently captured, notably by purseseiners in an important quantity from the FMA 716 of North Sulawesi seawaters. The intensiveness captures of the fish may affect the sustainability and continuity life of the species. The research aims at analyzing some biological reproduction aspects of species based on gender and fishing season. The 400 samples, 200 tails on May and 200 tails on August 2022, have selected by a purposive random sampling from the captures. Data analisys refers to some common formulas, such as the length and weight size structure, sex and weight ratio, W-L relationship (W = aLb, W = weight, g), L = length (cmFL), a and b constants, condition factor (K), length at first capture (Lc50%). The legal size is determined by comparing the length at first capture (Lc50%) observed and at first maturity (Lm50%) reference. On May, the sample weight is 33,439 g (51.8% of 400 samples), the sex and weight ratios are 1:1.08 and 1:1.36 respectively with the conversion factor (cf) of 1.26. The average length and weight sizes are 21.62 ± 0.17 cm and 167.20 ± 5.15 g respectively, where the average weight per 1 cmFL is 7.67 ± 0.18 g. The L-W relationship follows W = 0.1492 L 3.0785 (r = 0.86) for male, W = 0.0566 L 3.8088 (r = 0.90) for female, and W = 0.0864 L 3.4940 (r = 0.91) for all, with K average of 1.60 ± 0.02 for male, 1.66 ± 0.03 for female, and 1.63 ± 0.02 for 200 samples. On August, the sample weight is 31,115 g (48.2% of 400 samples), the sex and weight ratios are 1:1.50 and 1:1.82 respectively, with cf of 1.21. The average length and weight sizes are 21.49 ± 0.16 cm and 155.58 ± 4.71 g respectively, where the average weight per 1 cmFL is 7.19 ± 0.17 g. The L-W relationship follows W = 0.1515 L 3.047 (r = 0.88) for male, W = 0.0789 L 3.5485 (r = 0.88) for female, and W = 0.0836 L 3.5023 (r = 0.90) for all samples, with K average of 1.50 ± 0.02 for male, 1.58 ± 0.03for female, and K of 1.55 ± 0.02 for 200 samples. On both fishing seasons, all captures are categorized a positive allometry (b>3) and 96.75% of captures has a legal size. All females have passed their first maturity stage. For this reason, the fishermen must consider carefully when they catch the fishes, outside of the two months. Considering the intensiveness of fishing activities to such species, it is indispensable since early for all stakeholders designing a regulation to limitate captutes by gender size and fishing seasons, for all species of high potential and economic value of high density of shoals. Key words: bigeye scad, biological reproduction aspects, FMA 716, North Sulawesi, fish conservationn
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS REKRUTMEN ILEGAL Theresia Majesty Pudi; Flora P. Kalalo; Vonny Wongkar
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya yang dilakukan melalui modus rekrutmen ilegal. Praktik ini umumnya diawali dengan perekrutan yang dilakukan melalui penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, manipulasi dokumen, serta janji pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dengan tujuan eksploitasi. Meskipun pengaturan mengenai TPPO telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelaku masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pembuktian, keterlibatan jaringan terorganisir, maupun rendahnya keberanian korban untuk melapor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus rekrutmen ilegal serta untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar hukum yang cukup melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta ketentuan lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai hambatan dalam proses penegakan hukum, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan perlindungan terhadap korban, serta kompleksitas jaringan perdagangan orang. Oleh karena itu diperlukan penguatan sistem penegakan hukum, peningkatan pengawasan terhadap proses perekrutan tenaga kerja, serta perlindungan yang komprehensif bagi korban guna mencegah terjadinya praktik perdagangan orang dengan modus rekrutmen ilegal. Kata Kunci: Pertanggungjawaban hukum, perdagangan orang, rekrutmen ilegal, penegakan hukum, perlindungan korban.
Co-Authors Anneke V. Lohoo Arcelinocent E. Pangemanan Bachruddin, Wustha Carolus P. Paruntu Demolingo, Deyisi Pratiwi A. Effendi P. Sitanggang Erwin Kristanto Farnis B. Boneka Fonnyke Pongkorung Gloryia Ester Heavenly Poluan Hendrik Pondaag Hendro Bidjuni Johnny Budiman Kathleen C. Pontoh Kathleen Catherina Pontoh Katuuk, Mario Esau Laisina, Amalia Eveline Majore, Cheryl Esther Maria Tesalonika Bawintil Natalia L. Lengkong Paat, Cicilia Pangemanan, Arcelinocent E. Pinangkaan, Nelly Pontoh, Kathleen Catherina Rene Charles Kepel, Rene Charles Rewah, Reymen M. Rina Kundre Ronald S. A. Posundu Ryando W. Tuwaidan Sefti Rompas Sitanggang, Dyan F. D. Stephanus V. Mandagi Theresia Majesty Pudi Venita Dian Aurelia Tatambihe Vonny Wongkar Winda M. Mingkit