Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.018
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AKSIOLOGIYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Widya Publika Journal Of Contemporary Public Administration (JCPA) WIDYANATA Community Services Journal (CSJ)
I Wayan Sudemen
Universitas Warmadewa
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Library & Information Science Physics Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Pendampingan Akuntansi dan Keuangan Bumdes Panca Sedana Sari Desa Bunutin Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli Ida I Dewa Ayu Mas Manik Sastri; Ni Putu Pertamawati; I Wayan Sudemen
Community Service Journal (CSJ) Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.5.2.2023.69-74

Abstract

Desa Bunutin merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli. PKM ini menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat adanya beberapa permasalahan yang dihadapi BUMDes Panca Sedana Sari Bunutin yaitu: (1) Sumberdaya manusia, (2) Jenis usaha, (3) Permodalan, (4) Profesionalitas, (5) Dukungan dan kepercayaan masyarakat dan (6) Perencanaan. Melalui BUMDes diharapkan antar Lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara. Pendirian Bumdes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya meningkatkan kesejaheraan masyarakat. Oleh karena itu perlu upaya yang serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri. Penyusunan laporan keuangan pada setiap entitas perlu dilaksanakan, tidak terkecuali pada BUMDes. Laporan keuangan menjadi gambaran penting di dalam melihat posisi keuangan dan kinerja keuangan unit usaha. Laporan keuangan yang tersaji masih menggunakan system manual dan belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan, hal ini dapat diatasi dengan mengajarkan pengelola menggunakan program akuntansi berbasis computer. Pengelolaan manajemen usaha belum memadai, yang akan diatasi dengan memberikan pengetahuan tentang manajemen bisnis sehingga dapat memanfaatkan potensi masyarakat secara optimal. Dari hasil pengabdian yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2023 yang diikuti oleh seluruh BUMDes se kabupaten Bangli, menemukan bahwa sebagian besar pengurus BUMDes belum melaporkan kegiatan usahanya dalam bentuk laporan keuangan karena keterbatasan memahami istilah akuntansi dan proses akuntansi. Hanya 27 BUMDes yang sudah berkembang yang mampu menyusun laporan keuangan dan menerima penjelasan mengenai pembinaan akuntansi dan keuangan BUMDes. Tahun berikutnya kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengharapkan Universitas Warmadewa melanjutkan pengabdian yang sama dengan topik yang berbeda dan lebih detail membimbing pengurus BUMDes dalam menyusun laporan keuangan.
Tata Kelola Desa Wisata Berkelanjutan melalui Pendampingan di Desa Lebih Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Lilik Antarini; I Wayan Sudemen; Victorius Adventius Hamel
Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 10 No 1 (2026): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aks.v10i1.27977

Abstract

Pariwisata menjadi salah satu sektor sebagai penyumbang devisa terbesar di Provinsi Bali. Saat ini pengembangan wisata berkelanjutan sangat penting untuk dilakukan agar pariwisata terus berkembang dengan memperhatikan lingkungan. Permasalahan utama dalam pengembangan pariwisata di Desa Lebih yaitu partisipasi masyarakat dan belum optimalnya partisipasi POKDARWIS. Metode yang dilakukan yaitu dengan Focus Group Disscussion (FGD) yang dilakukan kepada Pemerintah Desa, Kelompok Dasar Wisata (POKDARWIS) dan Masyarakat Desa Lebih. Hasil FGD menunjukkan bahwa Desa Lebih tidak hanya memiliki potensi wisata bahari, tetapi juga potensi hutan desa yang belum tergara secara optimal. Namun demikian, pengembangan objek wisata masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Temesi yang berdampak pada pencemaran lingkungan serta belum tersedianya regulasi lokal yang mengatur tata kelola pariwisata desa. Capaian program ditunjukkan melalui meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan POKDARWIS dalam diskusi perencanaan pariwisata dan munculnya sejumlah gagasan pengembangan wisata. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan rekomendasi awal berupa kebutuhan penyusunan regulasi desa dan penguatan kelembagaan POKDARWIS sebagai langkah awal pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Lebih, Kabupaten Gianyar.
EVALUATION OF REGIONAL GOVERNMENT POLICY ON SPATIAL PLANNING IN THE TUKAD BADUNG RIVER SETBACK AREA, DENPASAR CITY Tjokorda Gede Dharmawangsa; I Wayan Sudemen; Nyoman Sumawidayani
Jurnal Widya Publika Vol 14 No 1 (2026): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The riparian zone of the Tukad Badung River has experienced significant degradation due to the massive pressures of urbanization in Denpasar City. Approximately 64.8% of the river's total length of 15.39 kilometers has undergone land-use conversion. A total of 419 buildings have been identified within the riverbank area, of which 354 units (84.5%) are considered non-compliant with the regulations governing protected riparian zones. This condition contradicts Denpasar City Regional Regulation Number 8 of 2021 concerning the Regional Spatial Plan (RTRW) 2021–2041, which designates riverbanks as protected areas. This study aims to evaluate the implementation of local government policies regarding spatial planning management in the Tukad Badung River riparian zone. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through field observations, in-depth interviews with six key informants, and document analysis. Data were analyzed using William N. Dunn’s (2003) public policy evaluation model, which encompasses six criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings reveal that policy implementation has not yet been optimal. Only 16 buildings (3.3%) fully comply with the established regulations; inter-agency coordination remains weak; only 14 officers are responsible for monitoring the 15.39-kilometer river corridor; regulatory enforcement is inconsistent; and community participation remains limited. The study recommends strengthening cross-sector coordination, intensifying public awareness and socialization programs, empowering riverbank communities, developing equitable relocation programs, and enforcing regulations in a firmer and more consistent manner. Keywords: : Policy Evaluation, Spatial Planning, River Buffer Zone
ANALYSIS OF CROSS-SECTOR GOVERNANCE IN TOURISM INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN CANGGU VILLAGE, BADUNG REGENCY I Gusti Ngurah Anom Darsika; I Wayan Sudemen; Nyoman Sumawidayani
Jurnal Widya Publika Vol 14 No 1 (2026): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of the Canggu Shortcut as an infrastructure solution faces not only technical challenges but also cross-sector governance issues involving various actors with different interests and authorities. This study aims to analyze cross-sector governance in tourism infrastructure development in Canggu Village, Badung Regency, particularly in the Canggu Shortcut project. The research employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving informants from government institutions, the private sector, and local communities. Data were analyzed using the interactive model developed by Miles and Huberman. The findings indicate that cross-sector governance in the development of the Canggu Shortcut has involved various stakeholders, including the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR), the Transportation Agency, the Regional Development Planning Agency (Bappeda), the Tourism Office, village governments, and private-sector actors. However, its implementation has not yet been fully optimal. Inter-agency coordination remains sectoral in nature, policy priorities differ among institutions, and program synchronization is still limited. Community participation remains largely consultative, while private-sector involvement has not been maximized. Transparency is primarily administrative, and comprehensive impact evaluation remains limited. Although the development project has contributed to improving accessibility, stronger and more integrated cross-sector governance is still required to support sustainable tourism development
Co-Authors Anak Agung Gde Brahmantya Murti I Gede Agus Wibawa I Gusti Ngurah Anom Darsika I Wayan Gede Suryantika Inasih Surya Lilik Antarini Luh Kade Datrini Made Yaya Sawitri Manik Sastri, I. I. D. A. Marsitadewi, Komang Ema Ni Ketut Swandewi Ni Ketut Swandewi Ni Nyoman Rusmiati Ni Putu Pertamawati Nyoman Sumawidayani Surya Widayani Ni Komang Thania Puspa Candrika Putri Aji Thania Puspa Candrika Putri Aji Tjokorda Gede Dharmawangsa Victorius Adventius Hamel