Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.696
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik) (e-Journal) Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik POLITICO The Indonesian Journal of Social Studies TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Journal of Contemporary Governance and Public Policy Widya Publika Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan Journal Of Contemporary Public Administration (JCPA) WIDYANATA Public Sphere Review POLICY AND MARITIME REVIEW
Marsitadewi, Komang Ema
Universitas Warmadewa
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
EFEKTIVITAS PROGRAM TEMPAT OLAH SAMPAH SETEMPAT (TOSS) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA GUNAKSA, KABUPATEN KLUNGKUNG Komang Ema Marsitadewi; I Wayan Sudemen
Widyanata Vol 18 No 1 (2021): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1446.137 KB) | DOI: 10.54836/widyanata.v18i1.605

Abstract

Kabupaten Klungkung menjadi salah satu contoh wilayah yang mengembangkan pembangkit listrik alternatif melalui program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS). Program ini telah dijalankan 3 tahun dan pelaksanaannya, program TOSS ini mengalami banyak hambatan seperti kemampuan pengelolaan desa masing-masing, dana hingga keterbatasan pengadaan alat pengelolaan sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada 98 orang dan dari laporan-laporan, artikel ilmiah atau penelitian sejenis yang berhubungan dengan Program TOS). Keefektifan TOSS dilihat dalam tiga bagian yakni: input, proses, dan output. Dari sisi input, hasil penelitian menunjukkan jenis sampah yang diperoleh melalui pemilahan sampah memperoleh rata-rata skor sebesar 2,28 hal ini menandakan bahwa masyarakat kurang baik dalam melakukan pemilahan sampah. Dari sisi proses, pengumpulan sampah oleh petugas sudah menunjukkan kategori baik. Hal ini didukung oleh tersedianya kendaraan pengangkut sampah ke tempat pengolahan. Sedangkan pengelolaan sampah yang dilakukan petugas menunjukkan bahwa seluruh pekerja TOSS menyatakan secara rutin dan terus menerus mengolah sampah yang masuk ke TOSS Desa Gunaksa. Dari sisi output, perubahan volume sampah yang dihasilkan masyarakat menunjukkan rata-rata skor 2,66 yang berarti berada dalam kategori baik. Dengan demikian maka dapat dikatakan perubahan volume sampah semakin berkurang dengan adanya TOSS di Desa Gunaksa ini. Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Sampah, Tempat Olah Sampah Setempat, Kabupaten Klungkung.
SETTLEMENT OF TEMPLE AND GRAVE OWNERSHIP CONFLICT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KEMONING TRADITIONAL VILLAGE AND THE BUDAGA TRADITIONAL VILLAGE Komang Ema Marsitadewi; Bayu Adhinata
POLITICO Vol 22, No 1 (2022): JURNAL POLITICO FISIPOL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v22i1.7922

Abstract

This study aims to identify and explain the forms of conflict resolution in the ownership of the Dalem Temple and the Graveyard involving two neighboring traditional villages, namely the Kemoning Traditional Village and the Budaga Traditional Village. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data in the study was obtained through in-depth interviews with several informants. The informants who became the source of data in this study were five people, namely two key informants, namely the Head of the Traditional Village from Kemoning and Budaga, one informant from the Klungkung Resort Police, and two people from the communities of these two traditional villages. This study found at least four forms of conflict resolution efforts undertaken to resolve this problem, namely negotiation, facilitation, mediation, and arbitration. The final decision in this conflict is determined through an arbitration mechanism involving a customary dispute resolution institution. The use of arbitration is because no definitive agreement has been reached that satisfies both parties through previous negotiations. In the end, the decision of the customary dispute-determination institution is the final decision on the existence of Pura Dalem and the Graveyard, which is the object of dispute in this conflict and must be accepted and carried out by both parties.
EFEKTIVITAS PROGRAM TEMPAT OLAH SAMPAH SETEMPAT (TOSS) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA GUNAKSA, KABUPATEN KLUNGKUNG Komang Ema Marsitadewi; I Wayan Sudemen
Widyanata Vol 18 No 1 (2021): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Klungkung menjadi salah satu contoh wilayah yang mengembangkan pembangkit listrik alternatif melalui program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS). Program ini telah dijalankan 3 tahun dan pelaksanaannya, program TOSS ini mengalami banyak hambatan seperti kemampuan pengelolaan desa masing-masing, dana hingga keterbatasan pengadaan alat pengelolaan sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada 98 orang dan dari laporan-laporan, artikel ilmiah atau penelitian sejenis yang berhubungan dengan Program TOS). Keefektifan TOSS dilihat dalam tiga bagian yakni: input, proses, dan output. Dari sisi input, hasil penelitian menunjukkan jenis sampah yang diperoleh melalui pemilahan sampah memperoleh rata-rata skor sebesar 2,28 hal ini menandakan bahwa masyarakat kurang baik dalam melakukan pemilahan sampah. Dari sisi proses, pengumpulan sampah oleh petugas sudah menunjukkan kategori baik. Hal ini didukung oleh tersedianya kendaraan pengangkut sampah ke tempat pengolahan. Sedangkan pengelolaan sampah yang dilakukan petugas menunjukkan bahwa seluruh pekerja TOSS menyatakan secara rutin dan terus menerus mengolah sampah yang masuk ke TOSS Desa Gunaksa. Dari sisi output, perubahan volume sampah yang dihasilkan masyarakat menunjukkan rata-rata skor 2,66 yang berarti berada dalam kategori baik. Dengan demikian maka dapat dikatakan perubahan volume sampah semakin berkurang dengan adanya TOSS di Desa Gunaksa ini. Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Sampah, Tempat Olah Sampah Setempat, Kabupaten Klungkung.
Upaya Penyelesaian Konflik Kepemilikan Pura dan Kuburan Antara Desa Adat Kemoning dan Desa Adat Budaga Bayu Adhinata; Komang Ema Marsitadewi
The Indonesian Journal of Social Studies Vol 5 No 2 (2022): December
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/ijss.v5n2.p65-76

Abstract

This study aims to identify and explain the forms of conflict resolution in the ownership of the Dalem Temple and the Graveyard involving two neighboring traditional villages, namely the Kemoning Traditional Village and the Budaga Traditional Village. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data in the study was obtained through in-depth interviews with several informants. The informants who became the source of data in this study were five people, namely two key informants, namely the Head of the Traditional Village from Kemoning and Budaga, one informant from the Klungkung Resort Police, and two people from the communities of these two traditional villages. This study found at least four forms of conflict resolution efforts undertaken to resolve this problem, namely negotiation, facilitation, mediation, and arbitration. The final decision in this conflict is determined through an arbitration mechanism involving a customary dispute resolution institution. The use of arbitration is because no definitive agreement has been reached that satisfies both parties through previous negotiations. In the end, the decision of the customary dispute-determination institution is the final decision on the existence of Pura Dalem and the Graveyard, which is the object of dispute in this conflict and must be accepted and carried out by both parties.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DENGAN PASAR MODERN Indrawan, Ni Kadek Rada Aprinila; Yuliartika, I Gusti Agung Ayu; Marsitadewi, Komang Ema
Jurnal Widya Publika Vol 12 No 1 (2024): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v12i1.1201

Abstract

Munculnya pasar modern merupakan tantangan besar bagi eksistensi pasar tradisional. Hal ini memicu perubahan perilaku serta ekspektasi masyarakat dalam berbelanja. Di sisi lain, stigma tentang pasar tradisional yang kumuh dan kotor menurunkan minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Gianyar merumuskan kebijakan revitalisasi pasar Ubud sebagai upaya agar pasar tradisional Ubud dapat bersaing dengan pasar modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang berhubungan langsung pada topik penelitian dengan 8 orang informan, yakni Kepala Pasar, para pedagang di pasar Ubud dan masyarakat setempat. Proses analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, kondensasi, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan hasil bahwa implementasi kebijakan revitalisasi pasar Ubud berjalan dengan baik. Sumber daya manusia yang memadai serta dukungan dari semua pihak menjadi modal dasar keberhasilan kebijakan ini. Dalam pelaksanaannya, para petugas yang dilibatkan merupakan orang-orang yang profesional dibidangnya. Namun, perlu adanya penambahan fasilitas tempat sampah agar memudahkan para pedagang maupun pengunjung dalam membuang sampah. Selain itu, penyampaian segala informasi khususnya kepada para pedagang agar lebih diperhatikan, mengingat tidak semua pedagang mampu memahami berbagai informasi yang disampaikan dengan cepat. Meskipun demikian, implementasi kebijakan revitalisasi pasar Ubud dapat dikatakan berhasil karena dapat memberikan manfaat bagi para pedagang maupun masyarakat sekitar. Di sisi lain, tampilan fisik pasar yang jauh lebih baik memberikan kenyamanan bagi pengunjung dalam berbelanja, sehingga merubah stigma bahwa pasar tradisional tidak selalu kumuh dan kotor. Dengan demikian, pasar tradisional Ubud tidak kalah bersaing dengan pasar modern.
Collaborative Governance In The Development Of The Potential Of The Marine Natural Tourism Park Of Seventeen Riung Islands, Ngada Regency, East Nusa Tenggara Itu, Maria Trivonia; Marsitadewi, Komang Ema; Suryawan, Dewa Ketut
JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol. 11 No. 1 (2025): JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jpap.v11i1.13051

Abstract

The Marine Nature Tourism Park (TWAL) of Riung Seventeenth Island in Ngada Regency is a conservation area with excellent development potential. However, its management has various challenges, such as suboptimal coordination between stakeholders, lack of communication between stakeholders, less effective feedback, lack of openness to build trust, and lack of creativity in dealing with the problems. Seeing this phenomenon, collaboration between parties is needed to optimize the development of TWAL. This study aims to determine the role of stakeholders and the collaborative process in the development of TWAL. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The results show that the collaboration has involved stakeholders from the government sector (BKSDA NTT, Fisheries and Marine Service, Tourism Office, and village government), the private sector (lodging and restaurant entrepreneurs), local communities (fishermen and seaweed farmer groups), and NGOs (Komodo Survival Program). The role of stakeholders is relatively straightforward, but the implementation of collaboration is still not optimal. Inhibiting factors include overlapping authority, lack of formal regulation, and promotion that has not been maximized. In the aspect of initial conditions, it was found that there was a lack of resources, damaged infrastructure, and waste management that had not been integrated. Facilitative leadership by BKSDA NTT has succeeded in increasing community participation and building trust through preventive approaches and participatory dialogue. The institutional design shows informal cooperation across sectors, but a strong legal basis does not entirely support it. In the collaborative process, stakeholders are involved in regular meetings, training, and coordination, although there are still gaps in active engagement and digital communication due to network constraints. The collaboration results show increased tourist visits, public awareness of environmental conservation, and contribution to the local economy. However, there is still a need to strengthen coordination and cross-agency policies.
Efektivitas Kebijakan Jaringan Utilitas Terpadu Dalam Penanganan Kabel Semrawut Untuk Menjamin Kenyamanan Masyarakat Di Kawasan Badung Selatan I Nyoman Bagus Deva Prajina; Lilik Antarini; Komang Ema Marsitadewi
Policy and Maritime Review VOLUME 3 NO 1
Publisher : Faculty of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/pmr.v3i1.64

Abstract

Problems related to messy cables occur because in tourist areas there are many facilities such as shops, hotels, boarding houses and so on. Increased population mobility will also affect, and there are still some providers who carry out their actions to install utility cables secretly without the knowledge and permission of the regional authorities. The government's efforts to handle and prevent messy cables are by accelerating infrastructure development and handling of messy cables in the Badung Regency area by establishing an Integrated Utilities Network Policy which is regulated in Badung Regency Regional Regulation No. 19 of 2016. This study aims to determine how the integrated utility network policy is in realizing community comfort in the South Badung area. This study uses a qualitative research approach method by examining primary and secondary data sources. The technique for determining informants in this study uses purposive sampling. This study uses the theory of policy effectiveness from Riant Nugroho. The results of the study indicate that the integrated utility network policy in realizing community comfort is quite good, which is based on the indicators of policy success that can be measured by the "five right" indicators, namely; right policy; right implementer; right target; right environment; and right process. But in its implementation, it is still not optimal, namely in the right target and right process indicators. There are several areas that have not all been realized through the integrated utility network policy due to several inhibiting factors such as uneven policy socialization and limited budget funds so that the implementation of the integrated utility network policy only focuses on several areas, namely the priority of tourism areas in the South Badung area as has been implemented in Seminyak Basangkasa Village and along Siligita Benoa Street.
The Dynamics of Public Policy-Making in Public Administration: From Classical Management to the New Public Administration Abdul Rahman; Septi Wulandari; Komang Ema Marsitadewi; Teresa Irmina Nangameka; Shelda Adriana Taimaris Rogi
Journal of Contemporary Governance and Public Policy Vol. 7 No. 1 (2026): (April 2026)
Publisher : Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Kontemporer, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46507/jcgpp.v7i1.753

Abstract

This article examines how public administration shapes policy-making. Scholarship typically treats Classical Management, Neo-Classical Management, and New Public Administration (NPA) as successive stages, while policy studies often analyse decision-making, participation, and implementation separately. Consequently, literature lacks an integrated account of how shifting administrative logics structure policy-making and contribute to persistent governance challenges. Drawing on a systematic literature review guided by PRISMA, the study analyses 23 peer-reviewed, Scopus-indexed articles. Rather than aggregating empirical effects, it uses thematic coding to examine policy-making dynamics across paradigms, from Classical Management to NPA. Findings show each paradigm embodies a distinct logic: hierarchical technocratic control in the classical model; behaviourally informed but administratively managed decision-making in the neo-classical model; and collaborative, reflexive governance in the NPA model. Paradigms coexist rather than replace one another. In the Global South, although NPA principles support SDG 16.6 and 16.7, implementation is constrained by neo-classical reforms and residual classical bureaucracies, limiting participatory engagement envisaged by SDG 16.8. Effective governance reform requires aligning institutional capacity with participatory processes rather than adopting a new paradigm.
Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan Agus Wibawa; Lilik Antarini; Komang Ema Marsitadewi
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 8 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.8.1.2023.20-34

Abstract

Regional financial performance is the level of achievement of a work result in regional finance which includes regional revenues and expenditures using a financial system determined through a policy or statutory provisions during a budget period. Good management of the regional financial system must be in accordance with applicable laws and regulations, management must be carried out with the principles of transparency, accountability, effectiveness and efficiency as well as target and benefit oriented. This study examines the level of mandatory disclosure of Local Government Financial Statements (LKPD) from 2018 to 2020 to identify the adequacy of the disclosure of the LKPD. This study aims to analyze problems related to the criteria for fulfilling Unqualified Fair Opinions (WTP) by examiners/auditors. The findings of the research show that the real condition of LKPD still has a lot to be improved, it should be in giving an opinion by the BPK RI Bali Provincial Representative maximum on the criteria of Reasonable With Exception (WDP), so it is very less relevant to give a WTP opinion. The results of measuring the regional financial management index are expected to spur and motivate local governments in improving regional financial management performance, including the Tabanan Regency Government.
Strategi Pengembangan Desa Pelaga Sebagai Destinasi Agrowisata di Kabupaten Badung Komang Ema Marsitadewi
Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan Vol. 1 No. 1 (2021): POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/politicos.1.1.2788.24-31

Abstract

Badung Regency is more dominated by beach tourism. More than ten famous beaches in Bali are in Badung Regency. These beaches are only located in a few districts in Badung Regency. Inequality between sub-districts also occurs between areas that have tourism potential such as beaches and areas that have other tourism potential such as waterfalls or other tourism. This will create new problems for Badung Regency in the future. In fact, sub-districts that do not have coastal tourism potential have challenges as well as opportunities to develop. One of them is Petang District, Pelaga Village. This village does not have beach tourism but has other natural potentials that can be used as an attraction for tourists to come and visit Pelaga Village. These potential differences must be implemented which can then be used as opportunities for Pelaga Village. The purpose of this research is to produce a strategy to develop Pelaga Village as a tourism destination. This research is a qualitative research with a descriptive approach. Data obtained from primary data and secondary data. The data is then processed using data triangulation techniques to reduce the researcher's subjectivity and is also analyzed using SWOT analysis to produce a development strategy. In this study, it was found that Pelaga Village has a lot of potential for agro-tourism and can be developed such as asparagus and some hydroponic plants. . Not only that, the community's high interest in developing agro-tourism also supports the development of Pelaga Village. After assessing the potential that is owned by the opportunity, the threat from Pelaga Village came up with several development strategies for Pelaga Village, namely to further activate the community, especially farmer groups in developing their agro products. increasing the existence of the Agricultural Culture Festival in Pelaga Village, refining the missing destination components such as the availability of restaurants and inns, creating an organization that can bring together various farmer groups in Pelaga Village, in relation to the community in developing and managing the potentials of Pelaga Village.
Co-Authors Abdul Rahman Agus Wibawa Bayu Adhinata Bayu Adhinata I Nyoman Bagus Deva Prajina I Wayan Sudemen I Wayan Sudemen Indrawan, Ni Kadek Rada Aprinila Itu, Maria Trivonia Lilik Antarini Lilik Antarini Lilik Antarini Luh Tu Anggarayani Putra, I Putu Adi Permana Septi Wulandari Shelda Adriana Taimaris Rogi Suryawan, Dewa Ketut Teresa Irmina Nangameka Yuliartika, I Gusti Agung Ayu