Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PROGRAM TEMPAT OLAH SAMPAH SETEMPAT (TOSS) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA GUNAKSA, KABUPATEN KLUNGKUNG Komang Ema Marsitadewi; I Wayan Sudemen
Widyanata Vol 18 No 1 (2021): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Kabupaten Klungkung menjadi salah satu contoh wilayah yang mengembangkan pembangkit listrik alternatif melalui program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS). Program ini telah dijalankan 3 tahun dan pelaksanaannya, program TOSS ini mengalami banyak hambatan seperti kemampuan pengelolaan desa masing-masing, dana hingga keterbatasan pengadaan alat pengelolaan sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada 98 orang dan dari laporan-laporan, artikel ilmiah atau penelitian sejenis yang berhubungan dengan Program TOS). Keefektifan TOSS dilihat dalam tiga bagian yakni: input, proses, dan output. Dari sisi input, hasil penelitian menunjukkan jenis sampah yang diperoleh melalui pemilahan sampah memperoleh rata-rata skor sebesar 2,28 hal ini menandakan bahwa masyarakat kurang baik dalam melakukan pemilahan sampah. Dari sisi proses, pengumpulan sampah oleh petugas sudah menunjukkan kategori baik. Hal ini didukung oleh tersedianya kendaraan pengangkut sampah ke tempat pengolahan. Sedangkan pengelolaan sampah yang dilakukan petugas menunjukkan bahwa seluruh pekerja TOSS menyatakan secara rutin dan terus menerus mengolah sampah yang masuk ke TOSS Desa Gunaksa. Dari sisi output, perubahan volume sampah yang dihasilkan masyarakat menunjukkan rata-rata skor 2,66 yang berarti berada dalam kategori baik. Dengan demikian maka dapat dikatakan perubahan volume sampah semakin berkurang dengan adanya TOSS di Desa Gunaksa ini. Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Sampah, Tempat Olah Sampah Setempat, Kabupaten Klungkung.

SETTLEMENT OF TEMPLE AND GRAVE OWNERSHIP CONFLICT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KEMONING TRADITIONAL VILLAGE AND THE BUDAGA TRADITIONAL VILLAGE Komang Ema Marsitadewi; Bayu Adhinata
POLITICO Vol 22, No 1 (2022): JURNAL POLITICO FISIPOL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v22i1.7922

This study aims to identify and explain the forms of conflict resolution in the ownership of the Dalem Temple and the Graveyard involving two neighboring traditional villages, namely the Kemoning Traditional Village and the Budaga Traditional Village. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data in the study was obtained through in-depth interviews with several informants. The informants who became the source of data in this study were five people, namely two key informants, namely the Head of the Traditional Village from Kemoning and Budaga, one informant from the Klungkung Resort Police, and two people from the communities of these two traditional villages. This study found at least four forms of conflict resolution efforts undertaken to resolve this problem, namely negotiation, facilitation, mediation, and arbitration. The final decision in this conflict is determined through an arbitration mechanism involving a customary dispute resolution institution. The use of arbitration is because no definitive agreement has been reached that satisfies both parties through previous negotiations. In the end, the decision of the customary dispute-determination institution is the final decision on the existence of Pura Dalem and the Graveyard, which is the object of dispute in this conflict and must be accepted and carried out by both parties.

EFEKTIVITAS PROGRAM TEMPAT OLAH SAMPAH SETEMPAT (TOSS) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA GUNAKSA, KABUPATEN KLUNGKUNG Komang Ema Marsitadewi; I Wayan Sudemen
Widyanata Vol 18 No 1 (2021): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kabupaten Klungkung menjadi salah satu contoh wilayah yang mengembangkan pembangkit listrik alternatif melalui program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS). Program ini telah dijalankan 3 tahun dan pelaksanaannya, program TOSS ini mengalami banyak hambatan seperti kemampuan pengelolaan desa masing-masing, dana hingga keterbatasan pengadaan alat pengelolaan sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada 98 orang dan dari laporan-laporan, artikel ilmiah atau penelitian sejenis yang berhubungan dengan Program TOS). Keefektifan TOSS dilihat dalam tiga bagian yakni: input, proses, dan output. Dari sisi input, hasil penelitian menunjukkan jenis sampah yang diperoleh melalui pemilahan sampah memperoleh rata-rata skor sebesar 2,28 hal ini menandakan bahwa masyarakat kurang baik dalam melakukan pemilahan sampah. Dari sisi proses, pengumpulan sampah oleh petugas sudah menunjukkan kategori baik. Hal ini didukung oleh tersedianya kendaraan pengangkut sampah ke tempat pengolahan. Sedangkan pengelolaan sampah yang dilakukan petugas menunjukkan bahwa seluruh pekerja TOSS menyatakan secara rutin dan terus menerus mengolah sampah yang masuk ke TOSS Desa Gunaksa. Dari sisi output, perubahan volume sampah yang dihasilkan masyarakat menunjukkan rata-rata skor 2,66 yang berarti berada dalam kategori baik. Dengan demikian maka dapat dikatakan perubahan volume sampah semakin berkurang dengan adanya TOSS di Desa Gunaksa ini. Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Sampah, Tempat Olah Sampah Setempat, Kabupaten Klungkung.

Upaya Penyelesaian Konflik Kepemilikan Pura dan Kuburan Antara Desa Adat Kemoning dan Desa Adat Budaga Bayu Adhinata; Komang Ema Marsitadewi
The Indonesian Journal of Social Studies Vol 5 No 2 (2022): December
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/ijss.v5n2.p65-76

This study aims to identify and explain the forms of conflict resolution in the ownership of the Dalem Temple and the Graveyard involving two neighboring traditional villages, namely the Kemoning Traditional Village and the Budaga Traditional Village. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data in the study was obtained through in-depth interviews with several informants. The informants who became the source of data in this study were five people, namely two key informants, namely the Head of the Traditional Village from Kemoning and Budaga, one informant from the Klungkung Resort Police, and two people from the communities of these two traditional villages. This study found at least four forms of conflict resolution efforts undertaken to resolve this problem, namely negotiation, facilitation, mediation, and arbitration. The final decision in this conflict is determined through an arbitration mechanism involving a customary dispute resolution institution. The use of arbitration is because no definitive agreement has been reached that satisfies both parties through previous negotiations. In the end, the decision of the customary dispute-determination institution is the final decision on the existence of Pura Dalem and the Graveyard, which is the object of dispute in this conflict and must be accepted and carried out by both parties.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DENGAN PASAR MODERN Indrawan, Ni Kadek Rada Aprinila; Yuliartika, I Gusti Agung Ayu; Marsitadewi, Komang Ema
Jurnal Widya Publika Vol 12 No 1 (2024): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v12i1.1201

Munculnya pasar modern merupakan tantangan besar bagi eksistensi pasar tradisional. Hal ini memicu perubahan perilaku serta ekspektasi masyarakat dalam berbelanja. Di sisi lain, stigma tentang pasar tradisional yang kumuh dan kotor menurunkan minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Gianyar merumuskan kebijakan revitalisasi pasar Ubud sebagai upaya agar pasar tradisional Ubud dapat bersaing dengan pasar modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang berhubungan langsung pada topik penelitian dengan 8 orang informan, yakni Kepala Pasar, para pedagang di pasar Ubud dan masyarakat setempat. Proses analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, kondensasi, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan hasil bahwa implementasi kebijakan revitalisasi pasar Ubud berjalan dengan baik. Sumber daya manusia yang memadai serta dukungan dari semua pihak menjadi modal dasar keberhasilan kebijakan ini. Dalam pelaksanaannya, para petugas yang dilibatkan merupakan orang-orang yang profesional dibidangnya. Namun, perlu adanya penambahan fasilitas tempat sampah agar memudahkan para pedagang maupun pengunjung dalam membuang sampah. Selain itu, penyampaian segala informasi khususnya kepada para pedagang agar lebih diperhatikan, mengingat tidak semua pedagang mampu memahami berbagai informasi yang disampaikan dengan cepat. Meskipun demikian, implementasi kebijakan revitalisasi pasar Ubud dapat dikatakan berhasil karena dapat memberikan manfaat bagi para pedagang maupun masyarakat sekitar. Di sisi lain, tampilan fisik pasar yang jauh lebih baik memberikan kenyamanan bagi pengunjung dalam berbelanja, sehingga merubah stigma bahwa pasar tradisional tidak selalu kumuh dan kotor. Dengan demikian, pasar tradisional Ubud tidak kalah bersaing dengan pasar modern.

Collaborative Governance In The Development Of The Potential Of The Marine Natural Tourism Park Of Seventeen Riung Islands, Ngada Regency, East Nusa Tenggara Itu, Maria Trivonia; Marsitadewi, Komang Ema; Suryawan, Dewa Ketut
JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol. 11 No. 1 (2025): JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jpap.v11i1.13051

The Marine Nature Tourism Park (TWAL) of Riung Seventeenth Island in Ngada Regency is a conservation area with excellent development potential. However, its management has various challenges, such as suboptimal coordination between stakeholders, lack of communication between stakeholders, less effective feedback, lack of openness to build trust, and lack of creativity in dealing with the problems. Seeing this phenomenon, collaboration between parties is needed to optimize the development of TWAL. This study aims to determine the role of stakeholders and the collaborative process in the development of TWAL. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The results show that the collaboration has involved stakeholders from the government sector (BKSDA NTT, Fisheries and Marine Service, Tourism Office, and village government), the private sector (lodging and restaurant entrepreneurs), local communities (fishermen and seaweed farmer groups), and NGOs (Komodo Survival Program). The role of stakeholders is relatively straightforward, but the implementation of collaboration is still not optimal. Inhibiting factors include overlapping authority, lack of formal regulation, and promotion that has not been maximized. In the aspect of initial conditions, it was found that there was a lack of resources, damaged infrastructure, and waste management that had not been integrated. Facilitative leadership by BKSDA NTT has succeeded in increasing community participation and building trust through preventive approaches and participatory dialogue. The institutional design shows informal cooperation across sectors, but a strong legal basis does not entirely support it. In the collaborative process, stakeholders are involved in regular meetings, training, and coordination, although there are still gaps in active engagement and digital communication due to network constraints. The collaboration results show increased tourist visits, public awareness of environmental conservation, and contribution to the local economy. However, there is still a need to strengthen coordination and cross-agency policies.

Efektivitas Kebijakan Jaringan Utilitas Terpadu Dalam Penanganan Kabel Semrawut Untuk Menjamin Kenyamanan Masyarakat Di Kawasan Badung Selatan I Nyoman Bagus Deva Prajina; Lilik Antarini; Komang Ema Marsitadewi
Policy and Maritime Review VOLUME 3 NO 1
Publisher : Faculty of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/pmr.v3i1.64

Problems related to messy cables occur because in tourist areas there are many facilities such as shops, hotels, boarding houses and so on. Increased population mobility will also affect, and there are still some providers who carry out their actions to install utility cables secretly without the knowledge and permission of the regional authorities. The government's efforts to handle and prevent messy cables are by accelerating infrastructure development and handling of messy cables in the Badung Regency area by establishing an Integrated Utilities Network Policy which is regulated in Badung Regency Regional Regulation No. 19 of 2016. This study aims to determine how the integrated utility network policy is in realizing community comfort in the South Badung area. This study uses a qualitative research approach method by examining primary and secondary data sources. The technique for determining informants in this study uses purposive sampling. This study uses the theory of policy effectiveness from Riant Nugroho. The results of the study indicate that the integrated utility network policy in realizing community comfort is quite good, which is based on the indicators of policy success that can be measured by the "five right" indicators, namely; right policy; right implementer; right target; right environment; and right process. But in its implementation, it is still not optimal, namely in the right target and right process indicators. There are several areas that have not all been realized through the integrated utility network policy due to several inhibiting factors such as uneven policy socialization and limited budget funds so that the implementation of the integrated utility network policy only focuses on several areas, namely the priority of tourism areas in the South Badung area as has been implemented in Seminyak Basangkasa Village and along Siligita Benoa Street.

UNVEILING THE LEVEL OF DIGITAL POVERTY: A PHENOMENOLOGICAL STUDY ON DIGITAL POVERTY AMONG YOUTH IN DENPASAR CITY Marsitadewi, Komang Ema; Hamel, Victorius Adventius
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol. 23 No. 02 (2025): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dia.v23i02.12069

The advancement of technology today should be accessible to everyone and all segments of society, especially those in their teenage years and productive age. This research explores and seeks to understand how urban adolescents from low-income families perceive and experience digital poverty. Using a qualitative approach, in-depth interviews were conducted with adolescents from low-income families who are scholarship recipients. The main goal of this research is to uncover their perspectives on access to digital devices, availability of internet connections, and how they utilize the technology. The findings from the interviews indicate that most informants have limited access to technology, with some only owning mobile phones without laptops or computers, and they often rely on mobile data or public or neighbors' Wi-Fi networks. Nevertheless, some informants did not feel significantly left behind in terms of technological access, although they were aware of the disparity when comparing themselves to more affluent peers. The study also found that the use of digital technology among low-income adolescents is primarily focused on educational purposes, despite the limitations of the technological resources available to them. Given these constraints, this research suggests the importance of increasing equitable digital access and developing digital skills training programs that can help adolescents from low-income families avoid falling further behind in the rapidly advancing digital era.

Teba modern sebagai solusi lingkungan: Kampanye digital dan kesadaran masyarakat di desa Lebih Sasmitha, Ni Wayan Ditha; Marsitadewi, Komang Ema
ABDIMASY: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): ABDIMASY: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46963/ams.v6i2.3192

This community engagement program aims to enhance the understanding and awareness of residents in Desa Lebih, Gianyar Regency, regarding organic waste management rooted in local wisdom through the implementation of Teba Modern. The program adopts a participatory communication approach that positions community members as active subjects in the educational process. This approach was operationalized through the involvement of residents as talents in the production of an educational video, as well as through a socialization forum and dialogue-based discussion that facilitated two-way communication. These strategies enabled environmental messages to be co-constructed with the community, drawing on their lived experiences and everyday practices, thereby increasing message receptivity. The effectiveness of the program was evaluated using pre-test and post-test instruments administered to 11 respondents. Findings indicate an increase in the average score from 6.4 (“Fair Understanding”) to 11.3 (“Good Understanding”), with all respondents demonstrating improved comprehension. These results suggest that a participatory approach is effective in strengthening organic waste literacy and fostering community readiness to adopt Teba Modern as a sustainable effort to reduce the burden on TPA (final waste disposal sites).

Digital Poverty Map Among Coffee Farmers in Pupuan and Wanagiri: A Comparative Regional Study Marsitadewi, Komang Ema; Sudemen, I Wayan
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan- Vol. 17 (2), 2025
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v17i2.5615

This study aimed to examine the level of digital poverty among coffee farmers in two regions with different geographical and socioeconomic characteristics, namely Pupuan as well as Wanagiri. The analysis focused on three main indicators such as access to digital devices, digital skills, and productive use of technology. The results were categorized into varying degrees of digital poverty to give an understanding of the situation of each region. The findings showed that coffee farmers in Pupuan generally fell into the low digital poverty category across all three indicators. The farmers had sufficient devices, operating skills, and a strong motivation to use digital technology for economic activities such as marketing coffee via social media, monitoring market prices, and taking part in online training, respectively. This productive use of technology had contributed to increased income and competitiveness. Farmers in Wanagiri tended to be in the middle range of digital poverty, specifically concerning skills and productive use. As access to devices was relatively good, technology use was mostly limited to basic communication or entertainment. Low motivation, limited knowledge, and a lack of modified training were the main barriers to maximizing the economic benefits of digital technology. These findings signified that reducing the digital divide required interventions by providing devices, infrastructure, and focusing on improving skills, motivation, and localized institutional support. Incorporated efforts were expected to promote inclusive digital transformation for farmers in rural areas.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search