Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Ira Patriani
untan
Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BUPATI KUBU RAYA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIANWEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PELAYANANPENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL DI KANTOR CAMAT KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA E1012141023 Wismoyo Ardy; Ira Patriani; Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i1.2825

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2016 Tentang pelimpahan sebagian wewenang Bupati Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif.Menurut George C. Edward III (Dalam Agustino 2007:149) bahwa variabel terpenting guna berhasinya proses implementasi kebijakan adalah: 1) Komunikasi:kesimpulannya adalah proses komunikasi sosialisasi implementasi Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2016 di Kecamatan Sungai Raya telah dilaksanakan, yaitu sosialisasi mengenai Prosedur pelayanan di kecamatan Sungai Raya dalam hal mengurus SIUP harus melalui tingkat terendah yaitu RT sampai tingkat kelurahan.2) Sumber Daya: kesimpulannya adalah keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.3) Disposisi: kesimpulannya adalah sikap implementor, yaitu staf pelayanan dikantor Kecamatan Sungai Raya dalam memberikan pelayanan sampai saat ini belum maksimal dan belum memenuhi standar pelayanan umum yang ada. 4) Struktur Birokrasi: kesimpulannya adalah salah satu aspek dari struktur birokrasi yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam hal ini menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab. Saran untuk kedepannya agar adanya penambahan jumlah pegawai dalam melakukan penerbitan SIUP, dan pegawai pemerintah Kantor Camat Sungai Raya diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat teknis maupun non teknis dengan harapan terciptanya tenaga kerja yang terampil dan selanjutnya akan menciptakan kepuasan pelayanan bagi masyarakat .
PELAYANAN PLN (PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA) PERSERO DALAM PROGRAM LISTRIK MASUK DESA DI DESA SENAKIN KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK E1012151004 Darwin Candra; Sri Maryuni; Ira Patriani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2754

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pelayanan PLN Kalimantan Barat dalam pelayanan program listrik masuk desa di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. adapun fokus penelitian ini adalah pelayanan PLN Kalimantan Barat dalam program listrik masuk desa di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih terdapat dua dusun di Desa Senakin yang belum teraliri listrik. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pelayanan PLN Kalimantan Barat memiliki fasilitas yang memadai dan pemerintah pusat memiliki anggaran DAK bidang energi pedesaan. memiliki peralatan yang baik dan mumpuni, serta tim yang terampil dan memiliki kualitas dalam proses pemasangan listrik dan terjalinnya komunikasi antara masyarakat dengan pihak PLN. Memiliki standar pelayanan atau jasa yang dijanjikan serta kehandalan pihak PLN yang memiliki kesadaran dan keinginan untuk membantu masyarakat. (2) Kendala yang dialami pihak PLN adalah masalah letak geografis wilayah yang berbukit sehingga menyulitkan untuk pembangunan, ditambah lagi kebijakan pembangunan listrik di desa merupakan kebijakan atau wewenang pemerintah dan PLN pusat..
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SINTANG E1012161128 Wenny Farida Purba; Sukamto Sukamto; Ira Patriani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i1.2822

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisfaktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang belum optimal. Masalah dalam penelitian ini adalah Kebiasaan pembakaran hutan/lahan dalam membuka lahan disamping biayanya murah dan menghemat tenaga juga tidak memakan waktu terlalu lama, dan ketersediaan sumber daya manusia yang masih minim dan alat pemadam yang belum memadai.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalahAda variabel yang mempengaruhi kinerja Implementasi kebijakan, menurut Van Metter dan Van Horndalam Tachjan, (2008:39) yaitu 1) Standar dan Sasaran Kebijakanbelum efektif. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan  disebabkan karena kebiasaan menggunakan cara membakar dalam membuka lahan baik yang dilakukan pihak petani dan perusahaan yang tidak terkontrol dengan baik. 2) Sumber Daya. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang ketersediaan sumber daya yang dimiliki masih belum mencukupi dan memadai baik dari sumber daya manusia, dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia, jumlah anggota untuk di Kabupaten Sintang 60 orang yang terbagi ke dalam empat (4) regu masing-masing beranggotakan 15 orang. Sumber daya dana juga masih belum mencukupi dan kerap mengalami kekurangan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dan dari sumber daya sarana prasarana juga masih minim.3) Sikap Pelaksana (Disposisi) terkait implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang baik. 
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN JALAN DESA DI DESA NANGA DEDAI, KECAMATAN DEDAI, KABUPATEN SINTANG Christine Adventia Vida; Martoyo Martoyo; Ira Patriani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i3.2977

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Jalan Desa di Desa Nanga Dedai, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam Penelitian ini peneliti melakukan secara komprehensif melalui pengumpulan data dengan melakukan observasi ditempat, wawancara, dokumentasi dan pengamatan tentang bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan jalan desa. Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu masih banyaknya pembangunan jalan desa yang belum terealisasikan dengan maksimal terutama di Dusun Bejangga, Dusun Melayong Permai dan Dusun Dedai Kiri. Dimana dari ketiga dusun tersebut terdapat Dusun Bejangga yang pembangunan jalan desanya terhenti dan tidak sesuai dari kinerja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Peran pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pembangunan jalan desa di nilai belum maksimal yang berdampak pada pembangunan jalan desa yang belum terselesaikan hingga dalam waktu 3 tahun terkhir. Teknik Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan jalan desa, peneliti menggunakan teori menurut Siagian 2003:115 yaitu teknik pengawasan langsung (inspeks langsung, observasi ditempat dan laporan ditempat) dan pengawasan tidak langsung (tertulis dan tidak tertulis). Teknik Pengawasan bertujuan untuk mengetahui peran pengawasan BPD dalam pembangunan jalan desa di Desa Nanga Dedai.Kata kunci: Pengawasan. Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Jalan. 
PENGELOLAAN ARSIP DI SMP N 10 SUNGAI KAKAP DI DESA SUNGAI RENGAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBURAYA M. Yusuf M. Yusuf; Ira Patriani; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.3011

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pengelolaan arsip di Bagian Tata Usaha SMP Negeri 10 Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya yang masih belum optimal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan subjek penelitian yaitu 2 Staf Bagian Tata Usaha SMP Negeri 10 Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya.Pengumpulan data diperoleh dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Satu data diperoleh dengan satu metode yang paling valid. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan, pengorganisasian, pengelolaan, verifikasi dan penafsiran, serta pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip di BagianTata Usaha SMP Negeri 10 Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya belum dapat dilaksanakan secara optimal disebabkan oleh: sebagian besar pegawai TataUsaha belum pernah mendapatkan pendidikan atau pelatihan tentang kearsipan padahal latar belakang pendidikan pegawai Tata Usaha tidak sesuai dengan bidang kearsipan, belum tersedianya alat pengontrol suhu dan kelembabanudara yaitu Air Conditioner (AC), mengingat suhu dan kelembapan udara di ruangBagian Tata Usaha yang digunakan sebagai ruang kerja sekaligus ruang penyimpanan arsip belum sesuai dengan standar ruang penyimpanan yang baik untuk arsip, tingkat kerapian ruang kerja yang masih kurang dan kondisi gudang yang tidak teratur atau belum tertata dengan rapi, belum adanya prosedur khusus peminjaman arsip dan buku peminjaman arsip, pemeliharaan arsip yang hanya dilakukan dengan membersihkan arsip dari debu menggunakan kemoceng, menyapu, dan mengepel lantai , pelaksanaan pengamanan terhadap arsip dinamis kurang dilakukan dengan maksimal, hanya dengan menyimpan dalam map ordner dan belum adanya pelaksanaan penyusutan arsip.Kata kunci : Arsip, Dinamis, Pengelolaan
Co-Authors Christine Adventia Vida E1012141023 Wismoyo Ardy E1012151004 Darwin Candra E1012161128 Wenny Farida Purba Kartika Ningtias M. Yusuf M. Yusuf Martinus Martinus Martoyo Martoyo Sri Maryuni Sukamto Sukamto