Garuda - Garba Rujukan Digital

KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA PONTIANAK E1011161037 Natalia; Ida Rochmawati; Indah Sulisdiani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i2.2772

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Moeheriono (2012:162) yang menjelaskan tiga indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pada organisasi publik. Ketiga indikator kinerja tersebut terdiri dari: 1)Responsivitas, kesimpulannya adalah pelaksanaan misi dan tujuan yang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman yaitu pengawasan peredaran kosmetik ilegal kurang baik; 2) Responsibilitas, kesimpulannya adalah pelaksanaan kegiatan organisasi berupa pengawasan sudah sesuai dengan kebijakan dan standar operasional prosedur yang berlaku namun hasilnya belum maksimal; 3) Akuntabilitas, kesimpulannya adalah pertanggungjawaban atas pengawasan yang dilakukan masih kurang baik. Adapun saran-saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti yang menjadi urgensidalam penelitian ini dari segi responsibilitas adalah memperbaharui kebijakan yang selama ini dijadikan sebagai acuandalam melakukan pengawasan terkait peredaran kosmetik ilegal. Selain itu saran-saran lainnya berupa penambahan jumlah sumber daya manusia yang memadai, memperkuat kerja sama dengan masyarakat, pembinaan pelaku usaha dan pemberian sanksi yang lebih tegas, serta lebih terbuka lagi kepada masyarakat agar Kota Pontianak terbebas dari peredaran kosmetik ilegal.

ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR REGIONAL DI RASAU JAYA KABUPATENKUBU RAYA E1011161019 Sinta Noprianti; Martoyo Martoyo; Indah Sulisdiani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2794

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan pembangunan tempat pembuangan akhir ( TPA) regional di Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai masyarakat sekitar belum dilibatkan dalam perencanaan pembangunan TPA regional tersebut sehingga jika pemilihan lokasi yang kurang tepat akan memberi dampak negatif pada masyarakat sekitar serta adanya masyarakat yang tidak menghendaki perencanaan pembangunan lahan TPA regional di Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai proses perencanaan pembangunanpembangunan tempat pembuangan akhir ( TPA) regional di Rasau Jaya. Penelitian ini mengunakan teori Menurut Wicaksono dan Sugiarto (dalam Wijaya, 2001) menyatakan terdapat 3 ciri perencanaan partisipatif yaitu 1).fokus perencanaan, 2). partisipasi masyarakat, dan 3). sinergitas perencanaan. Hasil penelitian ini menunjukan kendaladalam proses perencanaan pembangunan tempat pembuangan akhir sehingga belum teralisasikan dengan baik, diantara masalah yang dihadapi yaitu Perencanaan yang disiapkan belum memperhatikan aspirasi masyarakat, keterbatasan masyarakat dalam pemahaman tentang perencanaan pembangunan TPA regional tersebut serta adanya kekhawatiran masyarakat terhadap dampak negatif dari pengelolaan sampah. Adapun saran dari penelitian ini adalah kepadasemua pihak yang terkait dan masyarakat, pengoptimalan dalam perencanaan pembangunan dan Perlunya penguatan sosialisasi dan partisipasi juga sangat penting dilakukan serta perlu pengrekutan kader-kader yang bertugas mensosialisasikan perencanaan pembangunan TPA regional di Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

Pengembangan Objek Wisata “Cinta Mangrove Park” Di Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah E1011161022 Adriel Jonah Abdinta Kotte; Sri Maryuni; Indah Sulisdiani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i2.2768

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pengembangan Objek Wisata “Cinta MangrovePark” yang ada di Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desainpenelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori pengembangan pariwisata dari Yoeti(2016:48-49) yang dikaji kedalam enam indikator yaitu: 1) wisatawan (tourist), jumlah kunjunganwisatawan semakin menurun dalam beberapa tahun terakhir, serta masih didominasi oleh wisatawanlokal yang berasal dari daerah sekitar Kabupaten Mempawah, 2) transportasi, sudah cukup memadai,namun aksebilitas menuju objek wisata yang masih kurang baik 3) fasilitas pelayanan, sarana danprasarana pariwisata yang masih kurang dalam menunjang kegiatan pariwisata, 4) informasi danpromosi yang diberikan belum efektif untuk mendatangkan wisatawan, 5) atraksi wisata yang belumsepenuhnya dimanfaatkan guna menarik minat wisatawan untuk berkunjung, dan 6) kelembagaanpariwisata yakni terkait hubungan kerjasama dalam pengembangan Objek Wisata “Cinta MangrovePark” antara pemerintah, swasta dan masyarakat setempat masih belum terjalin dengan baik.Beberapa saran yang penulis berikan yang menjadi urgensi dalam penelitian ini adalah agarPemerintah Kabupaten Mempawah dan Pengelola Objek Wisata “Cinta Mangrove Park” lebihmemperhatikan pengelolaan dan pengembangan pada obyek wisata yang sangat potensial secarakhusus Objek Wisata “Cinta Mangrove Park”, meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait,lebih memanfaatkan teknologi sebagai media promosi, serta memperbaiki sarana dan prasarana yangdimiliki untuk menunjang aktivitas pariwisata yang ada di Objek Wisata “Cinta Mangrove Park” gunadapat terlaksananya pengembangan Objek Wisata “Cinta Mangrove Park” secara optimal.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SEMPARUK KECAMATAN SEMPARUK KABUPATEN SAMBAS E1011161053 Agustiani; Dedi Kusnadi; Indah Sulisdiani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i2.2777

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencnaan pembangunan Desa diDesa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas. Permasalahan mengenaiperencanaan pembangunan Desa di Desa Semparuk yaitu Pembangunan Jembatan yangtidak sesuai dengan keinginan masyarakat serta perencanaan belum partisipatif dalampenetapan program pembangunan Penelitian ini menggunakan jenis penelitiandeskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan harapan dapat memberikangambaran mengenai proses perencanaan pembangunan Desa di Desa Semparuk.Peneliti menggunakan teori proses perencanaan yang dikemukakan olehListyaningsih ( 2014, 114-115), bahwa proses penyusunan dapat dibagi dalamempat tahap yaitu: 1).Evaluasi Kinerja, 2).Penyusunan Rencana, 3).PenetapanRencana, dan 4).Pengendalian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranpemerintah Desa dalam mengevaluasi kinerja pembangunan desa belummaksimal, karena banyak masyarakata sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatanMusyarawah Rencana Pembangunan desa, akan tetapi usulan program masyarakattidak begitu di dengarkan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalampengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa. Jadi, disarankankepada pemerintah Desa Semparuk untuk menjaring aspirasi masyarakat sesuaidengan kebutuhan utama masyarakat dan lebih melibatkan masyarakat dalamtiap proses perencanaan pembangunan Desa di Desa Semparuk.

PENGELOLAAN KAWASAN WATERFRONT CITY DI KOTA PONTIANAK Marsia Rita Cm; Zulkarnaen Zulkarnaen; Indah Sulisdiani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2909

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskkripsikan koordinasi yang dilaksanakan Kelurahan Benua Melayu Laut dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pedagang kawasan Waterfront city di Kota Pontianak. Permasalahan mengenai koordinasi pihak pengelola kawasan Waterfront city ini kurangnya komunikasi yang dilakukan Kelurahan dan Satpol PP kepada pedagang kaki lima yang masih meletakan dagangan di atas fasilitas Waterfront, lambatnya pengambilan keputusan dalam menindak pedagang di kawasan Waterfront serta kurangnya koordinasi Kelurahan dan Satpol PP terkait pengawasan pedagang di kawasan Waterfront Kota Pontianak. Jenis penelitian adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan teori Hasibuan (2016,88) Kelurahan dan Satpol PP melaksanakan koordinasi dalam penertiban pedagang kaki lima menunjukan bahwa : 1) Pembagian kerja, Kelurahan dan Satpol PP sudah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan bagian-bagian tugasnya masing-masing, setiap pengelola sudah berupaya melaksanakan pembagian kerja untuk kelancaran aktivitas di waterfront. 2). Komunikasi, Kelurahan dan Satpol PP belum optimal menyampaikan pentingnya mematuhi aturan pemerintah demi kepentingan masyarakat dan pengunjung, fasilitas waterfront city semestinya merupakan fasilitas umum tidak untuk tempat berjualan oleh pedagang kaki lima, dalam upaya penyampaian larangan kepada pedagang kaki lima tentu di sertai tindakan tegas kepada pedagang yang melanggar. 3). Kesatuan tindakan, Kelurahan dan Satpol PP sudah pada kesatuan tindakan yang sama dalam pengelolaan kawasan waterfront. 4). Disiplin, Pihak pengelola kawasan waterfront belum melakukan tindak disiplin kepada pedagang kakppi lima maupun pada pihak pengelola sendiri sangat jarang melaksanakan operasi lapangan di area waterfront dalam upaya penertiban kepada pedagang. Kata Kunci : Disiplin, Kesatuan tindakan, Komunikasi, Koordinasi, Pembagian kerja.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR (POSBINDU PTM) DI DESA MAKKAWING KECAMATAN BALAI KABUPATEN SANGGAU Juliana Wati; Dedi Kusnadi; Indah Sulisdiani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.3002

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi Kebijakan Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Di Desa Makkawing Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau, program ini merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyrakat dalam pencegahan dan penemuan faktor resiko PTM. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskritif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan teori implementasi dari O. Jones (dalam Tahir 2011:122) yang di maksudkan untuk mengoprasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan yaitu 1) Organisasi; 2) Interprestasi; 3) Aplikasi. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam implementasi program Posbindu PTM di Desa Makkawing adapun kondisi setelah implementasi berdasarkan aktivitas isi kebijakan, yaitu 1) pada aktivitas organisasi sumber daya manusia sudah baik dalam segi pendidikan dan jumlah, namum sumber daya anggaran dan sarana prasaran masih kurang; 2) Pada aktivitas Interprestasi terhadap program Posbindu belum optimal disebabkan alat-alat untuk mengecek kesehatan masih kurang, masyrakat kurang dalam pemahaman tentang Posbindu PTM padahal para kader sudah memahami dengan baik hanya saja para kader kurang mengsosialisasikan kegiatan Posbindu ini; 3) pada akivitas Aplikasi sudah cukup baik para kader sudah melakukanpelayanan yang baik sesuai pedoman pelaksanaan serta pelayanan sudah lima meja dan sesuai dengan fungsinya masing-masing namun masyrakat yang datang sedikit. Saran terkait penelitian ini adalah pihak Pihak Puskesmas serta pelaksana program posbindu berkordinasi dengan masyarakat, menambah alat-alat yang dibutuhkan serta menambah anggaran program iniKata Kunci: Implementasi, Pelayanan, Program Posbindu, Penyakit Tidak Menular

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search