Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Arifin Arifin
untan
Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PELAYANAN DI ERA NEW NORMAL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KUBU RAYA Eduarda Oktaviani; Arifin Arifin; Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2832

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pelayananpencatatan penerbitan akta kematian dan kesadaran masyarakat maupun pejabat DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kubu Raya dan juga kecamatan Sungai Kakap dalampelayanan penerbitan akta kematian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian iniadalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian inimenggunakan teori kualitas pelayanan publik Moenir (2016 : 88) yang terdiri dari : 1)Kesadaran pegawai, kesimpulannya adalah dalam pemberian pelayanan kepadamasyarakat sudah dilaksanakan lewat dedikasi pemberian produk pelayanan, pemberianinformasi kebutuhan masyarakat dan adaptasi inovasi yang dilakukan di era new normal.2) Organisasi, kesimpulannya adalah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsimasing-masing bidang dan seksi. 3) Sarana pelayanan, kesimpulannya adalah sudahdimaksimalkan baik secara online maupun offline, menjadi salah satu upaya untukberadaptasi dan menyesuaikan diri dengan situasi pandemi sekarang ini. Adapun saranyang direkomendasikan oleh peneliti adalah peningkatan kepemilikan akta kematiandengan menjalankan sistem yang terorganisir dan sarana pelayanan yang maksimal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI DESA BALAI KARANGAN KECAMATAN SEKAYAM KABUPATEN SANGGAU E1011161116 Tita Apriani; Pudjianto Pudjianto; Arifin Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i4.2819

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Perda No 1 Th 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Permasalahan dalam penelitian ini adalah target atau realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan belum tercapai. Metode peneitian yang digunakan yaitu pendekatan kualiatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Charles O.Jones dalam Agustino (2016:154-155) ada tiga tahap proses implementasi kebijakan publik yaitu: Pengorganisasian, Interpretasi dan Aplikasi. Penelitian ini berfokus pada proses Implementasi Kebijakan Perda Nomor 1 Th 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau yang belum berjalan dengan baik, target atau realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang di tetapkan belum tercapai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan pekotaan di desa balai karangan kecamatan sekayam kabupaten sanggau masih kurang efektif dan efisien serta penentuan jenis kegiatan tidak didasarkan pada potensi yang ada di desa. Saran perlu adanya penyeluhan yang dilakukan secara rutin kepada masyarakat, perlunya meningkatkan biaya operasional bagi pegawai dan adanya pengawasan dalam pemungutan pajak, adanya kas keliling pada setiap desan dan dusun, mendekat kan pembayaran, supaya masyarakat lebih mudah dalam melakukan pembayaran pada setiap tahun nya.
FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENANGANI PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA MADAK KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS E1011161079 Albina Dewi; Hardilina Hardilina; Arifin Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2785

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pengawasan yangdilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam menangani pertambangan emas tanpa izin diDesa Madak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengawasan yangdilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam menangani pertambangan emas tanpa izin.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif(descriptive research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teoripengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung (Brantas 2009, 195), yaitu: 1)Pengawasan langsung. Pemerintah kecamatan kurang tegas dalam memberantaspertambangan serta tidak adanya koordinasi antara pemilik tanah dengan pemerintah daerah.2) pengawasan tidak langsung. Pemerintah kecamatan hanya menerima laporan dari petugaspengawasan di lapangan. Saran perlu adanya masukan dan kerjasama antar pihak Pemerintahdan masyarakat saling berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten, pemerintahkecamatan, dan pemerintah desa. Sebagai Pimpinan pengawasan sebaiknya juga ikut sertadalam pengawasan di lapangan, tidak hanya menerima laporan dari petugas di lapangan.
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA PAK LAHENG KECAMATAN TOHO KABUPATEN MEMPAWAH E1012161081 Dwi Kurnia Seputra; Martoyo Martoyo; Arifin Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2792

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori Kepemimpinan menurut Hersey dan Blanchard dalam teori Gaya Kepemimpinan Situasional (Rivai 2012, 17). Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Pengarahan, kesimpulannya adalah Kepala desa memberikan arahan kepada bawahan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa Pak Laheng, dengan mengadakan mudes atau dikenal dengan musyawarah desa bersama staf pemerintahan desa dan perwakilan masyarakat.  2) Koordinasi dan komunikasi, kesimpulannya adalah Kepala desa dalam mengkoordinasi bawahan dan masyarakat setempat, serta menyampaikan informasi terkait kegiatan pembangunan desa dengan melalui rapat formal dan non formal. 3) Pengambilan keputusan, kesimpulannya adalah Kepala desa dalam mengambil suatu keputusan yang terkait dengan pembangunan desa Pak Laheng, dilakukan secara musyawarah mufakat melalui musyawarah desa, dengan melibatkan bawahan dan perwakilan masyarakat (BPD, LPMD, Karang taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda) untuk menentukan keputusan bersama. Adapun saran dalam penelitian ini kepala desa dalam mengarahkan, melakukan komunikasi menyampaikan kegiatan pembangunan desa kepada masyarakat, sebaiknya menggunakan kata dan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga instruksi yang diberikan mudah dipahami. Kepala desa juga harus lebih tegas dalam mengambil keputusan, terutama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS E1012171012 Amalia; Arifin Arifin; Agus Eka
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2787

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan ImplementasiPeraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas belumberhasil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitiandeskriptif. Menurut Edward III (dalam Mulyadi 2015:68) ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhiimplementasi kebijakan yaitu: 1) Komunikasi: komunikasi antar pelaksana sudah berjalan baik tetapikomunikasi kepada masyarakat seperti sosialisasi masih kurang. 2) Sumber daya: sumber dayamanusia dari sisi petugas pajak/staff masih kurang dan dari sisi masyarakat wajib pajak juga masihkurang sadar , dilihat dari sumber daya infrastruktur/fasilitas sudah memadai. 3) Disposisi: pihakBadan Keuangan Daerah (Bakeuda) sudah menjalankan pengawasan dengan baik , tetapi pihakKecamatan dan Desa tidak pernah terlibat dalam melakukan pengawasan di lapangan dan 4) StrukturBirokrasi: Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) bekerja sama dengan pihak Kecamatan , Desa dan jugaKantor Wilayah Kecamatan Teluk Keramat kemudian dengan Bank Kalbar dan KPP PratamaSingkawang. Rekomendasi dari penelitian ini agar Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) melakukansosialisasi secara menyeluruh disetiap desa agar lebih efektif. Menambah staff atau pegawai sesuaikebutuhan agar implementasinya bisa berhasil.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA TANAP KECAMATAN KEMBAYAN KABUPATEN SANGGAU Vinsensius Roni; Dedi Kusnadi; Arifin Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2946

Abstract

Penelitian implementasi kebijakan dana desa di Desa Tanap ini bertujuan untuk meneliti mengenai implementasi kebijakan dana desa yang dilakukan Pemerintah Desa Tanap terutama faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Dana Desa. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini memuat faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan dana desa di Desa Tanap kemudian didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan dana desa Tanap yaitu ada empat faktor. Faktor-faktornya adalah (1) faktor komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Saran yang dapat disampaikan yaitu diharapkan dana desa di Desa Tanap dapat dimanfaatkan lebih maksimal oleh Pemerintah Desa Tanap serta dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat desa, serta penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan untuk peneliti selanjutnya dalam kajian ilmu administrasi publik khususnya mengenai kebijakan dana desa.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Dana Desa
EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAANPASAR RAKYAT TENGAH DI KOTA PONTIANAK Santi Santi; Dedi Kusnadi; Arifin Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2933

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil kebijakan pengelolaan pasar tradisional yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017. Penelitian ini didasarkan atas permasalahan mengenai Keberadaan pasar rakyat yang menjadi pusat kegiatan perdagangan yang potensial dalam menggerakkan aktifitas perekonomian masyarakat, namun pelaksanaan kebijakannya belum berjalan dengan optimal dan menyebabkan eksistensi pasar tradisional atau pasar rakyat menjadi menurun. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi menurut Dunn(2003:611), yaitu 1).Efektivitas. hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan oleh dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan belum terlaksana dengan baik, dimana kurangnya pengawasan terhadap pedagang kaki lima diarea pasar. 2) Efisiensi.hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belumlah efisien dalam hal sumber daya manusia, dimana masih kekurangan tenaga kerja untuk mengelola pasar. 3) Kecukupan. hasil penelitian menunjukkan kurangnya sosialisasi dan pengawasankepada para pedagang oleh petugas pengelola belum berjalan dengan maksimal. 4) Perataan. hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang tegasnya pihak pengelola terhadap pedagang yang tidak mematuhi aturan. 5) Responsivitas. hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat sangat rendah dalam mentaati aturan yang ada.6) Ketepatan. hasil penelitian menunjukkan hambatan yang di hadapi yaitu kurang disiplinnya pedagang hingga belum bisa merubah pola pelayanan lama. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti yaitu diharapkan pihak pengelola lebih tegas dan aktif dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap para pedagang guna meningkatkan keadaan pasar dan penataan pasar yang lebih baik.Kata Kunci:Evaluasi, Kebijakan, Penataan Pasar Rakyat Tengah
MOTIVASI KERJA PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK Nia Anjani; Arifin Arifin; Deni Darmawan
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2915

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ingin menggambarkan dan menganalisis komponen dasar motivasi kerja pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak di Bidang Transportasi umum, dilihat dari aspek kebutuhan akan Prestasi, Kebutuhan akan afiliasi/hubungan dan Kebutuhan akan kekuasaan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kebutuhan akan prestasi belum mampu diwujudkan sepenuhnya oleh pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan pegawai dalam menetapkan tugas yang bisa dikerjakan dengan baik. Hal ini berhubungan dengan pengalaman akan keberhasilan, dimana pengalaman akan keberhasilan akan bisa meningkatkan motivasi berprestasi. Disamping itu, pegawai terkadang tidak menyukai tugas dengan tingkat kesulitan moderat, melainkan menyukai tugas yang bisa dikerjakan tidak berarti menyukai tugas yang mudah atau tujuan yang mudah serta belum mampu mengurangi ketakutan akan kegagalan. (2) Kebutuhan akan afiliasi/hubungan pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak sudah dilakukan namun belum berjalan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat tindakan pegawai yang tidak senang bekerjasama dengan pegawai lain, kurang memperhatikan aspek hubungan antar pribadi, dan kurang adanya motivasi melaksanakan tugas-tugasnya secara lebih efektif bila bekerja dengan orang lain dalam suasana bekerjasama. (3) Kebutuhan akan kekuasaan belum dilaksanakan secara maksimal oleh pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Hal tersebut terlihat kurang memiliki karakter kuat untuk memimpin dan memiliki ide-ide untuk peningkatan status dan prestise pribadi. Motif kekuasaan belum tercermin dalam perhatian pegawai untuk memahami keadaan, dan kejadian. Kata Kunci: Motivasi, Kerja, Pegawai.
KUALITAS PELAYANAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 Andika Widia Putra; Arifin Arifin; Dhidik Aprianto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i3.2969

Abstract

Andika Widia Putra : Kualitas Pelayanan E-KTP Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Di Masa Pandemi Covid-19. SKRIPSI : Program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2021.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Kualitas Pelayanan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak di masa pandemi Covid-19. Permasalahan dalam pelayanan E-KTP ini yaitu masih kurangnya sarana seperti bangku tunggu dalam mendukung pelayanan E-KTP yang mengakibatkan adanya masyarakat yang berdiri. Fokus penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi, yaitu teknik triangulasi sumber,triangulasi waktu, dan triangulasi teknik. Dalam penelitian ini menggunakan teori Zeithaml (dalam Ratminto & Atik, 2005, 175) yang menyatakan kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi yaitu: 1) Berwujud, kesimpulan dari aspek ini adalah sarana dan prasarana masih belum optimal, dan harus adanya pengoptimalan tata letak ruangan dan penambahan ruangan. 2) Kehandalan, kesimpulan dari aspek ini adalah kehandalan pegawai sudah baik, dan harus ditingkatkan lagi. 3) Ketanggapan, kesimpulan pada aspek ini adalah ketanggapan pegawai dalam memberikan jawaban ketika adanya gangguan jaringan atau masalah masih belum pasti, dan harus lebih dioptimalkan demi kepuasan masyarakat. Kata kunci : Kualitas, Pelayanan, E-KTP, Covid-19
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI UNIT PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA Randi Kurniawan; Arifin Arifin; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2924

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Unit Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, yang di fokuskan kedapa pembuatan e-KTP. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari Dimensi Kualitas Pelayanan menurut Pasuraman 1998 (dalam Tjiptono, 2005¬-273) yaitu : (1) Dimensi bukti fisik, fasilitas pendukung Pelayanan Di Unit Pelayanan Disdukcapil Kecamatan Sungai Ambawang tetapi belum cukup memadai seperi alat perekaman cuma 1, kurang kursi pengunjung dan kipas agin atau AC. (2) Dimensi kehandalan, pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sudah cukup bagus walaupun masih terdapat masyarakat yang mengeluhkan kejelasaan prosedur pelayanan yang disampaikan petugas. (3) Dimensi ketanggapan, . Pegawai juga sudah menanggapi dengan baik terkait keluhan dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan, walaupun berdasarkan data pengaduan masih kurang tanggap saat pengaduan melalui Whatsapp tetapi pengaduan secara langsung ke disdukcapil dilayani dengan baik. (4) Dimensi jaminan, pegawai telah meberikan jaminan ketetapan waktu dan biaya pelayanan kepada masyarakat, serta jaminan kemudahan pelayanan terhadap/kerusakan/produk yang salah cetak. (5)Dimensi emphati, sudah bersikap ramah dan sopan kepada masyarakat, pegawai sudah profesional dan menerapkan 5S (senyum, sapa, salam, sopan dan satun) kepada masyarakat. Kata kunci : Kualitas pelayanan, Pelayanan publik.
Co-Authors Agus Eka Andika Widia Putra Darmawan, Deni Dedi Kusnadi Dhidik Aprianto Dhidik Apriyanto E1011161079 Albina Dewi E1011161116 Tita Apriani E1012161081 Dwi Kurnia Seputra E1012171012 Amalia Eduarda Oktaviani Hardilina Hardilina Julita Desti Kartika Ningtias Laksono Trisnantoro Martinus Martinus Martoyo Martoyo Mita Seksena Nia Anjani Randi Kurniawan Rusdiono Rusdiono Santi Santi Siska Sahana Tri Hutomo Utin Haryati Vinsensius Roni