Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Tri Hutomo
Untan
Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara

 1 
Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya E1012141017 Kriswanto Eko Saputro; Dedi Kusnadi; Tri Hutomo
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2795

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilanImplementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Sungai Raya KabupatenKubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitiandeskriptif. Menurut George C. Edward III (Dalam Agustino 2007:149) bahwa variabel terpenting gunaberhasilnya proses implementasi kebijakan adalah: a) Komunikasi: kesimpulannya adalah Komunikasidalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai SipilNegara pada kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum optimal, masih banyaknyapegawai yang melakukan pelanggaran Peraturan disipin kerja. b) Sumber Daya: kesimpulannya adalahKuantitas sumber daya manusia sudah mencukupi hal ini dari strata pendidikan yang di tempuh olehpegawai Kantor Camat Sungai Raya mulai jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sampaiS2 terdapat di Kecamatan Sungai Raya., sehingga pegawai mudah untuk dikoordinasikan dalammenyelesaikan pekerjaan, sehingga pekerjaanpun dapat terseleaikan dengan tepat sasaran dan tepatwaktu yang ditentukan. c) Disposisi: kesimpulannya adalah Komitmen implemtor dalam menerapkanPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 belum sepenuhnya dilaksanakan artinya ada aturan yangdiikuti/dilaksanakan dan ada yang tidak ikuti/tidak dilaksanakan hal tersebut disebabkan karena jarakdan angaran yang tidak memadai/tidak mencukupi sehingga terpaksa melakukan penyimpangan namuntidak menjadi permasalahan yang krusial. Dan d) Struktur Birokrasi: kesimpulannya adalah strukturbirokrasi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiSipil Negara pada pada Kantor Kecamatan Sungai Raya dalam menjalankan tidak sesuai struktur.
DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS E1011171008 Eli Lestari; Dedi Kusnadi; Tri Hutomo
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i4.2801

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai negeri sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas. Adapun metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin yang dikemukakan oleh Singodimedjo (dalam Sutrisno, 2017:89-92) terdiri dari besar kecilnya kompensasi, ada tidaknya keteladanan pemimpin, ada tidaknya aturan, keberanian pemimpin, ada tidaknya pengawasan pemimpin, perhatian pemimpin, dan kebiasaan yang mendukung disiplin. Dari penelitian ini diketahui bahwa 1) Besar kecilnya kompensasi, tidak ada kompensasi tambahan sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai yang disiplin. 2) Ada tidaknya keteladanan pemimpin, pimpinan sudah memberikan teladan yang baik. 3) Ada tidaknya aturan pasti, sudah ada aturan pasti yang menjadi pegangan pegawai. 4) Keberanian pemimpin, menjadi faktor yang mempengaruhi kedisiplinan pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas. 5) Ada tidaknya pengawasan pemimpin, kurang ketegasan dalam pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan disiplin pegawai . 6) Ada tidaknya perhatian kepada karyawan, memberikan pengaruh sebagai motivasi kepada pegawai  untuk meningkatkan disiplin. 7) Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin, juga merupakan faktor yang mempengaruhi disiplin. Adapun saran yang direkomendasikan sebaiknya atasan melakukan pengawasan yang rutin untuk meminimalisir tingkat pelanggaran disiplin yang terus dilakukan oleh pegawai dan hendaknya pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas lebih meningkatkan disiplin pegawai dengan cara menegakkan peraturan dan memberikan sanksi pelanggaran disiplin. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Disiplin Kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas belum optimal.
IMPLEMENTATING THE SANGGAU REGENCY REGIONAL REGULATION POLICY NO 5 OF 2013 ON THE IMPLEMENTATION OF CHILD PROTECTION E1011161012 Dhenie Yelsie; Zulkarnaen Zulkarnaen; Tri Hutomo
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i1.2829

Abstract

This study aims to describe the process of implementing the Sanggau Regency Regional RegulationPolicy No. 5 of 2013 on the Implementation of Child Protection. This study used a qualitativeresearch approach. The research location was in the Department of Social Affairs, Women'sEmpowerment, Child Protection and Family Planning of Sanggau Regency. The researcher used thetheory of Jones, Charles O (Agustino, 2017:154) which explains three indicators of programimplementation or policy implementation and there are three kinds of activities that need to beconsidered carefully. The three implementation indicators consist of: 1) Organization, it can beconcluded that in order to facilitate the implementation of child protection policies and gather allOPDs in protecting and realizing children's rights and making Sanggau Regency a Child FriendlyCity; 2) Interpretation, it can be concluded that the Implementor at the Office of Social Affairs,Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning has understood the objectives of thechild protection policy well; 3) Application,
THE IMPLEMENTATION OF SUPERVISION OF FAMILY HOPE PROGRAM IN SERANGGAM VILLAGE, SELKAU TIMUR SUB-DISTRICT, SAMBAS REGENCY Meyling Meyling; Rusdiono Rusdiono; Tri Hutomo
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i3.2849

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengawasanpada program keluarga harapan (PKH) didesa seranggam kecamatan selakau timur kabupaten sambas. Penelitian ini didasarakan atas permasalahankurang tepat sasaran dalam penyaluran dana PKH dan kevalidan data. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori pegawasan menurut Sagian (2008-112yang terdiri dari 1) pegawasan langsung. Dalam pengawasan penyaluran dan kevalidan data tidak disesuaikan dengan kategori maupun sasaran program keluarga harapan, tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditertera dalam permesos 1 Tahun 2018 Tentang program keluarga harapan pasal 3 bahwa sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial; 2) pengawasan tidak langsung, Adanya proses pengawasan tidak langsung pendamping PKH dengan Dinas Sosial, namun proses tersebut berbentuk sosial media yaitu berbentuk Grup WhatsApp dengan dinas sosial. Saran dalam penelitian ini yaitu lebih efektif da telitivdalam upaya megoptimalkan pengawasan, lebih selektif untuk melakukan pengawasan, meningkatkan sistem informasi dan sistem komunikasi kepada bawahan (pendamping PKH kecamatan dan penerima manfaat agar lebih meningkatkan kewajiban-kewajiban kegiatan program PKH dan mengoptimalisasi peran sebagai penerima manfaat dalam mengembangkan dana bantuan agar tidak menjadi candu terhadap penerima khususnya kesadaran diri sendiri agar tercapainya program keluarga harapan.
PENGELOLAAN KEBUN RAYA SAMBAS OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS E1011131076 Delima; Pardi Pardi; Tri Hutomo
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2737

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pengelolaan Kebun Raya Sambas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sambas. Metode yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan ialah teori dari T. Hani Handoko (2012:79) yang terdiri dari empat indikator, yaitu: 1) menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tujuan pembangunan Kebun Raya Sambas secara umum sudah ditetapkan, Master Plan nya juga sudah ada, jadi gambaran secara umum pembangunan Kebun Raya Sambas sudah bisa ditetapkan; 2) merumuskan keadaan saat ini. Kebun Raya Sambas sebagai Kawasan penyangga vegetasi dan konservasi hal itu penting, karena di sekeliling Kebun Raya Sambas sudah ditanami atau dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit; 3) mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan Kebun Raya Sambas merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah untuk memudahkan proses pembangunan Kebun Raya Sambas sedangkan factor penghambat pengelolaan Sarana dan prasarana masih kurang memadai, sehingga akses jalan menuju Kebun Raya Sambas memakan waktu yang lumayan lama, serta kondisi jalan menuju lokasi masih tidak baik; 4) serta mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan agar sesuai dengan rencana masih dilakukan dengan saling mengingatkan saja dikarenakan Unit Pelaksana Teknis belum dibentuk Sehingga untuk menjalankan pengelolaan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing masih sulit dilakukan, hanya pengelolaan secara teknis saja. Saran penulis agar meningkatkan keahlian sumber daya serta penambahan anggaran untuk proses pembangunan jalan Kemudian membentuk Unit Pelaksana Teknis
PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA DI DAERAH PERBATASAN KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG Alkisan Farisy; Zulkarnaen Zulkarnaen; Tri Hutomo
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2966

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tentang pengawasan kepabeanan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. Metode Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Sutarto (2010: 90) Pengawasan Kepabeanan terdiri dari : 1) Pemeriksaan Pabean, 2) Pengawasan dengan Manajemen Risiko dan IT, 3) Audit Kepabeanan. Kesimpulan dari penelitian adalah dalam rangka meningkatkan pengawasan oleh Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang diperlukannya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan diperlukannya penambahan alat-alat yang diperlukan oleh Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang guna meningkatkan pengawasan dan juga mempermudah petugas dalam mengawasi setiap barang yang masuk ke darah pabean. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti yaitu dalam rangka meningkatkan pengawasan oleh Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang maka diperlukannya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang agar jumlah aparat yang melaksankan pengawasan dapat sebanding dengan luasnya wilayah yang menjadi kewenangan Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang kemudian diperlukannya penambahan alat-alat yang diperlukan oleh Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang guna meningkatkan pengawasan dan juga mempermudah petugas dalam mengawasi setiap barang yang masuk ke daerah pabean.Kata Kunci : Bea, Cukai, Pengawasan, Perbatasan
STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DANAU SEBEDANG KECAMATAN SEBAWI KABUPATEN SAMBAS Risma Media Rahman; Lina Sunyata; Tri Hutomo
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2929

Abstract

Risma Mediarahman : Danau Sebedang merupakan kawasan wisata alam. Danau Sebedang terkenal dengan keindahan alamnya, dengan danau yang dikelilingi pegunungan dan pulau di tengahnya. Danau Sebedang juga merupakan salah satu sumber air baku PDAM untuk wilayah Kabupaten Sambas dan daerah penangkapan ikan. Meskipun merupakan kawasan wisata, namun Danau Sebedang sangat memprihatinkan karena memiliki sarana dan prasarana yang belum memadai serta potensi sebagai daya tarik wisata yang masih belum dikembangkan secara optimal dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan kawasan wisata Danau Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas dengan pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis SWOT. Tahapan penelitian dimulai dari (1) Mengidentifikasi peran wisatawan, pemerintah, dan pelaku usaha dalam pengembangan Danau Sebedang dan (2) Menentukan faktor internal dan faktor eksternal Danau Sebedang. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa (1) Kekuatan: Adanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPPAR-KAB). Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Adanya undang-undang yang mengatur penyelenggaraan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. (2) Kelemahan: Terbatasnya anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas di kawasan objek wisata Danau Sebedang. Sumber daya manusia belum memadai secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas penunjang aktivitas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Sambas sangat kurang. (3) Peluang: Pembangunan bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menjadi salah satu program prioritas RPJMD Kabupaten Sambas periode 2016-2021. Kata Kunci : Strategi, Pengembangan, Wisata
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PONTIANAK Siska Sahana; Arifin Arifin; Tri Hutomo
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2937

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2020:150) yaitu 1) Ukuran dan Tujuan, penentuan target PAD ditetapkan berdasarkan PAD pada tahun-tahun sebelumnya. 2) Sumberdaya Manusia yang dimiliki masih kurang. 3) Karakteristik Agen Pelaksana yang tidak tegas dan disiplin. 4) Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana yang kurang optimal, para pelaksana tidak melaksanakan kebijakan dengan baik. 5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, komunikasi dilakukan dengan melakukan koordinasi seperti rapat atau kerjasama sebelum kebijakan dilaksanakan. 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, pemungutan hasil retribusi parkir berupa survey yang tidak akurat, penetapan jumlah pembayaran yang melihat pada tingat perekonomian jukir, masa pandemic covid-19 dan aktivitas pelebaran jalan.  Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Parkir.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA JUNJUNG PERMAI KECAMATAN BELIMBING HULU KABUPATEN MELAWI Indra Wahyuda; Isdairi Isdairi; Tri Hutomo
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.2998

Abstract

Judul penelitian ini adalah "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Junjung Permai Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi". Payung hukum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanan Pembangunan Nasional, dan secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Proses Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Junjung Permai Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi. Penelitian ini menggunakan teori bentuk partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011:61), partisipasi dalam pengambilan keputusan pada tahap ini merupakan penentuan alternatif masyarakat untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Masyarakat berpartisipasi dengan; 1) Kehadiran dalam rapat, 2) Diskusi, 3) Sumbangan pemikiran, 4)Tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di desa Junjung Permai Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi masih belum optimal dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi hadir dan memberikan sumbangan pemikiran terkait pembangunan di desanya. Partisipasi dalam hal diskusi, masyarakat desa masih terkesan kaku pada saat rapat. Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Perencanaan, Pembangunan desa
Co-Authors Alkisan Farisy Arifin Arifin Dedi Kusnadi E1011131076 Delima E1011161012 Dhenie Yelsie E1011171008 Eli Lestari E1012141017 Kriswanto Eko Saputro Indra Wahyuda Isdairi Isdairi Lina Sunyata Meyling Meyling Pardi Pardi Risma Media Rahman Rusdiono Rusdiono Siska Sahana Zulkarnaen Zulkarnaen