Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Dinamika Hukum Dan Masyarakat

DINAMIKA REGULASI PENGELOLAAN RUANG UDARA DI INDONESIA: PERLUNYA SINKRONISASI DAN HARMONISASI HUKUM Harry Murty; Hery Lilik Sudarmanto
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v6i2.6776

Abstract

Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara yang telah diusulkan oleh Pemerintah sejak Tahun 2019, belum mendapatkan titik terang mengenai pengesahannya. Permasalahan pengelolaan ruang udara menjadi isu penting yang tidak dapat dihindarkan seiring dengan lajunya perkembangan zaman yang memungkinkan untuk mendegradasi kedaulatan suatu bangsa dan negara melalui ruang udara. Penelitian hukum ini akan menelaah mengenai urgensi pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara dan bagaimana implikasi positif ataupun manfaat yang didapatkan melalui pembentukan undang-undang tersebut. Dengan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada telaah asas,teori yang dianalisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan disertai dengan studi kepustakaan dalam pengumpulan data terhadap buku, jurnal terkait dengan analisis dan dituangkan pada argumentasi deskriptif. Kata kunci : Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara, Kedaulatan negara, Hukum Internasional
INKONSISTENSI PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA Harry Murty
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v7i1.6783

Abstract

salah satu alasan agar suatu perjanjian dapatdibatalkan adalah jika perjanjian tersebut dibuat dengan adanya kekhilafan, paksaan danpenipuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Namun, saat ini dikenaldoktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai alasan pembatalansuatu perjanjian, yang mana dikenal di Indonesia melalui putusan pengadilan. Sekalipundikenal di dalam putusan-putusan, pengetahuan Hakim Indonesia tidak seragammengenai doktrin ini dan berimplikasi pada munculnya inkonsistensi putusan hakimdalam memutus perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan. Pokokpermasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalammenerima maupun menolak penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalammemutus perkara yang didalamnya terdapat penyalahgunaan keadaan. Berdasarkanhasil penelitian penulis, penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjiandi Indonesia sebenarnya telah dikenal dan diterapkan di dalam berbagai putusanpengadilan Indonesia.