Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.819
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Politic and Government Studies Innofarm : Jurnal Inovasi Pertanian
Teguh - Yuwono
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Environmental Science

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (DRPPA) DI DESA SEMPOR LOR DAN DESA PANDANSARI PURBALINGGA Martiani, Astrid Tania; Yuwono, Teguh -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran gender adalah perilaku dan sikap yang umumnya dapat diterima, sesuai, atau diinginkan oleh seseorang sebagai kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab bagi laki-laki maupun perempuan. Revolusi budaya yang lebih setara dan inklusif sangat penting untuk dilakukan untuk menjamin bahwa perempuan dapat memperoleh kebebasan dan hak-hak yang menjadi hak setiap orang. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dalah desa atau kelurahan yang berperspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA) dan indikator-indikator yang ada dalam implementasi DRPPA di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari, Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik purposive sampling digunakan dalam memilah sampel informan wawancara, yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak (DINSOSDALDUKKBP3A) Purbalingga, Pemerintahan Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari, dan masyarakat di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari, Purbalingga. Hasil penelitian menunjukkan program DRPPA berperan signifikan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Desa Pandansari berhasil menerapkan program dengan baik, berkat dukungan komunikasi yang efektif, struktur kelembagaan yang jelas, dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Sebaliknya, Desa Sempor Lor masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurang optimalnya koordinasi antar agen pelaksana. Disarankan agar Desa Sempor Lor fokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar agen pelaksana, serta memperbaiki sistem pendataan dan dokumentasi. Penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pelaksanaan program dan memastikan regulasi yang mendukung program DRPPA selalu diperbarui
KOLABORASI PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN STUNTING: STUDI KASUS PROGRAM RUMAH SIGAP (SIAPKAN GENERASI ANAK BERPRESTASI) DI KELURAHAN BANDARHARJO KECAMATAN SEMARANG UTARA Septiani, Dhuhika Nikmah; Alfirdaus, Laila Kholid; Yuwono, Teguh -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to explain collaboration in the stunting prevention program at Rumah SIGAP in Bandarharjo Village, North Semarang District involving the government, private sector, and community. Stunting is a serious health problem that impacts the growth and development of children and the stunting rate in North Semarang District shows a serious number. The theory used is by implementing the Collaborative Governance theory according to Ansel & Gash and the role of collaboration according to Donahue & Zeckhauser. In this context, researcher identified five main indicators of the Collaborative Governance process. They are face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes. In addition, the role of each actor in the collaboration is also described using 4 indicators; productivity collaboration, information collaboration, legitimacy collaboration, and resource collaboration. It was used qualitative approach, with a purposive sampling informant collection technique. The types of data used are primary data from informants directly and secondary data from library references; with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The results of the study showed that close collaboration between parties is very important to increase public awareness of nutrition and good parenting. This program has succeeded in reducing stunting rates from 1,416 people at the end of 2022 to 872 people at the end of 2023, and 801 people in October 2024. Although there were some challenges, such as lack of public awareness and economic problems still exist, commitment and regular evaluation from all parties involved are the keys to the success of the program. Thus, it can be seen that effective cross-sector collaboration can have a positive impact on preventing stunting, and is expected to continue to achieve the ultimate goal of zero stunting in the future
RESPONSIVE GOVERNANCE DALAM REALISASI LAYANAN ADUAN MASYARAKAT (STUDI PENELITIAN SP4N LAPOR! OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023) Amelia, Nabilah -; Yuwono, Teguh -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebutuhan akan saluran untuk mewadahi keluhan masyarakat, kondisi aduan yang tidak ditangani, duplikasi pada penanganan aduan, dan lempar tanggung jawab antar penyelenggara pemerintahan mendorong penciptaan SP4N Lapor!. Pemerintah Kabupaten Klaten telah melaksanakan SP4N Lapor! sejak tahun 2019 hingga saat ini. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan SP4N Lapor! Pemerintah Kabupaten Klaten dalam konteks complaint management dan responsive governance dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan SP4N Lapor! Pemerintah Kabupaten Klaten belum berjalan sesuai dengan complaint management dan kehadiran SP4N Lapor! belum dapat mewujudkan responsive governance di lingkup Pemerintah Kabupaten Klaten. SP4N Lapor! merupakan produk kebijakan top-down dimana kebijakan pemerintah yang top-down cenderung tidak efektif dan memiliki banyak masalah. Ini karena kebijakan top-down yang dipaksakan dalam kondisi ketidaksiapan budaya partisipatif dari pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Permasalahan pelaksanaan SP4N Lapor! di Kabupaten Klaten, yakni kendala teknis dan kompleksnya sistem SP4N Lapor!, pemerintah daerah yang belum berpartisipasi secara responsif dan belum eksis untuk memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kuantitas aduan, serta masyarakat yang kurang aktif berpartisipasi dalam pendayagunaan SP4N Lapor!. Kurangnya etos kerja dan profesionalitas memperlambat penanganan aduan SP4N Lapor! Pemerintah Kabupaten Klaten. Kondisi statis yaitu jarang adanya aduan yang masuk ke sistem SP4N Lapor! Pemerintah Kabupaten Klaten membentuk cara pandang dan kebiasaan pemerintah yang menyepelekan penanganan aduan. Ini adalah representasi dari pemerintah yang bersemangat di awal saja dan mulai mengalami demotivasi yang menyebabkan penurunan kinerja pemerintah dalam penanganan aduan. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah pusat perlu mengkaji SP4N Lapor! dengan mempertimbangkan aspek relevansi kebutuhan dan kemudahan akses masyarakat lokal. Diskominfo Klaten perlu meningkatkan motivasi, kedisiplinan, dan profesionalitas; rutin memeriksa aduan SP4N Lapor! Pemerintah Kabupaten Klaten selama jam kerja berlangsung; meningkatkan responsivitas dan ketaatan waktu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) SP4N Lapor! dan Pelayanan Aduan; serta intensif melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang SP4N Lapor!.
KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN KAMPUNG TEMATIK (STUDI PENELITIAN KAMPUNG KULINER PUJASERA ENERGI DI KELURAHAN TAMBAKHARJO KOTA SEMARANG) Zinta, Annisa Zahra; Yuwono, Teguh -; Erowati, dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kampung Kuliner Pujasera Energi di Tambakharjo bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan akibat alih fungsi lahan tambak menjadi pemukiman yang menyebabkan pengangguran pada mantan petani tambak. Namun, sejak diresmikan pada tahun 2021 hingga 2022, kampung tematik ini menghadapi kendala seperti minimnya pengunjung dan terbatasnya aksesibilitas. Penelitian ini menganalisis kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan kampung ini beserta faktor pendorong dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis didasarkan pada teori collaborative governance dengan indikator kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi awal cukup baik dengan kolaborasi sebelumnya, namun ketidakseimbangan sumber daya masih menjadi kendala. Desain kelembagaan dan kepemimpinan dinilai baik karena adanya aturan pelaksanaan dan pelibatan pemangku kepentingan dalam penyelesaian konflik. Proses kolaboratif juga cukup baik berkat adanya forum diskusi dan komitmen yang tinggi, meskipun masih terdapat kesepahaman antar pemangku kepentingan. Faktor pendorong utamanya adalah komitmen dan kepercayaan, sedangkan faktor penghambatnya adalah ketidakseimbangan sumber daya dan kurangnya pemahaman bersama. Saran yang diberikan adalah pendampingan UMKM untuk literasi digital, evaluasi kebutuhan desa tematik, dan kerja sama dengan akademisi untuk keberlanjutan Pujasera Energi.
Kebijakan Zonasi dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara (Studi Kasus Sistem Zonasi SMA Negeri 1 dan 3 Semarang) Qhuraydillah, Muhammad Octavian; Yuwono, Teguh -; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Semarang. Fokus penelitian diarahkan pada analisis aspek pemenuhan hak pendidikan warga negara, termasuk akses, pelayanan, keuntungan, kerugian, kelemahan, dan bentuk kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan siswa, orang tua, dan guru di kedua sekolah, pengisian kuesioner, serta observasi langsung di lapangan. Data pendukung tambahan diperoleh dari dokumen kebijakan resmi dan laporan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Analisis data dilakukan dengan pendekatan triangulasi untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Penelitian ini memberikan manfaat akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pendidikan, pemerataan pendidikan (Educational Equity Theory), teori keadilan distributif, dan teori pelayanan sektor publik. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan institusi pendidikan dalam meningkatkan implementasi kebijakan zonasi agar lebih efektif, adil, dan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi berhasil memberikan akses pendidikan yang lebih merata, terutama bagi siswa yang tinggal dekat dengan sekolah. Namun, kebijakan ini juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kuota, ketimpangan fasilitas, dan manipulasi data domisili oleh sebagian orang tua siswa. Selain itu, pelayanan di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 secara umum mempermudah proses pendaftaran siswa, meskipun masih terdapat kendala teknis dalam sistem daring dan validasi lokasi rumah. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem zonasi, meskipun memiliki dampak positif dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan, belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi prinsip pemerataan pendidikan dan keadilan distribusi pendidikan. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan edukasi masyarakat untuk memastikan kebijakan zonasi mampu memenuhi hak pendidikan warga negara secara merata dan adil.
Co-Authors -, Supratiwi - Akbar Sunardi, Favian Naufal Amelia, Nabilah - astuti, puji - Diaslestarie, Frisky - Erowati, Dewi - Kusuma, Wahyu Rio Shendy Laila Kholid Alfirdaus Martiani, Astrid Tania Nurdiansyah, Ilham - Pradyansyach, Nito - puji - astuti Qhuraydillah, Muhammad Octavian Rahmawati - Zania Ramadhani, Rizkika Tsani Septiani, Dhuhika Nikmah Siswadi - -` Valentino, Romeo Aditya Zinta, Annisa Zahra