Garuda - Garba Rujukan Digital

PELURUSAN PEMAHAMAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BUDIDAYA KEPITING BAKAU DI KALIMANTAN UTARA Heppi Iromo; Yahya Ahmad Zein
Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/jpmb.v3i2.1098

Provinsi Kalimantan Utara mengambil kepiting bakau menjadi andalan komoditi unggulannya. Keadaan sosial ekonomi masyarakat petani tambak di Kaltara bisa dikatakan membaik nasibnya sejak meningkatnya harga beli kepiting. Penurunan nilai penangkapan kepiting bakau di wilayah ini diduga akibat dari permen KKP no 56/2016 yaitu tentang larangan penangkapan kepiting dengan ukuran tertentu dan penangapan kepiting bertelur di alam. Tujuan dari pelaksanaan pengabdian msyarakat ini adalah untuk meluruskan kesalah fahaman tentang peraturan pemerintah dalam upaya mengatur usaha perdagangan kepiting bakau di Kalimantan Utara. Pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini ini adalah dengan dengan wawancara, kuesioner, dokumen, dan lain-lain. Hasil kegiatan ini menunjukan bahwa Provinsi Kaltara memiliki sumberdaya kepiting bakau melimpah dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah sehingga dibutuhkan regulasi daerah untuk mendukung pengelolaan sumberdaya tersebut dalam bentuk peraturan gubernur. Secara filosofi lahirnya peraturan menteri No.56 Tahun 2016 tersebut pada dasarnya memiliki nilai yang sangat baik sehingga harus sejalan dengan dasar hukum yang ada di atasnya yakni UU No. 45 Tahun 2009 yang memiliki tujuan utama dalam pengelolaan perikanan adalah agar tercapainya kesejahtraan masyarakat dan produktivitas sumberdaya hayati yang berkelanjutan.

PEMAHAMAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI INFOMASI BAGI KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN TOKOH MASYARAKAT DI KOTA TARAKAN Yahya Ahmad Zein; Dewi Nurvianti
Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/jpmb.v2i1.410

Kehidupan manusia pada dasarnya adalah dinamis, hal ini dapat dilihat dari perkembangan baik secara fisik maupun perkembangan sosial masyarakat, karena manusia merupakan makhluk hidup yang tidak dapat hidup sendiri sehingga mereka selalu bergantung pada orang lain. Adanya hukum merupakan sarana sebagai pengatur kehidupan masyarakat supaya dapat hidup aman dan tentram tanpa terganggu hak dan kewajibannya sebagai manusia. Perkembangan manusia juga diiringi dengan perkembangan zaman dan teknologi, terutama bidang teknologi informasi, yang menjadikan manusia memiliki ketergantungan pada dunia teknologi yakni media sosial dan internet. Sehingga masyarakat perlu waspada dan sadar akan efek negative terhadap kemajuan teknologi tersebut. Salah satu hal yang marak dewasa ini adalah tentang penggunaan media sosial dalam komunikasi. Program Pengabdian kepada Masyarakat yang kami laksanakan ini merupakan solusi dan memahamkan masyarakat dalam menyikapi media sosial dan peraturan hukum yang mengatur. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, mereka lebih memahami bagaimana bersikap terhadap kemajuan teknologi tersebut. Manfaat yang didapat dari pelaksanaan kegiatan ini bahwa masyarakat Kelurahan Karang Harapan menyadari betul kebutuhan media sosial tetapi mereka baru menyadari bahwa bermedia sosial juga diperlukan etika untuk menghindarkan diri mereka dari hal-hal yang dapat merugikan diri mereka sendiri seperti pencemaran nama baik, terlebih pemahaman baru terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PENGARUH CHILD ABUSE TERHADAP REGULASI PENETAPAN TARAKAN SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK Basri Basri; Arif Rohman; Yahya Ahmad Zein
Perspektif Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Berbicara mengenai problema akan Kota Layak Anak yang terdapat di Tarakan, maka itu akan menyangkut pemenuhan akan pengaturan hak-hak anak di wilayah yang bersangkutan. Penelitian ini terfokus pada daerah perbatasan, khusnya Tarakan, dengan mengetahui peran pemerintah daerahnya dalam mewujudkan daerahnya sebagai daerah layak anak. Pelecehan anak sangatlah berpengaruh dalam hal penentuan kota Tarakan sebagai kota layak anak, maka dari itu diperlukan secara teratur dan berkesinambungan usaha untuk meminimalkan hal itu, dan juga dibutuhkan partisipasi masyarakat dan peran pemerintah secara keseluruhan diwujudkan dalam ketersediaan alokasi dana untuk menyediakan perlindungan terhadap hak-hak anak. Ini adalah tantangan besar, khususnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak anak-anak dari orangtua, masyarakat, kabupaten atau kota, propinsi, dan tingkat nasional di masa sekarang dan di masa depan. Bila kita tidak segera mengambil tindakan inisiatif dan juga kepedulian dari kepentingan pengabaian anak, hak anak khususnya tumbuh dan berkembang, akan menjadi sangat tidak optimal, lebih buruk lagi itu akan berakibat hilangnya generasi.Talking about Child Friendly Cities (KLA) problem, it will intersect with the regulatory fulfillment of children’s rights in the related region. This research focused on the border areas particularly in Tarakan, by knowing the role of Local Government in realizing the region as a Child Friendly Cities. Child abuse is very influential in determining Tarakan city as a Child Friendly City (KLA), and therefore required a regular and continuous efforts to minimize it, and it also required the participation of the community and also the role of government which is manifested in the availability of the funds allocation to provide the protection of the children’s rights. This is a big challenge in particular to accelerate the implementation of the children’s rights at their parents, community, regency/city, provincial, and national levels in the present and future. If we do not immediately take the initiative and concern for the best interests of the child neglect, children’s rights especially growing and developing will be unoptimal, worse it will lead to the loss of a great generation.

Legal Protection of Illegal Migrant Workers in Nunukan District Yahya Ahmad Zein; Mahendra Putra Kurnia; Heni Sutra
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 6 ISSUE 1 JUNE 2021
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v6i1.691

Nunukan Regency, which borders Sabah and Sarawak, Malaysia has problems regarding the repatriation of Indonesian Citizens in the capacity as Indonesian Migrant Workers who working in Malaysia. The repatriation is related to immigration violations such as not having complete documents to enter Malaysian territory as a worker, so it can be categorized as illegal Indonesian Migrant Workers. This research uses a doctrinal approach by reviewing the regulations related to migrant workers plus analysis of documents and data obtained from in-depth interviews with the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Agency in Nunukan and Immigration in Nunukan. Legal protection for illegal Indonesian Migrant Workers through the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Agency and Immigration in Nunukan is taken in 3 (three) ways, (1) prevention of non-procedural illegal Indonesian Migrant Workers; (2) deportation; and (3) the return of illegal Indonesian citizens/Indonesian Migrant Workers to their hometown. The efforts to protect the law are coupled with the closure of illegal cross-border routes between Indonesia and Malaysia in the Nunukan Regency area. It is hoped that all legal protection efforts will minimize the presence of illegal Indonesian Migrant Workers.

PENGARUH CHILD ABUSE TERHADAP REGULASI PENETAPAN TARAKAN SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK Basri Basri; Arif Rohman; Yahya Ahmad Zein
Perspektif Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v18i1.111

Berbicara mengenai problema akan Kota Layak Anak yang terdapat di Tarakan, maka itu akan menyangkut pemenuhan akan pengaturan hak-hak anak di wilayah yang bersangkutan. Penelitian ini terfokus pada daerah perbatasan, khusnya Tarakan, dengan mengetahui peran pemerintah daerahnya dalam mewujudkan daerahnya sebagai daerah layak anak. Pelecehan anak sangatlah berpengaruh dalam hal penentuan kota Tarakan sebagai kota layak anak, maka dari itu diperlukan secara teratur dan berkesinambungan usaha untuk meminimalkan hal itu, dan juga dibutuhkan partisipasi masyarakat dan peran pemerintah secara keseluruhan diwujudkan dalam ketersediaan alokasi dana untuk menyediakan perlindungan terhadap hak-hak anak. Ini adalah tantangan besar, khususnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak anak-anak dari orangtua, masyarakat, kabupaten atau kota, propinsi, dan tingkat nasional di masa sekarang dan di masa depan. Bila kita tidak segera mengambil tindakan inisiatif dan juga kepedulian dari kepentingan pengabaian anak, hak anak khususnya tumbuh dan berkembang, akan menjadi sangat tidak optimal, lebih buruk lagi itu akan berakibat hilangnya generasi.Talking about Child Friendly Cities (KLA) problem, it will intersect with the regulatory fulfillment of children’s rights in the related region. This research focused on the border areas particularly in Tarakan, by knowing the role of Local Government in realizing the region as a Child Friendly Cities. Child abuse is very influential in determining Tarakan city as a Child Friendly City (KLA), and therefore required a regular and continuous efforts to minimize it, and it also required the participation of the community and also the role of government which is manifested in the availability of the funds allocation to provide the protection of the children’s rights. This is a big challenge in particular to accelerate the implementation of the children’s rights at their parents, community, regency/city, provincial, and national levels in the present and future. If we do not immediately take the initiative and concern for the best interests of the child neglect, children’s rights especially growing and developing will be unoptimal, worse it will lead to the loss of a great generation.

Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kabupaten Tana Tidung Fathurrahman, Fathurrahman; Zein, Yahya Ahmad; Syaprillah, Aditya; Nurvianti, Dewi
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 3 No. 2 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v1i1.18134

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Faktanya hingga saat ini masih sangat banyak para penyelenggara desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa yang belum memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang peraturan perundang-undangan. Jika tidak diantisipasi sejak dini, hal ini berpotensi memengaruhi kesuksesan implementasi Undang-Undang tentang Desa, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kekisruhan hukum. Tujuan dari Pelatihan ini di antara lain: (1) Memberikan seperangkat pengetahuan tentang pentingnya Pembentukan Peraturan desa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan aparatur pemerintahan desa; (2) Memberikan penjelasan tentang berbagai macam metode yang dapat dipakai dan digunakan dalam rangka Pembentukan Peraturan desa; dan (3) Memberikan seperangkat pengetahuan tentang pembuatan Pembentukan Peraturan desa yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ilmu Perundang-undangan. Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Tana Tidung akan membuat penyuluhan hukum dengan metode: ceramah, dialog dan diskusi dengan tema â€˜Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintahan Desa'' selanjutnya di lanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan dan kendala yang dihadapi. The Guidance on the Preparation of Village Regulations for Village Government Apparatus and Village Consultative Bodies throughout Tana Tidung RegencyAbstract: Village Regulations are stipulated by the Village Head after being discussed and agreed upon with the Village Consultative Body, which constitutes the legal and policy framework for administering Village Government and Village Development. Determination of Village Regulations is an elaboration of the various authorities owned by the Village referring to the provisions of higher laws and regulations. So that as a legal product, Village Regulations may not conflict with higher regulations and may not be detrimental to the public interest. The fact is that until now there are still very many village administrators (Village Head and Village Consultative Body) and village communities who do not have knowledge and expertise in the field of laws and regulations. If not anticipated early on, this has the potential to affect the successful implementation of the Law on Villages, and it does not even rule out the possibility of causing legal chaos. The objectives of this training include: (1) Providing a set of knowledge about the importance of forming village regulations in order to improve the quality and development of village government apparatus; (2) Providing an explanation of various methods that can be used and used in the framework of forming village regulations; adn (3) Providing a set of knowledge about making Formation of village regulations that are correct and in accordance with the principles of Legislation. The Community Service held in Tana Tidung Regency will provide legal counseling using the following methods: lectures, dialogues and discussions with the theme 'Training for Compilation of Village Regulations for Village Government Apparatuses', followed by a question and answer session to obtain results and solutions as a form of solving and constraints faced.

A Social Justice Legitimacy to Protect Coastal Residents Syaprillah, Aditia; Zein, Yahya Ahmad; H.Malloy, Tove
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 3 No. 3 (2023): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v3i3.159

This research aimed to establish the legitimacy of protecting coastal residents from a social justice perspective. This was normative legal research conducted following cases, statutes, facts, and comparisons. The results of this study show how important it is to prioritize social equity for coastal protection. As natural calamities become more frequent, property protection becomes more difficult. Countries endowed with substantial financial and human resources can effectively tackle the challenges associated with climate change mitigation through the development and establishment of state-of-the-art scientific and technological infrastructure. In multicultural social justice, all individuals are valued. Priorities for environmental and social justice are prevalent in developing nations afflicted by coastal ecological degradation and widening income gaps. Developed nations like Germany have implemented and enforced coastal protection policies to uphold environmental justice principles. Second, the community-led governance initiatives generated genuine participation through mutual aid. Environmental law advances the cause of social justice. Environmental justice, which emphasizes the distribution of resources and the preservation of vulnerable groups, has emerged as the essence of justice in the ecological age.

KONSEP HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM) Zein, Yahya Ahmad
Veritas et Justitia Vol. 1 No. 1 (2015): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v1i1.1418

Abstract The intention of this article is explore how Islamic teaching regards human rights. The main finding of this basic research is that in today's modern world, the universal values of human rights function as a glue binding society together. Although in pluralist modern society it become very difficult to impose one standard paradigm or worldview. In regard to Islam and human rights important is to take cognizance of the huquuqul ibad category. This enables us to differentiate between, firstly, the existence of human rights within a country and directly applicable and, secondly, human rights whose existence cannot be directly implemented by a country. Another finding is that there Islamic teaching does not contradict the universal value of human rights. There is a common ground (common values/kalimatun Sawa) between Shariah and human rights in which both demands the development of human virtues (rahmatal lil'alamin/ nurturing the whole universe) Keywords: Concepts, human rights, Islam

KONSEPSI HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Zein, Yahya Ahmad; Nurvianti, Dewi
Veritas et Justitia Vol. 3 No. 2 (2017): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v3i2.2689

This article discusses the "conception of adat law community rights as a human right. The purpose of writing this article is to know the conception of customary law community as a human right, with limited review of legislation relating to the topic.This article is important to publish, considering many issues that arise related to the rights of adat law community. Starting from the use of the term to the fulfillment of the rights of adat law community. As known that until now there has been no legislation that specifically regulates the rights of adat law community. In the highest regulation under Article 18 B paragraph 2 and Article 28 I paragraph 3 of the 1945 Constitution, the rights of adat law community are further regulated in several laws and regulations, so that it will be difficult to identify what rights should be met by countries for the fulfillment of the rights of adat law community.This article discusses some statutory legislation in Indonesia which is the foundation for accommodating customary law community rights which are human rights where the fulfillment must be done by the state.

The Urgency of Border Area Development Towards Special Economic Zones: Legal Guarantees for Social Welfare in Indonesia Zein, Yahya Ahmad; Rohman, Arif
Pancasila and Law Review Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/plr.v5i2.4067

Border areas will continue to lag behind other regions without proper management. The limited natural resources in these areas pose a challenge for development. Through national strategic projects, border regions are expected to compete and enhance the well-being of their communities. This research aims to analyze the efforts of border regions in realizing Special Economic Zones (SEZs) to address regional disparities in Indonesia. Using doctrinal legal research with a legislative approach and comparative studies, the findings show that establishing SEZs in border areas, specifically North Kalimantan, provides a legal guarantee that facilitates economic functions. This will accelerate economic development in North Kalimantan and nationally, promote infrastructure, and support sustainable, environmentally sound development, contributing to community welfare. Therefore, meeting SEZ regulations is part of a legal guarantee under responsive law..

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search