Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Islamic Law (EJIL) Rechtsvinding Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum
Siah Khosyi’ah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Islamic Family Law and International Inheritance: An Analysis of Mixed Marriages from the Perspective of International Civil Law Sahrul Hanafi; Nurman Akhmadi; Siah Khosyi’ah; Ahmad Fathoni
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1769

Abstract

Globalization has increased the number of mixed-nationality and interfaith marriages, giving rise to cross-jurisdictional legal complexities, particularly for Muslim parties. This study aims to analyze the application of the principles of Private International Law—namely, lex patriae, lex domicilii, lex loci celebrationis, and lex rei sitae—in the resolution of disputes regarding mixed-nationality marriages and international inheritance. The methodology employed is normative legal research using a comparative law approach and analysis of court decisions. The results of the study indicate that the validity of mixed marriages is determined through a combination of formal requirements based on lex loci celebrationis and substantive requirements subject to lex patriae or lex domicilii, which often conflict with Sharia norms and the public policy of the forum state. In international inheritance, the differences between the faraidh system and Western law lead to fragmentation in dispute resolution, particularly regarding immovable property governed by lex rei sitae. To reduce legal uncertainty, cross-jurisdictional marriage contracts, international wills, mandatory bequests, and asset transfers that comply with the principle of dual compliance are necessary. This study underscores the importance of harmonizing national law, religious law, and human rights
Waris Lintas Negara: Problematika Dan Solusi Pembagian Harta Lintas Negara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Dewa Sukma Kelana; Agus Gandara; Siah Khosyi’ah; Ahmad Fathonih
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.359

Abstract

The phenomenon of globalization has significantly increased the mobility of individuals and assets across national borders, giving rise to complex transnational inheritance cases. This article critically analyzes the problems and solutions of cross-border asset distribution from the perspectives of Islamic Law and Indonesian Positive Law. Using a normative juridical approach with comparative and conceptual methods, this study reveals that transnational inheritance is fraught with conflicts of laws, primarily due to the differing connecting factors in Private International Law, such as lex rei sitae, lex patriae, and lex domicilii. Furthermore, the fundamental differences between the rigid, divinely ordained shares in Islamic inheritance law and the testamentary freedom in Western civil law systems exacerbate legal uncertainty. The findings indicate that the absence of a comprehensive Private International Law codification in Indonesia and the territorial limitations of religious courts create significant hurdles in executing cross-border inheritance. To resolve these issues, this article proposes a dual-track solution: the strategic application of Private International Law principles through international wills, and the utilization of flexible Islamic legal mechanisms such as hibah (inter vivos gifts), wasiat wajibah (mandatory wills), and takharuj (compensatory withdrawal). These solutions aim to provide legal certainty and achieve substantive justice in transnational succession..
Hapusnya Hak Mewaris Para Ahli Waris Menurut Pasal 838 KUHPERDATA Asep Irfan; Siah Khosyi’ah
al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): April
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15294654

Abstract

The purpose of this research is to find out how the regulation of Inheritance Law according to the Civil Code and how the elimination of inheritance rights and its legal consequences for the heirs. By using normative juridical research methods, it is concluded: 1. Although the heirs in inheritance law are guaranteed the right to inherit as an absolute part (legitieme portie), but in certain cases and circumstances, the heirs' inheritance rights can be revoked or nullified, among others, due to committing crimes such as persecution of the testator, forgery of wills, and so forth. 2. The legal consequences of the elimination of the right to inherit, among others, are that the heirs concerned, in addition to not being entitled to inheritance, can be ostracized or excluded as members of the extended family of the testator.
Reformasi Dialektis Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Republik Islam Iran Erfani Erfani; Siah Khosyi’ah
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 4 No. 1 (2026): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Publisher : Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ejil.v4i1.2085

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis corak dan pola reformasi hukum perkawinan dan kewarisan di Iran, sekaligus mengidentifikasi bentuk perubahan normatif dan institusional yang berkembang. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif terkait hukum perkawinan dan kewarisan di Iran yang mencerminkan integrasi antara nilai-nilai Islam yang eksklusif dan tantangan serta tuntutan modernisasi yang masif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di Iran merepresentasikan dialektika antara prinsip-prinsip fikih Ja‘fari sebagai basis ideologis negara dan tuntutan modernisasi, termasuk isu kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Reformasi di bidang perkawinan telah diakomodasi secara formal dalam Civil Code Iran melalui berbagai penyesuaian regulatif, sedangkan dalam bidang kewarisan perubahan cenderung bersifat interpretatif dan yurisprudensial melalui fatwa walāyat al-faqīh dan putusan pengadilan, tanpa revisi eksplisit terhadap teks undang-undang. Pola ini menunjukkan karakter khas sistem hukum Iran yang teokratis-konstitusional, di mana otoritas keagamaan memainkan peran strategis dalam pembaruan hukum keluarga. Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian komparatif hukum keluarga Islam dengan memetakan karakter reformasi yang otoritatif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan sosial-politik kontemporer di Iran.
Dinamika Hukum Islam dalam Pengaturan Perkawinan dan Kewarisan di Turki Perspektif Pluralisme Hukum Idawati Idawati; Siah Khosyi’ah; Oyo Sunaryo Mukhlas
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 4 No. 2 (2026): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Publisher : Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ejil.v4i2.2098

Abstract

Transformasi hukum keluarga di Turki memperlihatkan perubahan mendasar dari sistem hukum yang berakar pada tradisi Islam menuju sistem hukum sipil yang berorientasi pada sekularisme. Sejak diberlakukannya Turkish Civil Code pada 1926, pengaturan perkawinan dan kewarisan tidak lagi didasarkan pada hukum Islam sebagai sumber hukum formal. Perubahan tersebut tidak serta-merta menghilangkan pengaruh agama dalam kehidupan keluarga, karena nilai dan praktik keagamaan masih dapat ditemukan dalam pilihan perkawinan, pelaksanaan ritual, hubungan keluarga, kepemilikan, dan pembagian harta warisan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai perubahan posisi dan bentuk keberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum Turki kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum Islam dalam pengaturan perkawinan dan kewarisan di Turki serta mengidentifikasi bentuk interaksinya dengan hukum negara dan praktik keagamaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis. Data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan literatur hukum Islam dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam telah kehilangan kedudukan sebagai sumber hukum formal dalam pengaturan perkawinan dan kewarisan, tetapi tidak sepenuhnya kehilangan daya normatif dalam kehidupan masyarakat. Norma keagamaan tetap berperan melalui praktik sosial, pilihan keluarga, dan konstruksi nilai-nilai dalam masyarakat. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian hukum Islam kontemporer dengan menunjukkan bahwa sekularisasi hukum dapat mengubah bentuk keberlakuan hukum Islam tanpa sepenuhnya menghapus eksistensinya dalam masyarakat.
Co-Authors Agus Gandara Ahmad Fathoni Ahmad Fathonih, Ahmad Asep Irfan Dewa Sukma Kelana Erfani Erfani Idawati Idawati Mukhlas, Oyo Sunaryo Nurman Akhmadi Sahrul Hanafi