Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.076
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Review Al-'Adl Jurnal Pendidikan dan Konseling Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesian Journal of Multidisciplinary Science ANOA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik
St. Fatmawati.L
Universitas Sulawesi Tenggara
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Tindak Pidana Perikanan yang Dilakukan oleh Nelayan Asing pada Pengadilan Negeri Perikanan Bitung musdamin; St. Fatmawati L; M Yusuf
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2: Agustus (2023)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v3i2.226

Abstract

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan teoritis.  Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dan bahan hukum primer yang diperoleh wawancara di lokasi penelitian, dianalisis, kualitatif dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Penegakan hukum tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing meskipun telah diatur dalam ketentuan pasal 69 ayat (4) dan pasal 102 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perikanan namun penerapan dan eksekusinya masih menyisahkan permasalahan. 2) Pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana perikanan oleh nelayan asing melalui instrumen Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perikanan memiliki problem pada tingkat pelaksanaan putusan pidana denda dan belum dapat menyentuh korporasi.  Problem tersebut diselesaikan dengan pendekatan proporsionalitas, dimana asset pelaku tindak pidana perikanan oleh nelayan asing disita dan membangun kerjasama dengan negara bendera kapal.
Perencanaan & Perancangan Kawasan Wisata Pantai Taipa Berdasarkan Pedoman Permenparekraf No 9 Tahun 2021 St Fatmawati L; Ahsan Setiadi; Rifkah Anniza Rahman
ANOA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS TEKNIK Vol 1 No 01 (2022): Edisi Desember Tahun 2022 ANOA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik
Publisher : FAKULTAS TEKNIK UMKENDARI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/anoa.v1i01.111

Abstract

Destinasi wisata saat ini tentunya menjadi sector krusial yang terus mendapat perhatian dari pemerintah.selain menjadi representasi dari keindahan citra Kawasan dan menjadi ikon dari suatu daerah. Destinasi wisata juga merupakan sector yang mampu untuk membangkitkan nilai ekonomi. Tingginya presentase serta minat masyarakat domestik terhadap pantai Taipa sebagai destinasi wisata pantai menyebabkan perlunya perencanaan dan perancangan untuk memaksimalkan potensi wisata pada Pantai Taipa kecamatan lembo provinsi Sulawesi tenggara. Tingginya volume kunjungan pada tempat wisata ini tidak didukung dengan adanya fasilitas yang dapat menunjang aktivitas tersebut. Sehingga diperlukan desain Kawasan wisata sesuai dengan pedoman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2021 yang mendorong aspek keberlanjutan untuk mendukung ekonomi kreatif pada Kawasan ini serta mengintegrasikan nilai berkelanjutan yang melekat di dalamnya aspek lokalitas.Perencanaan dan perancangan ini juga ditujuakan untuk mewadahi adanya komponen parawisata antara lain atraksi, aksibititas, fasilitas dan institusi. Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini dan di dukung dengan output desain yang berkelanjutan diharapkan mampu untuk menjawab isu permasalahan terkait pantai wisata pada pantai taipa yang berkelanjutan).
Meningkatkan Kesadaran Hukum Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha Pangan di Desa Tunduno Ranomeeto Barat Kecamatan Konawe Selatan Suriani Bt Tolo; La Ode Bariun; La Ode Munawir; Erni Danggi; St. Fatmawati L; Muhammad Fitriadi; Subhan
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 2: Desember (2023)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak dan Kewajiban Konsumen dengan Pelaku Usaha secara timbal balik didapatkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen  yaitu UU No. 8 Tahun 1999.  Regulasi/ atruran ini sudah lama diberlakukan  akan tetapi jika dilihat pada kenyataana yang ada pada masyarakat, bahwa hal tersebut  belum terlaksana secara efektif dan efisien. Masih banyak ditemukan pangan yang beredar dalam masyarakat yang tidak layak komsumsi, misalnya : masih banyak ditemukan makanan yang kadaluarsa, menggunakan bahan makan yang tidak sesuai dengan standar pemakaian, masih menggunakan bahan yang bukan bahan tambahan pangan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa memberikan penyuluhan Hukum, yang bertujuan untuk menberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat  pentingnya  untuk memahami hak dan kewajibannya terhadap pangan. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah bentuk penyuluhan menyampaikan materi powerpoint  menggunakan infokus, Tanya jawab serta diskusi. Adapun hasil diskusi pada pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Tunduno  antara lain adanya perubahan pengetahuan untuk, pemahaman pada pangan yang layak dan tidak layak dikomsumsi. Hak konsumen atas keamanan pangan adalah seperangkat hak yang diberikan kepada konsumen untuk melindungi mereka dari potensi risiko dan bahaya yang terkait dengan konsumsi pangan. Tujuan dari hak ini adalah untuk menjamin bahwa  pangan yang dikonsumsi aman, sehat dan bermutu tinggi. Pelaku usaha  wajib memiliki sistem jaminan keamanan pangan (SJKP) yang memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah pusat. SJKP merupakan suatu sistem yang menjamin keamanan konsumsi pangan yang diproduksi. Tanggung jawab pelaku usaha dalam industri keamanan pangan adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya yang ditularkan melalui makanan. Hal ini penting karena pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus terjamin keamanannya.
Co-Authors Ahsan Setiadi Amir Faisal Andi Bahrun Bambang Eko Purwanto Erni Danggi Hasni Hasni Irda Riski La Ode Bariun La Ode Munawir, La Ode Lasmanah Lasmanah M Yusuf Muhammad Abdillah Muhammad Fitriadi musdamin Nadya Khaeriyah Yusran Rifkah Anniza Rahman Rifkah Anniza Rahman Rifkah Anniza Rahman Rifkah Anniza Rahman Santiaji Satria Boikole Sri Khayati Subhan Suriani BT Tolo Suriani BT Tolo Syamsul Bachri Wa Ode Dien Indalestari