Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.208
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Review Al-'Adl Jurnal Pendidikan dan Konseling Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesian Journal of Multidisciplinary Science ANOA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat
St. Fatmawati.L
Universitas Sulawesi Tenggara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Tindak Pidana Perikanan yang Dilakukan oleh Nelayan Asing pada Pengadilan Negeri Perikanan Bitung musdamin; St. Fatmawati L; M Yusuf
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2: Agustus (2023)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v3i2.226

Abstract

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan teoritis.  Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dan bahan hukum primer yang diperoleh wawancara di lokasi penelitian, dianalisis, kualitatif dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Penegakan hukum tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing meskipun telah diatur dalam ketentuan pasal 69 ayat (4) dan pasal 102 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perikanan namun penerapan dan eksekusinya masih menyisahkan permasalahan. 2) Pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana perikanan oleh nelayan asing melalui instrumen Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perikanan memiliki problem pada tingkat pelaksanaan putusan pidana denda dan belum dapat menyentuh korporasi.  Problem tersebut diselesaikan dengan pendekatan proporsionalitas, dimana asset pelaku tindak pidana perikanan oleh nelayan asing disita dan membangun kerjasama dengan negara bendera kapal.
Perencanaan & Perancangan Kawasan Wisata Pantai Taipa Berdasarkan Pedoman Permenparekraf No 9 Tahun 2021 St Fatmawati L; Ahsan Setiadi; Rifkah Anniza Rahman
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik Vol 1 No 02 (2022): Edisi Desember Tahun 2022 ANOA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik
Publisher : FAKULTAS TEKNIK UMKENDARI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/anoa.v1i01.111

Abstract

Destinasi wisata saat ini tentunya menjadi sector krusial yang terus mendapat perhatian dari pemerintah.selain menjadi representasi dari keindahan citra Kawasan dan menjadi ikon dari suatu daerah. Destinasi wisata juga merupakan sector yang mampu untuk membangkitkan nilai ekonomi. Tingginya presentase serta minat masyarakat domestik terhadap pantai Taipa sebagai destinasi wisata pantai menyebabkan perlunya perencanaan dan perancangan untuk memaksimalkan potensi wisata pada Pantai Taipa kecamatan lembo provinsi Sulawesi tenggara. Tingginya volume kunjungan pada tempat wisata ini tidak didukung dengan adanya fasilitas yang dapat menunjang aktivitas tersebut. Sehingga diperlukan desain Kawasan wisata sesuai dengan pedoman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2021 yang mendorong aspek keberlanjutan untuk mendukung ekonomi kreatif pada Kawasan ini serta mengintegrasikan nilai berkelanjutan yang melekat di dalamnya aspek lokalitas.Perencanaan dan perancangan ini juga ditujuakan untuk mewadahi adanya komponen parawisata antara lain atraksi, aksibititas, fasilitas dan institusi. Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini dan di dukung dengan output desain yang berkelanjutan diharapkan mampu untuk menjawab isu permasalahan terkait pantai wisata pada pantai taipa yang berkelanjutan).
Meningkatkan Kesadaran Hukum Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha Pangan di Desa Tunduno Ranomeeto Barat Kecamatan Konawe Selatan Suriani Bt Tolo; La Ode Bariun; La Ode Munawir; Erni Danggi; St. Fatmawati L; Muhammad Fitriadi; Subhan
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 2: Desember (2023)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak dan Kewajiban Konsumen dengan Pelaku Usaha secara timbal balik didapatkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen  yaitu UU No. 8 Tahun 1999.  Regulasi/ atruran ini sudah lama diberlakukan  akan tetapi jika dilihat pada kenyataana yang ada pada masyarakat, bahwa hal tersebut  belum terlaksana secara efektif dan efisien. Masih banyak ditemukan pangan yang beredar dalam masyarakat yang tidak layak komsumsi, misalnya : masih banyak ditemukan makanan yang kadaluarsa, menggunakan bahan makan yang tidak sesuai dengan standar pemakaian, masih menggunakan bahan yang bukan bahan tambahan pangan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa memberikan penyuluhan Hukum, yang bertujuan untuk menberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat  pentingnya  untuk memahami hak dan kewajibannya terhadap pangan. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah bentuk penyuluhan menyampaikan materi powerpoint  menggunakan infokus, Tanya jawab serta diskusi. Adapun hasil diskusi pada pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Tunduno  antara lain adanya perubahan pengetahuan untuk, pemahaman pada pangan yang layak dan tidak layak dikomsumsi. Hak konsumen atas keamanan pangan adalah seperangkat hak yang diberikan kepada konsumen untuk melindungi mereka dari potensi risiko dan bahaya yang terkait dengan konsumsi pangan. Tujuan dari hak ini adalah untuk menjamin bahwa  pangan yang dikonsumsi aman, sehat dan bermutu tinggi. Pelaku usaha  wajib memiliki sistem jaminan keamanan pangan (SJKP) yang memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah pusat. SJKP merupakan suatu sistem yang menjamin keamanan konsumsi pangan yang diproduksi. Tanggung jawab pelaku usaha dalam industri keamanan pangan adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya yang ditularkan melalui makanan. Hal ini penting karena pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus terjamin keamanannya.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga St. Fatmawati.L; Rifkah Anniza Rahman
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.2293

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak kekerasan seksual Dalam Rumah Tangga, di Kota Kendari Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari, tepatnya pada Kantor Polresta Kendari dengan melakukan wawancara sekaligus mendapatkan dokumen-dokumen terkait dengan masalah dalam tulisan penulis. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik yang diajukan. Pendekatan kedua adalah dengan memaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara lalu melakukan analisis terhadap data tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Kendari telah berjalan dalam kerangka yang terstruktur melalui penegakan hukum, pelayanan berbasis psikososial, serta koordinasi lintas sektor. Polresta Kendari memainkan peran penting dalam memproses hukum pelaku, sementara Pemerintah Kota Kendari menyediakan fasilitas perlindungan dan pemulihan korban. Meski sistem sudah terbentuk, penguatan kapasitas aparat, peningkatan fasilitas layanan korban, dan edukasi publik tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diperjuangkan. Tujuan utamanya bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan bahwa anak sebagai korban memperoleh pemulihan menyeluruh agar dapat melanjutkan kehidupannya dengan aman, bermartabat, dan terlindungi secara hukum maupun sosial. Selain itu, evaluasi berkala terhadap implementasi regulasi dan peningkatan partisipasi komunitas dalam pengawasan kasus menjadi langkah lanjut yang penting untuk menciptakan perlindungan anak yang.
Implementasi Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 dalam Percepatan Penurunan Stunting di Desa Morome, Kabupaten Konawe Selatan St. Fatmawati L; Ayu Dewi Lestari; Fatma Wati; Muh. Tahir; Farhan Putra Rahman
Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2025): Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/sjpm.v2i1.1259

Abstract

Stunting merupakan masalah yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan harus dipandang bukan hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga sebagai pelanggaran hak anak. Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagai dasar hukum nasional. Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Desa Morome, Kabupaten Konawe Selatan, dengan tujuan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, membentuk kelembagaan desa, serta mengintegrasikan regulasi nasional ke dalam dokumen perencanaan desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan model Participatory Action Research (PAR). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami stunting sebagai persoalan hak anak, Desa Morome membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melalui SK Kepala Desa, program stunting terintegrasi dalam RPJMDes dan APBDes, serta musyawarah desa tematik dijadikan forum akuntabilitas publik. Kesimpulannya, penanganan stunting harus dipahami sebagai tanggung jawab hukum negara yang harus dijalankan hingga ke tingkat desa. Desa Morome dapat menjadi contoh bagaimana regulasi nasional diimplementasikan di tingkat lokal melalui literasi hukum, penguatan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat
Edukasi Hukum dan Keselamatan Publik sebagai Strategi Preventif Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Kendari Muhammad Fitriadi; St. Fatmawati L
Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2026): Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/sjpm.v2i2.1431

Abstract

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan ketertiban lalu lintas masyarakat Kota Kendari melalui sosialisasi dan penyuluhan berbasis partisipatif. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, minimnya literasi hukum masyarakat, ketidaktertiban di ruang publik seperti pasar dan terminal, serta kurangnya edukasi hukum bagi pelajar. Metode pelaksanaan meliputi tahap perencanaan, observasi lapangan, sosialisasi langsung, penyuluhan interaktif, pemasangan media edukasi, serta evaluasi kegiatan. Program dilaksanakan di kawasan one way, SPBU, Pasar Baruga, Terminal Baruga, Pelabuhan Kendari–Wawonii, dan SMA Negeri 10 Kendari. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keselamatan lalu lintas, kepatuhan terhadap aturan fasilitas umum, serta kesadaran hukum sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Pendekatan dialogis dan partisipatif terbukti efektif dalam membangun interaksi dua arah antara tim pengabdian dan masyarakat, sehingga pesan hukum lebih mudah dipahami dan diterima. Selain itu, pemasangan poster edukasi hukum memperkuat penyampaian pesan secara berkelanjutan di ruang publik. Kegiatan ini juga mempererat sinergi antara perguruan tinggi, aparat, dan masyarakat dalam membangun budaya hukum yang lebih baik. Secara keseluruhan, program ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum, ketertiban lalu lintas, dan keselamatan publik di Kota Kendari secara berkelanjutan
Penyelesaian Tindak Pidana Penyerebotan Tanah yang Berkepastian Hukum La Ode Sardin; Hijriani; St. Fatmawati L
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3078

Abstract

Masalah penyerobotan tanah merupakan masalah yang krusial. Penanggulangan dan penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah memerlukan kajian yang komprehensif dan memuaskan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Terkait penyelesaian kasus penyerobotan tanah  masih menghadapi berbagai problematika yang berakibat pada tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian, mulai dari aspek penyelidikan, penyidikan dan peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah, serta menemukan upaya penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris. sumber bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum yaitu dengan pendekatan Library Research dan Field Research. Analisis bahan hukum dengan analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu legal substance (substansi hukum), dimana keberadaan KUHP dalam realitasnya belum menyelesaikan atau menanggulangi masalah penyerobotan tanah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perhatian yang maksimal dan persepsi yang sama mengenai urgensi perlunya penerapan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah. Sedangkan legal structure (penegak hukum), struktur hukum dimaksud, lebih berorientasi pada keterbukaan pembuatan dan/atau pembentukan hukum serta pengambilan putusan hukum. Hal ini disertai dengan kompetensi keahlian, serta indenpendensi lembaga peradilan yang dapat menegakkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah. Selanjutnya legal culture (budaya hukum Masyarakat), bahwa rendahnya kesadaran hukum Masyarakat terhadap dan ketidakpatuhan Masyarakat terhadap mengakibatkan makin tingginya kasus tindak pidana penyerobotan tanah (2) Penerapan KUHP maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasannya dalam penegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah sudah tidak relevan, mengingat motif dan modus tindak pidana penyerobotan tanah dan rendahnya sanksi pidana yang diatur. penerapan Pasal 502 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional akan membawa arah dan orientasi penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien.
Efektivitas Hukum Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Samir Samir; Sitti Amalia; Amir Faisal; St. Fatmawati L
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3273

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Konawe Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice di Polres Konawe Selatan telah berjalan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.Proses penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan perkara, mediasi antara pelaku dan korban, serta kesepakatan damai sebagai dasar penghentian penyidikan. Penerapan Restorative Justice dinilai cukup efektif karena dapat mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban penanganan kasus, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab, dan memberikan pemulihan yang lebih baik bagi korban. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman aparat, keterbatasan kemampuan mediasi, minimnya sarana pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, penguatan regulasi, penyediaan fasilitas yang memadai, dan sosialisasi kepada masyarakat agar penerapan Restorative Justice dapat berjalan lebih optimal.
Efektivitas Isbat Nikah Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Bagi Perkawinan Tidak Tercatat Di Kabupaten Kolaka Ika Nurul Annisa; Hj. Suriani Bt Tolo; St. Fatmawati L
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3281

Abstract

Perkawinan tidak tercatat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak serta menghambat pemenuhan hak keperdataan dan akses pelayanan publik. Isbat nikah menjadi mekanisme hukum untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama, tetapi belum dicatatkan oleh negara. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan isbat nikah sebagai instrumen perlindungan hukum dan efektivitasnya dalam melindungi hak suami, istri, dan anak di Kabupaten Kolaka. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-yuridis, perundang-undangan, konseptual, kasus, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumen terhadap tiga belas informan yang terdiri atas aparatur Pengadilan Agama, Pos Bantuan Hukum, Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta lima pemohon isbat nikah. Data dianalisis secara kualitatif dengan pola deskriptif, evaluatif, dan preskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan isbat nikah meliputi pemberian informasi, pendaftaran, pemeriksaan dan pembuktian, penerbitan penetapan, pencatatan di KUA, serta pembaruan dokumen kependudukan. Pelaksanaannya didukung layanan bantuan hukum, prodeo, sidang keliling, dan pelayanan terpadu, tetapi masih terkendala rendahnya literasi hukum, kesulitan menghadirkan saksi, jarak, biaya tidak langsung, ketidaksesuaian identitas, dan belum terintegrasinya pelayanan pascapenetapan. Isbat nikah dinilai cukup efektif; seluruh pemohon terverifikasi memperoleh penetapan, sedangkan empat dari lima pemohon telah memperoleh dokumen perkawinan dan pembaruan Kartu Keluarga. Isbat nikah memperkuat kepastian status keluarga, identitas anak, akses pelayanan publik, dan kepentingan waris. Disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang utuh baru tercapai apabila penetapan ditindaklanjuti sampai seluruh dokumen keluarga diselesaikan dan dapat digunakan untuk memperoleh hak.
Co-Authors Ahsan Setiadi Amir Faisal Andi Bahrun Ayu Dewi Lestari Bambang Eko Purwanto Erni Danggi Farhan Putra Rahman Fatma Wati Hasni Hasni Hijriani Hj. Suriani Bt Tolo Ika Nurul Annisa Irda Riski La Ode Bariun La Ode Munawir, La Ode La Ode Sardin Lasmanah Lasmanah M Yusuf Muh. Tahir Muhammad Abdillah Muhammad Fitriadi musdamin Nadya Khaeriyah Yusran Rifkah Anniza Rahman Rifkah Anniza Rahman Rifkah Anniza Rahman Rifkah Anniza Rahman Samir Samir Santiaji Satria Boikole Sitti Amalia Sri Khayati Subhan Suriani BT Tolo Suriani BT Tolo Syamsul Bachri Wa Ode Dien Indalestari