Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

UPAYA PENCEGAHAN AKTIFITAS ILLEGAL FISHING OLEH KEPOLISIAN RESOR KONAWE SELATAN Bambang Eko Purwanto; Sitti Fatmawati L
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.4709

Abstract

This study is intended to determine the efforts to prevent illegal fishing activities by the South Konawe Police, which in fact, the repressive approach is still far from expectations in efforts to eradicate illegal fishing activities. This study uses a type of empirical normative legal research. The legal materials used in the discussion of this research are secondary legal materials obtained through literature study and primary legal materials obtained through interviews. Secondary legal materials and primary legal materials from the research results are analyzed qualitatively based on theory (theoretical approach). The results showed that the efforts to prevent illegal fishing activities by the South Konawe Resort Police had not been carried out optimally. Because they have just carried out legal socialization activities and marine patrols. Meanwhile, policies that can touch the root of the problem of illegal fishing activities (strengthening the economy of local fishing communities) have not been carried out through coordination with the local government. Therefore, the Konawe Selatan Resort Police should coordinate with the local government in an effort to prevent illegal fishing activities.Keywords : Prevention; Illegal Fishing; Resort Police. ABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui upaya pencegahan aktifitas illegal fishing oleh Kepolisian Resor Konawe Selatan, yang sejatinya pendekatan represif masih jauh dari harapan dalam upaya pemberantasan aktifitas illegal fishing. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Bahan hukum yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bahan hukum primer yang diperoleh melalui wawancara. Bahan hukum sekunder dan  bahan hukum primer dari hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif dengan berlandaskan teori (theoretical approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pencegahan aktifitas illegal fishing oleh Kepolisian Resor Konawe Selatan, belum dilakukan secara maksimal. Karena baru melakukan kegiatan sosialisasi hukum dan patroli laut. Sementara, kebijakan yang dapat menyentuh akar permasalahan terjadinya aktifitas illegal fishing (penguatan perekonomian masyarakat nelayan lokal) belum dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Oleh sebab itu, seyogyanya pihak Kepolisian Resor Konawe Selatan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam upaya pencegahan aktifitas illegal fishing.
Analysis of Law Enforcement on Crime of Regional Head Elections in South Konawe Regency Hasni Hasni; Syamsul Bachri; St. Fatmawati
Al-'Adl Vol 14, No 2 (2021): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v14i2.2656

Abstract

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum St. Fatmawati.L; M. Yusuf; Muhammad Abdillah; Rifkah Anniza Rahman
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: Desember (2021)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v1i3.47

Abstract

Pesatnya pembangunan di kawasan kota menjadi daya pikat bagi kaum di pedesaan untuk mengadu nasib. Hal ini dikarenakan kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi yang besar. Akibatnya terjadi perurbanisasi secara masif dari area perdesaan ke area perkotaan tanpa didukung kapasitas yang memadai. Munculnya fenomena pengemis di perkotaan menjadi salah satu implikasi dari persoalan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan kawasan perkotaan menjadi daya pikat akan gelandangan dan pengemis di Kota Kendari. Hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan studi di lapangan bahwa gelandangan pengemis yang ada di tempat umum telah meningkat lebih dari 50%. Hal ini diimplikasikan dengan meningkatnya Kemiskinan disebabkan oleh redupya sector perekonomian akibat COVID 19. Oleh karena itu, perlunya di adakan tindakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis dan juga upaya penertibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Model pembinaan terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari St. Fatmawati.L; Rifkah Anniza Rahman
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.73

Abstract

Pola pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III  Kendari terhadap Narapidana antara lain pelaksanaan pembinaan kepribadian, yang mana terdiri dari pembinaan kerohanian agama (Islam, Kristen, Katholik, dan Budha), Pembinaan terkait eksistensi kesadaran nasionalisme, penyuluhan terkait  Hukum maupun HAM, penyuluhan pada aspek  kesehatan, pembinaan rekreasi yang terdiri atas pembinaan olahraga, kegiatan acara nonton tv, dan pelayanan perpustakaan. Selanjutnya ada pembinaan kemandirian atau ketrampilan dan kesenian. Seluruh Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III  Kendari yang berjumlah 106 orang telah menerima program pembinaan yang dilaksanakan di LAPAS dengan aman dan tertib. Sedangkan Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari antara lain adalah kurangnya jumlah petugas pengamanan yang berjaga, masih adanya oknum petugas yang menjembatani Narapidana mempunyai barang-barang terlarang seperti (handphone, powerbank, kabel charge), kurangnya dana untuk bahan makanan yang akan diberikan kepada Narapidana sehingga menyebabkan makanan yang dikonsumsi kurang layak, kurangnya pengetahuan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari mengenai tata cara penggunaan senjata api, sehingga menyebabkan petugas yang berjaga tidak di bekali dengan senjata apapun untuk berjaga-jaga ketika terjadi keributan antar Narapidana di dalam blok hunian
Penyuluhan Hukum terhadap Perkawinan Campuran di Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara Suriani Bt Tolo; La Ode Bariun; La Ode Munawir; St. Fatmawati L; Amir Faisal; Satria Boikole; Santiaji
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2: Desember (2022)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu upaya pengembangan masyarakat kearah terbinanya masyarakat harmonis serta siap menempuh perubahan menuju perbaikan dan kemajuan sesuai dengan norma dan  nilai-nilai social budaya. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian dari Unsultra, yaitu berupa penyuluhan tentang Perkawinan campuran dilihat  dari segi 1. Keabsahannya, 2. Pencatatan perkawinan agar anak dan isteri mendapat perlindungan hukum, 3. Status kewarganegaraan  anak hasil dari perkawinan campuran. Hasil yang diperoleh dari Pengabdian kepada masyarakat di Desa Puulemo Kec.Lembo kab. Konawe Utara, yang merupakan Desa Lokasi Pertambangan yaitu: masyarakat sangat berterima kasih atas kehadiran Tim Pengabdian Kepada masyarakat dari Unsultra, karena memang  di desa tersebut sudah  ada yang melaksanakan perkawinan campuran. Perkawinan campuran dilaksanakan hanya berdasar Adat istiadat setempat., Sedang ada aturan-aturan yang harus dilakukan agar anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran mendapat  status sebagai subyek hukum sekaligus mendapat perlindungan hukum.
Perceraian Akibat KDRT dalam UU NOMOR 23 Tahun 2004 dari Perspektif (Studi di Pengadilan Agama Unaaha) Lasmanah Lasmanah; Siti Fatmawati Lalo
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 5 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i5.7744

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kondisi obyektif penyebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Unaaha serta untuk mengetahui dan menganalisis perspektif Hukum Islam tentang perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Unaaha. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif syar’i, normatif yuridis dan empiris deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena di lapangan terhadap Perceraian yang disebabkan oleh KDRT di Pengadilan Agama Unaaha. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif. Penyebab utama perceraian akibat KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga seperti suami memukul, menampar, menendang, menendang dan mencekik korban ketika mereka pergi ke luar negeri untuk mencari uang tetapi terkadang mereka menghadapi masalah di luar negeri. Hal itu mengarah pada penelantaran sehingga tidak ada informasi tentang istri yang ditinggalkan dalam bentuk pekerjaan atau godaan wanita lain.
Kegiatan Kemitraan Masyarakat Perbaikan Manajerial dan Pemasaran Produk UMK Kopsa Chicken Erni Danggi; St. Fatmawati L; Wa Ode Dien Indalestari; Andi Bahrun
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2: Desember (2022)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Kendari sebagai Ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi yang besar untuk berkembangnya usaha mikro kecil (UMK) kuliner makanan khas daerah yang mampu menyerap tenaga kerja dan bisa menjadi mesin penggerak perekonomian daerah.  UMK Kopsa Chicken mengembangkan produk makanan khas lokal khususnya wilayah Kesultanan Buton yang disebut Naswol sehingga dijadikan mitra pelaksanaan KKM Unsultra. Tujuan dari KKM ini adalah memperbaiki pengelolaan proses produksi, promosi dan pemasaran produk melalui perbaikan ruang dan kualitas proses produksi pangan yang terstandarisasi dan higienis, peningkatan pengetahuan dan keterampilan distribusi,  promosi dan pemasaran berbasis digital sehingga UMK Kopsa Chicken maju dan berkembang serta dapat menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini berlangsung dari bulan November – Desember 2022 di UMK Kopsa Chicken Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Langkah operasional pelaksanaan kegiatan meliputi  sosialisasi, penyusunan  rencana  bersama,  penyuluhan     dan  workshop,  pengadaan sarana prasarana pendukung serta praktek operasionalnya. Berkaitan permasalahan UMK Kopsa Chicken Tim KKM  memberikan solusi seperti pengadaan alat yang memungkinkan sirkulasi udara (ventilasi), pembuatan dan perbaikan SOP, desain dan pengadaan delivery box produk Naswol, branding gedung dan desain website Kopsa Chicken, penyuluhan dan workshop pengelolaan UMK Kopsa Chicken, kualitas proses produksi pangan yang terstandarisasi dan higienis, pentingnya branding dan promosi serta pemasaran berbasis digital, dan penyuluhan hak-hak konsumen. Adapun luaran KKM ini berupa 1) terpasang 1 unit exhaust fan blower yang bisa operasional dengan baik pada ruang produksi sehingga terjadi sirkulasi udara dengan baik, 2) Empat SOP yang diperlukan dan berkualitas yaitu SOP karyawan, SOP penarikan produk, SOP penggunaan air dan SOP rework produk, 3) Pengadaan 2 unit delivery box produk dengan branding Naswol yang mudah digunakan kurir, 4) Ada brand produk, branding tempat usaha dan Website “ Kopsa Chicken (Kopsachicken.com) yang menarik. Karyawan UMK Kopsa Chicken  sebagai mitra  kegiatan  penerapan  ipteks  dan mahasiswa yang terlibat  sangat  antusias  untuk  mengikuti  program KKM. Hasil KKM menunjukkan bahwa tingkat   penerimaan, pemahaman  dan   penguasaan   karyawan UMK Kopsa Chicken   terhadap   materi   yang disuluhkan cukup tinggi dan adanya perbaikan sirkulasi udara produksi, branding produk, delivery box  Naswol, promosi dan pemasaran berbasis digital  dapat memperbaiki pengelolaan proses produksi dan produk Naswol higienis dan terstandarisasi, produk Naswol yang merupakan makanan khas daerah khususnya wilayah kesultanan Buton akan menjadi pembicaraan public dan dikenal luas oleh masyarakat dari berbagai kalangan  secara local, nasional dan global sehingga UMK Kopsa Chicken bisa maju dan berkembang serta dapat menggerakkan perekonomian  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Perbaikan manajerial dan pemasaran UMK Kopsa Chicken akan berkontribusi pada sektor pembangunan lain khususnya sektor pendidikan seperti menjadi mitra yang baik untuk implementasi program MBKM khusunya sebagai tempat magang mahasiswa dan pemanfaatan (hilirisasi) berbagai produk hasil penelitian perguruan tinggi.
Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Wanita Hamil Pasca Melahirkan Dilembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III A Kendari St. Fatmawati.L; Irda Riski
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1: April (2023)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v3i1.182

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak  narapidana wanita  hamil pasca  melahirkan  di lembaga  pemasyarakatan   perempuan kelas III Kendari dan kendala yang di hadapi lembaga pemasyarakatan dalam Melaksanakan hak-hak narapidana wanita pasca melahirkan dilembaga pemasyarakatan perempuan kelas III  Kendari, Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari, pada Kantor Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemenuhan hak-hak  terhadap narapidana wanita pasca melahirkan diLembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari tetap disamakan dengan pembinaan Narapidana wanita lain pada umumnya, terdapat dua pembinaan yang diterapkan di Lapas Perempuan Kelas III Kendari, yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Narapidana wanita   hamil pasca melahirkan mendapatkan keringanan dari pihak Lapas untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat-berat seperti rutinitas piket kamar, kegiatan senam disetiap hari sabtu, serta gotong royong ataupun kegiatan lain yang membahayakan kondisi kandungan ataupun Ibunya. Dapat dikatakan bahwa Pembinaan yang diberikan pihak Lapas Perempuan terhadap Narapidana wanita yang hamil sesuai dengan yang penulis teliti saat ini, untuk pemenuhan hak-haknya belum terpenuhi secara maksimal dikarenakan dari faktor kurangnya dana dan Kendala yang  dihadapi erdapat didalam pelaksanaan pembinaan yang diberikan terhadap Narapidana wanita hamil pasca melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari, diantaranya :Kurangnya sarana prasarana dari bidang kesehatan, Tidak tersedianya Dokter pribadi dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  Kelas III Kendaari Tidak adanya makanan tambahan, Tidak tersedianya kamar khusus untuk anak dari Narapidana, Tidak tersedianya makanan untuk anak Narapidana. Terjadinya hambatan tersebut dikarenakan kurangnya dana yang diperoleh pihak Lapas Perempuan untuk memenuhi kebutuhan Narapidana, terutama Narapidana dalam keadaan hamil serta kurangnya fasilitas yang harus dilengkapi oleh pihak Lapas Perempuan.
Optimization of the Implementation of Psychosocial Assistance of Sexual Crimes During the COVID-19 Siti Fatmawati; Rifkah Anniza Rahman; Sri Khayati
Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Vol. 2 No. 7 (2023): Indonesian Journal of Multidisciplinary Science
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/ijoms.v2i7.486

Abstract

This study aims to determine the process of implementing psychosocial assistance to child victims of sexual crimes in Kendari City and to find out what obstacles are faced by implementing psychosocial assistance to child victims of sexual crimes. This research was conducted in Kendari City, the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment, hereinafter abbreviated as P2TP2A, and the Kendari City Social Service. This writing is done by conducting field studies by conducting interviews as well as obtaining documents related to the problems in the author's writing by using Qualitative methode. This Research aims to reduce the case problem of sexual crimes. Interviews were conducted by asking questions that were relevant to the topic posed. The second approach is to describe descriptively various interview results and then analyze the data. The process of handling victims in this case the implementation of psychosocial assistance is carried out only as an examination process only to complete the examination file at the police. If the police receive a complaint report, the police will contact P2TP2A and the Social Service to seek psychosocial assistance for children who are victims of sexual crimes. On the other hand, if P2TP2A or the Social Service have received reports of sexual crimes against children, P2TP2A and the Social Service will coordinate with the Police so that perpetrators of these sexual crimes can be prosecuted.
RIGHTS AND DUTIES OF FOREIGN SHIPS TO INDONESIAN ARCHIPELAGIC SEA LANES PASSAGE St Fatmawati L; Rifkah Anniza Rahman; Nadya Khaeriyah Yusran
Diponegoro Law Review Vol 8, No 1 (2023): Diponegoro Law Review April 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dilrev.8.1.2023.25-40

Abstract

Every country has the right to sail in its territorial sea, exclusive economic zone, high seas, and other countries' territorial seas. However, when crossing the territorial areas of other countries, foreign ships must obey and follow all regulations in that area to go through. This research uses a normative legal research typology method which includes field research focusing on positive legal norms in the form of laws and regulations and literature research to determine the regulation of the rights and obligations of foreign ships to cross the Indonesian archipelagic sea lanes. The results of this study indicate that the rights and obligations of foreign ships to cross the Indonesian archipelagic sea lanes have been regulated in several regulations, both national regulations and international regulations, but in practice, the high intensity of foreign ships passing through ALKI causes many problems. The problems that arise because of these passages have not all been resolved by existing laws and regulations, so these regulations are considered ineffective and insufficient in overcoming the problems of the Indonesian archipelagic sea lanes.