Garuda - Garba Rujukan Digital

Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Tidak Mengikutsertakan Seluruh Ahli Waris Sebagai Para Pihak Syahputra, M Afit; Dewi, R. Ismala
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 8, No 3 (2022): Jurnal Ilmiah Mandala Education (Agustus)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jime.v8i3.3481

Land Deed Making Officials (PPAT) are often Public Officials who intentionally or unintentionally act negligently in making the deed of sale and purchase. One of them is not involving all the heirs as parties. It can cause losses to interested parties on the object of the sale and purchase deed. For this reason, it is necessary to do research on the power of law, by analyzing the Decision of the Ngawi District Court 14/ /Pdt.G./2019/PN Ngw, which there are two problems to be raised, namely the legal power of the sale and purchase deed which does not include all heirs as parties and the responsibility of PPAT to make a deed of sale and purchase without the permission of all heirs as parties. To answer these problems, research is carried out using normative legal research methods. The results of the study showed that the Deed of Sale and Purchase which did not include all heirs was null and void. Therefore, it is recommended that a PPAT must comprehensively ensure that all heirs participate in the making of the Deed of Sale and Purchase.

Ruang Lingkup Hak Ingkar Notaris sebagai Salah Satu Kewajiban Notaris H, Putri Kaliandra; Dewi , R. Ismala
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i8.61452

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, notaris sering kali dihadapkan pada situasi dimana notaris harus mempertanggungjawabkan isi akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, notaris yang telah membuat akta dengan sebenarnya mempunyai hak ingkar yaitu untuk bisa ingkar dari sumpah jabatannya untuk dapat menjadi saksi dalam persidangan. Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian mengenai Implementasi Hak Ingkar Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta; sedangkan Pembahasan kedua adalah mengenai Kendala terhadap Penggunaan Hak Ingkar Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah dengan penelitian doktrinal yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Hak ingkar oleh notaris dengan sendirinya akan gugur jika ditentukan sebaliknya oleh undang- undang atau ketentuan eksepsional. Lebih jauh, kendala terhadap penggunaan hak ingkar notaris di dalam menjaga kerahasiaan akta adalah dalam hal MPD telah menyetujui permintaan pihak penyidik kepolisian untuk memeriksa notaris, maka seorang notaris tidak dapat menghindarkan diri untuk tidak memberikan keterangan. Di samping itu ika pihak penyidik atau kepolisian menggunakan upaya paksa dengan alasan untuk suatu kepentingan penyelidikan dan penyidikan, maka notaris tidak dapat menghindar dengan alasan menggunakan hak ingkar.

Perlindungan Hukum Notaris Atas Kelalaian Pegawainya Terkait Pemberian Sertipikat Kepada Pihak Lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt) Putri Elisabet Siburian, Ernawaty; Dewi, R. Ismala
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2358

Penyerahan sertipikat milik klien notaris seharusnya diberikan kepada klien dengan sepengetahuan notaris terkait. Hal ini dilakukan agar dapat menciptakan perlindungan hukum bagi pemilik sertipikat dan terlaksananya kewenangan dan kewajiban seorang notaris sebagaimana diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris. Namun demikian di dalam praktik ditemukan kasus dimana sertipikat milik klien notaris diberikan kepada pihak lain oleh pegawai kantor notaris. Sehingga dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah tanggung jawab hukum notaris terhadap kelalaian pegawai kantornya dalam memberikan sertipikat kepada pihak lain dan bentuk pelindungan hukum yang diberikan kepada notaris yang dirugikan akibat kelalaian pegawainya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris harus bertanggung jawab dalam ranah hukum perdata secara tanggung renteng. Tanggung jawab tersebut dalam bentuk pemberian biaya dan ganti rugi yang timbul akibat kelalaian dari pegawai kantornya. Di sisi lain perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris yang dirugikan terhadap kelalaian pegawainya adalah dengan mengambil tindakan pemutusan hubungan kerja. Selain itu perlindungan dalam bidang hukum perdata kepada notaris dapat diberikan dalam bentuk ganti rugi oleh pegawai atas kelalaian yang ditimbulkannya. Sedangkan perlindungan dalam bidang hukum pidana dapat diberikan kepada notaris apabila ada kelalaian pegawai kantor notaris yang mengandung unsur pidana, dan notaris yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Imposition of Double Charges on Hydroelectric Power Plants Titah Shanty Saraswati; R. Ismala Dewi
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.7.2.2024.108-116

In meeting electricity needs, there is currently a shift in the use of fossil energy to water energy because fossil energy is no longer available. The use of water as a new renewable energy, as stated in the Electricity Supply Business Plan (RUPTL), which prioritizes Hydroelectric Power Plants (PLTA), is considered to require lower investment and stable electricity production compared to Solar Power Plants (PLTS) or Wind Power Plants (PLTB). Providing this water requires conservation costs and other water management costs. So the main topic studied in this research is the problems and impacts of the imposition of water fees including Natural Resource Management Services Fees (BJPSDA) and Surface Water Tax (PAP) on water resource conservation. The research used is explanatory doctrinal research using document studies. The results of the research are that apart from the BJPSDA, there is a PAP which has not been subject to earmarking. Both are regulated in different regulations but are imposed on the same object, namely water. Based on the analysis, it is necessary to evaluate how the implementation of the fee has been able to fulfill the community's rights to water and can maintain the sustainability of water availability through water resource conservation. Therefore, it is necessary to reconsider the imposition of double levies on surface water beneficiaries by changing the BJPSDA manager to a party who has a greater interest in water conservation results and applying the PAP earmarking concept.

Imposition of Double Charges on Hydroelectric Power Plants Titah Shanty Saraswati; R. Ismala Dewi
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.8.1.2025.73-81

In meeting electricity needs, there is currently a shift in the use of fossil energy to water energy because fossil energy is no longer available. The use of water as a new renewable energy, as stated in the Electricity Supply Business Plan (RUPTL), which prioritizes Hydroelectric Power Plants (PLTA), is considered to require lower investment and stable electricity production compared to Solar Power Plants (PLTS) or Wind Power Plants (PLTB). Providing this water requires conservation costs and other water management costs. So the main topic studied in this research is the problems and impacts of the imposition of water fees including Natural Resource Management Services Fees (BJPSDA) and Surface Water Tax (PAP) on water resource conservation. The research used is explanatory doctrinal research using document studies. The results of the research are that apart from the BJPSDA, there is a PAP which has not been subject to earmarking. Both are regulated in different regulations but are imposed on the same object, namely water. Based on the analysis, it is necessary to evaluate how the implementation of the fee has been able to fulfill the community's rights to water and can maintain the sustainability of water availability through water resource conservation. Therefore, it is necessary to reconsider the imposition of double levies on surface water beneficiaries by changing the BJPSDA manager to a party who has a greater interest in water conservation results and applying the PAP earmarking concept.

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN NAMA DENGAN PERKUMPULAN YANG SUDAH TERDAFTAR Stela Firman; R. Ismala Dewi; Enny Koeswarni
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 11 No. 1 (2022): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1858

Abstrak Peran Notaris dalam proses pendirian Perkumpulan antara lain membuatkan akta Pendirian Perkumpulan serta mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila menghendaki perkumpulan tersebut berbadan hukum. Permenkumham No. 3 Tahun 2016. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perkumpulan sebagai badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Ormas dalam UU No. 16 Tahun 2017 didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis mempergunakan penelitian yuridis normatif dimana penelitian tersebut untuk menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis serta memahami norma dan sifat hukum sumber hukum tertulis serta penelitian juga menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang menggunakan undang-undang dan teori. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari pembatalan Surat Keputusan tentang pengesahan badan hukum perkumpulan yang mempunyai persamaan nama pada pokoknya terhadap purkumpulan yang sudah terdaftar bedasarkan putusan nomor 579 K/PTUN/2019. Adapun hasil analisisnya yaitu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut hanya mencabut mengenai status badan hukum saja akan tetapi, pembatalan terhadap status badan hukum tersebut hanya sebatas akta pendirian perkumpulan biasa saja yang tidak memperoleh status badan hukum.Kata kunci: Badan Hukum; Perkumpulan; Surat keputusan Abstract The role of a notary in the process of establishing an association includes making a deed of establishment of an association and registering it with the Ministry of Law and Human Rights if you want the association to be a legal entity. Permenkumham No. 3 of 2016. Article 1 number 1 defines an association as a legal entity which is a collection of people established to realize certain common goals and objectives in the social, religious, and humanitarian fields and not to share profits with its members. Ormas in Law no. 16 of 2017 is defined as an organization founded and formed by the community voluntarily based on common aspirations, desires, needs, interests, activities, and goals to participate in development in order to achieve the goals of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution. To answer this problem , the author uses normative juridical research where the research is to examine legal principles and written legal sources and understand the legal norms and nature of written legal sources and the research also uses legal materials, namely primary and secondary legal materials that use laws and theories. The problem raised in this research is regarding the legal consequences of the cancellation of the Decree concerning the ratification of legal entities of associations that have the same name in principle against purkumpulans that have been registered based on decision number 579 K/PTUN/2019. The results of the analysis are that the Decree issued by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia only revoked the status of a legal entity, however, the cancellation of the status of the legal entity was only limited to the deed of establishment of an ordinary association that did not obtain the status of a legal entity.Keywords: Association; Decree, Legal Entity;

Peran Strategis Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Waralaba untuk Kepastian dan Perlindungan Hukum Para Pihak Sendee Theresia Suriadiningrat; Ismala Dewi; Pieter E. Latumeten
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 19 No 3 (2025): Edisi November
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2025.V19.197-212

Franchise agreements play a pivotal role in the advancement of the franchise business in Indonesia. However, these agreements often lead to differing interpretations and have weak evidentiary power because only created as private deeds. In the relevant regulations, there is no provision that requires it to be made in the form of an authentic deed. In fact, an authentic deed offers the necessary evidentiary strength to protect the rights of all parties involved. Notaries are legally empowered to draft authentic deeds and provide legal advice and its possible implications. This research is doctrinal with a prescriptive approach, aiming to examine the use of authentic deeds in franchise agreements to ensure legal protection. The goal is to reduce disputes and legal exploitation that can occur with private deeds. Through the analysis of secondary data and interviews, it is a fact that disputes often occur due to differences in the interpretation of the content of the agreement. Therefore, franchise agreements should be executed as authentic deeds rather than just private deeds. This practice is significant because franchise agreements include fundamental elements like the rights and obligations of the parties, as well as intellectual property rights elements, such as trademarks and trade secrets. In fact, the use of authentic deeds is not intended to seek validity but to seek the value of legal certainty.

Menutup Celah Eksploitasi dalam Transplantasi Organ Melalui Peran Akta Notaris Salma Nabilah; R. Ismala Dewi; Pieter E. Latumeten
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 19 No 3 (2025): Edisi November
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2025.V19.263-274

The medical advancements in human organ transplantation hides a dark reality: illegal organ trafficking, donor identity fraud, and exploitation of the vulnerable individuals. Without strict oversight, these practices can lead to injustice and human rights violations. Notarial deeds serve as a legal safeguard, ensuring that every transplantation procedure is in accordance with regulations, remain transparent, and free from abuse. This article examines the strategic role of notarial deeds in guaranteeing the validity of the agreement between organ donors and recipients, as stipulated in Article 24 paragraph (1) letter d of the Minister of Health Regulation No. 38/2016. This research is doctrinal approach with a normative legal study based on relevant legal sources. The case study of Decision Number 464/Pid.Sus/2023/PN.Ckr and the findings at Dr. Saiful Anwar Hospital reveal various irregularities in the practice of human organ transplantation, including the involvement of intermediaries in illegal human organs transactions. A notarial deed is not just a formal document, but a legal instrument that protects the rights of the parties, ensures compliance with regulations, and closes loopholes for exploitation and abuse in human organ transplant procedures.

Legal Study On Land Ownership Rights Of Indonesian Citizens As A Result Of Mixed Marriages (Case Study Of Constitutional Court Decision No. 69/Puu/Xiii/2015) Dhanna Asha Audria Budi; R. Ismala Dewi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5534

Mixed marriages in Indonesia often lead to legal complications, one of which concerns the commingling of assets that results in the erosion of the land ownership rights of Indonesian citizens (WNI). This issue arose because, prior to the issuance of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, the prevailing regulations did not allow WNI to enter into a prenuptial agreement after the marriage had taken place. Notably, not everyone understands the legal consequences of mixed marriages, which may lead to the absence of a prenuptial agreement before marriage. With the issuance of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, it is now possible to create a postnuptial agreement after the marriage has been solemnized. The purpose of this study is to analyze the issues surrounding land ownership rights arising in mixed marriages in Indonesia and to explore the solutions developed to achieve justice for all WNI without exception. The research employs a normative juridical or doctrinal approach, relying on secondary or library- based data. The findings indicate that the provisions on land ownership for WNI in. mixed marriages prior to the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 triggered significant controversy, as they were perceived as inconsistent with the principles of justice for WNI, particularly those engaged in mixed marriages without a prenuptial agreement. Following this decision, the regulations concerning marital agreements in mixed marriages were amended, allowing for the execution of postnuptial agreements. This development provides a viable solution to the issues of joint property in mixed marriages for those who had not entered into a prenuptial agreement before marriage, thereby fostering justice for all WNI.

Legal Consequences Of A Notary Who Non-Granting A Copy Of Sale And Purchase Agreement (Ppjb) Deed To The Client (Case Study of Jakarta High Court Decision Number 501/PDT/2020/PT DKI) Clarissa Angeline; R. Ismala Dewi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.5807

In carrying out their profession, notaries are required to comply with the professional code of ethics and all provisions of applicable laws and regulations regarding the position of notary. However, in practice, several cases were found that showed a violation of the notary's obligations, one of which was the non-granting of Sale and Purchase Agreement ("PPJB") Deed to the client. Based on this, the problems that need to be studied are: the application of sanctions against notaries who violate the notary code of ethics and the law on notary positions; and the authority of the notary supervisory council that examines, adjudicates, and decides the violation in question. To answer these problems, this study uses a normative juridical research method with literature review. The results of this study shows that the legal consequences of notaries who violate the provisions regarding the position of notary as stated in the law and other legal provisions is the disrespectful dismissal of the notary from his position. Regarding the authority of Notary Supervisory Council, in this case Central Supervisory Council is authorize to summon the reported Notary for an examination; impose a sanction of temporary dismissal; and propose a disrespectful dismissal sanction to Minister. Consequently, the legal consequences of this breach are expected to provide a valuable lesson for notaries in their professional conduct.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search