Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum IJTIHAD KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Law and Security Studies Bhayangkara Law Review
Adi Nur Rohman
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Regulatory Gaps and Legal Enforcement Challenges on Deepfake Pornography as a Form of Digital Sexual Violence in Indonesia Theodora Kristina Boleng; Adi Nur Rohman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2714

Abstract

The emergence of deepfake pornography, a development closely linked to artificial intelligence, has transformed the landscape of digital sexual assault. Perpetrators may employ machine learning algorithms to falsely portray a victim as being pornographically engaged without their consent or awareness. This research aims to examine the effective legislative frameworks addressing deepfake pornography in Indonesia, considering digital evidence and cross-border jurisdictions, and to evaluate the challenges encountered by law enforcement. This study utilises a normative juridical framework alongside qualitative analytical methods to analyse case studies, including incidents at Udayana and Semarang Universities in 2025, as well as pertinent legal sources such as the ITE Law, TPKS Law, and PDP Law. The study's findings indicate that the lack of standards and inadequacies in rule coordination persist as issues within Indonesia's legal system. TPKS and PDP have yet to tackle digital manipulation through artificial intelligence, whereas ITE has concentrated on the dissemination of ethical content. Moreover, law enforcement's efficacy is hindered by the absence of a national AI laboratory, limitations on digital forensic capabilities, and challenges in international coordination. Legal reform is essential to tackle these concerns; it must include new regulations concerning synthetic media offences, enhance digital forensics capabilities, and adopt victim-centered justice concepts to protect and restore victims' rights in the digital domain.
Analisis Yuridis Penanganan Strategi Deradikalisasi Digital Oleh Densus 88 Anti Teror Polri Dalam Mencegah Rekrutmen Terorisme Di Media Sosial Alsihab, Muhammad Aris; Joko Sriwidodo; Adi Nur Rohman
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4647

Abstract

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah melahirkan pola baru dalam penyebaran ideologi radikal serta rekrutmen jaringan terorisme di Indonesia. Fenomena pemanfaatan ruang siber oleh kelompok ekstrem, seperti yang terlihat dalam kasus Bahrun Naim, JAD, dan jaringan ISIS, menunjukkan bahwa propaganda, koordinasi, hingga pendanaan teror dapat dilakukan secara tersembunyi dan lintas batas melalui fitur enkripsi dan akun anonim. Kondisi ini menimbulkan tantangan yuridis, khususnya terkait efektivitas asas legalitas dan kepastian hukum dalam menindak pelanggaran yang terjadi di ruang digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan deradikalisasi digital yang dijalankan oleh Densus 88 Anti Teror Polri serta menelaah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme berbasis media sosial dapat dilakukan tanpa melanggar prinsip legalitas. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menelaah Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang ITE, serta kebijakan operasional Densus 88. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi deradikalisasi digital memiliki urgensi besar dalam menanggulangi propaganda ekstrem, namun kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik kejahatan digital yang bersifat terdesentralisasi dan terenkripsi. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan harmonisasi regulasi, penguatan kewenangan pemantauan digital, serta mekanisme pencegahan dini yang tetap selaras dengan asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.
Tindak Pidana Dumping Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup T, Daniel; St. Laksanto Utomo; Adi Nur Rohman
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4649

Abstract

Penelitian ini membahas tindak pidana dumping limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa izin dan pertanggungjawaban pidana yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis literatur hukum, regulasi, putusan pengadilan, dan studi kasus industri di Bandung, Surabaya, Tangerang, serta kawasan industri Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada individu maupun korporasi yang terbukti melakukan dumping limbah B3 tanpa izin, dengan sanksi pidana penjara dan/atau denda. Penerapan Precautionary Principle mendorong tindakan preventif dan evaluasi risiko berbasis ilmu pengetahuan, sedangkan Prevention Principle menekankan tindakan konkrit untuk mencegah dampak negatif yang nyata terhadap lingkungan. Sinergi kedua asas ini memperkuat efektivitas penegakan hukum lingkungan, mencegah pencemaran, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dan ekosistem. Penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan ketat, kepatuhan industri terhadap prosedur pengelolaan limbah B3, dan kesadaran tanggung jawab sosial-lingkungan.
Co-Authors Alsihab, Muhammad Aris Daniel T, Daniel Dewi Puspita Sari Elfirda Ade Putri Gede Aditya Pratama Heri Sulesmono Joko Sriwidodo Muhammad Irfanudin Kurniawan Neng Widya Millyuner Rabiah Al Adawiah Rosa Rakhtyani St. Laksanto Utomo Sugeng Theodora Kristina Boleng