Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.93
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Literasi Hukum Kosmik Hukum UNTAG Law Review Madaniya Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum J-LEE - Journal of Law, English, and Economics SEMINAR NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Hukum Inconcreto KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Maya Ruhtiani
Universitas Harapan Bangsa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
KESADARAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MEDIA SOSIAL (STUDI MAHASISWA HUKUM BANYUMAS) Vina Okta Vidiana; Maya Ruhtiani; Marlia Hafny Afrilies
LONTAR MERAH Vol 6, No 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan data pribadi merupakan upaya untuk melindungi data pribadi pada rangkaian pemrosesan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi ini penting karena apabila data pribadi tidak ada jaminan keamanannya maka akan terjadi kebocoran data pribadi khususnya pada media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pengguna media sosial terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Maka masalah kesadaran hukum pengguna media sosial terhadap perlindungan data pribadi akan sangat penting dan mengandung masalah jika penggunanya tidak sadar akan pentingnya perlindungan data pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum mahasiswa hukum pada Perguruan Tinggi di Wilayah Banyumas. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 mahasiswa hukum angkatan 2019 di wilayah Banyumas dengan pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling dan cluster sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu data yang telah diperoleh selanjtunya di analisis sesuai isu hukum yang dihadapi untuk kemudian ditarik kesimpulan yang menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil jawaban kuesioner responden berdasarkan ke 4 (empat) indikator kesadaran hukum, mahasiswa hukum pada Perguruan Tinggi di Banyumas memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi
Penggunaan Smart Contract Pada Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia Hesti Ayu Wahyuni; Yuris Tri Naili; Maya Ruhtiani
Jurnal Hukum In Concreto Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Hukum In Concreto Volume 2 Nomor 1 2023
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/inconcreto.v2i1.1018

Abstract

One of the technological innovations in the industrial era 4.0 is the existence of smart contracts. Smart Contract is a further development of the application of blockchain after the existence of cryptocurrency, namely a computer program that is basically an electronic agreement in a blockchain database system with the aim of a protocol in carrying out an agreement or agreement between parties that can execute agreement clauses automatically. This article was examined using normative juridical research methods. Normative juridical research is research based on an analysis of legal norms, the sense of law as it is written in the books and statutes (in the literature and statutory regulations). The results of the study show that the use of smart contracts in e-commerce transactions in Indonesia has been implemented properly and when viewed from the perspective of Civil Law in Indonesia, the use of smart contracts in e-commerce transactions has fulfilled the elements of the agreement in general, although there are still deficiencies such as automatic execution as if made by one party only.
Sosialisasi dan Pelatihan Pendaftaran Merek Dagang Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Wilayah Banyumas Maya Ruhtiani; Yuris Tri Naili
Madaniya Vol. 4 No. 4 (2023)
Publisher : Pusat Studi Bahasa dan Publikasi Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53696/27214834.557

Abstract

Pendaftaran merek berfungsi untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya dan pemilik merek berhak melarang siapa saja untuk memakai merek dagang yang dimilikinya kecuali dengan perjanjian tertulis atau dengan ijin dari pemilik merek dagang tersebut. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi mitra yaitu banyaknya pemilik merek dagang khususnya pelaku UMKM yang belum mendaftarkan mereknya, sehingga merek dagangnya belum terlindungi, pemilik merek dagang belum memahami prosedur pendaftaran merek dagang sehingga masih salah dalam mengisi formulir pendaftaran merek dagang dan belum semuanya mengetahui mengenai sistem pendaftaran merek dagang secara digital yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berdasarkan hasil sosialisasi dan pelatihan pendaftaran merek dagang ditemukan bahwa, peserta baru memahami mengenai merek dan pendaftaran merek dagang setelah diberikan pemahaman terkait merek dan pendaftaran merek dagang, untuk itu sosiaisasi dan pelatihan pendaftaran merek dagang sangat penting untuk pelaku UMKM di wilayah Banyumas karena dengan adanya sosialisasi dan pelatihan pendafataran merek dagang peserta dapat mendaftarkan merek dagangnya secara mandiri dengan proses yang mudah yang dilakukan secara online melalui website DJKI.
Sosialisasi Legalitas Badan Usaha dan Pendaftaran Merek Dagang Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Produk UMKM di Wilayah Banyumas Maya Ruhtiani; Yuris Tri Naili; Faizal Rizky Yuttama
KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 4 (2024): Desember : KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/kreatif.v4i2.3647

Abstract

This article evaluates the effectiveness of the socialization of business entity legality and trademark registration to increase sales of MSME products in the Banyumas region. The main problems MSMEs face in Banyumas are the low level of business legality and the need for awareness of the importance of trademark registration, which impacts low consumer confidence and limited market access. The research method used was qualitative, with data collection techniques through observation and documentary studies. The results showed that the socialization of MSME actors in business legality and trademark registration increased the knowledge and awareness of MSME actors about the importance of business legality and trademarks. The dynamics of the mentoring process showed the strengthening of MSME networks and collaboration and the emergence of local leaders who play an active role in the community.
Optimalisasi Perlindungan Merek Dagang bagi UMKM pada Era Kecerdasan Buatan di Wilayah Banyumas Maya Ruhtiani; Pentadi Teguh Setiyanta; Monica Puspa Dewi
Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS Vol. 5 No. 1 (2026): Februari
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/pimas.v5i1.2137

Abstract

Trademark protection plays a crucial role in supporting the sustainability and competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly in responding to developments in digital technology and artificial intelligence. This community service program was conducted to enhance the legal awareness and technical skills of MSMEs in Banyumas in the process of trademark registration and digital monitoring. The implementation methods included preliminary observation, problem identification, legal counseling, technical training on electronic registration through the Directorate General of Intellectual Property, and the introduction of digital-based trademark monitoring tools. The results indicate an increase in participants' understanding of the importance of trademark protection, their ability to prepare administrative documents, and their capacity to utilize technology for independent monitoring. The discussion demonstrates that an experience-based educational approach combined with structured mentoring effectively promotes MSME engagement in legal processes. This program contributes to strengthening the legal and digital capacity of MSMEs in addressing legal challenges within the context of digital transformation.
ANALISIS YURIDIS KEPEMILIKAN PATEN ATAS INOVASI TEKNOLOGI IoT (INTERNET OF THINGS) PADA SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA fani diyah wulandari; Maya Ruhtiani; Pujangga Candrawijayaning Fajri
J-LEE - Journal of Law, English, and Economics Vol. 8 No. 01 (2026): JUNI 2026
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital sektor pertanian Indonesia mendorong penggunaan teknologi Internet of Things (IoT), namun perkembangan ini belum diimbangi dengan kepastian hukum yang memadai terkait kepemilikan paten. Inovasi IoT pertanian mencakup sensor tanah, drone , irigasi otomatis, dan algoritma kecerdasan buatan umumnya Dihasilkan oleh inventor dalam lembaga atau perusahaan, sehingga menimbulkan pertanyaan hukum mengenai kepemilikan paten dan hak ekonomi inventor. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kepemilikan paten atas inovasi IoT pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Paten, serta mekanisme memberikan ke sinkronisasi kepada inventor dalam hubungan kerja. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konteks, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi IoT pertanian memperoleh perlindungan hukum jika memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif, dan keterapan industri, baik melalui Paten Invensi (20 tahun) maupun Paten Sederhana (10 tahun). Kepemilikan paten dalam hubungan kerja berada pada pemberi kerja sesuai Pasal 12 UU No. 65 Tahun 2024, dengan ruang pengaturan melalui perjanjian tertulis. Ketentuan ke khayalan bagi inventor masih bersifat multitafsir tanpa parameter standar eksplisit, sebagaimana tercermin dalam kasus Pak Tukirin vs. PT BISI International di Nganjuk, di mana ketimpangan posisi tawar antara individu dan korporasi menyebabkan kerugian multifaset bagi inovator. Perjanjian kerja tertulis yang memuat klausul ke eksplisit secara eksplisit menjadi instrumen utama perlindungan hak ekonomi penemu.
Generative AI and Copyright Law: A Rule of Law Comparison between Indonesia and South Korea Maya Ruhtiani; Yuris Tri Naili; Astika Nurul Hidayah; Hyun Kyung Park
Kosmik Hukum Vol. 25 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i3.26268

Abstract

The advancement of generative artificial intelligence (AI) presents significant legal challenges to modern copyright systems, particularly in redefining originality and authorship in relation to AI-generated works. This study critically examines how copyright law in Indonesia and South Korea addresses these challenges through the normative lens of the rule of law. It explores how generative AI disrupts conventional legal concepts, especially concerning authorship attribution, ownership, and the legitimacy of protecting non-human creations under copyright. Using a normative juridical method, the research applies statutory, conceptual, and theoretical approaches to analyze the comparative legal responses of both countries. The focus is on the presence or absence of specific legal frameworks governing AI-generated content and their implications for legal certainty, distributive justice, and the adaptability of copyright law in the face of technological change. Findings show that Indonesia’s Copyright Law Number 28 of 2014 remains centered on a human authorship model and has yet to address the complexities introduced by digital innovation. Conversely, South Korea demonstrates a more progressive legal posture, reflected in its legislative discourse and policy developments regarding AI-assisted works and exceptions for text and data mining. The study concludes that Indonesia must initiate legal reform to align its copyright system with the evolving nature of authorship in the digital era. This reform should be grounded in the principles of the rule of law to ensure the protection of both moral and economic rights of creators in an increasingly AI-driven creative landscape. This research provides timely insights for policymakers and legal scholars navigating the intersection of copyright law and artificial intelligence, emphasizing the urgent need for adaptive legal frameworks in the age of artificial creativity.
Legal Protection of Digital Copyrighted Works Traded Through NFTs in the Perspective of Intellectual Property Rights Maria Theresia; Maya Ruhtiani; Apitta Fitria Rahmawati
Jurnal Hukum In Concreto Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum In Concreto Volume 5 Nomor 2 2026
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/inconcreto.v5i2.2593

Abstract

The emergence of NFTs as digital marketplace technology has created new opportunities for artists and creators to monetize their works efficiently. Although Copyright Law Number 28 of 2014 serves as the primary legal framework for intellectual property protection in Indonesia, no specific regulations currently govern NFTs or digital copyrighted works traded through NFT platforms. This study examines the legal framework and protection of digital copyrighted works traded through NFTs under Indonesian copyright law. It employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research. The primary legal materials include international treaties, Copyright Law Number 28/2014, ITE Law Number 19/2016, and Constitutional Court Decision Number 84/PUU-XXI/2023. The findings show that Copyright Law implicitly protects digital copyrighted works traded through NFTs through provisions concerning moral rights, economic rights, reproduction, distribution, and technology-based copyrighted works. However, the absence of specific NFT regulations creates legal uncertainty. Furthermore, NFT marketplaces, as Electronic System Providers, have legal responsibilities regarding content traded on their platforms. Therefore, specific NFT regulations and strengthened marketplace policies are required to ensure effective legal protection for digital copyrighted works traded through NFTs.
Regulating AI in Nursing Education: Legal and Ethical Challenges of Clinical Decision Support Systems in Indonesia and Malaysia Maya Ruhtiani; Yuris Tri Naili; Monica Puspa Dewi; Pentadi Teguh Setiyanta
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.1041

Abstract

The rapid integration of artificial intelligence (AI) in healthcare education, particularly through Clinical Decision Support Systems (CDSS), has raised critical questions concerning legal adequacy, ethical governance, and institutional accountability. This study examines the regulatory and institutional readiness of Indonesia and Malaysia in governing the ethical use of AI-based CDSS in nursing education. Adopting a normative legal research approach, this study examines primary legal instruments, national policy frameworks, ethical codes, and institutional documents relevant to AI governance in educational contexts. The comparative findings demonstrate a significant disparity between the two countries. Malaysia exhibits a higher level of regulatory preparedness, supported by national AI strategies, ethical guidelines, and structured institutional mechanisms that facilitate the responsible deployment of AI in nursing curricula. Conversely, Indonesia lacks a sector-specific legal framework and institutional protocols, resulting in fragmented practices and normative uncertainty. The study further demonstrates significant variation in institutional responses to algorithmic accountability, professional responsibility, and the protection of care practices grounded in human values within artificial intelligence supported learning environments. These findings underscore the critical importance of coherent legal frameworks and institutional capacity in enabling ethically sound AI integration. The paper concludes by recommending the development of sector-specific regulations, the establishment of interdisciplinary oversight mechanisms, and the implementation of standardized ethical protocols to ensure that AI adoption in nursing education enhances, rather than undermines, professional integrity and ethical accountability.
Co-Authors Aji, Alan Bayu Apitta Fitria Rahmawati Astika Nurul Hidayah Faizal Rizky Yuttama fani diyah wulandari Hesti Ayu Wahyuni Hesti Ayu Wahyuni Hyun Kyung Park Iin Dyah Indrawati Litya Surisdani Anggraeniko Maria Theresia Marlia Hafny Afrilies Monica Puspa Dewi Pentadi Teguh Setiyanta Pujangga Candrawijayaning Fajri Purwono, Purwono Raditya Permana Septiani Aditiya Putri Tri Yulianti Ummu Habibah Azalia Vina Okta Vidiana Yuris Tri Naili Yuris Tri Naili Zalfa Aliya Nadzifah