Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.857
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MOTION : Jurnal Riset Physical Education Jurnal Hubungan Internasional Indonesian Perspective Jurnal ICMES: The Journal of Middle East Studies Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Padjadjaran Journal of International Relations Indonesian Journal of International Law Intermestic: Journal of International Studies
Hasan Sidik
Departemen Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Indonesia
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand: Penguatan Local Currency Settlement (LCS) Framework dalam Memfasilitasi Perdagangan Aldy Nofansya; Hasan Sidik
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v4i2.40478

Abstract

Kerja sama local currency settlement (LCS) Indonesia-Malaysia-Thailand merupakan kerja sama dalam memanfaatkan penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi perdagangan diantara ketiga negara. Kerja sama ini masih memiliki serangkaian tantangan utama, yaitu terkait awareness. Hal ini yang membuat para pelaku ekspor-impor umumnya belum mengenal, enggan, dan ragu dalam memilih bertransaksi menggunakan LCS. Akibatnya menghambat ketercapaian tujuan dan manfaat dari kerja sama LCS, sehingga manfaatnya relatif kecil, dan kurang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penguatan local currency settlement dilakukan dalam memfasilitasi kerja sama ekonomi antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand khususnya dalam bidang perdagangan. Penelitian ini menggunakan konsep kerja sama dan perdagangan internasional. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitaitf dengan basis deskriptif, melalui data yang didapat dengan studi literatur dan wawancara. Peneliti menemukan bahwa setidaknya terdapat dua upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong penggunaan LCS dalam memperkuat perdagangan, sehingga dapat menjadi promotor kerja sama ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand. (1) Penguatan peran stakeholder LCS melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Quick Wins, Strategic Communication Campaign dan National Task Force. (2), mendorong pelaku usaha di sektor produk unggulan dan potensial dalam melimih LCS sebagai alternatif transaksi perdagangan.
Diplomasi Yayasan Sukma dalam Negosiasi Pembebasan Sandera Warga Negara Indonesia di Filipina Selatan Joshua Joshua; Hasan Sidik
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v3i1.29254

Abstract

Penelitian ini menjelaskan aktivitas yang dilakukan Yayasan Sukma hingga ke sepuluh sandera WNI di Filipina Selatan dapat dibebaskan. Untuk menjelaskan aktivitas Yayasan Sukma dalam pembebasan 10 sandera WNI di Filipina Selatan, penelitian menggunakan konsep multi-track diplomacy, eskalasi konflik, serta negosiasi pembebasan sandera. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi pustaka, serta penelitian berbasis daring. Penelitian ini menemukan bahwa multi-track diplomacy yang melibatkan pendekatan kemanusiaan dan kebudayaan menjadi kunci keberhasilan terbebasnya 10 WNI yang disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf. Penelitian ini juga mendeskripsikan proses eskalasi yang terjadi selama upaya pembebasan sandera berlangsung. 
Kebijakan Uni Eropa dalam Menangani Sampah Antariksa Eka Ricky Prasetyanto; Hasan Sidik
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v4i1.33825

Abstract

Eksplorasi antariksa merupakan kegiatan pemanfaatan ruang antariksa untuk kebutuhan umat manusia di muka bumi. Aktivitas yang dilakukan berupa peluncuran satelit-satelit buatan manusia telah dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kapabilitas eksplorasi di sektor ini, sudah berlangsung sejak tahun 1950an. Efek dari kegiatan eksploari antaraika yang bersifat membahayakan kehidupan manusia di permukaan bumi adalah sampah antariksa, yaitu berupa satelit yang sudah tidak aktif yang menurut ketentuan internasional negara peluncur harus bertanggung jawab. Bagaimanakah kebijakan Uni Eropa terkait masalah ini? Riset ini menggunakan metode kualitatif, disertai teknik analisis dengan pendekataan triangulasi data. Hasil riset menunjukkan bahwa Uni Eropa telah memiliki kebijakan penanganan sampah antariksa yang tersusun dalam European Space Policy. European Space Policy ini memuat ketentuan tentang bagaimana penanganan sampah antariksa, sampai tidak berbahaya bagi kehidupan di permukaan bumi. Ketentuan ESP ini diikuti oleh negara-negara Uni Eropa dan ditrasformasi ke dalam hukum nasionalnya masing-masing.
Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dalam Pelatihan Peacekeeper Melalui Garuda Canti Dharma II Salsabila, Shafa; Sidik, Hasan
Indonesian Perspective Vol 8, No 1: (Januari-Juni 2023): 1-210
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ip.v8i1.56288

Abstract

Cooperation through the Garuda Canti Dharma exercise in 2022 is the second cooperation in the field of peacekeeping force training between Indonesia through the Indonesian Armed Forces Peacekeeping Centre and the United States through the United States Indo-Pacific Command (USINDOPACOM). Indonesia and the United States are countries that pay attention to peacekeeping operations. To solve the problem in the mission, a trained maintenance team is needed. Therefore, training through predeparture exercises and cooperation in training is needed in this regard. This article uses seven elements of international cooperation according to Messner, Guarín, and Haun in 2013 namely reciprocity, trust, communication, reputation, fairness, enforcement, and we-identity. By obtaining data through interviews and analysis from trusted journals and sources, the result is that each element of international cooperation is included in this cooperation.
Kerja Sama Uni Eropa dan Libya Dalam Penanganan Perdagangan Manusia Terhadap Migran 2017-2020 Syarifah, Shofy Ufairoh; Sidik, Hasan
Jurnal ICMES Vol 6 No 2 (2022): Jurnal ICMES: The Journal of Middle East Studies
Publisher : Indonesia Center for Middle East Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35748/jurnalicmes.v6i2.135

Abstract

Libya is a transit country for migrants from the Sub-Saharan region, North Africa, and the Middle East, while Europe was the main destination for migrants and refugees. In 2016 a wave of migration occurred in Europe, especially from North Africa to Italy. Migration waves caused other problems, including human trafficking that occurred among migrants, so the European Union and Libya cooperate. This study aims to find out how cooperation between the European Union and Libya can deal with human trafficking in the period 2017-2020, as well as find out about the flow of migrants. To answer this, the author uses the concept of international cooperation and human rights used qualitative methods. In the process, the researcher conducted interviews with experts. From this research, it was found that both of them had a role. Several points of cooperation could be overcome, but they still could not be resolved in the case ofhuman trafficking
Pemanfaatan Hak Eksplorasi Ruang Angkasa Menurut Outer Space Treaty 1967 oleh Program Ruang Angkasa Uni Emirat Arab Farellino, Nichollas; Sidik, Hasan
Jurnal ICMES Vol 7 No 2 (2023): Jurnal ICMES: The Journal of Middle East Studies
Publisher : Indonesia Center for Middle East Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35748/jurnalicmes.v7i2.161

Abstract

United Arab Emirates (UAE) is actively using its space exploration rights. In achieving national space goals, congested geostationary orbit (GSO) and first come, first served practice are issues that threaten the UAE as a newcomer in space. UAE must utilize its space rights per the international regime, including when dealing with congested GSO issues. This study aims to determine the compliance of UAE's space exploration rights utilization in dealing with congested GSO issues according to the international regime. This study uses international regime theory by Krasner and astropolitics by Everett Dolman through a case study qualitative method. The results indicate that from an astropolitic theory, the UAE has utilized its rights by the prevailing regime. UAE mainly uses the rights from OST 1967 because they're more general and applicable. Provisions in other space regimes, agreements, and conventions still need to be applied to the UAE, which makes these rights only slightly relevant to the UAE's efforts to deal with the GSO issue. However, the UAE may benefit from these rights in the future as the issue becomes more complex. UAE has been addressing the issue of congested GSO by conducting space activities in accordance with international regimes.
Perjuangan Kemerdekaan Palestina Hafizh Sahashika Sudantha, Muhammad; Sidik, Hasan
Jurnal ICMES Vol 8 No 2 (2024): Jurnal ICMES: The Journal of Middle East Studies
Publisher : Indonesia Center for Middle East Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35748/jurnalicmes.v8i2.188

Abstract

The Israeli-Palestinian conflict, which began with the Balfour Declaration of 1917 and UN Resolution 181 of 1947 that facilitated the establishment of the state of Israel in 1948 by occupying part of the Palestinian territory, reflects a long struggle for a claim to territory and sovereignty. The existence of Israel as an occupying power encourages the Palestinian people's efforts to achieve absolute independence. From this effort emerged Fatah and Hamas as two main political forces that offer opposing approaches to dealing with Israel. This research uses qualitative methods. The research results show that the struggles of Hamas and Fatah have different methods, where Fatah prioritizes diplomatic strategies, and Hamas chooses a coercive approach. In addition, the two have a shared national interest, namely achieving independence. However, internal rivalry between the two worsens the prospects for Palestinian independence, regardless of the choice of approach used.
Co-Authors Adinda Dilah Suri aldy akbar maulana Aldy Nofansya Cecep Hermawan Deasy Silvya Sari Dina Yulianti, Dina Eka Ricky Prasetyanto Farellino, Nichollas Febriani Amalina Shalihah Hafizh Sahashika Sudantha, Muhammad Joshua Joshua mu'min, mu'min Muhammad Nasution Neneng Konety Putri, Dewi Agha Salsabila, Shafa Savitri Aditiany Sireger, Yunita Lasma Syarifah, Shofy Ufairoh