Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Pembiayaan Musyarakah Dalam Memberikan Kemanfaatan Pada Perbankan Syariah Di Sulawesi Selatan Hambali Husaini
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.612 KB) | DOI: 10.52103/jlt.v2i2.955

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pembiayaan musyarakah dalam memberikan kemanfaatan pada Perbankan Syariah. Tipe Penelitian ini adalah normatif empiris dengan pendekatan non doktrinal atau sosiologis. Hasil Penelitian bahwa Efektivitas Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah di Sulawesi Selatan masih kurang. Hal hal yang mempengaruhi adalah sumber daya manusia perbankan syariah belum siap dan belum sesuai dengan harapan, terjadinya stigmatisasi terhadap perbankan Syariah yang dianggap sama dengan Bank Konvensional dalam hal penyaluran pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). The research objective is to analyze the effectiveness of musharaka financing in providing benefits to Islamic banking. This type of research is empirical normative with a non-doctrinal or sociological approach. The results of the study show that the effectiveness of Musyarakah Financing in Islamic Banking in South Sulawesi is still lacking. Things that affect the human resources of Islamic banking are not ready and not in line with expectations, the stigmatization of Islamic banking which is considered the same as conventional banks in terms of distribution of Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) financing.
Factors Affecting Musyarak Financing In Sharia Banking In South Sulawesi Hambali Husaini; Aswiwin; Habiba
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2022): Volume 9 Nomor 2 Desember 2022
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v9i2.31842

Abstract

The Islamic banking system is actually not limited to customers who have religious emotional ties (Muslim communities). Sharia banking services can be enjoyed by anyone regardless of their religion, as long as they are willing to follow the way of doing business that is permitted by sharia. society needs financial institutions that are strong, transparent, fair and committed to helping improve the economy and customers' businesses. Musyarakah contract is one of the permissible contracts according to sharia based on the arguments in the Qur'an and Sunnah. So that the factors that influence musyarakah financing services are important to study.
Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Bonto Perak Kecamatan Pangkajene Kabupaten PANGKEP Hambali H Husaini; St Harlina; Habiba; Djunarti; Haryati Wagiman; Fahrisal Husain
JOURNAL OF TRAINING AND COMMUNITY SERVICE ADPERTISI (JTCSA) Vol. 3 No. 1 (2023): Feb 2023
Publisher : ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Divorce cases in Pangkep Regency are caused by disputes between husband and wife that occur continuously so that they feel that there is no longer a match for each other. "According to the data, there have been 16 types of continuous dispute cases that have occurred. (KDRT) is a lot, domestic violence is a violation of human rights and crime against humanity as well as a form of discrimination that must be abolished. So that Law No. 23/2004 is expected to provide guarantees in preventing domestic violence, taking action against perpetrators, and protecting victims, the purpose of PKM (Community Service) ADPERTISI in Pangkep Regency the form of activities carried out can provide an understanding of the handling of acts of domestic violence with the presentation method and discussion between the ADPERTISI team and the community in Bonto Perak Village, Pangkajene District, Pangkep Regency.
Fenomena Digital Banking: Tantangan Tata Cara Pendirian dan Regulasi Kegiatan Usaha Bank di Era Teknologi Finansial Hambali H
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2026): APRIL-JUNI 2026
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/3vewks62

Abstract

Fenomena digital banking telah mentransformasi sektor perbankan Indonesia, menghadirkan peluang inklusi keuangan sekaligus tantangan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum mengenai bentuk dan tata cara pendirian bank di Indonesia, pengaruh digital banking terhadap mekanisme pendirian bank, regulasi kegiatan usaha bank di era digital, serta tantangan hukum yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung analisis kualitatif yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk hukum bank terbatas pada Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Perusahaan Daerah (BUMD) sebagaimana diatur UU No. 10 Tahun 1998. Tata cara pendirian bank melalui tahapan ketat: izin prinsip, modal minimum Rp3 triliun (bank umum) atau Rp10 triliun (bank digital secara bertahap), uji kemampuan dan kepatutan, izin usaha, serta pengawasan berkelanjutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Digital banking memengaruhi pendirian bank dengan menekankan kesiapan infrastruktur teknologi informasi, perlindungan data pribadi (UU No. 27 Tahun 2022), serta manajemen risiko siber. Regulasi kegiatan usaha bank di era digital tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, namun diperluas mencakup standar internasional Basel Committee on Banking Supervision serta harmonisasi lintas sektor dengan UU ITE. Tantangan utama meliputi perlindungan konsumen, kepastian hukum, kapasitas pengawasan regulator, risiko keamanan siber, dan sinkronisasi regulasi lintas sektor. Diperlukan regulasi responsif, pengawasan adaptif, dan peningkatan literasi hukum masyarakat.
Peran Mediator dalam Perdamaiaan Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar : Analisis Hukum Islam dan Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016: The Role Of Mediators In Peaceful Divorce Cases In The Makassar Religious Court: Analysis Of Islamic Law And Implementation Of Perma No. 1 Of 2016 satriani satriani; Hambali Husaini
ISTIDLAL Vol 5 No 01 (2026): AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53491/alaqwal.v5i01.2083

Abstract

This study aims to comprehensively analyze the role of mediators in resolving divorce cases at the Makassar Class 1A Religious Court from an Islamic legal perspective and examine the factors that contribute to the success and failure of mediation based on sharia principles. The study uses an empirical normative legal method with a statute approach and a conceptual approach. Primary legal sources include PERMA No. 1 of 2016, Law No. 1 of 1974, Law No. 7 of 1989, the Compilation of Islamic Law, and related MUI Fatwas. Secondary sources include fiqh books (Al-Mughni, Bidāyat al-Mujtahid), scientific journals, and data from Makassar Religious Court decisions from 2021-2023. Data collection was conducted through in-depth interviews with mediator judges, employee mediators, and the parties to the case, as well as document studies. The analysis uses the theory of maqāṣid syarī'ah (especially ḥifẓ al-nasl and ḥifẓ al-nafs), maslaḥah mursalah, and sadd al-dzarī'ah. The study found three main findings. First, the stages of mediation in the Makassar Religious Court include pre-mediation (in accordance with QS. An-Nisa: 35 concerning the appointment of hakamain), the mediation process with a reframing approach and religious counseling, and the preparation of a peace deed. Second, the factors for the success of mediation according to Islamic law are the competence of the mediator as a just hakam, the good faith of the parties (husn al-niyyah), and a psychological-sociological approach that maintains the family's welfare. Third, the factors for failure include a strong desire for divorce due to sharia reasons (continuous disputes, domestic violence, nusyuz), absence without a valid reason (lack of good faith), and the limited number of certified mediators. The success rate of mediation at the Makassar Religious Court is only around 10-15% of the total cases mediated (2021-2023).
Sengketa Hukum Penambangan Nikel di Wilayah Pesisir: Studi Kasus Desa Tapunggaya, Tapuemea, dan Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara Hambali H
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/dwfgzm92

Abstract

Penambangan nikel di wilayah pesisir menimbulkan sengketa hukum yang kompleks di Sulawesi Tenggara, khususnya di Desa Tapunggaya,Tapuemea, dan Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara. Penelitian ini bertujuan menganalisis sengketa hukum utama yang muncul akibat aktivitas penambangan nikel di kawasan pesisir tersebut, mengkaji kesesuaian praktik penambangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta merumuskan solusi hukum yang berlandaskan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung analisis kualitatif yuridis-normatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa hukum utama meliputi: (1) ketidaksesuaian perizinan dengan tata ruang, di mana aktivitas penambangan dilakukan di luar batas izin dan bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; (2) sengketa hak atas tanah dan hak ulayat, di mana tanah adat diperlakukan sebagai tanah negara tanpa pengakuan dan kompensasi yang memadai; (3) pelanggaran hukum lingkungan, berupa pencemaran sungai dan perairan pesisir, kerusakan terumbu karang, serta tidak dilaksanakannya kewajiban reklamasi; (4) pelanggaran hak asasi manusia, terutama hilangnya mata pencaharian, dampak kesehatan, dan penekanan aspirasi masyarakat; serta (5) tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin pertambangan yang melibatkan mantan kepala daerah. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan izintambang tidak menjamin kepatuhan hukum tanpa disertai pengawasan yang ketat dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Diperlukan regulasi responsif, pengawasan adaptif, dan penguatan literasi hukummasyarakat.
Penyuluhan Hukum Tentang Pengenalan Terhadap Teknis Penyusunan Produk Hukum Di Desa Ambaipua Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Muhammad Jufri; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; Hambali Husaini; Hidarni Hidarni; Baramansah Baramansah; Ahmad Syarid Miqdad
Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-JUNI 2026
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/pshst069

Abstract

This Community Service activity is entitled "Legal Counseling on an Introduction to the Technical Preparation of Legal Products in Ambaipua Village." The purpose of this community service activity is to increase the community's understanding and legal awareness regarding the Introduction to the Technical Preparation of Legal Products in Ambaipua Village, thereby providing an understanding of the mechanisms of village regulations and the hierarchy of legislation. The methods used during the community service activity include: (a) lectures to provide direct explanations of the counseling materials; technical training on the preparation of village legal products; and (b) a question-and-answer method to enable the community to gain as much knowledge as possible about the counseling materialsThe legal counseling successfully increased Village Officials' understanding of the hierarchy of legislation, provided technical skills in the preparation of village legal products, and enhanced their understanding of community participation and public consultation.
Perlindungan Data Nasabah dalam Era Digital: Tinjauan dari Kasus Kebocoran Data Bank DKI Hambali H
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2026): JUNI-JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/8cb1qq25

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah lanskap industri perbankan secara fundamental, menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan data nasabah. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan perlindungan data nasabah di era perbankan digital melalui studi kasus insiden kebocoran data Bank DKI tahun 2025, mengkaji kerangka hukum yang berlaku, serta merumuskan solusi untuk memperkuat kerahasiaan bank dan kepercayaan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insiden Bank DKI mengungkap kerentanan sistemik pada tiga aspek utama: infrastruktur teknis, prosedur internal, dan sumber daya manusia. Peretasan melibatkan pihak ketiga yang diduga bekerja sama dengan pihak internal manajemen untuk mengakses sistem melalui otorisasi tingkat tinggi, dengan 807 transaksi anomali senilai Rp227,1 miliar. Serangan terjadi melalui sistem pembayaran BI-Fast dengan selisih pencatatan transaksi mencapai Rp245,8 miliar. Meskipun bank menegaskan bahwa dana dan data nasabah tetap aman, insiden ini menyoroti kesenjangan signifikan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan landasan hukum yang kuat, namun lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh regulator masih menjadi tantangan kritis. Diperlukan regulasi responsif, pengawasan proaktif, dan penguatan literasi hukum masyarakat.
Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Kasus Likuidasi BPR Legian Bali Hambali H
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2026): JUNI-JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/dj58ay07

Abstract

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan salah satu pilar vital dalam sistem keuangan Indonesia yang berfungsi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran LPS dalam menangani likuidasi PT BPR Legian Bali tahun 2019, mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi pencabutan izin usaha, serta menilai dampak kasus ini bagi nasabah dan sistem perbankan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan izin BPR Legian dipicu oleh kombinasi faktor: tingginya kredit bermasalah (NPL) yang mencapai Rp68 miliar dari total kredit Rp129 miliar, rasio kecukupan modal (CAR) yang merosot drastis dari di atas 13% menjadi 3,62%, serta intervensi negatif Pemegang Saham Pengendali yang menggunakan dana bank untuk kepentingan pribadi seperti pembelian mobil dan apartemen. Dalam menangani kasus ini, LPS menjalankan empat peran krusial: menjamin simpanan nasabah, melakukan pembayaran klaim yang layak, bertindak sebagai likuidator, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Kasus ini menyoroti kelemahan sistemik pada sektor BPR dan mendorong perbaikan regulasi oleh OJK dan LPS. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan LPS sebagai "safety net" sangat krusial dalam sistem keuangan Indonesia; tanpa lembaga penjamin simpanan, kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan akan mudah runtuh ketika terjadi kasus bank gagal.