Garuda - Garba Rujukan Digital

Tanggungjawab Perusahaan yang Tidak Memberikan Hak Cuti bagi Pekerja Wanita Hamil di PT X Kabupaten Sumedang Ditinjau dari Undang-Undang Namor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Ivonne Avia Nabila; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4907

Abstract. Employment is one of the things that is needed by every worker to earn income and income to be able to meet primary/basic life needs, such as the need for food, clothing, and shelter. Several companies select workers based on gender, women, and men will be placed according to the needs of the company itself. In this day and age, many women participate to earn a living and to maintain individual and family life. Workers' welfare is the main point when discussing problems experienced by fellow workers. Occupational safety and health efforts are intended to improve the health of workers/laborers and provide safety guarantees. However, currently, many companies do not prioritize the welfare of their workers, one of which is by providing leave rights for pregnant women workers because it is made difficult by the company. Therefore this study aims to understand the company's responsibility towards pregnant women workers and understand the efforts made by pregnant women workers who do not get leave rights at PT X Sumedang Regency in a review of the Namor Law 13 of 2003 concerning Manpower in conjunction with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The research method used is normative juridical research using analytical descriptive research specifications, the research stages used are library research, data sources, and data collection techniques used through library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. as well as data analysis methods used systematic search method. Based on the research results, it is known that they are not responsible for the welfare and safety of their employees and are related to the company's right to leave which is complicated by unilaterally. And the sanctions at PT X Sumedang Regency were not carried out by Article 185 of the Labor Law Abstrak. Lapangan pekerjaan merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh setiap pekerja untuk memperoleh penghasilan dan pendapatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup primer/mendasar, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Beberapa perusahaan memilih pekerja berdasarkan jenis kelamin, perempuan maupun laki laki akan ditempatkan sesuai kebutuhan perusahaan itu sendiri. Di jaman era saat ini banyak perempuan yang ikut berpartisipasi untuk mencari nafkah, untuk kelangsungan kehidupan individual maupun keluarga. Kesejahteraan buruh menjadi point utama ketika membicarakan persoalan yang dialami oleh teman-teman buruh .Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan para pekerja/buruh dan memberikan jaminan keselamatan.Namun saat ini masih banyak perusahaan yang tidak mementingkan kesejahteraan pekerjanya salah satunya dengan memberikan hak cuti bagi pekerja wanita hamil karena dipersulit oleh perusahaan.Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk memahami tanggungjawab perusahaan terhadap pekerja wanita hamil dan memahami upaya yang dilakukan oleh pekerja wanita hamil yang tidak mendapatkan hak cuti di PT X Kabupaten Sumedang di tinjau dari dari Undang-Undang Namor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskritif analitis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta metode analitis data yang digunakan metode penafsiran sistematis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan para pegawainya dan terkaita hak cuti yang dipersulit secara sepihak. Dan hukuman sanksi di PT X Kabupaten Sumedang tidak dijalankan sesuai Pasal Pasal 185 Undang-undang Ketenagakerjaan

Tanggung Jawab Suami terhadap Istri dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Ahmad Diar Kushendar; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4929

Abstract. This research was motivated by the implementation of husband's responsibilities in Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara that the husband's income was insufficient to meet his needs and finally the role of the wife appeared to work for a living which sometimes caused friction and impacted the children who were victims of their parents' lack of affection. This study aims to find out the husband's responsibility in earning a living in Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara and a review of Islamic law on the implementation of the rights and obligations of husband and wife in Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara. This research is a Field Research or a qualitative descriptive field research. Data collection techniques carried out in this study are by observation, interviews and documentation. The research subjects were six families whose husband's income was insufficient for household needs, then the role of a wife who worked to earn a living appeared. Then the technique of validating data uses tri angulation. While the data analysis technique in this study was conducted with four stages, namely data collection, data reduction, data display, and data verification. Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tanggung jawab suami terhadap istri dalam menafkahi keluarga di Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara bahwa penghasilan suami kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nafkah dan akhirnya muncul peran istri bekerja mencari nafkah yang mana terkadang menimbulkan cekcok dan berimbas kepada anak yang menjadi korban kurangnya kasih sayang dari orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab suami dalam mencari nafkah di Kelurahan Pasirkaliki Cimahi Utara serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara. Penelitian ini merupakan Field Research atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah enam keluarga yang penghasilan suami kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga kemudian muncul peran seorang istri yang bekerja untuk mencari nafkah. Kemudian teknik pengabsahan data menggunakan tri angulasi. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verivikasi data.

Perjanjian Pekerja antara Perusahan dengan Pekerja Magang dalam Pengupahan Startup X Ditinjau dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri Jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lusy Septiyani; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4940

Abstract. Within the scope of the company, interns have rights in the operational activities and business continuity of a company. apprentices should receive proper and guaranteed protection, but not all companies can provide it. In 2021 interns take part in the apprenticeship program for startup company X which is engaged in education, during their apprenticeship they will only receive a salary of Rp. 100,000 and a fine of Rp. 500,000 if they resign outside the time frame of the apprenticeship agreement. The agreement between the company and the interns does not respect the applicable government regulations. This study aims to find out the employee agreement between the company and the apprentices in terms of remuneration at startup X as well as to find out how the wages given to interns are related to Permenaker No 6 of 2020 in conjunction with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. The research method used is normative juridical, namely an approach based on the main legal basis by examining theories, legal concepts and regulations related to this research with descriptive analytical research specifications and interviews. Sources of primary and secondary legal data, books relating to labor agreements and protection of wage rights and to fulfill secondary data. Conducted interview sessions with related parties. Data analysis used is qualitative data analysis. The results of this study concluded that interns at startup company X had not received fulfillment of rights from the company regarding unfair wages which should have included transportation costs, meal allowances, and apprentice incentives, this was not in accordance with reality and was not in accordance with the provisions of the Minister of Manpower Regulation No. Concerning the Implementation of Internship in the Country in conjunction with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. Abstrak. Dalam lingkup perusahaan, pemagang memiliki hak dalam kegiatan operasional dan keberlangsungan usaha sebuah perusahaan. peserta pemagangan seharusnya mendapatkan perlindungan yang layak dan terjamin namun, tidak semua perusahaan dapat memberikan itu. Pada tahun 2021 pemagang mengikuti program magang perusahaan startup X yang bergerak dalam bidang pendidikan, dalam masa magangnya hanya mendapatkan upah, sejumlah Rp100 ribu dan mendapatkan denda penalty sebesar Rp 500 ribu apabila resign di luar waktu dalam perjanjian pemagangan. Kesepakatan antara perusahaan dengan pemagang tidak didasari peraturan pemerintah yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian pekerja antara perusahaan dengan pemagang dalam hal pengupahan pada startup X juga untuk mengetahui bagaimana upah yang diberikan kepada pemagang dihubungkan dengan Permenaker No 6 Tahun 2020 jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan dilakukan berdasarkan dasar hukum utama dengan metode menelaah teori-teori, konsep-konsep hukum serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis juga wawancara. Sumber data hukum primer dan sekunder, buku-buku berkaitan dengan perjanjian pekerja dan perlindungan hak upah dan untuk memenuhi data sekunder. Dilakukan sesi wawancara terhadap pihak terkait. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pemagang perusahaan startup X belum mendapatkan pemenuhan hak dari perusahaan terkait upah tidak wajar yang seharusnya meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif pemagang hal ini tidak sesuai dengan kenyataannya dan tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri Jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Melakukan Perkawinan Berdasarkan Ketentuan Pasal 153 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Rizal Muhammad Firdaus; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4941

ABSTRACT-Every worker in carrying out his work has the right to obtain protection that has been regulated by the Labor Law, which includes safety, occupational health, social security and privacy rights such as forming a family and continuing offspring through legal marriage. will marry and go through a series of marriage processes, because this is the right of citizens. That even though marriage is a privacy right of workers who have been protected under the provisions of Article 27 paragraph (2) and Article 28 B paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as Article 6 and Article 153 paragraph (1) letter d of the Law Law Number 13 of 2003 Concerning Employment, but there are still companies that prohibit workers from marrying during their working period even though it is not regulated in the employment agreement or collective labor agreement (PKB) and if the worker marries during the working period, the company imposes sanctions in the form of Termination of Employment (PHK) of course this is contrary to the applicable laws and regulations. The goal to be achieved from this research is to gain an understanding of legal protection and legal remedies for workers against the privacy rights of workers entering into marriage based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The approach method used is normative juridical, this type of research includes the library stage, the specifications of this research are descriptive analysis, the data collection method is document study, this research is processed and analyzed using qualitative juridical methods. Protection of workers is intended to guarantee the basic rights of workers/laborers, bearing in mind that the Termination of Employment by PT. X in Depok City to its employees is a form of violation, thus the legal consequences of the actions taken by PT. X in Depok City, by law the Company must and must revoke the Termination decision. Legal remedies for workers against the privacy rights of workers to marry based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower to refuse Sanctions in the form of Termination of Employment (PHK) given by the Company, namely PT. X in Depok City as a result of the marriage carried out by the employee, namely the first step is in the form of bipartite, if the bipartite negotiation fails then the efforts that can be made by the employee are by carrying out the Tripartite method, if the Letter of Recommendation is not carried out voluntarily then the Worker can take legal action at the Industrial Relations Court at the court of first instance at the industrial relations court at the district court in each provincial capital. Keywords: Legal Protection, Privacy Rights ABSTRAK- Setiap Pekerja dalam menjalankan pekerjaannya mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan yang telah diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan yakni meliputi keselamatan, kesehatan kerja, jaminan sosial serta hak privasi seperti membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dengan demikian sudah menjadi hak Privasi bagi Pekerja yang akan melakukan pernikahan dan melewati serangkaian proses pernikahan, sebab hal tersebut merupakan hak warga negara. Bahwa Meskipun menikah adalah Hak Privasi dari Pekerja yang telah dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pasal 6 dan Pasal 153 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi masih terdapat Perusahaan yang melarang Pekerja untuk melakukan Perkawinan selama masa kerja meskipun tidak diatur di dalam Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta apabila Pekerja melakukan Perkawinan selama masa kerja tersebut maka Perusahaan memberikan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tentu hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang perlindungan hukum dan upaya hukum bagi pekerja terhadap Hak Privasi Pekerja melakukan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, jenis penelitian ini meliputi tahap kepustakaan, spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analsisis, metode pengumpulan data ini adalah studi dokumen, penelitian ini diolah dan dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh mengingat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan PT. X di Kota Depok kepada Karyawannya merupakan bentuk pelanggaran maka dengan demikian akibat hukum dari Tindakan yang telah dilakukan oleh PT. X di Kota Depok maka demi hukum Perusahaan harus dan wajib mencabut kembali keputusan Pemutusan. Upaya hukum bagi pekerja terhadap hak privasi pekerja melakukan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan guna menolak Sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diberikan Perusahaan yakni PT. X di Kota Depok akbiat perkawinan yang dilakukan oleh Karyawannya yaitu dengan langkah pertama berupa bipartit, jika perundingan bipartit gagal maka upaya yang dapat dilakukan pekerja adalah dengan melakukan dengan cara Tripartit, jika Surat Anjuran tidak dilaksanakan dengan sukarela maka Pekerja dapat melakukan upaya hukum Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan tingkat pertama berada di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di setiap ibu kota provinsi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Privasi

Perlindungan Hukum bagi Pekerja Penyandang Disabilitas yang Bekerja di PT X Kota Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Ananda Regina Putri; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4942

Abstract. Within the scope of the company, workers with disabilities have the same rights as non-disabled workers, where one of them gets protection in the form of facilities provided by the company to make it easier for workers with disabilities to carry out their work. This research examines "Legal Protection for Workers with Disabilities Who Work at PT X in Bandung City in Connection with Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and Law Number 13 of 2003 concerning Employment". This study aims to determine legal protection for workers with disabilities in fulfilling workers' rights and also to find out the company's efforts to provide facilities for workers with disabilities related to Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. The research method used is normative juridical, namely an approach based on the main legal basis by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research with descriptive analytical research specifications and interviews. Sources of primary and secondary legal data are based on statutory regulations and books relating to the protection of wage rights and to fulfill secondary data, interview sessions with related parties are carried out. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that the protection for workers with disabilities at PT X Bandung City has not been effective because the facilities or tools that should be obtained by workers with disabilities have not been provided, this is certainly not in accordance with the provisions of Law Number 8 Year 2016 concerning Persons with Disabilities and Law Number 13 of 2003 concerning Employment. Abstrak. Dalam lingkup perusahaan, pekerja penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dengan pekerja non disabilitas, dimana salah satunya mendapatkan perlindungan dalam bentuk fasilitas yang diberikan oleh perusahaan guna mempermudah pekerja penyandang disabilitas dalam menjalankan pekerjaannya. Penelitian ini mengkaji tentang “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas Yang Bekerja Di PT X Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-hak pekerja dan juga untuk mengetahui upaya-upaya perusahaan untuk menyediakan fasilitas untuk pekerja penyandang disabilitas dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan dasar hukum utama dengan metode menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan juga wawancara. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hak upah dan untuk memenuhi data sekunder maka dilakukan sesi wawancara terhadap pihak terkait. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan bagi pekerja penyandang disabilitas di PT X Kota Bandung belum berjalan efektif karena belum disediakannya fasilitas atau alat bantu yang seharusnya didapatkan oleh pekerja penyandang disabilitas, hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak atas Kesehatan Pekerja Akibat Tidak Didaftarkan BPJS oleh Perusahaan X di Kota Bandung Dihubungkan dengan UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Muhammad Hilmy Fauzan; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4989

Abstract. In carrying out company activities, employers have an obligation to fulfill the rights of every worker which includes the right to receive equal treatment without discrimination, the right to protection, welfare, health and work safety. Workforce protection can be carried out by making demands and/or by increasing recognition of human rights, physical, technical, as well as social and economic protection. In order to protect workers, the government stipulates Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. In terms of worker protection, the Government requires all companies operating in Indonesia without exception to register their workers in the insurance program, both BPJS Health and BPJS Employment. Based on Article 17 of the BPJS Law. The event that the health rights of workers and workers who are not registered with BPJS by the company do not fulfill the health rights occurred in one of the companies, PT. X Bandung City which is engaged in modern retail. In this study, of course, the aim is to find out the form of legal protection for workers' rights to health as a result of not being registered with BPJS, and also to find out the forms of legal sanctions against companies that do not fulfill obligations in the form of workers' rights to health as a result of not registering BPJS for their workers. The method used in this study is normative juridical, using data collection techniques through literature studies by collecting secondary data. Based on the results of this study it can be concluded that PT.X Kota Bandung has not fulfilled its obligations in granting workers' health rights and registering BPJS for their workers. This of course contradicts the Labor Law J.O the BPJS Law. Abstrak. Dalam menjalankan aktivitas perusahaan, pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dari setiap pekerja yang diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, , hak untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Perlindungan tenaga kerja dapat dilakukan dengan memberikan tuntutan dan/atau dengan meningkatkan pengakuan hak-hak manusia, perlindungan fisik, teknis, serta sosial dan ekonomi. Dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja, pemerintah menetapkan Undang-undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal perlindungan tenaga kerja, Pemerintah mewajibkan semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia tanpa terkecuali harus mendaftarkan para pekerjanya dalam program jaminan baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 17 UU BPJS. Peristiwa tidak terpenuhinya hak kesehatan pekerja dan pekerja yang tidak didaftarkan BPJS oleh perusahaan terjadi di salah satu perusahaan PT. X Kota Bandung yang bergerak di bidang ritel modern. Dalam penelitian ini tentunya bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas kesehatan pekerja akibat tidak didaftarkan BPJS, dan juga untuk mengetahui bentuk sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban berupa hak atas kesehatan pekerja akibat tidak mendaftarkan BPJS terhadap pekerjanya. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui Studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT.X Kota Bandung belum memenuhi kewajibannya dalam pemberian hak atas kesehatan pekerja dan mendaftarkan BPJS terhadap pekerjanya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan J.O UU BPJS.

Pemberian Uang Kompensasi kepada Pekerja oleh Perusahaan karena Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Farrel Alfares; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5013

Abstract. Basically, everyone has the right to get a job in order to be able to meet the needs of life and his family. Talking about work relations is also inseparable from the problems that exist in it, such as termination of employment. Termination of employment is more often done by the company. When workers experience unilateral termination of employment, one form of legal protection is protection against punishment from the company. In the event of termination of employment, the company is required to issue a work experience letter containing the employee's history. However, in practice there are frequent discrepancies in the contents of a letter of acceptance with the actual situation, causing a discrepancy in the amount of reimbursement that must be paid, as was the case at PT X Bandung, West Java. This study aims to find out and analyze the occurrence of giving compensation money to workers by companies due to unilateral termination of employment in terms of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Another aim of this research is to find out the legal protection for workers affected by unilateral termination of employment when viewed from Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The approach method in this study was carried out using a normative juridical approach, namely legal research carried out by studying literature or secondary data using research specifications that are descriptive in nature by describing laws and regulations associated with the practice of implementing positive law. research using literature study, data sources and data collection techniques used through library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as through In-Depth Interviews (in-depth interviews), data analysis methods used qualitative analysis. The results of this study indicate that there was unilateral termination of employment and the provision of bidder money at PT X and the form of legal protection provided to workers, namely by ending the employment relationship between PT X and AS without any prior warning or warning letter and no form of legal protection. for workers who are unilaterally terminated at PT X. The form of protection that workers who are unilaterally terminated at PT X should receive is economic protection. Abstrak. Pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan agar mampu memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Berbicara mengenai hubungan kerja juga tidak terlepas dari permasalahan yang ada di dalamnya, seperti pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja lebih sering dilakukan oleh pihak perusahaan. Ketika pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak, salah satu bentuk perlindungan hukumnya yaitu perlindungan untuk mendapatkan kompensasi dari perusahaan. Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan diwajibkan untuk mengeluarkan surat pengalaman kerja yang berisi riwayat pekerja. Namun dalam prakteknya marak terjadi kurang sesuai nya isi surat paklaring dengan keadaan yang sebenarnya sehingga menyebabkan tidak sesuainya jumlah uang kompensasi yang harus dibayarkan, seperti kasus yang terjadi di PT X Bandung, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya pemberian uang kompensasi kepada pekerja oleh perusahaan karena terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja secara sepihak jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan juga melalui In-Depth Interview (wawancara mendalam), metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan pemberian uang kompensasi di PT X dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja yaitu dengan berakhirnya hubungan kerja antara PT X dengan AS tanpa adanya teguran atau surat peringatan terlebih dahulu dan tidak terdapat bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja secara sepihak di PT X. Seharusnya bentuk perlindungan yang didapatkan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja secara sepihak di PT X yakni perlindungan ekonomis.

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Keselamatan Kerja pada Pekerjaan Beresiko Tinggi di PT X Langkat Sumatera Utara, Dihubungkan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Magenta Detasa; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5037

Abstract. Every production process in a company cannot be separated from all the dangers of work accident risks to workers. Thus, in a company, an Occupational Safety and Health (K3) program is needed to reduce and prevent work accidents. But in fact, there are still rampant companies with various activities, especially activities that have high risks, which pay less attention to the safety of workers, making workers indirectly feel less safe to work, marked by some workers who have not received the right to safety and health, such as having employment or health BPJS, and the like, as well as protection in terms of law. In this study, the author reviewed the application of occupational health and safety, as seen from Law No. 1 of 1970 and ILO Standards. From this background, the author formulates problems, including how to implement occupational safety in companies with high-risk activities in terms of Law No. 1 of 1970 and ILO Standards, as well as how to form responsibility in preventing or resolving the company in the event of a work accident at PT X Langkat North Sumatra. This study aims to determine the application of occupational safety and corporate responsibility to Occupational Safety and Health (K3) at PT. X in Langkat, North Sumatra. The data collection methods in this study are online interviews, observations, and literature studies. While the data analysis technique used is descriptive analysis. The researcher took the object of research, namely one company in Langkat, North Sumatra. With this interview method, researchers interviewed workers about the application of Occupational Safety and Health (K3) applied to PT. X in Langkat, North Sumatra. Based on the results of the study, it can be seen that the application of K3 to PT. X is not good and has not complied with applicable regulations. Based on the results of the study, the advice that can be given is that pt. X pays more attention to Occupational Health and Safety for workers, as well as complying with applicable regulations related to Occupational Health and Safety. Abstrak. Setiap proses produksi dalam suatu perusahaan tidaklah lepas dari segala bahaya resiko kecelakaan kerja terhadap para tenaga kerja. Maka, dalam suatu perusahaan diperlukannya program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) guna mengurangi dan mencegah kecelakaan kerja. Namun faktanya, masih maraknya perusahaan dengan bermacam kegiatan, khususnya kegiatan yang memiliki resiko tinggi, yang kurang memperhatikan terkait keselamatan para pekerja, membuat para pekerja secara tidak langsung merasa kurang aman untuk bekerja, ditandai dengan beberapa pekerja yang belum mendapatkan hak keselamatan dan kesehatan, seperti memiliki BPJS ketenagakerjaan ataupun kesehatan, dan semacamnya, serta perlindungan dari segi hukum. Pada penelitian ini, penulis meninjau penerapan kesehatan dan keselamatan kerja, dilihat dari Undang-Undang No 1 Tahun 1970 dan Standar ILO. Dari latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah, antara lain bagaimana penerapan keselamatan kerja pada perusahaan dengan kegiatan beresiko tinggi ditinjau dari Peraturan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 dan Standar ILO, serta bagaimana bentuk tanggung jawab dalam mencegah ataupun penyelesaian perusahaan apabila terjadi kecelakaan kerja di PT X Langkat Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keselamatan kerja serta tanggung jawab perusahaan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT. X di Langkat, Sumatera Utara. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara secara online, observasi, dan studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Peneliti mengambil objek penelitian, yaitu satu perusahaan di Langkat, Sumatera Utara. Dengan metode wawancara tersebut, peneliti mewawancarai para pekerja mengenai penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diterapkan pada PT. X di Langkat, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan K3 pada PT. X kurang baik dan belum sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberi adalah hendaknya PT. X lebih memperhatikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi para pekerja, serta menaati peraturan yang berlaku terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Penerapan Hak Cuti bagi Pekerja Pria yang Istrinya Melahirkan di PT X Kota Bandung Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan dengan Hak Melindungi Keluarga Fahira Salsabila Wijayanti; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.7058

Abstract. Leave is a state of absence or attendance at work that is permitted within a certain period of time. The entitlement to leave includes workers' rights granted by the employer, if the employer has not been able to fulfill it there will be a dispute between the two parties, namely the worker and the employer. The right to leave is granted by employers to workers as stipulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. The purpose of the right to leave is to provide an opportunity for workers to rest or fulfill their obligations within the family. In granting leave there are several polemics, one of which is leave because the wife gave birth. As happened at PT X Kota Bandung, the company considers the leave is not an urgency and is considered to be detrimental to the company. In this research, of course, the aim is to find out the unilateral abolition of the right to give birth to a wife and also to find out the urgency of granting the right to leave because a wife gives birth in a private company according to Law No. 13 of 2003 concerning Labor is linked to the right to protect the family. The research method used is normative juridical, namely an approach that is carried out using the main legal material by examining theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to this research. Deductively, this research begins by analyzing secondary data in the field of law related to the issues that are the problem in this study. Sources of primary and secondary legal data based on statutory regulations and books to fulfill secondary data then conducted interview sessions with related parties. The tertiary legal material in this study relates to the abolition of the right to leave due to the wife giving birth and unilateral deductions from wages. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that workers who are affected by the elimination of leave due to the wife giving birth and deductions from wages at PT X Kota Bandung have not received fulfillment of their rights from the company regarding deducted wages and also the wages that workers should have received, this is of course not in accordance with the provisions of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and ILO Convention 156 of 1981 concerning Workers with Family Responsibilities. Abstrak. Cuti merupakan keadaan tidak masuk atau hadir kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Hak cuti termasuk hak-hak pekerja yang diberikan oleh pengusaha, apabila pengusaha belum dapat memenuhinya akan terjadi perselisihan antara kedua pihak yaitu pekerja dan pengusaha. Hak cuti diberikan oleh pengusaha kepada pekerja dan terdapat dapat perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomo 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tujuan hak cuti adalah memberikan kesempatan kepada pekerja untuk beristirahat ataupun memenuhi kewajibannya dalam keluarga. Dalam pemberian cuti terdapat beberapa polemik, salah satunya cuti karena istri melahirkan. Seperti yang terjadi di PT X Kota Bandung, perusahaan tersebut menganggap cuti tersebut bukan suatu urgensi dan dinilai merugikan perusahaan. Dalam peneltian ini tentunya bertujuan untuk mengetahui peniadaan hak cuti istri melahirkan secara sepihak dan juga untuk mengetahui urgensi pemberian hak cuti karena istri melahirkan di perusahaan swasta menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan hak untuk melindungi keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu pendekatan yang dilakukan menggunakan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan dan buku-buku untuk memenuhi data sekunder maka dilakukan sesi wawancara terhadap pihak terkait. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berhubungan dengan peniadaan hak cuti karena istri melahirkan dan pemotongan upah secara sepihak. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pekerja yang terkena dampak dari peniadaan cuti karena istri melahirkan dan pemotongan upah di PT X Kota Bandung belum mendapatkan pemenuhan hak dari perusahaan terkait upah yang di potong dan juga upah yang seharusnya didapatkan oleh para pekerja, hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO 156 tahun 1981 tentang Pekerja dalam Tanggung Jawab Keluarga.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Dirumahkan Pada PT.X Kab.Bandung Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja Muhammad Afif Felani; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5075

ABSTRACT In its quite fundamental role, of course, workers should receive proper and guaranteed protection. With the occurrence of the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic in Indonesia at the beginning of 2020, it certainly caused several changes in life, including in the field of employment in Indonesia. One of the problems arising from the Covid-19 pandemic is the non-payment of wages made by companies to workers without an agreement and not based on current government regulations. The incident occurred at one of the companies, PT.X Kab Bandung, which is engaged in the Textile/Garment business. In this research, of course, the aim is to find out the policy for laying off workers during the Covid-19 pandemic and also to find out legal protection from the government regarding workers who are sent home but are not paid their wages at PT X Kab Bandung during the Covid-19 pandemic. The research method used is normative juridical, namely an approach based on the main legal basis with the method of examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research with descriptive analytical research specifications and also interviews. Sources of primary and secondary legal data are based on statutory regulations and books relating to the protection of wage rights and to fulfill secondary data, interview sessions with related parties are carried out. The tertiary legal material in this study relates to workers who were laid off but were not given wages during the process of being sent home. The data analysis used was qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that workers who were laid off during the Covid-19 pandemic at PT X Kab Bandung had not received fulfillment of their rights from the company regarding unpaid wages and also the wages that workers should have received, this is certainly not in accordance with the provisions Government Regulation No. 36 of 2021 Concerning Wages, Law No. 11 of 2020 Concerning Job Creation. and Circular Letter of the Minister of Manpower No. 3 of 2020 Concerning Worker/Labor Protection and Business Continuity in the Context of Prevention and Mitigation of Covid-19. associated with Government Regulation No. 36 of 2021 concerning Wages, Law No.11 of 2020 concerning Job Creation and Minister of Manpower Circular Letter No.M/3/HK.04/III/2020 of 2020 concerning Protection of Labor Workers and Business Continuity in the Context of Prevention and Mitigation Covid-19 ABSTRAK Dalam perannya yang cukup fundamental, tentunya tenaga kerja seharusnya mendapatkan perlindungan yang layak dan juga terjamin. Dengan terjadinya peristiwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia pada awal tahun 2020, tentunya menyebabkan beberapa perubahan dalam kehidupan tidak terkecuali dalam lingkup ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satu permasalahan yang timbul akibat pandemic Covid-19 ini adalah mengenai tidak dibayarkan upah yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja tanpa adanya kesepakatan dan tidak didasari dengan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu perusahaan PT.X Kab Bandung yang bergerak dalam bidang usaha Textile/Garment. Dalam peneltian ini tentunya bertujuan untuk mengetahui kebijakan dalam dirumahkannya parapekerja pada masa pandemi Covid-19 dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum dari pemerintah mengenai pekerja yang dirumahkan tetapi tidak dibayarkan upahnya di PT X Kab Bandung pada masa pandemi Covid-19.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan dasar hukum utama dengan metode menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan juga wawancara. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hak upah dan untuk memenuhi data sekunder maka dilakukan sesi wawancara terhadap pihak terkait. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berhubungan dengan Pekerja yang dirumahkan tetapi tidak diberikan upah selama proses dirumahkan Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pekerja yang dirumahkan pada masa pandemi Covid-19 di PT X Kab Bandung belum mendapatkan pemenuhan hak dari perusahaan terkait upah yang tidak dibayarkan dan juga upah yang seharusnya didapatkan oleh para pekerja, hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 Tetang Pengupahan,Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan,Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Surat Edaran Mentri Tenaga Kerja No.M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19.

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search