Garuda - Garba Rujukan Digital

Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nabilla Maulida Rahmadiani; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i2.7221

ABSTRACT- Interfaith marriages raise various kinds of problems such as the validity of marriage according to the Marriage Law, based on Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law Number 16 of 2019 a valid marriage is a marriage carried out according to religious laws and beliefs. In practice, it is still common to find applications for permits for interfaith marriages, one of which is the Surabaya District Court's recent decision. A marriage that is legal according to religion alone will definitely give rise to a legal consequence, especially since the marriage is a marriage of different religions, of course it will cause various problems. These problems concern the relationship between husband and wife and affect children if they have offspring. This study aims to find out what the judges consider in deciding cases of interfaith marriages in Surabaya Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya and also to find out the legal consequences for marriages with different beliefs. The research method used is an approach method based on the main legal basis by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research with descriptive analytical research specifications. Sources of primary and secondary legal data are based on statutory regulations and books relating to interfaith marriages in Indonesia. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that the judge's consideration of legalizing interfaith marriages in Surabaya is due to certain reasons but it also causes a legal vacuum due to different interpretations between one person and another, apart from that interfaith marriages also cause several consequences. one of them is due to law ABSTRAK- Perkawinan beda agama menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Dalam prakteknya masih sering ditemui adanya penetapan permohonan izin perkawinan beda agama, salah satunya yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang baru saja terjadi. Suatu perkawinan yang sah menurut agama saja pasti akan menimbulkan suatu akibat hukum apalagi perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah- masalah tersebut menyangkut hubungan suami isteri dan berimbas kepada anak- anak apabila memiliki keturunan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perkawinan beda agama yang ada di Surabaya Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya dan juga untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan dengan keyakinan yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yang dilakukan berdasarkan dasar hukum utama dengan metode menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim mengesahkan perkawinan beda agama di Surabaya tersebut karena beberapa alasan tertentu tetapi itu juga menyebabkan terjadinya kekosongan hukum karena adanya tafsir yang berbeda antara satu orang dengan satu orang lainnya, selain itu perkawinan beda agama juga menimbulkan beberapa akibat salah satunya akibat hukum

Implikasi Penerapan Hukum Pidana bagi Pengusaha yang Membayar UMK di bawah Standar dan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Fadia Denesa Aurallya D; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9667

ABSTRACT. Wages are workers' rights which are received and expressed in the form of money as compensation from employers to workers which are determined and paid according to a work agreement, work agreement or legislation as a right for workers, workers' protection of wages should be a concern. When workers are given wages below the minimum wage, of course this will cause problems. The labor law and other regulations stipulate that employers must pay wages to their workers with minimum wage provisions. If workers have been hired and given wages below the minimum wage provisions, this certainly does not reflect the existence of legal protection that accommodates the interests and welfare of these workers. The purpose of this research is to determine the application of criminal law for entrepreneurs who pay wages below the minimum wage standard and legal protection for workers. The research method used is normative juridical, namely analyzing based on laws and regulations that are related to legal issues. which is being researched, then the legal sources used by researchers are 1. primary legal materials: Laws of the Republic of Indonesia, Civil Code, Law No. 13 of 2003, Government Regulation No. 2, 2022 concerning Job Creation and other related regulations. 2. secondary, namely through books, journals that are related to the problem being studied. 3.Tresier materials that provide information about primary and secondary legal materials. The data collection technique method in this research is literature and interview sessions. Based on the results, the author then analyzes the collected data and then reviews and discusses them using qualitative analysis methods ABSTRAK. Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bntuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan kerja atau perundang-undangan sebagai hak bagi para pekerja, perlindungan pekerja terhadap upah sudah seharunya menjadi perhatian. Ketika pekerja diberikan upah di bawah upah minimum,tentunya hal itu akan menimbulkan persoalan. Dalam undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan lainnya telah diatur bahwa pengusaha harus membayarkan upah terhadap para pekerjanya dengan ketentuan upah minimum. Apabila pekerja telah dikerjakaan dan diberikan upah di bawah ketentuan upah minimum,tentu tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum yang mengakomodir kepentingan dan kesejahteraan terhadap para pekerja terssebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Bagi Pengusaha Yang Membayar Upah di Bawah Standar UMK dan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja .Metode penelitian yang digunakan Spesifikasinya adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang diteliti, kemudian sumber hukum yang digunakan peneliti adalah 1.bahan hukum primer : Undang-undang Republik Indonesia, Kitab Hukum Perdata, Undang-undang No.13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 2, tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan peraturan lainnya yang terkait. 2.sekunder yaitu melalui buku, jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. 3.Tresier bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Untuk metode tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan sesi wawancara dari hasil tersebut baru penulis melakukan analisis data yang terkumpul kemudian di telaah dan dibahas dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif.

The Provision Of Employment Opportunities For Workers With Disabilities According To Law Number 8 Of 2016 On Persons With Disabilities Jo. Law Number 13 Of 2003 On Labor In Pt. Sinar Desa Rawa, Cingambul District, Majalengka Regency Putri Erina Reyhana; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9797

People with disabilities have different conditions, some have physical disabilities, mental disabilities, and a combination of physical and mental disabilities. The condition of people with disabilities affects their ability to participate in society, so they need support and assistance from others. People with disabilities also face greater difficulties than non-disabled people, such as barriers in accessing public services, education, health, and employment. To provide employment opportunities for people with disabilities, the government, state-owned and private companies, and civil society must ensure the elimination of various legal and social barriers in employing people with disabilities. This study aims to find out how the Implementation of the Right to Get a Job for Workers with Special Needs at PT. Sinar based on Law number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities which is related to Law number 13 of 2003 concerning Labor and to find out the efforts of the company in providing facilities for Persons with Disabilities.The method used in this study uses a normative juridical approach, which is research conducted by examining and comparing literature sources in the form of Labor Law and various kinds of literature and research specifications, namely descriptive analytical, which is an analysis of the applicable legal provisions and analyzed using relevant legal policy theories.Based on the research results, it is known that PT. Sinar in Majalengka Regency has not implemented what is mandated in Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The right to get a job for people with disabilities has not been fulfilled and is not in accordance with what is mandated in Law Number 13 of 2003 concerning Labor. There is still discrimination against people with disabilities in the company. The company’s efforts in providing facilities for workers with disabilities have not been fulfilled, and are not in accordance with the law number 8 of 2016 concerning persons with disabilities regarding the company’s efforts in providing assistive devices to support work and accessibility for people with disabilities.

Pengambilan Kembali Harta Wakaf oleh Wakif di Kecamatan Cimahi Tengah Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Raisya Putri Ziad Sakti; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9814

Abstrak. Pelaksanaan wakaf di Indonesia masih terdapat berbagai penyimpangan. Salah satu penyimpangan yang terjadi yaitu terkait pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif di Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif di Kecamatan Cimahi Tengah ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini, yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pengambilan Kembali Harta Wakaf oleh Wakif baik dari hadis maupun mayoritas para ulama fiqih serta Undang-Undang Wakaf tidak diperbolehkan. Akibat hukum dari pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif yaitu dalam Hukum Islam, hukumnya haram, dan wakif akan mendapatkan dosa yang besar, selain itu menimbulkan harta wakaf seolah-olah bukan merupakan harta wakaf, dan lepas dari hak seorang nazir untuk mengelola. Adapun menurut Undang-Undang Wakaf, akibat hukumnya, wakif tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Pasal 40 Undang-Undang Wakaf sehingga dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Abstract. The implementation of waqf in Indonesia still has various irregularities. One of the irregularities that occurred was related to the taking back of waqf property by waqif in Cimahi Village, Cimahi Tengah District, Cimahi City. This study aims to determine the retrieval of waqf assets by waqifs in Cimahi Tengah District in terms of Islamic Law and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and its legal consequences. The research method used by the author in this research, namely using a normative juridical approach method Based on the results of the research, the taking back of waqf property by the waqif both from the hadith and the majority of fiqh scholars and the Waqf Law is not allowed. The legal consequences of taking back waqf property by the waqif are that in Islamic Law, the law is forbidden, and the waqif will get a big sin, besides that it creates waqf property as if it is not waqf property, and escapes the right of a nazir to manage it. As for the Waqf Law, the legal consequences are that the wakif has committed an unlawful act by violating Articles 40 of the Waqf Law so that he can be subject to criminal sanctions with imprisonment as stipulated in Article 67 of Law Number 41 of 2004 concerning waqf.

Tingkat Perceraian yang Tinggi di Pengadilan Agama Kota Bandung Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Putri Maharani; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9849

ABSTRACT, Marriage is a strong contract to obey God's commands and carrying it out is a form of worship. Any attempt to trivialize marital relations by making divorce easier is deeply hated by Islam. Article 39 of Law number 1 of 1974 concerning Marriage states that it is mandatory to reconcile both parties before starting a divorce trial in court. In fact, divorce cases in Indonesia continue to increase from year to year. In 2021, the city of Bandung was recorded as the region with the most divorce certificate holders. This research aims to determine the causes of the high divorce rate in PA Bandung and to determine the efforts made to minimize the high divorce rate. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analysis research specifications, namely focusing on facts in the field related to positive law. The data collection technique used is literature study to process primary, secondary and tertiary legal materials supported by primary data in the field as a complement. The results of this research show that from research data obtained in PA Bandung, it can be seen that there are several factors that cause divorce in the city of Bandung during September, October and November 2023, including drunkenness, gambling, leaving one of the parties, being sentenced to prison. , polygamy, domestic violence, apostasy, economics, and most of all because of the factors that cause continuous disputes and quarrels. Based on the results of data collection and interviews with several respondents conducted by researchers, efforts to overcome the high divorce rate in PA Bandung can be carried out in several phases, namely the pre-wedding phase, the marriage phase, and the filing a lawsuit phase. ABSTRAK, Perkawinan adalah akad yang kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan salah satu bentuk ibadah. Setiap usaha menyepelekan hubungan perkawinan dengan mempermudah perceraian sangat dibenci oleh Islam. Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa wajib mendamaikan kedua belah pihak sebelum memulai sidang perceraian di pengadilan. Faktanya Kasus perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 Kota Bandung tercatat sebagai wilayah dengan pemilik akta cerai terbanyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab tingginya angka perceraian di PA Kota Bandung dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir tingginya angka perceraian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu memusatkan perhatian kepada fakta dilapangan dikaitkan dengan hukum positif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, adalah studi kepustakaan untuk mengola bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didukung data primer di lapangan sebagai pelengkap. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari data penelitian yang diperoleh di PA Bandung, dapat diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kota Bandung selama Bulan September, Oktober dan November 2023 antara lain yaitu karena faktor mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, murtad, ekonomi, dan yang paling banyak karena faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan wawancara kepada beberapa responden yang dilakukan peneliti maka upaya untuk mengatasi tingginya angka perceraian di PA Kota Bandung dapat dilakukan dalam beberapa fase, yaitu fase pranikah, fase menikah, dan fase mengajukan gugatan.

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja atas Penetapan Upah Dibawah Upah Minimum di PT X Kota Tangerang berdasarkan Permenaker No 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 Jo Uu No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Faris Al Suddes; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9954

Abstrak, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang didalamnya mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk melakukan Pemenuhan hak upah minumum bagi pekerja. melihat kenyataannya bahwa di Indonesia belakangan 3 tahun ini tersorot di media sosial dengan kasus ditemukannya Pemberian Upah dibawah Upah Minimum kabupaten/kota yang terdapat di Kota Tangerang Selatan dengan tanpa melakukannya sebagaimana Kebijakan Penetapan UMK yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap Pekerja atas Pemberian hak upah dibawah UMK menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Tahun 2023 Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian Deskriptif analitis dan menggunakan jenis data Sekunder. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi Pekerja yang menerima upah dibawah Upah Minimum dapat diberikan Upaya hukum yang pada dasarnya dapat dilakukan melalui perlindungan hukum Preventif dan Refresif sebagai sarana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja menurut Permenaker No. 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Tahun 2023 Jo UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Abstract, The government has issued Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, which regulates the obligations of business actors to fulfill the right to minimum wages for workers. Seeing the fact that in Indonesia in the last 3 years it has been highlighted on social media with the case of the discovery of giving wages below the district/city minimum wage in South Tangerang City without doing so in accordance with the applicable UMK Determination Policy. This research aims to determine the legal protection for workers regarding the granting of wage rights below the UMK according to the Minister of Manpower Regulation Number 18 of 2022 concerning Determination of Wages for 2023 in conjunction with Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. This research uses a normative juridical approach method with descriptive research specifications. analytical and uses Secondary data types. The results of this research conclude that legal protection for workers who receive wages below the minimum wage can be provided with legal measures which can basically be carried out through preventive and repressive legal protection as a means of legal protection for workers according to Minister of Manpower Regulation No. 18 of 2022 concerning Wage Determination in 2023 in conjunction with Law no. 6 of 2023 concerning Job Creation.

Perkawinan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang- Undang Perkawinan Serta Faktor Penyebabnya Kezia Putri Mandiri; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.12481

Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai fenomena perkawinan anak dibawah umur di Kota Bandung serta faktor yang mempengruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilaksanakan dengan pendekatan kepustakaan dan lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari bahan kepustakaan dan melakukan wawancara terhadap narasumber. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu memberikan gambaran-gambaran serta penjelasan atas permasalahan dilandaskan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah faktor kehamilan, faktor keluarga, dan faktor ekonomi. Faktor tersebut dilandaskan atas penelitian yang dilaksaakan berdasarkan pendekatan kepustakaan maupun lapangan. Berdasarkan atas hal tersebut maka faktor yang disampaikan oleh narasumber didukung dengan studi secara kepustakaan dan memiliki kesesuaian. Perkwinan di bawah umur sendiri dilakukan dengan berdasarkan atas faktor tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi. Abstract. This research discusses the phenomenon of underage child marriage in Bandung City and the factors that influence it. This research is normative juridical research carried out using literature and field approaches. Data collection was carried out by studying library materials and conducting interviews with informants. Data analysis in this research uses qualitative data analysis, namely providing descriptions and explanations of problems based on primary legal materials and secondary legal materials. The results of this research found that the factors that lead to underage marriages are pregnancy factors, family factors, and economic factors. These factors are based on research carried out based on literature and field approaches. Based on this, the factors presented by the resource person are supported by literature studies and are appropriate. Child marriage itself is carried out based on these factors by submitting a request for dispensation.

Perlindungan terhadap Keselamatan Kerja bagi Pekerja Wanita pada Malam Hari di Cafe X Kota Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Puteri Virli Siti Awaliyah; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.14044

Abstract. Legal protection for female employees who work at night is an important issue in labor law which aims to safeguard the rights and welfare of female workers. The background to this legal protection can be understood through a number of factors that include social, economic and welfare aspects of women who work in night work environments. One form of legal protection is work norms which include protection for workers related to working time, wage systems, rest, leave, morality and worship according to their respective religions and beliefs. This research aims to determine the legal protection for work safety for female workers at night at Cafe Tasikmalaya.. This research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications and uses secondary data types. The data collection technique used is the literature method and the analysis method used is qualitative analysis. The results of this research conclude that the implementation of work safety protection for female employees of Cafe Indonesia Number 13 of 2003 concerning occupational safety and health. And also follow international regulations. Place objects in strategic locations that do not pose a danger of accidents. Abstrak. Perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja di malam hari merupakan isu penting dalam hukum ketenagakerjaan yang bertujuan untuk menjaga hak-hak dan kesejahteraan para pekerja wanita . Latar belakang perlindungan hukum ini dapat dipahami melalui sejumlah faktor yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan wanita yang bekerja di lingkungan kerja malam. Salah satu bentuk perlindungan hukum yaitu norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang berhubungan dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kesusilaan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Wanita Pada Malam Hari Di Cafe X Kota Tasikmalaya Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan perlindungan hukum Bagi Pekerja Wanita pada Malam Hari apabila terjadi kecelakaan kerja di Cafe X Kota Tasikmalaya.. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian Deskriptif analitis dan menggunakan jenis data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode Kepustakaan serta metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan perlindungan keselamatan kerja bagi karyawan wanita Cafe X telah menggunakan ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Dan juga mengikuti peraturan internasional.

PENERAPAN PRINSIP HARDSIP UNIDROIT TERHADAP RENEGOSIASI KONTRAK INTERNASIONAL AKIBAT COVID 19 Deddy Effendy; Chairunnisa, Chicha; Kiki Trianggono
Jurnal ADIL Vol 14 No 2 (2023): DESEMBER 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v14i2.3679

Pandemi Covid 19 menjadi tatangan berat bagi kehidupan manusia, termasuk dalam pelaksanaan kontrak internasional. Hal yang menjadi perhatian adalah peran UNIDROIT dalam pengaturan kontrak internasional di masa pandemi COVID-19 dan prinsip hardship UNIDROIT dalam kontrak internasional di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative dengan data hukum sekunder. UNIDROIT sebagai harmonisasi hukum kontrak internasional berperan penting dalam pemberian kepastian hukum bagi para pihak, sehingga UNIDROIT berupaya aktif untuk memberikan jalan keluar dari permasalahan akibat pandemic tersebut. Prinsip hardship yang menjadikan landasan umum dalam kontrak internasional adalah solusi terbaik untuk bertahan di masa pandemic ini dengan melakukan renegosiasi.

Perceraian Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Fatimah Azzahra; Deddy Effendy
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 1, July 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i1.6679

Abstract. Abstract. Divorce is one of the things that often happens in society. The problems are of course various. Things that need to be paid attention to: divorce must be carried out before a court as stipulated in Article 39 of the Marriage Law. In fact, there are still many divorces carried out outside the court, such as in Sawah Gede District, Cianjur Regency. This research aims to find out the reasons why husbands and wives in Sawah Gede District, Cianjur Regency divorce without going through a Religious Court decision and the legal consequences of divorce without going through a Religious Court decision in terms of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This research approach method is normative juridical with the research specifications being descriptive analysis. Data collection was carried out by interviews and literature studies which were then analyzed qualitatively. The primary data is in the form of interviews and secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Abstrak. Perceraian menjadi salah satu hal yang seringkali terjadi di masyarakat. Adapun permasalahannya yang ada bermacam-macam. Hal yang perlu diperhatikan perceraian harus dilakukan dihadapan Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Faktanya masih banyak ditemukan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan sebagaimana terdapat di Kecamatan Sawah Gede Kabupaten Cianjur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan suami isteri di Kecamatan Sawah Gede Kabupaten Cianjur melakukan perceraian tanpa melalui putusan Pengadilan Agama dan akibat hukum perceraian tanpa melalui putusan Pengadilan Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian ini deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Adapun data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini perceraian di Desa Sawah Gede Kecamatan Sawah Gede Kabupaten Cianjur sering kali terjadi di luar putusan Pengadilan Agama dengan beberapa alasan utama diantaranya faktor ekonomi, proses perceraian yang dianggap lama dan rumit, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan pelaksanaan hukum agama dianggap lebih penting daripada hukum yang berlaku secara nasional.

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search