Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan PACTUM LAW JOURNAL Jurnal Jatiswara Pancasila and Law Review Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies
Rilda Murniati
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan Murniati, Rilda
JATISWARA Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i3.184

Abstract

Every marriage will give birth the union of assets that can be obtained by husband and wife during the marriage if not excluded by the marriage agreement. However, the Marriage Law explicitly and clearly stipulates that the marriage agreement must be made before the marriage takes place or at the time the marriage takes place. The existence of these legal provisions, in fact, is not entirely known by every prospective husband and wife and raises new problems related to land law that limits ownership rights to land and buildings for Indonesian citizens who marry other citizens without marriage agreements. This is the reason for the birth of a material test suit against the provisions of the Marriage Law contained in the Decision of the Constitutional Court No. 69 / PUU-XII / 2015. This decision forms the basis and legal basis for new arrangements as a source of legal renewal on the procedures for marriage agreements and their legal consequences for joint assets acquired in marriage. The born of legal renewal is the marriage agreement that can be made any time during the marriage in the form of an authentic deed at the notary and can be retroactive from the date the marriage takes place as long as the husband and wife agree and bind as a law to the parties. For this reason, the legal consequences of the legal status of joint assets acquired during marriage are the personal property of each husband and wife and their contents are binding on third parties as long as the third party has an interest.
Gugurnya Hak Mendahului Negara Atas Piutang Pajak dalam Kepailitan Perusahaan Murniati, Rilda
JATISWARA Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v35i3.265

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hukum gugurnya hak mendahului negara atas piutang pajak dan akibat hukum gugurnya hak mendahului negara atas piutang pajak dalam kepailitan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual serta pendekatan kasus. Hasil penelitian adalah bahwa alasan hukum penolakan kurator dalam verifikasi piutang pajak yang dimohonkan oleh DJP yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)di daerah karena keterlambatan yang melebihi batas waktu pencocokan (verifikasi) piutang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas sesuai Pasal 113 UU Kepailitan. Untuk itu, setiap kreditor yang terlambat melakukan pendaftaran atau verifikasi piutangnya kepada kurator termasuk piutang pajak menjadikan piutangnya tidak dapat dibayar dari harta pailit debitor. Fakta hukum penolakan kurator akibat daluarsa dalam rapat verifikasi dibenarkan oleh Judex Facti serta dikuatkan dalam keputusan Judex Juris. Selanjutnya, Judex Juris membenarkan pula bahwa akibat daluarsa menempatkan piutang pajak berstatus konkuren dengan kreditor lainnya dengan pembayaran secara proporsional menurut perbandingan besaran piutang masing-masing (pari passu pro rata parte).
Kesadaran Hukum Masyarakat: Tantangan Terhadap Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Pesawaran, Lampung Rodliyah, Nunung; Andreas, Ricco; Murniati, Rilda; Mustika, Dora; Kulsum, Sayyidah Sekar Dwi
Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/jwcs.v4i2.23926

Abstract

Violence against women and children is one of the criminal acts in Indonesia, one of which is domestic violence that often occurs in a marriage bond. The victims in this crime of domestic violence are usually women and children. The government has issued Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, but this is not enough to anticipate such violence. This can happen due to the low legal awareness of domestic violence in family members.. The purpose of this research is to increase the knowledge and understanding as well as legal awareness of the people of Pesawaran Regency regarding the elimination of domestic violence, especially regarding the content of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, legal protection procedures for victims of domestic violence, and the fulfillment of the rights of victims of domestic violence in Pesawaran Regency and causes of domestic violence.. Education is not an incidental action but a continuous activity, Legal communication is the process of conveying legal messages in accordance with the content and a legal regulation with the aim of creating a common legal understanding or understanding. It is necessary to have non-formal education or legal communication aimed at community members, non-formal education or legal communication is carried out by means of Socialization and Counseling of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.
SOSIALISASI PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN TENTANG PEMBERIAN PEMAHAMAN KEPADA ISTRI (PEKERJA) MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI LANGKAH ANTISIPATIF HUKUM UNTUK KELANGSUNGAN PERKAWINAN Murniati, Rilda
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Vol. 4 No. 2 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jss.v4i2.176

Abstract

ABSTRAK Penyuluhan hukum ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para istri (pekerja) mengenai pembaharuan hukum perkawinan terkait dengan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya terhadap harta bersama dalam perkawinan dan dalam fakta hukumnya dapat merugikan hak istri sehingga berakibat menggangu kelangsungan hidup rumah tangga. Untuk itu, tempat penyuluhan yan dipilih adalah organisasi wanita dalam wadah Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Lampung. Penyuluhan hukum dilakukan metode ceramah, diskusi dan konsultasi hukum. Kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan pengetahuan dan langkah penyelesaian hukum atas permasalahan hukum dalam perkawinan berdasarkan yang fakta hukum yang diputus oleh Lembaga Pengadilan. Hak istri dirugikan disebabkan ketidaktahuannya dan tidak adanya perjanjian perkawinan berakibat istri turut bertanggungjawab atas permasalahan kerugian yang menjadi tanggunjawab suaminya atau hak kepemilikan tanah menjadi hilang akibat pernikahan dengan warga negara asing yang dapat menggangu kelangsungan hidup. Permasalahan dalam perkawinan terjadi karena ketidaktahuan dan ketidakadaan perjanjian perkawinan. UU No.1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) mengatur tegas dan kaku dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang harus dibuat tertulis sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan dan wajib dicatatkan kepada Pejabat Perkawinan serta tidak dapat diubah kecuali telah ditentukan sejak awal dan atas persetujuan suami dan istri dengan akibat hukum batal dan tidak berlaku jika tidak dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pengaturan ini menimbulkan dampak hukum yang merugikan istri dalam hal kepentingannya menghendaki dan karena ketidaktahuannya dapat menggugurkan haknya sebagai warga Negara dalam hal kepemilikan tanah atau bangunan sehingga diajukanlah permohonan Yudicial Review atas ketentuan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 dan Pasal 35 UU No.1 Tahun 1994 tentang Perkawinan Permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga melahirkan ketentuan hukum baru sebagai pembaharuan hukum dalam UU Perkawinan.
The Policy Changes of State-Owned Enterprises Concerning Foreigner in the Perspective of Talcott Persons Structural Functional Theory Pratama, Andre Arya; Nurfani, Anggun; Murniati, Rilda
Pancasila and Law Review Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/plr.v6i1.4856

Abstract

Law Number 16 of 2025 allows foreign nationals to occupy strategic positions in State-Owned Enterprises, triggering debate between the demands of modernization in a globalized economy and the principle of national economic sovereignty under Article 33 of the 1945 Constitution. This normative legal study applies a statute approach, an analytical approach, and Talcott Parsons’ AGIL framework to examine the legal and sociological implications of this policy. The findings show that the policy functions as an adaptive strategy to improve governance and competitiveness, but it also raises challenges in integrating international professional standards with local organizational culture and in maintaining economic nationalism. While foreign involvement may reduce political pressures in decision making, it simultaneously generates resistance related to the sovereignty of public resources. The effectiveness of this policy therefore depends on the ability of the legal system and SOE management to balance global openness with the preservation of national values, supported by clear implementing regulations and mechanisms for domestic capacity building through knowledge transfer.
Co-Authors Ayu Parameswari, Putri Kulsum, Sayyidah Sekar Dwi Mustika, Dora Nuharja, Rahma Nunung Rodliyah Nurfani, Anggun Pratama, Andre Arya Ricco Andreas, Ricco Selvia Oktaviana, Selvia Sisko, Firmandes Trijaya, M. Wendy Trijaya, Muhammad Wendy Wardani, Yulia Kusuma Wijaya1, Aria Alim