Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum PACTUM LAW JOURNAL Journal Social Science And Technology For Community Service Jurnal Hukum Malahayati
Selvia Oktaviana, Selvia
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KEKUATAN HUKUM GROSSE AKTA NOTARIS SEBAGAI BENTUK SURAT AUTENTIK Oktaviana, Selvia
FIAT JUSTISIA Vol 1, No 1
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Grosse certificates as a form letter is authentic deed that has a distinctive shape. The parties made an agreement in the form of grosse deed will be protected by law, because basically the purpose or rationale for creating grosse deed is to protect the lender in case of default and because of the executorial title. Keywords: Grosse of Deed, Letter Authentic, Notary
KEKUATAN HUKUM GARANSI SECARA LISAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KOMPUTER RAKITAN Ramadhan, Akbar; Fakih, Muhamad; Oktaviana, Selvia
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 04 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan teknologi komputer pribadi sebagai alat bantu sudah banyak digunakan. Seiring dengan banyaknya pengguna komputer, banyak pula produk-produk komputer yang ada sekarang ini dibuat oleh berbagai macam produsen. Hal ini menimbulkan banyak perusahaan atau toko yang memanfaatkan kesempatan dengan menjual komputer rakitan dengan harga yang relative lebih murah tetapi spesifikasi yang baik dan sama canggihnya. Pada perjanjian jual beli komputer rakitan garansi yang digunakan hanya garansi lisan dan garansi dari toko tersebut saja. Prakteknya garansi lisan yang disampaikan oleh toko perakit komputer rakitan menimbulkan kerugian bagi konsumen dilihat dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana kedudukan dan keabsahan hukum mengenai garansi secara lisan dalam perjanjian jual beli komputer rakitan dan bagaimana aspek perlindungan hukum bagi konsumen pada perjanjian jual beli komputer rakitan yang diberikaan garansi secara lisan ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah penelitian normatif empiris terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan keabsahan hukum mengenai garansi secara lisan akan dianggap sah bila terjadinya kesepakatan anatara penjual dan pembeli komputer rakitan namun bila menjadi alat bukti dalam persidangan atau peradilan maka garansi lisan itu masih belum kuat sebagai alat bukti. Aspek perlindungan konsumen yang telah dilanggar oleh pihak penjual dengan tidak memberikan informasi secara penuh yaitu tidak memperbolehkan pembeli melihat proses perakitan komputer rakitan, tidak beritikad baik dan menjual barang yang rusak atau barang habis pakai. Kata Kunci : Transaksi Jual Beli, Garansi Lisan, Komputer Rakitan
KEDUDUKAN HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DI LUAR WILAYAH KERJANYA (Studi Notaris di Bandar Lampung) Ayu Parameswari, Putri; Murniati, Rilda; Oktaviana, Selvia
Pactum Law Journal Vol 2, No 01 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta otentik, diantaranya akta jaminan fidusia (AJF). Pembuatan AJF harus sesuai dengan wilayah jabatan Notaris itu sendiri. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pembuatan AJF, kedudukan hukum AJF yang dibuat oleh notaris di luar wilayah kerjanya, dan apakah pengawasan yang dilakukan terhadap notaris apabila terdapat AJF yang dibuat oleh notaris di luar wilayah kerjanya? Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan yuridis-empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan AJF harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Proses pembuatan AJF yaitu penerima fidusia menghadap notaris dan pembuatan AJF. Setelah AJF dibuat maka harus dilakukan pendaftaran AJF untuk mendapat sertifikat jaminan fidusia. Kedudukan hukum AJF yang dibuat di luar wilayah kerja Notaris adalah berkedudukan sebagai akta di bawah tangan. Pengawasan dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Daerah. Sanksi yang diberikan apabila Notaris terbukti membuat akta di luar wilayah kerjanya adalah memberikan peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan diberhentikan secara hormat. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Akta, Notaris, Wilayah Jabatan
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN TANAH WAKAF PADA PUTUSAN NOMOR 1562/PDT.G/2013/PA.JU Kurniawati, Ria; Rodliyah, Nunung; Oktaviana, Selvia
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik wakaf yang terjadi dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara. Salah satu kasus pembatalan akta wakaf yang dikategorikan melawan hukum karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun masalah dalam penulisan ini, bagaimana alasan-alasan pembatalan akta ikrar wakaf dalam peraturan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf), bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan tanah wakaf dalam Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2013/PA.JU dan akibat hukum yang timbul dari pembatalan tanah wakaf. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif, menggunakan pendekatan hukum normatif dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data dan pengaturan data yang selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian ini adalah alasan-alasan pembatalan akta ikrar wakaf dalam peraturan Hukum Islam dan UU Wakaf adalah Surat Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir Nomor W5/430/26 tidak sesuai dengan UU Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2013/PA.JU adalah tidak memenuhi UU Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, karena Tergugat bukan pemilik sah dari tanah tersebut. Akibat hukum yang timbul adalah Akta Ikrar Wakaf dianggap tidak pernah ada. Kata Kunci : Pembatalan, Pertimbangan, Tanah, Wakaf
ANALISIS PERJANJIAN DISEMINASI INFORMASI IKLIM (Studi Pada Perjanjian Kerjasama antara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI Stasiun Lampung) Handari, Dea Chintia; Fakih, Muhamad; Oktaviana, Selvia
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 02 (2019): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Stasiun Klimatologi Lampung dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia TVRI Stasiun Lampung berdasarkan surat No.04/PKS/KLPG/TVRI/2016 dan surat direksi No. KS.307/099/KLPGIV/2016 merupakan langkah yang diambil untuk mengemban tugas pokok masing-masing lembaga negara. Pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan infomasi iklim yang menjadi tugas pokok dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merupakan alasan dari terciptanya perjanjian kerjasama dengan LPP Stasiun Lampung yang memiliki kewenangan penayangan televisi lokal. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana prinsip-prinsip perjanjian kerjasama antara BMKG dengan LPP TVRI Stasiun Lampung, bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BMKG dengan LPP TVRI Stasiun Lampung, dan bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dari perjanjian kerjasama antara BMKG dengan LPP TVRI Stasiun Lampung.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Data yag digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara menjadi metode pengumpulan dan pengolahan data, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 (empat) prinsip perjanjian kerjasama antara BMKG dengan LPP TVRI Stasiun Lampung dalam pelaksanaan perjanjiannya tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, tetapi manfaat dari adanya perjanjian kerjasama tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Akibat hukum perjanjian kerjasama tersebut, tejadinya pelanggaran yang menyebabkan wanprestasi, namun karena itikad baik dari pihak bersangkutan, permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah. Kata Kunci: Perjanjian, Kerjasama, Informasi
Penyuluhan Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan Bagi Ibu Ibu Kelompok Tani Desa Cipadang Gedong Tataan Putri, Yunita Maya; Putri, Ria Wierma; Kasmawati, Kasmawati; Oktaviana, Selvia; Susanti, Emilia
Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS) Vol 5, No 2 (2024): Volume 5, Nomor 2, September 2024
Publisher : Universitas Teknokrat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33365/jsstcs.v5i2.4875

Abstract

Reproductive rights are the basic rights of every individual or couple to be able to freely and responsibly decide the number, spacing of births, and time to have children, so as to obtain good quality in reproductive health. Protection of reproductive rights for women is important to prepare new humans as superior future generations. Protection of women's reproduction is needed to guarantee legal protection in their growth and development and human rights that are recognized while in the womb. This service aims to provide counseling and interactive discussions to mothers of the Cipadang Gedong Tataan Village farmer group regarding the protection of women's reproductive rights so that these rights are not misused. Increase knowledge, understanding and legal awareness of the community, especially to mothers of the Cipadang Gedong Tataan Village farmer group regarding the protection of women's reproductive rights. This service provides important insights for mothers of the Cipadang Gedong Tataan Village farmer group regarding the protection of women's reproductive rights. The implication of this service is that universities and non-governmental organizations must encourage and support this service activity so that the community understands the protection of women's reproductive rights.
Tanggung Jawab Hukum Kreditur Dalam Kasus Cidera Janji Perjanjian Kredit: Studi Perbandingan KUHPerdata Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nurhasanah, Siti; Aprilianti, Aprilianti; Nurlaili, Elly; Oktaviana, Selvia; Kasmawati, Kasmawati
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian kredit adalah instrumen penting dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang mengatur hak dan kewajiban kedua pihak, termasuk penyelesaian cidera janji (wanprestasi). Di Indonesia, pengaturan perjanjian kredit mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun sering terjadi ketidakseimbangan penafsiran hukum yang merugikan debitur. Cidera janji seringkali memposisikan debitur dalam posisi lemah, terutama ketika kreditur lalai atau tidak transparan dalam memenuhi kewajibannya. Meskipun KUHPerdata lebih banyak mengatur kewajiban debitur, yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan penafsiran lebih luas tentang tanggung jawab kreditur, termasuk kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dan memenuhi kewajiban tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab kreditur dalam kasus cidera janji perjanjian kredit berdasarkan KUHPerdata, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan perbandingan dengan sistem hukum negara lain. Penelitian ini juga menyoroti perlunya penguatan regulasi sektor keuangan dan perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil antara kreditur dan debitur di Indonesia.Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Cidera Janji, Tanggung Jawab Kreditur, KUHPerdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Aprilianti Aprilianti Ayu Parameswari, Putri Elly Nurlaili Emilia Susanti Fakih, Muhamad Fakih, Muhamad Handari, Dea Chintia Nunung Rodliyah Putri, Yunita Maya Ramadhan, Akbar Ria Kurniawati Ria Wierma Putri, Ria Wierma Rilda Murniati Siti Nurhasanah Sugeng, Santoso