Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PALASTREN Al-Ahkam Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN Sawwa: Jurnal Studi Gender Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan Journal of Islamic Law Islamic Studies Review QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Tasyri'
Atun Wardatun
Fakultas Syari’ah IAIN Mataram, Jln. Pendidikan 35 Mataram
Religion Arts Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
DAMPAK SOSIAL KEKERASAN TERHADAP JEMAAT AHMADIYAH DI LOMBOK DAN UPAYA RESOLUSI KONFLIK Amrullah, Moh. Asyiq; Mustain, Mustain; Wardatun, Atun
JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN Vol 6, No 2 (2010): (Juni)
Publisher : LP2M IAIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines two issues; first, the social aftermaths of the violence and, second, the conflict resolution sponsored by the government of West Nusa Tenggara Province. The study maintains that the violence against Ahmadiyah members has stimulated internal solidarity because, among other things, the community believes that the violence is a challenge to defend their faith. Such a strengthening communal bond has made them survive despite the fact that they lose their political rights as citizens. Although they are now living temporarily for years in a boarding house provided by the local government, some community members have begun their life and worked normally. On the other hand, there has been seemingly no serious effort ever made by the government to resolve the conflict in terms of conflict anticipation, reconstruction of destroyed buildings, peace-building and reconciliation. The government’s effort that is aimed to anticipate conflicts is realized through the issuance of joint decree between three ministerial offices. The reason for the issuance of the joint decree is because this is seen as an effective way to anticipate conflicts since the government and the opponents of Ahmadiyah conceive of the conflict as a religious or faith-based conflict in which reconciliation might be futile.
Ampa Co’i Ndai: Local Understanding of Kafā’a in Marriage among Eastern Indonesian Muslims Wardatun, Atun
Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies Vol 54, No 2 (2016)
Publisher : Al-Jamiah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2016.542.311-336

Abstract

This article draws on an ethnographic research that focuses on the cultural practice of female-paid matrimonial funding, ampa co’i ndai (ACN), among semi-urban Bimanese Muslims of Eastern Indonesia. The practice takes place when the bride, with the help of her parents and female relatives, pays her marriage payment (co’i, including mahr). It is used only when the prospective groom is a government employee, for it is assumed as a social status raiser. During the declaration of marriage, the payment is announced to have come from the groom. This article uses the practice as a site to examine the particularity of practising Islamic laws in everyday life of eastern Indonesian Muslims. The narratives of nineteen Muslim women who have been involved in ACN reveal what its functions as an equalising mechanism, through which gendered power-relations is minimised while perpetuating traditional position of wives and husbands as a complementary couple within their family as well as before society. I argue that  ACN has been seen as a modified understanding of kafā’a in fiqh which means “equality” to “complementarity.” However, this local understanding of kafā’a is a testament to the complexities of gender power relations.[Artikel ini adalah penelitian etnografi tentang praktik AMPA co’i ndai (ACN) di kalangan masyarakat semi-urban muslim Bima di kawasan timur Indonesia. Budaya ini dilaksanakan dengan cara pengantin perempuan, dengan bantuan orang tua dan saudara perempuannya, menyediakan biaya pernikahan (co’i dan mahar). Tradisi ini dipraktikkan hanya ketika calon pengantin pria adalah pegawai negeri, yang diasumsikan memiliki status sosial yang lebih. Namun, saat resepsi pernikahan, deiumumkan bahwa biaya-biaya berasal dari pengantin pria. Narasi kehidupan dari sembilan belas perempuan yang terlibat mengungkapkan fungsi ACN sebagai mekanisme penyetaraan gender dengan meminimalkan relasi kuasa serta nmendudukkan pasangan untuk saling melengkapi dalam keluarga maupun masyarakat. Praktik ACN dapat dilihat sebagai bentuk lokal pemahaman konsep kafā’a, yang berarti “kesetaraan” untuk “melengkapi”. Namun, pemahaman lokal kafā’a ini merupakan bukti kompleksitas relasi kuasa dalam masalah gender.]
Legitimasi Berlapis dan Negosiasi Dinamis pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum Wardatun, Atun
Al-Ahkam Volume 28, Nomor 2, Oktober 2018
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.158 KB) | DOI: 10.21580/ahkam.2018.18.2.2438

Abstract

This article is based on an ethnographic study that uses participatory observation of eight marriage payment negotiations in the city of Mataram, West Nusatenggara. It argues that the marriage payment in the Muslim tradition of Sasak in the city of Mataram is based on strong legal pluralism or a variety of equally strong laws in which no single legal system dominates and is subordinated to each other. Furthermore, this research sheds light on extending meaning of legal pluralism in which it may include dialogue between the same legal system eg between different customary laws. This strong model of legal pluralism is seen in two ways. First, the layered legitimacy of Sasak marriage by using many models of marriage payments, namely religious payment in the form of mahr for marriage validity, local payment in the form of pisuke and ajikrama for social appropriateness, and state payment in the form of administrative costs for formal legality. Second, the dynamic negotiation between customary law holders concerning the marriage payment when inter-ethnicity marriage occurs (exogamy), where different traditions can absorb each other. The argument at the same time debates the view that has placed the three legal systems: Islam, adat (customs), and the state as opposed and subordinate to each other.
CONFIRMING DOMESTIC IDENTITY, SUPPORTING PUBLIC COMMITMENT (The Case of Tuan Guru’s Wife in Lombok West Nusa Tenggara Eastern Indonesia) Wardatun, Atun; Amrullah, Asyiq; Musta’in, Mr
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 14 No. 2 (2015)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2015.142.171-184

Abstract

Berbeda dengan Tuan Guru (pemimpin agama) yang merupakan figure penting dan berpengaruh,  bukan hanya agama tetapi juga politik dan budaya, di Lombok, para istri mereka bukanlah tokoh dunia publik. Pengamatan demikian mungkin saja mengindikasikan terjadinya proses domestikasi yang lalu mengakibatkan subordinasi dalam relasi keluarga Tuan Guru. Penelitian ini menawarkan nuansa dan pemahaman lain dalam melihat relasi gender pada keluarga Tuan Guru, dengan menggarisbawahi cairnya demarkasi ruang public dan private yang terjadidi dalamnya. Penelitian ini mengungkap bagaimana sesungguhnya para istri Tuan Guru memposisikan dirinya dalam relasi kuasa pernikahan yang memberikan kesan bahwa relasi gender itu tidak linier dan kaku tetapi kompleks dan cair.  Pembagian ruang public dan private adalah isu penting bagi gerakan feminis.Agama, negara, dan keluarga dikritisasi sebagai lembaga-lembaga yang melanggengkan istrinisasi karena mereka masing-masing adalah dasar bagi, alat untuk, dan tempat bagi suburnya budaya patriarkhi. Ideologi gender yang dianut oleh Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam UU perkawinan No 1/1974 misalnya membenarkan dikotomi laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan adalah iburumah tangga. Negara,melalui system hukumnya, secara aktif memapankan pembagian yang kaku ini sembari menyamarkan berbagai fakta yang terjadi tentang bagaimana sesungguhnya perempuan Indonesia menegosiasikan pembagian yang kaku tersebut. Berdasarkan interview mendalam dengan para istri Tuan Guru dari tiga pondok pesantren yang terbesar di Lombok, penelitian ini mengungkap bahwa pembagian ruang public dan privat dalam keluarga Tuan Guru adalah sebuah cara untuk menegaskan identitas domestic seorang istri dan mendukung komitmen publik para Tuan Guru. Dalam beberapa poin, cara pandang ini memang mengadopsi ideologi yang ditanamkan oleh Negara sebagaimana dikemukakan di atas, tetapi dengan beberapa modifikasi. Garis pemisah antara ruang public dan domestic tidak selalu jelas karena para istripun bertanggungjawab dan terlibat aktif dalam kehidupan pesantren termasuk dalam bidang managemen, pendidikan, keuangan serta aktif berpartisipasi dalam pengembangan dan tanggungjawab social lembaga pesantren. Keterlibatan public istri tuan guru tersebut, hanya saja, bukan atas nama gerakan aktivisme atau pembebasan perempuan, tetapi lebih sebagai mendaulatkan diri mereka sebagai pemain belakang layar yang sangat menentukan keberhasilan perjuangan sosial para Tuan Guru. Di sinilah letak kompleksitas relasi gender itu.
The Construction of Women’s Image and the Narrative of Nationalism among Face veiled-University Students in West Nusa Tenggara Wardatun, Atun; Wahid, Abdul
Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol 15, No 1 (2020): April
Publisher : Pusat Studi gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.723 KB) | DOI: 10.21580/sa.v15i1.4466

Abstract

This article discusses the image of women and nationalism in the view of 15 female students of the Islamic Religious University (PTKI) in West Nusa Tenggara behind their face-veils (cadar). Methodologically, this study encourages the interpretation of facts from the perspective of the agents by involving the voices of women as subjects who are able to describe their choices and explain their actions responsibly. The choice of female university students as subjects for veil-related research is short among the general trends of research on veils targeting women from militant groups. This research reveals the meaning of the veil as a dynamic and open contestation of women’s identity, gender ideology, and nationalism. The dynamics and openness are possible due to the fact that female students are still in the formation phase of identities while veiling existence nowadays more about fashion trends and lifestyle. The dynamics appear in the ambiguity of the self-image of women they hold by placing women as sources of defamation (fitnah) as well as being pillars of the state. Openness is seen in the narrative of their nationalism which is wrapped in a strong inclusive and tolerant attitude, in addition to the tendency of exclusivism and conservatism of a small number of them. The findings of this study contribute to ideas for emancipatory movements such as gender equality and strengthening nationalism. The movements are to continue to be active and more creative in offering alternatives to the establishment of those female students’ identity and ideology in a more progressive direction.
Perempuan dan Kearifan Lokal dalam Bina Damai: Pengalaman La Rimpu (Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan) di Bima, Nusa Tenggara Barat Wardatun, Atun; Wahid, Abdul
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 14, No 2 (2021): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v14i2.11548

Abstract

The study considerately challenges several stereotypes regarding women as victims in conflicts and their condemnatory identity as sources of defamation and social instabilities. Regardless of numerous alternative perspectives concerning women and peace, critical investigations by creative measures utilizing local values to promote security and tranquillity while promoting women's roles in society are limited. This paper investigates the approaches and methods of la Rimpu (a women-initiated school for changes) in chronic conflicts of neighbouring villages in Bima, West Nusa Tenggara, and their beneficial impacts. By combining an auto-ethnographic method, intensive participatory observations, in-depth interviews with women with experiences in la Rimpu, and document analyses, this article argues that revitalizing and integrating local values to foster peace and prevent conflicts alternate a reasonable and effective strategy for two main reasons namely building women's confidence in advocating the issues and preventing refusal from the natives. Local values are considered as a crucial cultural capital strengthening their identity and social solidarity.  
Perempuan dan Kearifan Lokal dalam Bina Damai: Pengalaman La Rimpu (Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan) di Bima, Nusa Tenggara Barat Wardatun, Atun; Wahid, Abdul
PALASTREN: Jurnal Studi Gender Vol 14, No 2 (2021): PALASTREN
Publisher : IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v14i2.11548

Abstract

The study considerately challenges several stereotypes regarding women as victims in conflicts and their condemnatory identity as sources of defamation and social instabilities. Regardless of numerous alternative perspectives concerning women and peace, critical investigations by creative measures utilizing local values to promote security and tranquillity while promoting women's roles in society are limited. This paper investigates the approaches and methods of la Rimpu (a women-initiated school for changes) in chronic conflicts of neighbouring villages in Bima, West Nusa Tenggara, and their beneficial impacts. By combining an auto-ethnographic method, intensive participatory observations, in-depth interviews with women with experiences in la Rimpu, and document analyses, this article argues that revitalizing and integrating local values to foster peace and prevent conflicts alternate a reasonable and effective strategy for two main reasons namely building women's confidence in advocating the issues and preventing refusal from the natives. Local values are considered as a crucial cultural capital strengthening their identity and social solidarity.  
In Search of Autoethnography of Female Ulama: An Alternative Approach to the Study of Islamic Family Law Wardatun, Atun; Abdul Wahid
Islamic Studies Review Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Internasional Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56529/isr.v2i1.123

Abstract

Autoethnography is a method of qualitative inquiry that reveals the personal experiences of an individual in relation to social phenomena as a source of knowledge. Despite criticism of its subjectivities, many disciplines have widely used this approach but it is still rarely employed in Islamic Family Law (IFL). As a guide that regulates the relations of family members in the most important social institution, family law is very close to the lives of both sexes, male and female. Unfortunately, IFL is seen as suffering from gender inequality due to imbalanced gender authorities or male-centered characteristics. This article explores the works of three Indonesian female ulama – Musdah Mulia, Badriyah Fayumi, and Nina Nurmila – which are relevant to issues surrounding IFL to provide answers to the following questions: How are IFL issues – particularly in public and private spheres, ideal husband-wife relations, and women’s domestication – represented in female ulama’s works? Why should the autoethnography approach be incorporated into their works? After reviewing the female ulama's publications, this article maps different approaches and methods they have used in discussing the above IFL issues. It argues that an autoethnographic approach must still be present or visible from their extensive works. This approach allows for a better understanding of the deeper aspects of family life, which is private and intimate. This article, therefore, proposes that autoethnography should be a significant part of female ulama’s future works and that utilizing this approach to reformulate IFL based on the ulama’s personal, reflexive, and analytical accounts of family issues will contribute to more transformative and emancipatory Islamic Family Laws.
Analysis of Islamic Legal Anthropology on The Marriage Traditions of The Mbojo and Samawa Tribes: (A Comparative Study of the Peta Kapanca and Barodak Rapacar Traditions) Rizki, Prasetio; Wardatun, Atun; Mutawali, Muhammad
Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan Vol. 9 No. 4 (2024): November
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jipp.v9i4.2737

Abstract

This research aims to describe the similarities and differences in the traditional marriages of the Mbojo and Samawa tribes, as well as how Islamic legal anthropology analyzes these aspects. The study employs qualitative research through field research methods. A qualitative approach is used to observe and convey information that will produce clear data, based on community activities regarding how they are subjects within the research object. This research also contains comparative elements, which involve comparing two situations, events, and occurrences. In this case, the researcher applies a comparative method to the traditional marriages of the Mbojo tribe (Bima) and the Samawa tribe (Sumbawa). Data collection techniques in this study are obtained through direct observation in the field and interviews. Additionally, the data used in this research is supported by literature sources such as books, theses, journals, internet media, and others that support the research. The results of this study indicate that one of the purposes of marriage is to create a family that is peaceful, secure, and harmonious, in line with the concept of sakinah mawaddah wa rahmah. Marriage is a sacred bond between a man and a woman. In anthropology, culture is a system of ideas, actions, and human works that encompass beliefs, arts, morals, laws, and customs. In Indonesia, each region has its own unique culture, including in wedding ceremonies, such as those of the Mbojo tribe in Bima and the Samawa tribe in Sumbawa. Although they have different names and processes, the traditions of peta kapanca and barodak rapacar share the same purpose: to purify oneself in order to achieve a good and harmonious household.
Knitting Reciprocity and Communality: Countering the Privatization of Family in Bimanese Muslim Local Marriage of Eastern Indonesia Wardatun, Atun
Journal of Islamic Law Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Islamic Law
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/jil.v5i2.2771

Abstract

This article aims to introduce two distinctive forms of marriage recognized by Bimanese Muslims in West Nusa Tenggara, nika taho (good marriage) and nika iha (bad marriage), to outline how traditional marriages demonstrate the value of reciprocity and collectiveness. Arranging marriage (parental choice) and love marriage (self-choice), two types of marriage generally known in the existing literature, are both practiced by the Bimanese with additional essential requirements: getting permission from parents and relatives and giving consent by the couple to be. Based on ethnographic research conducted in 2017, a series of visits in 2021-2022, and the theory of marriage as “a sequence, place-based, practical actions” by Catherine Allerton, this article argues that marriage for the Bimanese is a meeting point of private intimacy and public activity (rawi rasa), which necessitates public interest in fostering the well-being of the family. This article underlines the interdependence of privacy and the social values of family and marriage lives, which is significant in countering a current state of affairs called the privatization of family, which is simultaneously practiced by the Bimanese along with the communality of marriage tradition. This opposite trend, unfortunately, is often used as a reason to reject the transformation and reform of family laws that emphasize public interests, such as the maturation of the age of marriage and the elimination of domestic violence against women. This article suggests that the value of communality and interconnectedness should go both ways, with public affairs influencing the institution of marriage and supporting families to fulfill their functions, while families accept and perform their social responsibilities in realizing the public good. [Artikel ini memperkenalkan dua bentuk pernikahan yang dipraktikkan oleh masyarakat Muslim Bima di Nusa Tenggara Barat: nika taho (pernikahan yang baik) dan nika iha (pernikahan yang buruk), untuk menunjukkan nilai-nilai kesalingan dan kolektivitas dalam tradisi pernikahan mereka. Baik perjodohan (pilihan orang tua) maupun pernikahan atas dasar cinta (pilihan sendiri), seperti yang biasa dibahas dalam literatur, dipraktikkan oleh Muslim Bima dengan menambah dua persyaratan yang esensial: mendapatkan izin dari orang tua dan kerabat dan menerima persetujuan dari pasangan yang akan menikah. Berdasarkan penelitian etnografi yang dilakukan pada tahun 2017, serangkaian kunjungan pada tahun 2021-2022, dan merujuk teori Catherine Allerton tentang pernikahan sebagai “rangkaian tindakan praktis berbasis tempat”, artikel ini berargumen bahwa pernikahan bagi Muslim Bima berfungsi sebagai titik temu antara keintiman privat dan aktivitas publik (rawi rasa), di mana kepentingan publik diperlukan untuk mendukung kebaikan bagi keluarga. Artikel ini menggarisbawahi saling ketergantungan antara nilai privasi dan sosial dalam konteks keluarga dan pernikahan, yang berfungsi signifikan dalam melawan tren privatisasi keluarga dewasa ini. Tren privatisasi, walaupun masih dipraktikkan bersamaan dengan komunalitas pada sisi tertentu dari tradisi pernikahan, sering dijadikan sebagai alasan untuk menolak transformasi dan reformasi hukum keluarga yang menekankan kepentingan publik, seperti menaikkan usia legal pernikahan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Artikel ini menyarankan agar nilai-nilai komunalitas dan kesalingan harus berjalan dua arah: urusan publik selayaknya mempengaruhi institusi pernikahan dan mendukung keluarga dalam memenuhi fungsinya, sementara keluarga sepatutnya menerima dan menjalankan tanggung jawab sosial mereka dalam mewujudkan kebaikan publik.]
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Abdul Wahid Abdul Wahid Ali, Jan A. Asyiq Amrullah, Asyiq Indrawati Purnamasari, Teti Khairul Hamim Linda Firdawaty Maghfurrohmah, Maghfurrohmah Moh. Asyiq Amrullah Musta’in, Mr Mustain Mustain Mutawali, Muhammad Nurfitriani Purnamasari , Teti Indrawati Qosim, Achmad Nanang Rizki, Prasetio Winarni Winarni