Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal HAYATI Journal of Biosciences REINWARDTIA BERITA BIOLOGI Jurnal Sains Teh dan Kina Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi WAJAH HUKUM Jurnal LEX SPECIALIS Legalitas: Jurnal Hukum Aceh International Journal of Science and Technology Jurnal Isu Teknologi Reinwardtia
Iman hidayat
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG KERTAS DI KOTA JAMBI Osriansyah Osriansyah; Chairijah Chairijah; Iman Hidayat
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2015): JUNI
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.836 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v7i1.67

Abstract

Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang terdapat dalam sistem peradilan pidana. namun dalam pelaksanaan terhadap penegakan hukum tersebut belum maksimal hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah dan pengedarannya sangat banyak, yang paling utama dan menonjol di wilayah hukum Kota Jambi yaitu sulitnya untuk menemukan pelaku pembuat uang kertas rupiah palsu yang sebenarnya karena sangat sulitnya mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menjerat pelaku tersebut. Budaya masyarakat di Kota Jambi yang kurang sadar hukum untuk melaporkan uang palsu yang diterimanya karena takut merugi atau dituduh sebagai pelaku. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengatasi tindak pidana pemalsuan uang adalah Melaksanakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan mengenal ciri-ciri uang yang asli, Melakukan kerja sama yang erat antara penegak hukum dan instansi terkait lainnya, dan Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.
PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA NARKOBA Iman Hidayat
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 11, No 1 (2019): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v11i1.171

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan saluran hukum bagi seseorang untuk ditangguhkan penahanannya dalam perkara Narkoba dengan menggunakan jaminan (uang atau orang) maupun tidak. Hal ini selaras dengan asas “presumption of innocent” yaitu asas praduga tak bersalah yang menganggap seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Wewenang penangguhan penahanan dapat diberikan oleh semua instansi penegak hukum. undang-undang tidak menentukan alasan penangguhan dan memberi kebebasan dan kewenangan penuh kepada instansi yang menahan untuk menyetujui atau tidak menangguhkan, sepatutnya instansi yang bersangkutan mempertimbangkan dari sudut kepentingan dan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis, psikologis dan preventif. Oleh karena itu, kebebasan dan kewenangan menangguhkan penahanan, jangan semata-mata bertitik tolak dari sudut persyaratan dan jaminan yang ditetapkan, tapi juga harus mengkaji dan mempertimbangkan lebih dalam dari sudut yang lebih luas
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PENGUNGKAP FAKTA DALAM PERKARA PEDOFILIA Ega Afriandi; Iman Hidayat; Abdul Bari Azed
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 10, No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v10i2.162

Abstract

Di dalam hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap saksi pengungkap fakta dalam perkara pidana pedofilia, tidak diatur sebagai norma khusus, melainkan termaktub di dalam norma umum perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana.  Norma umum dimaksud termaktub di dalam 3 (tiga) undang-undang, yakni KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan norma perlindungan saksi di dalam ketiga undang-undang pidana tersebut mengandung kelemahan yang bersifat prinsipil. Di dalam KUHAP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sama sekali tidak diatur tentang hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan dan keselamatan dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dimuat norma yang lebih jelas dan tegas, tentang hak untuk memperoleh perlindungan keamanan. Namun demikian, hak tersebut harus melalui pengajuan permohonan dari saksi kepada LPSK. Cara memperoleh perlindungan yang demikian, dirasakan menyulitkan, sehingga saksi  pengungkap fakta, akan cenderung mengurungkan niatnya untuk bersaksi. 
KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERAMPASAN ASET KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA Agus Pranoto; Abadi B Darmo; Iman Hidayat
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.28 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v10i1.158

Abstract

Pengaturan tentang perampasan aset korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia, diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Norma hukum perampasan aset korupsi merupakan upaya hukum yang paling bersifat strategis, karena apabila ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan aset korupsi dapat diterapkan secara efektif, maka upaya  pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, akan mencapai hasilnya secara optimal. Namun demikian, ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan aset korupsi tersebut, sulit untuk dapat diterapkan secara efektif, karena terdapat sejumlah kelemahan yang menjadi faktor penghambat penerapannya sehingga diperlukan kebijakan hukum pidana yang sebaiknya dinormakan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai  norma hukum yang mengatur secara jelas dan tegas, tentang kedudukan pidana perampasan aset korupsi sebagai bagian dari pidana pokok, standar atau perhitungan kerugian negara dan instansi yang berwenang menetapkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, dan percepatan penyitaan harta benda milik tersangka korupsi.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERLU DILAKUKAN KEBIJAKAN REGULASI DALAM PENANGGULANGAN TIN-DAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN M Zen Abdullah; Ibrahim Ibrahim; Iman Hidayat
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.869 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v11i2.178

Abstract

Secara kasat mata dalam praktiknya modus operandi tindak pidana di bidang perbankan kian hari terus- menerus meningkat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Bukan hanya dilakukan oleh orang yang berada di luar bank. Namun demikian juga dapat dilakukan oleh orang di dalam bank itu sendiri dan dapat pula terjadi kerja sama antara orang dalam maupun orang di luar bank, yang menjadikan bank sebagai sararan/objek dan sarana untuk melakukan kejahatan. Tindak pidana di bidang perbankan, walaupun sudah ada kebijakan regulasi yang menga-tur dan memberikan ancaman sanksi pidana terhadap pelakunya, baik yang termu-at di dalam Undang- undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 maupun di luar Undang- undang Perbankan,yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lainnya, seperti tindak pidana pemalsuan warkat dan/ atau dokumen bank dalam pemberian kredit,penipuan, pengge-lapan dana nasabah, penyalahgunaan wewenang/jabatan dan lainnya, yang sudah banyak pelaku tindak pidana di bidang perbankan yang dijerat dan divonis pidana. Permasalahannya, tindak pidana di bidang perbankan kenyataannya terus- menerus menunjukkan peningkatan kualitas maupun kuantitasnya, sehingga perlu dilakukan upaya menga-tasinya. Hal inilah yang menarik  perhatian penulis untuk  melakukan penelitian tentang “Faktor- faktor apakah yang mempengaruhi perlu dilakukan kebijakan regulasi dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan”, dengan bahasan dilihat dari faktor internal dan faktor ekternal perlu dilakukan kebijakan regulasi dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan.
Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Ikan Segar dalam Kapal Motor Nelayan Dermaga Dirgahayu Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur Muhammad Chairul Idrah; Iman Hidayat
Wajah Hukum Vol 6, No 2 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v6i2.1183

Abstract

Theft is one of the categories of crimes against human property/wealth and is classified as one of the crimes regulated in the criminal code of law. Theft is an act of crime that has been rampant in society, so that the safety and comfort of people’s lives is greatly disturbed. The factors that cause theft are found within the perpetrator, which means that what influrnces a person to commit a crime arises from within the perpetrator himself, which is based on heredity and psychology.
Effect of Different Mordants on Cotton Cloth Dyed with Aspergillus and Penicillium Dyes Suciatmih Suciatmih; Iman Hidayat
Aceh International Journal of Science and Technology Vol 6, No 1 (2017): April 2017
Publisher : Graduate Program of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.142 KB) | DOI: 10.13170/aijst.6.1.5372

Abstract

Natural dyes are an important alternative to potentially harmful synthetic dyes. This research was conducted using three kinds of Aspergillus dyes and six kinds of Penicillium dyes. In this study, Aspergillus and Penicillium were grown in mineral salts glucose medium. Premordanting technique was followed using different mordants, namely alum, CaCO3, CuSO4 5H2O, FeSO4 7H2O, K2Cr2O7 and MnSO4 H2O on cotton cloth. The colour of filtrate and range of colours developed on dyed materials were measured by RHS colour chart. The results indicated that the colour of dyed cloth was influenced by the addition of mordants, and  different shades were obtained from the same dye filtrate using different mordants. FeSO4 7H2O was found as the most influential mordant. The present study shows a new source of fungal dyes, which can be used as an alternative for dyeing cloth.    
PERMODELAN PERKUATAN SHEET PILE MENGGUNAKAN ANALISIS KESETIMBANGAN BATAS DAN ELEMEN HINGGA Iman Hidayat; Andi Kusuma
Jurnal Online Sekolah Tinggi Teknologi Mandala Vol. 16 No. 1 (2021): Jurnal ISU Teknologi
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Mandala Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkuatan sheet pile berfungsi menahan massa tanah yang ada di belakang penahan tanah tersebut. Analisis menggunakan kesetimbangan batas dan elemen hingga dengan pendekatan tegangan efektif dan tegangan total. Analisis kesetimbangan batas dibantu dengan program komputer Stawal dan pada elemen hingga dibantu dengan program komputer Plaxis. Dari hasil analisis Stawal tegangan efektif didapat panjang sheet pile 6.57 m, sedangkan pada tegangan total didapat panjang sheet pile 19.33 m. Hasil analisis Plaxis kondisi tegangan efektif didapat panjang sheet pile 7.00 m, dengan SF=1.62. Pada kondisi tegangan total panjang sheet pile 19.00 m, dengan SF=1.89. Dari hasil analisa kesetimbangan batas dan elemen hingga terdapat perbedaan hasil panjang sheet pile yang cukup berbeda jauh, sehingga panjang sheet pile diperpendek 14 m. Hal ini melalui pertimbangan deformasi dan bending moment hasil analisis tidak melebihi kekuatan dan syarat deformasi maksimum sheet pile sebesar <2% dari panjang sheet pile.
ANALISIS LAPIS TANAH DASAR JALAN BARU MENGGUNAKAN ATTERBERG LIMIT DAN BATAS SUSUT Iman Hidayat; Deval Yustra
Jurnal Online Sekolah Tinggi Teknologi Mandala Vol. 17 No. 1 (2022): JURNAL ISU TEKNOLOGI
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Mandala Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk penyelidikan tanah lapis dasar jalan, umumnya pada tanah butir halus diuji batas-batas Atterberg yaitu berupa batas cair dan batas plastis. Penulisan tugas akhir ini menyajikan dua standar pengujian untuk klasifikasi tanah yaitu standar USCS (Unified Soil Classification System) dan AASTHO SistemAmerican (Association Of State Highway and Transporting Official). Kedua standar tersebut masing masing menggunakan Casagrande cup. pengujian menggunakan metode atterberg limit, indeks plastisitas, dan analisis saringan. Dari klasifikasi tanah sistem USCS hasil analisis butir analisa hidrometer dan sieve analysis dapat diketahui tergolong pada klasifikasi CL atau lempung organik sedangkan klasifikasi menurut AASHTO tergolong klasifikasi A6. yang berarti termasuk dalam golongan tanah berlempung. dengan kategori untuk dijadikan sub-grade tergolong sedang sampai buruk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanah memiliki indeks plastisitas kurang dari sampel I 16%, sampel II 14.2% dan sampel III 14.07%, dengan batas cair kurang dari 50%. Menurut ASTM tanah berbutir halus yang merupakan lempung dan lanau, ini menunjukkan bahwa tanah ini adalah jenis CL (Lempung organik dengan plastisitas rendah sampai dengan sedang, lempung kerikil, lempung berpasir, lempung berlanau, lempung “kurus” (clean clay). Data sekunder berupa dari laboratorium yang hasil pengujian terlampir pada penulisan proyek akhir ini menyatakan bahwa nilai CBR sebesar 5, 77. dilihat dari syarat minimal CBR menggunakan ketentuan MDP (Manual Desain Perkerasan) tahun 2017. sebesar 6% maka dapat dikatakan sampel tanah tersebut tidak memenuhi standart atau tidak layak digunakan sebagai tanah dasar.
PENGARUH PENAMBAHAN ABU BATU TERHADAP TINGKAT KEPADATAN TANAH LEMPUNG Iman Hidayat; Asep Muhidin
Jurnal Online Sekolah Tinggi Teknologi Mandala Vol. 17 No. 2 (2022): JURNAL ISU TEKNOLOGI
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Mandala Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah lempung lunak merupakan tanah kohesif yang daya dukungnya rendah dankepekaan terhadap perubahan kadar air cukup tinggi. Tanah lunak yang dapatmenimbulkan masalah dan menyebabkan kegagalan perkerasan jalan. Karakteristik tanah lunak yang distabilisasikan dengan abu batu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi penggunaan abu batu yang efektif dalam meningkatkan daya dukung tanah lempung lunak pada daerah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan pengambilan sampel dari rencan pembangunan jalan Gardu-Bunisari Kabupaten Purwakarta. Pengujian ini termasuk kedalam pengujian skala laboratorium untuk menentukan sifat fisik dan mekanik tanah lempung lunak. Uji skala laboratorium telah dilaksanaka pada berbagai variasi campuran tanah dengan komposisi abu batu 3%, 6%, dan 9%. Berdasarkan hasil uji lapangan pada tanah asli dengan alat DCP diperoleh nilai CBR tanah asli rata-rata sebesar 2,35%. Hasil pengujian laboratorium campuran tanah asli dengan penambahan material abu batu yang paling efektif adalah 9%, dengan waktu perendaman selama 4 hari, dimana nilai CBR 95% yang diperoleh sebesar 17,8 % dan nilai CBR 100% yang diperoleh sebesar 19.52 %. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan stabilisasi kimia abu batu dapat meningkatkan daya dukung tanah lempung lunak.
Co-Authors . DARMAWAN . Ismail . SUPUTA Abadi B Darmo Abdul Bari Azed Agia Setiana Agus Pranoto Alpin Nurpzuzi Andi Kusuma Asep Muhidin Chairijah . CIPTO WALUYO Deval Yustra Ega Afriandi Gayuh Rahayu Hari Purnomo Hari Sutrisno Ibrahim Ibrahim Izumi Okane Jamjan Meeboon M Zen Abdullah Muhammad Chairul Idrah Nani Radiastuti NUNUK WIDYASTUTI Osriansyah Osriansyah ROSICHON UBAIDILLAH SISWO POLANDONO Suciatmih Suciatmih Suminar S. Achmadi