Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

DAMPAK PENGGUNAAN APLIKASI TIKTOK DIKALANGAN MAHASISWA KOTA BENGKULU MENURUT PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA BENGKULU Yudha, Ivando; Hasanah , Uswatun; Fitri, Sherly Nelsa
JURNAL RUANG HUKUM Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni
Publisher : Gayaku Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/juruh.v2i1.90

Abstract

This study aims to determine the use of the TikTok application among students in Bengkulu City according to the view of the Majelis Ulama Indonesia (MUI) in Bengkulu City. This study uses empirical legal research to examine the law as a pattern of behavior that applies to the application of legal regulations. The use of the TikTok application among students in Bengkulu City according to the view of Majelis Ulama Indonesia (MUI) in Bengkulu City, is to have positive and negative influences. Positive influences include having many friends and fans, learning new things from preferred accounts, and trying to participate in spreading good things in cyberspace. While the negative impact is shame makes TikTok users sink even more with their fun to rock, A lot of content created by TikTok users does not filter which videos are appropriate or inappropriate to upload and seeing videos uploaded by other users can be a waste of time.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN AKIBAT SALAH DALAM MENAFSIRKAN IKLAN Rimanda, Fiqri; Syarifudin; Fitri, Sherly Nelsa
JURNAL RUANG HUKUM Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni
Publisher : Gayaku Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/juruh.v2i1.91

Abstract

The publication is a data mechanism to promote goods to be delivered or offered to the general public or buyers. Specifically, to get the benefits that will be obtained by the maker, this advertisement is expected to provide data and progress that will make people interested in buying their goods. This research uses normative law research through library materials or secondary data by finding a rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced. The answer is that the responsibility of business actors for consumer losses is to provide compensation for damage, pollution, and consumer losses due to consumer goods and or services by the Consumer Protection Act.
Pendampingan Dan Penguatan Produk Kreatif Hasil Limbah Tangkap Pada KUBE Nelayan Melalui Branding dan Legalitas Produk Puspita, Veny; Safrianti, Sintia; Waliamin, Janusi; Nelsa Fitri, Sherly; Adittio Putra, Okka; Wediyanto, Eko; Novrianda, Herry; Tri Utami, Risnita
Society : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Vol.5 No.1, October 2024
Publisher : Universitas Dinamika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37802/society.v5i1.619

Abstract

Guna membentuk sumber daya produktif dalam kelompok nelayan banyak caranya seperti pengembangan produk kreatif. Produk kreatif yang dapat dikembangkan didalam kelompok nelayan seperti mengolah limbah tangkap menjadi produk kreatif  yang memiliki nilai ekonomi seperti : Pupuk organic cair (POC), makanan ikan,  makanan kucing, makanan ayam dan kerupuk. Semua produk tersebut dapat diproduksi di dalam kelompok nelayan Sejahtera Bengkulu.  Kelompok Nelayan Sejahtera Bengkulu yang berjumlah 42 orang yang mana dalam aktivitas tangkap mereka mengeluarkan limbah tangkap ikan Permasalahan yang ada dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) nelayan Bengkulu adalah branding produk dan legalitas produk. Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan pemahaman pada kelompok usaha bersama nelayan sejahtera Bengkulu dalam membuat kemasan produk logo dan merek produk. Dengan adanya branding produk yang dipasarkan secara luas baik secara online atau offline dan anggota kelompok nelayan sejahtera bengkulu memahami pentingnya membangun sebuah semangat dan kerangka pikir terhadap pentingnya mengurus legalitas usaha bagi pelaku usaha sehingga para pelaku usaha dapat bersaing dengan para pesaingnya sehingga diharapkan akan adanya peningkatan kesejahteraan dari kelompok nelayan. Hasil kegiatan ini adalah branding produk ekonomi kreatif dan paham pentingnya legalitas produk.
Ganti Rugi Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Jasa Penitipan Hewan di Kota Bengkulu Arrahma, Nadia; Hasanah, Uswatun; Fitri, Sherly Nelsa
Jurnal Panorama Hukum Vol 8 No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v8i1.8863

Abstract

Masyarakat merupakan kumpulan individu yang senantiasa dalam kehidupannya saling melakukan interaksi satu sama lain mengingat manusia merupakan makhluk sosial. Minat masyarakat akan hewan peliharaan sangat tinggi. Dengan adanya kebiasaan memelihara hewan timbul keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat membantu dalam kegiatan untuk memelihara dan merawat hewan terutama kucing. Pelaku usaha petshop melihat adanya suatu kesempatan dan peluang dalam jasa penitipan hewan. Penelitian ini menjelaskan tentang ganti rugi terhadap konsumen dalam penggunaan jasa penitipan hewan. Penulisan ini menggunakan metode empiris yaitu mengadakan penelitian langsung menggunakan pendekatan sociolegal dan melakukan wawancara yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat. Bahwa ganti rugi telah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dimana pelaku usaha melakukan ganti rugi terhadap konsumen sesuai dengan kesepakatan bersama meski kesalahan atau wanprestasi yang terjadi tidak sepenuhnya salah di pihak petshop ataupun konsumen serta di luar kendali kedua belah pihak.
PEMANFAATAN BOTOL PLASTIK MENJADI MENJADI BARANG E KONOMIS ESTETIS BERUPA PLASTIC BOTTLE FLOWER VASE PADA KECAMATAN SUNGAI SERUT KOTA BENGKULU Waliamin, Janusi; Sherly Nelsa Fitri; Veny Puspita; Sintia Safrianti; Risnita Tri Utami
PAKDEMAS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 3 (2024): Agustus
Publisher : Fakultas Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/pakdemas.v3i3.327

Abstract

Program yang akan dikerjakan oleh peserta Kukerta-PPM dibuat berdasarkan potensi sampah botol plastik diwilayah mitra, dan hasil penelitian sebelumnya. Instansi mitra yaitu kecamatan Sungai serut. Permasalahan yang akan diselesaikan dalam program ini adalah bagaimana memberikan pendalaman informasi dan keterampilan masyarakat terkait keuntungan Melalui Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Barang Estetis Ekonomis Berupa Flower Vase. Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan masyarakat mampu memanfaatkan sampah plastik menjadi sebuah kerajinan tangan yang bernilai estetis ekonomis sebagai upaya mengurangi sampah yang ada di lingkungan pemukiman dan menambah penghasilan dari kerajinan tangan tersebut. Program ini dilaksanakan melalui 4 tahap. Tahap pertama adalah identifikasi masalah di lapangan dan pendataan warga sasaran. Tahap kedua sosialisasi tentang pemilahan sampah dan pengolahan sampah. Sosialisasi dilakukan dengan pemberian materi dan bimbingan teknis pemilahan dan pengolahan sampah. Tahap ketiga adalah praktek pengolahan sampah menjadi berbagai produk kerajinan seprti pot bunga. Tahap keempat pelatihan pemasaran produk yang sudah dihasilkan.
PERAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM KONSERVASI PENYU SEBAGAI SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI INDONESIA Selmen, Deri; Ashibly, Ashibly; Fitri, Sherly Nelsa
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 1 (2025): VOLUME 9 NUMBER 1, JANUARY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i1.67567

Abstract

AbstractThe role of sea turtles in maintaining the balance of marine ecosystems is well-documented. Their function in controlling algae growth, maintaining coral reef health, and improving soil fertility through nutrient cycling is well-established. However, the decline of sea turtle populations in Indonesia is a matter of significant concern, with numbers having decreased by 95% due to illegal hunting, egg exploitation, climate change, and habitat destruction. This study aims to analyse the existing legal framework, both national and international, in protecting sea turtles as protected wildlife. The research method employed a normative approach through a comprehensive review of the relevant literature and meticulous legal analysis.The results obtained demonstrate that domestic legal frameworks, including Law No. 5 of 1990 and Government Regulation No. 7 of 1999, have established a solid legal foundation for the protection of sea turtles. At the international level, the role of CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) as a global legal framework is of paramount importance in prohibiting international trade in endangered species. However, implementation in Indonesia still faces various challenges, including weak law enforcement, lack of public awareness, and lack of coordination between agencies.It is recognised that successful legal protection of sea turtles depends on synergies between national policies, customary laws and international commitments.Community-based approaches through local engagement, ecotourism programmes, and culture-based education have proven effective in increasing awareness and compliance with conservation efforts. Consequently, there is a necessity for integrative strategies and cross-sectoral support to ensure the continued protection of sea turtles and their marine ecosystems.  AbstrakPenyu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, seperti mengontrol pertumbuhan alga, menjaga kesehatan terumbu karang, dan meningkatkan kesuburan tanah melalui siklus nutrisi. Namun, populasi penyu di Indonesia menurun drastis hingga 95% akibat perburuan ilegal, eksploitasi telur, perubahan iklim, dan kerusakan habitat. Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang ada, baik nasional maupun internasional, dalam melindungi penyu sebagai satwa liar yang dilindungi. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif melalui studi pustaka dan analisis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum domestik seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 telah memberikan dasar hukum untuk perlindungan penyu. Di tingkat internasional, peran cites sebagai kerangka hukum global sangat signifikan dalam melarang perdagangan internasional spesies terancam punah. Namun, implementasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, dan minimnya koordinasi antarinstansi. Diketahui bahwa keberhasilan perlindungan hukum terhadap penyu bergantung pada sinergi antara kebijakan nasional, hukum adat, dan komitmen internasional. Pendekatan berbasis masyarakat melalui pelibatan lokal, program ekowisata, serta pendidikan berbasis budaya terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap upaya konservasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi integratif dan dukungan lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan perlindungan penyu serta ekosistem lautnya.
Evaluation of Legal Protection for Women and Children’s Victims of Violence by the Bengkulu City Office of Women's Empowerment and Child Protection Meilisa, Meilisa; Fitri, Sherly Nelsa
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 1 (2025): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.v6i1.24339

Abstract

The issue of violence against women and children represents a significant human rights violation that persists as a pervasive challenge in Bengkulu City. The objective of this research is to evaluate the implementation of legal protection for women and children’s victims of violence by the P3AP2KB Office of Bengkulu City. The research method employed is normative legal research, utilizing a combination of statutory, conceptual, and theoretical approaches. The findings indicate that the P3AP2KB Office has implemented a range of legal protection initiatives, encompassing both preventive and repressive measures. These have been achieved through the provision of legal, psychological, and medical services, as well as through the strengthening of public awareness through the Gelang Peti program. Nevertheless, several challenges persist, including social stigma, limited resources, and a lack of coordination between agencies. To ensure the sustainability of legal protection for victims of violence, it is essential to strengthen resources, enhance community education, and foster institutional synergy.
KEDUDUKAN HUKUM UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) FLAZZ DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN NON-TUNAI: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA Sari, Diana Natalia; Fitri, Sherly Nelsa
MAGISTRA Law Review Vol 6, No 02 (2025): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v6i02.6008

Abstract

This study discusses the legal status of electronic money (e-money) Flazz in non-cash transactions in Indonesia from a banking law perspective. The research method applied is normative with a statutory approach and doctrinal analysis of related regulations, including Bank Indonesia Regulation No. 20/06/PBI/2018 concerning Electronic Money and Bank Indonesia Law No. 6 of 2009. The findings of this study show that Flazz as electronic money is legally recognized in the payment system in Indonesia, equivalent to other non-cash payment instruments such as debit cards and QRIS. Although Banking Law No. 10 of 1998 does not specifically regulate e-money, the new regulation from Bank Indonesia has provided a clear legal basis. Flazz provides benefits in daily transactions, although there are limitations in transaction value and its use abroad. Regulations also ensure security and protection for Flazz users.