Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Kukuh Danuargo Priyambodo; Agus Luthfi; Edy Santoso
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Vol. 2 No. 1 (2015)
Publisher : UPT Penerbitan Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejeba.v2i1.1403

Abstract

Pola pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur berbeda-beda yang disebabkan sektor potensial antar daerah berbeda. Mengakibatkan antar daerah terjadi disparitas pendapatan. Penelitian ini, menggunakan data sekunder PDRB untuk melihat pola pertumbuhan, seberapa besar tingkat disparitas yang terjadi, serta sektor unggulan pada daerah maju. Dari 29 kabupaten dan 9 kota, terdapat 22 kabupaten dan 1 kota tergolong daerah relatif tertinggal. Tingkat disparitas pendapatan, dengan menggunakan analisis indeks williamson (Vw), disparitas antar daerah mengalami peningkatan sedangkan analisis indeks entropi theil (Td) disparitas pendapatan mengalami penurunan. Upaya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur melalui Perda Provinsi Jawa Timur nomor 5 tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2030, mengenai kawasan andalan. Sektor unggulan kompetitif (C’ij)  dan spesialisasi (Aij) di Kota Surabaya, adalah sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi. Kota Malang, sektor unggulan (C’ij) adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa, sedangkan sektor pertanian hanya spesialisasi (Aij) namun menjadi kawasan andalan. Kota madiun, sektor dengan C’ij namun tidak memiliki Aij, pada sektor pertanian, jasa-jasa; pengangkutan dan transportasi; serta perdagangan, hotel dan restoran  namun menjadi kawasan andalan. Sedangkan di Kabupaten Gresik, sektor pertambangan dan penggalian meskipun memiliki C’ij dan Aij positif, namun tidak menjadi kawasan andalan di Kabupaten Gresik.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Limbah Baterai Kendaraan Listrik Sebagai Limbah B3 Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2020 Dwiyanti Sri; Habeahan Binner; Alamsyah Prayudi; Maulana ihsan; Fikri Romadlon; Edy Santoso; Nugraha Pranadita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1981

Abstract

Perkembangan teknologi global dalam mendukung transisi energi bersih mendorong pertumbuhan signifikan penggunaan kendaraan listrik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik, mengidentifikasi kelemahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan extended producer responsibility (EPR), serta mengevaluasi prospek harmonisasi kebijakan nasional dengan instrumen internasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur terhadap peraturan nasional, doktrin, serta kerangka hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum di Indonesia belum memiliki regulasi teknis yang komprehensif untuk mengatur klasifikasi, penanganan, pelacakan, dan daur ulang limbah baterai kendaraan listrik, sehingga menciptakan kesenjangan kebijakan dan lemahnya akuntabilitas produsen. Temuan ini berimplikasi pada perlunya pembaruan regulasi berbasis lex specialis, penguatan implementasi EPR, integrasi teknologi pelacakan digital, dan harmonisasi kebijakan dengan standar global untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih berkelanjutan dan mendukung keberhasilan transisi energi
Analisis Efektivitas Instrumen Hukum Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Deny M. Ramdhany; Budiono; Dedi Junaedi; Jeny Mellysa Ariyanti; Edy Santoso; Nugraha Pranadita
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 1 No. 2 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/sjtp.v1i2.51397

Abstract

Regulatory reforms in Indonesia including the Environmental Protection and Management Law, the risk-based licensing regime, and Government Regulation 22/2021create both opportunities and challenges for achieving sustainable development. This article analyzes the effectiveness of environmental law and maps its realization from upstream instruments (Strategic Environmental Assessment/SEA and Environmental Impact Assessment/EIA) to downstream mechanisms (monitoring and multi-track enforcement). The study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, complemented by a policy-evaluation lens that links process indicators (EIA quality, public participation, oversight, administrative sanctions) to outcome indicators (ambient quality, land-cover change, pollution events). Findings indicate that: (i) post-approval oversight and progressive administrative sanctions strengthen compliance; (ii) high-quality EIA and meaningful participation enhance decision legitimacy and reduce dispute costs; (iii) information transparency reinforces accountability and scientific proof; (iv) civil and criminal tracks remain necessary for severe violations, while the polluter-pays principle and strict liability are effective if supported by robust damage-valuation guidance; (v) SEA functions as an upstream policy guardrail; and (vi) anti-SLAPP and citizen-lawsuit avenues broaden access to justice. The article’s novelty lies in an integrated evaluation framework that connects participation, transparency, and enforcement to measurable biophysical outcomes. Policy implications emphasize risk-based compliance assurance, strengthened environmental forensic laboratories, the use of remote sensing, independent audits, and routine public performance reporting across jurisdictions to drive continuous improvement