Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-'Adalah Analisis: Jurnal Studi Keislaman Jurnal Pranata Hukum Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking
Khoirul Abror
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM Aliyudin Aliyudin; Khoirul Abror; Khairuddin Khairuddin; Abdurrahman Hilabi
Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Prodi Perbankan Syariah FAI UMT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/almaal.v3i2.5459

Abstract

This research was conducted by focusing on the problem; what is the obligation for halal certification before and before the enactment of Law No. 34 of 2014?, how is the implementation of halal product certification by an institution that is proven in this case BPJPH?, and what is the role of MUI in implementing halal certification?, obstacles and legal impacts of halal certification obligations?. This research is a normative juridical research with qualitative descriptive method. As a result, MUI has the right to issue Halal letters, which is the basis for issuing halal certificates by BPJPH, besides that MUI has other functions regulated by law which at the same time strengthens the legitimacy of halal certificates. The impact is that halal certificates provide added value for UMKM products, but the costs and socialization that are still minimal are an obstacle for UMKM that are still developing
ISLAMIC LAW BASE ON IMAM ABU HANIFAH'S VIEWS ON THE MECHANISM OF MARRIAGE FOR MUTE PEOPLE Fitra Liana Suri; Khoirul Abror; Efa Rodiah Nur
PRANATA HUKUM Vol. 17 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v17i2.274

Abstract

Marriage is an integral part of Islamic law that is inseparable from the dimensions of Islamic faith and morals. So Islam provides guidelines so that judges and courts do not deviate or deviate. Because Islamic law as a living law in the Indonesian national legal order, of course it must be able to balance and answer the problems and legal developments that occur in society. The occurrence of a marriage bond does not only have an impact on civil relations, such as the rights and obligations of husband and wife, guardianship, children's position, joint property, inheritance, kinship, neighbourhood and customs, but also involves the obligation to obey religious orders and prohibitions, both in human relations with God and human relations with humans (mu'amalah) in social life so that they are safe in this world and safe in the hereafter. The process of the marriage contract by pronouncing the consent and qabul was carried out orally. If the parties are unable to perform the consent and qabul verbally due to certain obstacles, then the marriage contract can be carried out using a sign. This research belongs to the type of library research, namely research that uses literature, both in the form of Islamic law books (fiqh books, compilations of Islamic law) related to this research. Based on the results of this study, Imam Abu Hanifah distinguishes between people who are mute since birth and normal people who become mute. If a person has the possibility to speak, then he should not use sign language because he is not classified as a mute person. However, if a person is confirmed to be mute until he dies, then the law is the same as for a mute person.
WACANA TENTANG NIKAH SIRRI DALAM FIKIH KONTEMPORER ABROR, KHOIRUL
ASAS Vol. 9 No. 1 (2017): Asas, Vol. 9, No. 1, Januari 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v9i1.1210

Abstract

Abstrak: Nikah siri atau talak tanpa Pengadilan Agama dianggap sah secara agama Islam, namun menurut hukum positif yang berlaku justru dipandang tidak sah. Salahsatu penyebab terjadinya dualisme adalah karena di Indonesia ada dua kelompok ’madzhab’ yang mendukung sepenuhnya atau mengikuti ajaran Islam total dan yang mendukung atau mengikuti hukum positif.Ketika suatu perkawinan hanya dilaksanakan sampai kepada batas Pasal 2 ayat (1) UUP, maka akibat hukumnya adalah ketika terjadi persengketaan antara suami istri tidak bisa minta perlindungan secara konkrit kepada Pengadilan; karena perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat secara resmi didalam administrasi Negara. Dampaknya segala konsekuensi yang terjadi selama dalam perkawinan dianggap tidak pernah ada, dimata hukum di bumi Indonesia.Kata Kunci: Nikah Sirri, Fikih Kontemporer
PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974) Abror, Khoirul
ASAS Vol. 10 No. 01 (2018): Jurnal Asas
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v10i01.3262

Abstract

Maraknya seks bebas dikalangan remaja mengakibatkan banyak perempuan hamil di luar nikah. Fenomena tersebut mengakibatkan berbagai dampak negatif, baik bagi perempuan itu sendiri maupun keluarganya, terlebih bagi anak yang dikandungnya. Dalam adat ketimuran, hamil diluar nikah merupakan aib bagi keluarga yang harus ditutupi.Tulisan ini merupakan resume dari hasil penelitian, yang bertujuan untu membahas pernikahan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pandangan ulama mazhab. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka dengan metode analisis isi dan dikaji dengan pendekatan yuridis-normatif-historis. Hasil penelitian menunjukkan, dalam KHI perempuan hamil di luar nikah tidak wajib ‘iddah jika menikah dengan pria yang menghamilinya, tetapi KHI tidak membahas jika menikah dengan pria lain.Kata Kunci: Perkawinan, Hamil karena  zina,  KHI
CERAI GUGAT DAN DAMPAKNYA BAGI KELUARGA Abror, Khoirul
ASAS Vol. 11 No. 01 (2019): : Asas, Vol. 11, No. 01 Januari 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v11i01.4640

Abstract

Fenomena baru yang menjadi trend di masyarakat muslim Indonesia deewasa ini adalah, maraknya praktik cerai gugat, atas permintaan isteri ke Pengadilan Agama dalam wilayah Provinsi. Lampung; Peningkatan kasus/perkara angka cerai gugat berimplikasi pada terjadinya anggota masyarakat yang tidak diinginkan dalam sebuah keluarga; beranjak dari disharmonisasi dikalangan keluarga kecil menuju meningkat pula angka kejahatan di masyarakat; pokok permasalahannya adalah; faktor apa yang menyebabkan cerai gugat pada Pengadilan Agama di dalam wilayah Provinsi Lampung? Bagaimana dampak yang timbul akibat cerai gugat, di Provinsi Lampung?Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab cerai gugat dan bagaimana dampak yang berimbas terhadap keluarga; Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah analisis kualitatif yang disajikan secara deskriptif.Hasil studi ditemukan; Pertama, Faktor utama penyebab cerai gugat yang dominan terjadi di PA Tanjungkarang, Metro, dan Kalianda, adalah faktor ekonomi, kurang atau tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, tidak adanya tanggung jawab suami dalam rumah tangga, percekcokan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan poligami, judi dan mabuk-mabukan. Hal ini juga disebabkan semakin meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, kesadaran hukum, serta peluang dibolehkannya menurut UU. Kedua, dampak utama dari cerai gugat adalah terganggunya jiwa baik suami atau istri dan anggota keluarga, terlebih lagi berdampak pada anak-anak, selanjutnya berdampak bagi keberlangsungan keluarga dan sosial kemasyarakatan.Kata Kunci: Problema Cerai Gugat,  -Dampak  terhadap Keluarga
AHLI WARIS TERHIJAB MENDAPATKAN BAGIAN WARISAN MELALUI WASIAT WAJIBAH RELEVANSINYA TERHADAP KEARIPAN LOKAL MASYARAKAT ADAT LAMPUNG (Studi Putusan Pengadilan Agama Provinsi Lampung) Abror, Khoirul; Muslim, Muslim
ASAS Vol. 13 No. 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v13i1.9353

Abstract

Fenomena pemberian wasiat wajibah bagi akhli waris terhijab yang dilakukan hakim dilingkungan pengadilan Agama di Provinsi Lampung tidak terlepas dari putusan hakim Mahkamah Agung sebagai yurispudensi hakim pengadilan di bawahnya. Meskipun demikian menjadi masalah yang tidak sederhana bagi hakim pengadilan Agama provinsi Lampung menerapkan hal tersebut mengingat masyarakat Lampung menerapkan sistem kewarisan patrilineal. Fokus permasalahan dalam penelitian bagaimana teori hukum dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Provinsi Lampung dalam memutuskan perkara waris terhadap ahli waris terhijab dan relevansinya terhadap kearipan lokal? Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan sedangkan sifat ini adalah deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sitematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu dengan krangka fikir induktif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis, dan menemukan teori hukum Islam dan hukum Positif Indonesia tentang wasiat wajibah dalam sebagai artenatif hakim dalam menyelesaikan perkara waris bagi ahli waris terhijab dan relevansinya terhadap kearipan lokal.Hasil penelitian menyebutkan bahwa teori hukum dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ahli waris terhijab adalah pertimbangan dalam hukum Islam menggunakan teori mashlahah dharuriyah, artinya kemaslahatan dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia sedangkan pertimbangan hakim dalam hukum positif didasarkan pada teori Utilitarianisme, teori Sociological Juridprudence dan teori Keadilan, pada dasarnya teori-teori yang digunakan hakim pengadilan Agama provinsi Lampung telah sejalan dengan ada istiadat masyarakat Lampung yaitu bertujuan memperoleh keadilan dan kemaslahatan.
MENYINGKAP ARAH TUJUAN UU NO I TAHUN 1974 DAN INPRES NO 1 TAHUN 1991 DALAM ISLAM Abror, Khoirul
ASAS Vol. 7 No. 2 (2015): Asas, Vol. 7, No. 2, Juni 2015
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v7i2.12870

Abstract

Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt adalah, bahwa dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam. Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (sakinaḥ mawaddaḥ wa rahmaḥ) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami isteri. Kata Kunci : UU No. 1 1974, INPRES No.1 1991, Islam
DINAMIKA PERWAKAFAN DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA MUSLIM Abror, Khoirul
al-'adalah Vol 11 No 2 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i2.191

Abstract

Abstract: The Dynamics of Waqf (Endowment) in Islamic Legal Thoughts, Law and Regulation in Indonesia and in Muslim Countries. Throughout the history of Islamic civilization, waqf has become a sizeable and significant contribution to the development of Muslim society. In Indonesia, the rules governing the matter of endowment refers to the Islamic values that are tailored to local cultures and traditions. This adjustment resulted in a slight difference between the four classical schools of Islamic law and Indonesian-style Islamic law contained in the Compilation of Islamic Law (KHI). This article tries to explore the difference as available in the provisions of Act No. 41 of 2004 on Waqf as well as in the Government Regulation No. 42 of 2006 on the implementation of Law No. 41 of 2004.Keywords: Indonesia Endowment Law, Islamic Jurisprudence, KHIAbstrak: Dinamika Perwakafan dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Negara-negara Muslim. Sepanjang sejarah peradaban Islam, wakaf telah memberikan kontribusi yang cukup besar dan signifikan bagi pembangunan masyarakat. Di Indonesia, aturan hukum yang mengatur masalah perwakafan mengacu kepada nilai-nilai Islam yang disesuaikan dengan budaya dan tradisi setempat. Penyesuaian ini mengakibatkan aturan hukum tentang wakaf mengalami sedikit perbedaan antara yang ada dalam empat madzhab fikih klasik dengan pola hukum Islam gaya Indonesia yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artikel ini mencoba untuk menelusuri perbedaan dimaksud seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.Kata Kunci: Wakaf, Fikih, KHI
POLIGAMI DAN RELEVANSINYA DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI DI KELURAHAN RAJABASA BANDAR LAMPUNG) Abror, Khoirul
al-'adalah Vol 13 No 2 (2016): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v13i2.1141

Abstract

Abstract: Polygamy and Its Relevance to Household Harmony (A Case in the Rajabasa Village, Bandar Lampung). This article covers the issue of polygamy in domestic life - ranging from a polygamous husband grounds to the consequences of polygamy in household life.. This type of research is a case study located in the neighborhood of Rajabasa village, Bandar Lampung. The study reveals several facts, among others: First. The principal reason behind the husband’s polygamous tendency is generally related to biological desire, coupled with the assumption that they are able to support more than one wife. Second, the case of polygamy is likely to cause negative impact in the household, in the form of disharmony either between the husband and the first wife, or between the first wife and the second wife. In addition, polygamy is also likely to cause negative impact among children, in which attentions to children is neglected and displaced. Abstrak: Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung. Artikel ini mengulas masalah poligami dalam kehidupan rumah tangga, mulai dari alasan suami berpoligami hingga dampak yang timbul akibat terjadinya poligami. Jenis penelitian adalah studi kasus dengan lokasi penelitian di lingkungan Kelurahan Rajabasa, Kotamadya Bandar Lampung. Hasil penelitian mengungkap beberapa fakta antara lain: Pertama, alasan pokok yang melatarbelakangi suami melakukan poligami umumnya bermuara pada keinginan biologis, ditambah dengan anggapan bahwa mereka mampu untuk menghidupi lebih dari seorang istri. Kedua, kasus poligami cenderung menimbulkan dampak negatif berupa ketidakharmonisan rumah tangga, baik antar suami dengan istri pertama maupun antara istri pertama dengan istri kedua. Dampak negatif lainnya adalah perhatian kepada anak menjadi terabaikan, sehingga tidak jarang mereka menjadi anak yang terlantar.
Dynamics of Patrilineal Inheritance System Change in Urban Lampung Indigenous Community in Bandar Lampung City Muslim, Muslim; Kurniati, Herlina; Abror, Khoirul
Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol 24 No 2 (2024): Analisis : Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/ajsk.v24i2.24454

Abstract

Lampung customary inheritance system generally applies a pure patrilineal system, where sons become heirs from the father's side, while daughters have no position as heirs. However, along with the times, there have been changes in the implementation of inheritance in urban Lampung customary society, especially in Bandar Lampung City. The dynamics of this change are influenced by various factors, one of which is the increasingly common occurrence of mixed marriages. Therefore, this study aims to examine the dynamics of changes in the inheritance system by considering the various factors that influence it. This research uses a qualitative approach with a type of empirical juridical research that is analytically descriptive. Data were obtained through interviews as primary data and document analysis as secondary data. Data processing is done through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the dynamics of change in the patrilineal inheritance system in Lampung customary society in Bandar Lampung City reflected a paradigm shift that occurred gradually in response to the influence of external and internal factors, such as the environment, educational development, religious influence, and others. Although the patrilineal inheritance system is still influential, these changes lead to a fairer and more equitable distribution of inheritance, while still maintaining existing religious and customary principles, as well as respecting the philosophy of life of the Lampung people.
Co-Authors Abdurrahman Hilabi Aliyudin Aliyudin Efa Rodiah Nur Fitra Liana Suri Herlina Kurniati Khairuddin Muslim Muslim