Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

EFEKTIVITAS PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN KPPN SURABAYA II Rodhotul Jannah, Siti; Soesiantoro, Adi
ABDIMAS Vol 4 No 01 (2024): PENDIDIKAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/abdimass.v4i01.1522

Abstract

Laporan keuangan pada KPPN Surabaya II menjadi alat berharga dalam setiap kinerja dan progam kerja untuk pemantauan,evaluasi dan pengelolaan keuangan negara untuk mencapai suatu tujuan serta progam kerja yang ditetapkan. Dalam setiap tahunya masalah APBN terus berulang dengan pengeluaran belanja yang melebihi pendapatan negara yang diperoleh pada tiap tahunnyadan era Covid-19 pemerintah banyak mengeluarkan dana yang tidak terduka untuk masyarakat ketika terjadi perubahan dalam APBN yang biasa disebut dengan APBN-P pengeluaran belanja meningkat sedangkan pendapatan negara menurun yang akhirnya menjadi beban deficit anggaran semakin besar. Metode penelitian yang digunakan ialah studi literatur, serta observasi dengan objek studi peneliaian pembuatan Laporan PertanggungJawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran KPPN Surabaya II diwilayah Provinsi Jawa Timur. Hasil Penelitian Menunjukan kefektivitasan bendahara pengeluaran dalam pembuatan LPJ dan dijadikan dasar perbaikan serta peningkatan yang diperlukan bagi bendahara pengaluaran KPPN Surabaya II. Kata kunci: Efektivitas, Laporan PertanggungJawaban (LPJ), Bendahara pengeluaran
IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK PROGRAM KERJA BINMAS AIR DAN POTDIRGA KEGIATAN SAMBANG NUSA DI PULAU MANDANGIN SAMPANG JAWA TIMUR Ningtyas, Dina Catur; Soesiantoro, Adi
ABDIMAS Vol 4 No 03 (2024): PENDIDIKAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/abdimass.v4i03.1540

Abstract

Kondisi geografis Negara Indonesia yang dua pertiganya adalah merupakan wilayah perairan, telah memberikan peluang sekaligus tantangan. Wilayah perairan Indonesia menyimpan sumber kekayaan alam dan sumber daya alam yang apabila dikelola dengan baik akan menjadi peluang, harapan, potensi dan prospek untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, namun kondisi itu dibarengi dengan berbagai ancaman potensial dan ancaman faktual/nyata seperti tindak pelanggaran dan tindak kejahatan di wilayah perairan yang cukup tinggi intensitasnya. Program kerja Binmas air dan Potdirga melalui kegiatan Sambang Nusa menjadi strategi utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan yang terpinggirkan. Dalam konteks pelayanan publik kegiatan Sambang Nusa menjanjikan solusi inovatif yang dapat mengatasi tantangan tersebut. Abstrak ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pelyanan publik program kerja Binmas air dan Potdirga sebagai penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan dalam bentuk meningkatkan kehadiran polisi perairan pada pulau terluar yang berpenghuni guna meningkatkan rasa aman masyarakat serta bertujuan untuk memberdayakan potensi masyarakat atau komunitas masyarakat di wilayah perairan dan pesisir pantai yang dapat mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif. Implementasi pelayanan publik Program kerja Binmas air dan Potdirga dalam kegiatan Sambang Nusa telah membawa dampak positif dalam berperan aktif menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah pesisir Jawa Timur guna membangun dan menciptakan stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah pesisir maupun perairan. Penelitian ini memfokuskan pentingnya penerapan pelayanan publik pada wilayah pesisir daerah pulau yang ada di Jawa Timur yang sangat jauh akses mobilitasnya. Dalam kegiatan Sambang Nusa ini sebagai cara untuk meningkatkan keamanan, ketertiban serta kesejateraan masyarakat dengan melakukan Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif. Dan Edukatif. Namun, untuk mencapai dampak yang lebih luas, diperlukan dukungan atau kerja sama yang berkelanjutan dari pemerintah, pemangku kepentingan lokal, dan masyarakat setempat.
IMPLEMENTASI APLIKASI SI KELUARGA MISKIN DALAM RANGKA MENEKAN ANGKA KEMISKINAN DI WILAYAH KECAMATAN TENGGILIS MEJOYO KOTA SURABAYA Ali Akbar, Irvan; Soesiantoro, Adi
ABDIMAS Vol 4 No 03 (2024): PENDIDIKAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/abdimass.v4i03.1541

Abstract

Surabaya sebagai kota metropolitan yang termasuk dalam salah sat kota terbesar di indonesia memiliki jumlah masyarakat yang tidaklah sedikit, di lansir dari website resmi pemerintah kota Surabaya pada tahun 2022 mencapai 2,88 juta jiwa hal ini terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Sebagai salah satu kota terbesar di indonesia Surabaya tentunya mempunyai permasalahan kemiskinan yang harus diselesaikan, dan dengan mengatur jumlah begitu banyak penduduk yang terkategorikan dan hidup dalam garis kemiskinan membutuhkan sebuah sitem dimana sistem tersebut menjadi alat bantu pemerintah guna menuntaskan masalah kemiskinan. Aplikasi SIGAMIS atau yang di sebut Sistem Informasi Keluarga Miskin, merupakan salah satu inovasi pemerintah kota Surabaya dalam menjalankan reformasi birokrasi dalam hal E-Government. SIGAMIS merupakan sistem aplikasi yang di buat oleh pemerintah kota Surabaya dalam menekan angka kemiskin, aplikasi tersebut berbentuk informasi bagi masyarakat umum, dimana masyarkat bisa melihat status ekonomi mereka dan apakah mereka masuk kedalam data tersebut sehingga bisa mendapatkan intervensi dari pemerinth baik berupa bantuan, surat keterangan miskin dan lain lain. pemerintah berharap dengan adanya aplikasi ini angka kemiskinan di Surabaya dapat di kurangi atau bahkan di hilangkan dengan kriteria yang di tentukan oleh Surve Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS.
STRATEGI DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA PANTAI HONDUE DI DESA KOLLO SOHA KABUPATEN WAKATOBI: STRATEGI DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA PANTAI HONDUE DI DESA KOLLO SOHA KABUPATEN WAKATOBI Fandi, La Ode; Soesiantoro, Adi
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i06.1822

Abstract

Wakatobi merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berbeda dengan kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara lainnya, kabupaten ini memiliki karakter utama  sebagai  daerah  wisata. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional, ditetapkan Wakatobi sebagai sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas. Pada   tahun 2016. Melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 selanjutnya Wakatobi ditetapkan    sebagai 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Tujuan dari program   tersebut untuk meningkatkan devisa negara dan meningkatkan pendapatan serta pemberdayaan masyarakat. Kabupaten Wakatobi merupakan daerah berkepulauan dikenal dengan akronim tempat pulau utama yaitu Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko yang hamper seluruh areanya merupakan wilayah taman nasional (Nasional Part of Wakaktobi). Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Wakatobi merupakan salah satu kawasan strategis prioritas nasional bidang pariwisata Keberadaan kawasan tersebut memberikan potensi lebih terhadap pariwisata berupa wisata alam maupun wisata buatan. Potensi Pantai dapat dilihat dengan memanfaatkan letak geografis pantai seperti pasir pantai, pemandangan, hamparan pantai dan perairan pantainya.
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PADA KONTEN WEBSITE DAN INSTAGRAM DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR Putra, Muhammad Bimantoko Mahendra; Soesiantoro, Adi
ABDIMAS Vol 4 No 05 (2024): PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/abdimass.v4i05.1762

Abstract

Magang ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi antara konten website dan Instagram di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial, penting bagi instansi pemerintah untuk mengoptimalkan saluran komunikasi mereka guna meningkatkan jangkauan dan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi yang dapat mengelola dan menyebarluaskan konten secara efisien di kedua platform tersebut. Metode pengembangan sistem yang digunakan mencakup analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan evaluasi. Hasil pengembangan diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dan kualitas konten yang disajikan, mempermudah pengelolaan informasi, serta memperkuat interaksi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan publik. Dengan demikian, sistem ini bertujuan untuk mendukung transparansi informasi dan meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Jawa Timur.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA SURABAYA Jehudat, Viosensia Kurniati; Novaria, Rachmawati; Soesiantoro, Adi
Journal of Governance and Public Administration Vol. 1 No. 3 (2024): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jogapa.v1i3.847

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisisproses Collaborative Governance dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) diKota Surabaya. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengandata diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori CollaborativeGovernance yang di kembangkan oleh Ratner (2012) di gunakan untuk menganalisispenelitian ini, dengan indikator 1) Identifikasi hambatan dan peluang, 2) Debatstrategi untuk mempengaruhi, dan 3) Tindakan kolaborasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Collaborative Governance dalam mewujudkan kota layak anakdi Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik dengan melibatkan berbagai unsuryang menjadi bagian dari Gugus Tugas KLA termasuk anak-anak. Pemerintah jugatelah merancang berbagai program dalam menciptakan lingkungan yang ramahanak yang didukung oleh setiap unsur yang terlibat. Adapun faktor penghambatCollaborative dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surabaya ialah; Adanyapergantian aktor membuat progress atau sinergi yang dibangun mengalami stagnansehingga perlu adanya penguatan yang dilakukan secara berulang kali untuk dapatmembentuk sinergi yang lebih baik lagi, serta kurangnya pemahaman masyarakattentang program ataupun kebijakan kota layak anak juga menjadi salah satuhambatan yang harus segera diatasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SIKKA NUSA TENGGARA TIMUR Lopez, Athalia Barbara Grace Da; Novaria, Rachmawati; Soesiantoro, Adi
Journal of Governance and Public Administration Vol. 1 No. 3 (2024): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jogapa.v1i3.850

Abstract

Dalam ranah pemerintahan dan kebijakan publik, pemenuhan hak-hak individu penyandangdisabilitas menjadi hal yang krusial. Upaya ini penting untuk menjamin perlakuan yang adil danintegrasi sosial bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk mereka yang memiliki persyaratankhusus. Di Indonesia, termasuk Kabupaten Sikka, berbagai peraturan perundang-undangan telahdisahkan untuk melindungi hak-hak individu penyandang disabilitas, termasuk Undang-UndangNomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tujuan dari studi ini adalah untuk menilaiimplementasi kebijakan yang bertujuan untuk menegakkan hak-hak individu penyandang disabilitas,serta mengidentifikasi unsur-unsur yang menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.Penelitian ini menggunakan teori implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edwards IIIpada tahun 2004. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yangmencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwaimplementasi kebijakan yang bertujuan untuk mendukung individu penyandang disabilitas diKabupaten Sikka yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah berhasil danefisien. Namun terdapat beberapa tantangan yang ditemui dalam pelaksanaannya, antara lain belumadanya peraturan daerah terkait penyandang disabilitas, kurangnya personel di lapangan,keterbatasan sumber daya, alokasi dana yang tidak mencukupi, dan sulitnya aksesibilitas ke lokasitertentu. Meski demikian, Dinas Sosial berupaya secara terpadu untuk memastikan pemberiandukungan optimal bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NO. 61 TAHUN 2024 TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN KLA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI SURABAYA: STUDI KASUS KELURAHAN GUNUNGSARI Sofiana; Soesiantoro, Adi
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2524

Abstract

Pemerintah Indonesia dalam menjaga komitmennya untuk memenuhi setiap hak anak di Indonesia bekerjasama UNICEF menerapkan sebuah Konsep Kota Layak Anak sebagai strategi untuk mewujudkan perlindungan Hak Anak secara menyeluruh di tingkat daerah. Untuk itu dalam memperkuat sistem KLA yang ada, Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 61 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai implementasi Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2024 di Kelurahan Gunungsari serta faktor pendorong dan penghambat implementasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan Teori George Edward III (komunikasi, smber daya, disposisi, dan struktur birokrasi). Hasil penelitian ini adalah implementasi Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2024 berhasil dikarenakan penilaian keempat indikator George Edward III berhasil dilaksanakan semua, serta faktor pendorong tersebut berasal dari dukungan moril Lembaga dan masyarakat, serta masyarakat yang rela berkontribusi untuk program sedangkan faktor penghambat terletak pada tidak meratanya sosialisasi program di tiap rumah.