Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP SISTEM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PEKERJA DI PT FORTUNA MARINA SEJAHTERA PALEMBANG Purnamasari, Sinta; Kencana, Ulya; Hidayat, Fatah
Muamalah Vol 6 No 1 (2020): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (88.149 KB)

Abstract

ABSTRACT This research is motivated by the existence of a Labor Social Security System that can provide motivation and loyalty to the company will increase which in turn will have a positive impact on work productivity and from the company will encourage companies to increase efficiency. Two things were raised as the focus of research. First, how is the Social Security System for Workers at PT. Fortuna Marina Sejahtera Palembang? Second, What Is the Review of the Shari'ah Economic Law Regarding the Labor Social Security System for Workers at PT. Fortuna Marina Sejahtera Palembang?. From the descriptions presented by various reviews, this study concludes that the Workforce Social Security System for Workers at PT. Fortuna Marina Sejahtera Palembang is a Workforce Social Security System for Workers at PT. Fortuna Marina Sejahtera Palembang runs based on the applicable law and also complies with Shari'ah economic law because in Shari'ah economic law social security is strongly recommended. Then Review of Syari'ah Economic Law on Workers' Social Security System for workers at PT. Fortuna Marina Sejahtera Palembang in all matters that provide protection in activities in accordance with Islamic sharia can be permitted, the prohibition that occurs is if safety is used not for welfare and safety that is applied in PT. Fortuna Marina Sejahtera Palembang Keywords: Social Security, Work Accident, BPJS Employment Penelitian ini di latar belakangi dengan adanya suatu Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja dapat memberikan motivasi dan kesetiaan pekerja terhadap perusahaan akan meningkat yang pada akan gilirannya akan berdampak positif terhadap produktivitas kerja dan dari sisi perusahaan akan mendorong perusahaan meningkatkan efisiensi. Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, Bagaimana Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja Di PT. Fortuna Marina Sejahtera Palembang?Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja Di PT. Fortuna Marina Sejahtera Palembang?. Dari uraian-uraian yang disajikan berbagai tinjauan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja di PT. Fortuna Marina Sejahtera Palembang adalahSistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja di PT. Fortuna Marina Sejahtera Palembang berjalan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan sesuai juga dengan hukum ekonomi syari’ah karena didalam hokum ekonomi syari’ah jaminan sosial sangat di anjurkan untuk dilaksanakan.Kemudian Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi pekerja Di PT. Fortuna Marina Sejahtera Palembang dalam semua hal yang memberikan perlindungan dalam aktifitas sesuai dengan syariah islam dapat di perbolehkan, larangan yang terjadi adalah jika keselamatan di gunakan bukan untuk kesejahteraan dan keselamatan yang di terapkan dalam PT. Fortuna Marina Sejahtera Palembang. Kata kunci :Jaminan Sosial, Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP NEGOSIASI NASABAH KLAIM PRODUK TAKAFULLINK SALAM (STUDI KASUS PT TAKAFUL KELUARGA PALEMBANG) putri, ilma mala; holijah, holijah; Hidayat, Fatah
Muamalah Vol 5 No 2 (2019): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.643 KB)

Abstract

Penelitian yang berjudul Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap negosiasi nasabah klaim produk takafullink salam Studi PT Takaful keluarga Palembang. Dilatarbelakangi oleh keinginan peneliti untuk memahami secara mendalam mengenai asuransi yang bersifat syariah, mengingat berkembangnya lembaga keuangan yang mengunakan prinsip syariah, seperti asuransi takaful keluarga. Perlunya mengantisipasi timbulnya perselisihan yang mungkin dapat terjadi di hari mendatang. Karenanya negosiasi adalah alternatife yang tepat dalam penyelesaian suatu perselisiahan. Permasalahan pada penelitian ini ialah. 1). Bagaimanakah negosiasi nasabah klaim produk takafullink salam di PT takaful Keluarga Palembang. 2). Bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syari‟ah terhadap negosiasi nasabah klaim produk takafullink salam di PT Takaful Keluarga Palembang. Metodelogi penelitian ini adalah jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (filed Research) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti dengan alat pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi melalui tanya jawab kebeberapa objek, kemudian data tersebut dikelola dengan menguraikan permasalahan yang sejelas-selasnya lalu menarik suatu kesimpulan dari umum ke khusus. Hasil penelitian bahwa: Negosiasi nasabah klaim produk takafullink salam dilakukan dengan merundingkan ulang kepada nasabah, bahwa apa yang diperselisihkan telah di jelaskan secara rinci pada polis asuransi. Hal tersebut kemudian dibuktikan dengan data awal akad antara nasabah dan perusahaan. Diikuti dengan proses perdamaian dengan cara kekeluargaan. Dalam kajian hukum ekonomi syariah negosiasi nasabah klaim produk takafullink salam di PT takaful keluarga Palembang dengan nasabahnya telah mengkuti nilai nilai syari’ah. Indikator yang terlihat dari hasil lapangan ialah langkah perdamaian dengan syarat yang sama sama ikhlas (anta radhin). Kata Kunci: Negosiasi, Nasabah, klaim.
ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFI’I ANTONIO TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK Yuliana, Nia; Harun, M; Hidayat, Fatah
Muamalah Vol 4 No 2 (2018): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.834 KB)

Abstract

ABSTRACT The study is titled “Analysis Thought Muhammad Syafi'i Antonio about Riba and Interest Bank, with the background of the problem that in maintaining the benefit of human life from moral damages (morals), social, and economic then Islam firmly and definitely forbid usury. However, as the times progressed, Muslims began to be confronted with the contacts of western civilization where today's banking requires interest. Therefore, the concept of usury that is considered the final legal status began to undergo a review by Islamic reformers such as Muhammad Syafi'i Antonio. The problem raised in the writing of this thesis is how the thought of Muhammad Syafi'i Antonio about usury and bank interest, and what is the basis of the thought of Muhammad Syafi'i Antonio about usury and bank interest in Indonesian banking practices. The methodology of this study using a type of literature study (Library Reseach) which emphasizes the source of information from various materials bibliography, data collection techniques in this study is to collect data related to the thought of Muhammad Syafi'i Antonio. Then the data is analyzed by using descriptive qualitative data analysis method. Based on the result of the research, it can be concluded that Muhammad Syafi'i Antonio decided the position of bank interest and usury is the same and the law is haram, using adillat al-syari'ah (al-Qur'an and Sunnah), istinbath method of law maslahah almursalah and istihsan . Using a specific proposition and implementing general propositions as appropriate targets. As in usul fiqh rules, and economic views. Then Muhammad Syafi'i Antonio also asserted that scholars among whom A. Hasan who has justified usury, is less comprehensive in understanding and taking legal arguments. Keywords: Riba, Bank Interest, Thought, Muhammad Syafi'i Antonio.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JAMINAN PADA INVESTASI DIGITAL CYRONIUM COIN Pratama, Zenda; Hidayat, Fatah; Lubis, Ramiah
Muamalah Vol 6 No 2 (2020): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.803 KB)

Abstract

This thesis is entitled Review of Sharia Economic Law of Guarantee on Cyronium Coin Investment. Against the background of the problem, namely the effect of physical gold coin collateral on Cyronium Coin digital investment which can ensure the security of these investment activities. The formulation of the problem, namely: What is the guarantee on Cyronium Coin digital investment? and How does Sharia Economic Law review the guarantee on Cyronium Coin digital investment ?. This type of research is library research, the primary data of which is obtained from a review of literature studies and from the official website of Cyronium Coin. The data obtained were analyzed qualitatively, namely by producing descriptive data. which applies to reality as the primary material associated with the theories in secondary data. Based on data analysis, deductive conclusions can be drawn in accordance with the formulation of the problem. The results of the study concluded: First, the guarantee on Cyronium Coin digital investment is based on the procedure, Cyronium coins have a selling value according to the price of 20 grams of gold. Its function is to maintain prices so that CYRO tokens can protect investors' funds. Investors who purchase CYRO tokens can choose two options, including choosing to have assets in the form of CYRO tokens and choosing to have assets in the form of Cyronium physical coins where the physical coins are used as collateral for investment. Second, the Sharia Economic Law Review of Guarantee on Cyronium Coin Digital Investment shows that in this case, the consent granted in the implementation of the agreement between the investor and Cyronium is marked by the approval of the investor who has registered and fulfills the terms and conditions that have been made by Cyronium. Then the guarantor is Cyronium, the recipient of the guarantee is the investors, the goods that are used as the object of collateral are Cyronium's physical coins. In its implementation, it has fulfilled the pillars and requirements of kafalah / dhaman as previously explained and this guarantee does not conflict with Islamic law. Keywords: Guarantee, Digital Investment, Cyronium Coin.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BENTUK KERJASAMA BISNIS PERIKLANAN ANTARA PUBLISHER DAN GOOGLE ADSENSE Muhammad, Mahlil Nur; Hidayat, Fatah; Sadi' Is, Muhammad
Muamalah Vol 7 No 1 (2021): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.213 KB)

Abstract

The research background discusses Google adsense, which is an advertising business collaboration program that is very popular in the world online today. Anyonecan become an advertiser for Google with easy conditions, but the fact is that the adsdisplayed by Google are very general, from the sale of food, services and even Googlealso sometimes displays ads selling liquor, gambling to pornography which in Islam isprohibited. From this phenomenon, researchers are interested in examining GoogleAdsense with the formulation of the problems in this study, namely: 1) What is the formof advertising business cooperation between publishers and Google Adsense. 2) How isthe review of Islamic economic law on the form of advertising business collaborationbetween publishers and Google Adsense. The method used in this research is the research library or library research,which is collecting various secondary data that discusses the form of advertisingbusiness collaboration between publishers and Google Adsense both from the media,journals and literature. The results of data processing were analyzed descriptivelyqualitatively. Based on the results of the study it can be concluded that: 1) the form ofadvertising business collaboration between publishers and Google Adsense. Is a form ofcooperation to advertise a product or service owned by the advertiser. With 68% profitsharing for publishers and 32% for Google. So if a publisher is cheating, the adsenseaccount publisher's will be banned. 2) in the review of sharia economic law, this form ofcooperation is included in the form of syirkah abdan and the law is valid if theadvertisements displayed by Google do not contain haram elements. Because in thecooperation itself, it has been fulfilled, such as consent to Kabul, aqidain and itsobjects. Keywords:Business Online, Google Adsense, Syirkah Abdan
DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA Fatah Hidayat
An Nisa'a Vol 9 No 2 (2014): An Nisa'a
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Raden fatah palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ups and downs of Islamic law development in Indonesian can be observed through their historical development. Various questions emerged dealing with this topic. Moreover, several studies and discussions on this topic had been done. They finally produced a conclusion, although some pro and contra responses occasionally appeared toward it. This article is expected to be a historical investigation to see the position of Islamic law in Indonesian state arrangement because in fact, it keeps developing and has a share in coloring the regulations prevailing in Indonesia.ملخص: كانت نشأة حكم العائلات فى اندونيسيا مناسبة بنشأة الإسلام نفسه. فأوّلا، المواصلات بين المجتمع الأصلى وتجّار المسلمين تصنع "صيغة" ثقافة أو معاملة جديدة فى المجتمع. وكذلك احكام العائلية الإسلامية. ستبحث هذه المقالة عن نشر حكم الإسلام وتجديده فى اندونيسيا وهى ستستعمل اربعة مراحل مناسبة بالمرحلة الكبرى من معلوم تاريخ نشأة اندونيسيا. وأمّا الغرض الذى سيوجد فهو "الى أيّ حدّ استعمل حكم العائلة الإسلامية فى قانون العائلات باندونيسيا.
HAK REFUND JUAL BELI ONLINE PADA APLIKASI SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Rani Badarudin; Fatah Hidayat; Husin Rianda
Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 3 (2022): September : Journal of Research and Development on Public Policy
Publisher : Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (783.961 KB) | DOI: 10.58684/jarvic.v1i3.18

Abstract

Penelitian ini berjudul Hak Refund Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Permasalahan pada penelitian ini karena adanya pembatalan yang dilakukan dengan berbagai faktor penyebab diantaranya, dalam praktik jual beli online, sering menimbulkan masalah seperti pembelian produk baju gambar yang dipromosikan tidak sesuai dengan warna, ukuran dan kualitas pesanan pembeli. Pelaku usaha dikenai sanksi dan ganti rugi kepada pembeli yang sudah merasa dirugikan, yang pada akhirnya menyebabkan cacatnya rasa saling rela dan tidak adanya kesesuaian antara sifat atau kriteria barang yang disampaikan penjual pada pembeli. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode jenis penelitian Field Research adalah penelitian secara langsung, yaitu sebuah penelitian yang bersifat kualitatif berupa informasi yang terjadi dilapangan berupa dokumen tertulis maupun hasil wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Hak Refund pada jual beli online pada Aplikasi Shopee terjadi karena adanya kesalahan yang dilakukan pelaku usaha (seller), dishopee kepada konsumen, konsumen merasa kecewa atas ketidaksesuaian barang yang diterima dan mengandung unsur gharar. (2) Menurut Hukum Ekonomi Syariah Hak Refund Jual Beli Online di Aplikasi Shopee yaitu sudah sesuai dengan syariah dengan menggunakan Kaidah al Kharraju Bidhaman ialah pemanfaatan barang yang telah dilakukan pembeli sehingga akan menjadi sebuah bentuk pertimbangan atas kewajiban menganti barang yang telah dijual kepadanya, ketika terjadi kerusakan atau hilang, selama barang masa khiyar dan juga sudah sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh Aplikasi Shopee.
UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA PAGAR ALAM DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN BEGAL DI MUSIM PACEKLIK DESA ALUN DUA TAHUN 2019 DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM Dhevira Nur Aisyah; Atika Atika; Fatah Hidayat
Tazir Vol 5 No 1 (2021): Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.699 KB) | DOI: 10.19109/tazir.v5i1.9240

Abstract

This thesis is entitled Pagar Alam City Police's Efforts to Overcome Begal Crime in the Badminton Season of Alun Dua Village 2019 in terms of Islamic Criminal Law. The method used in this study is empirical normative, with data collection techniques namely field and library research. get data in the form of primary data and secondary data from various kinds of references such as applicable laws and regulations, while empirical data is obtained from the Pagar Alam Police. The purpose of this study was to determine the number of cases of begging violence in Pagar Alam City in 2019, to find out how the efforts to deal with criminal acts of begging in the dry season were carried out by the City Police of Pagar Alam and to find out the view of Islamic criminal law on the efforts of Pagar Alam Police to overcome the crime of begging in the dry season, especially in the City of Pagar Alam. The results of the interview obtained from the Pidum section of the Pagar Alam Police regarding the police's efforts to tackle the crime of begging in Pagar Alam City, especially when in the dry season, often conduct joint patrols between the police and police at crime-prone points. During the long holiday, the Pagar Alam Police will anticipate by carrying out security at tourist attractions by placing members for several days at the tourist attraction, then on Saturday and Saturday nights there will be joint patrols led by the invisible or the head of the district. carry out raids at the prone points of these crimes. The obstacle from the police in overcoming this crime is that there are still many people who are not responsive in reporting 1X24 hours or do not immediately report to the local police, so that the perpetrators are far from reaching. Then the proceeds of crime or stolen goods have sometimes been directly sold to other areas as well as a wide network of the perpetrators of theft, making the investigation process difficult. Therefore it is necessary to cooperate with the community so that the perpetrators of these robberies are quickly caught. Key words: Robbery crime, police effort
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN TRANSAKSI UPAH “PACAK HEWAN” (Studi Atas Pacak Kucing di Comba Cattery Cinde Kota Palembang) Dessy Carolina; Muhammad Harun; Fatah Hidayat
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v7i1.15415

Abstract

This research is field research that aim to review of Sharia Economic Law on the agreement of Wage transaction “Pacak Hewan”. The existence of cattery and petshop that provide the services of competent cat breeding. However, the practices were contrary to the prophetic tradition of Rasulullah SAW that forbade lending male cats to breed the female cats and get the wage from the breeding result, Wage transaction of cat breeding can be categorized as a transaction that contain elements of gharar because the amount of the object is not known with certainty. Therefore, additional research into this transaction is required. The research method used is the qualitative method and the type of research is the field research. The technique of data collection is by means of the method of interview, observation, and documentation, while the technique of data analysis used the qualitative analysis; data presentation and conclusion taking. The result of this research is that the Practice of Catering Transaction Agreement that occurred in Comba Cattery Cinde Palembang has not fulfilled the pillars and conditions if using a rental contract based on the hadits narrated by Abu Daud, Imam Tirmidzi and opinions from the Hanafiyah and Syafi'iah Madzhabs because what is desired from the lease it is an animal sperm. However, the solution given by Imam Syafi'i can also be used as a consideration for cattery managers to continue to carry out breeding by hiring bulls if it becomes tradition but the payment of wages by tenants is based on an expression of gratitude, not in return for rent.Keywords: Wage Transaction, Agreement, Sharia  Economic Law.
PERAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENCEGAHAN PELAKU USAHA YANG MENDISTRIBUSIKAN KOSMETIK ILEGAL Nur Khalifatunnisa; Fatah Hidayat
Tazir Vol 5 No 2 (2021): Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.732 KB) | DOI: 10.19109/tazir.v5i2.10781

Abstract

Center for Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM) is an agency authorized to supervise and overcome the circulation of drugs and food under the auspices of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), the government to protect and strive for the free circulation of cosmetics in the community. The problem of distributing illegal cosmetics that do not meet quality standards is suspected to still occur in the city of Palembang even though it has been investigated and supervised by the Food and Drug Supervisory Center in Palembang, this is because there are no penalties that provide a deterrent effect to business actors. The writing method used in this study uses a qualitative descriptive method. While the method of data collection using interviews, observation and documentation. The results of the study can be concluded, that there are business actors who distribute illegal cosmetics among the people in the city of Palembang. socialization and law enforcement. And if viewed in Islamic criminal law, the role of the drug and food supervisory center in Palembang has carried out in accordance with the teachings of Islamic law for business actors who violate the rules in Islamic criminal law called punishment ta'zir. Keywords: Balai Besar POM, Business Actor, Illegal Cosmetics