Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum JURNAL CENDEKIA HUKUM Unes Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Pagaruyuang Law Journal Transparansi Hukum Walisongo Law Review (Walrev) Media of Law and Sharia UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa (JPMF) Borobudur Journal on Legal Services
Prihati Yuniarlin, Prihati
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Transparansi Hukum

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG TIDAK HADIR (AFWEZIG )DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DIY Heriyani, Endang; Yuniarlin, Prihati
Transparansi Hukum Vol 2, No 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.774 KB) | DOI: 10.30737/transparansi.v2i1.339

Abstract

Orang yang tidak hadir (afwezig )  sebagai subyek hukum tidak kehilangan hak dalam pembagian harta warisan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakkonsep perlindungan hukum bagi orang yang tidak hadir (afwezig) dalam pembagian hak warisan menurut KUHPerdata, dan bagaimanakah pelaksanaan konsep tersebut di DIY. Hasil penelitian menunjukkan adanya konsep perlindungan hukum terhadap awaris yang  tidak hadir (afwezig) yang diatur dalam Pasal 490-492 KUHPerdata, yaitu hak orang yang tidak hadir (afwezig) maupun  para ahli warisnya tidak dapat dihilangkan. Haknya atas harta warisan hanya akan hilang karena daluwarsa. Perlindungan hukum baafwezig sebagai ahli waris dalam pelaksanaan pembagian  harta warisan di DIY baru dapat dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan bahwa seseoradalam keadaan tidak hadir (afwezig). Ternyata dalam pembagian harta warisan dimana ada ahli waris yang tidak hadir (afwezig), kawan warisnya,  tidak menyisihkan harta warisan yang merupakan hak dari ahli waris yang afwezig. Jadi ahli waris  yang afwezig tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.
PERAN PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK DI DIY Yuniarlin, Prihati
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v0i0.3670

Abstract

ABSTRAK Orang tua mempunyai kewajiban utama memelihara dan mendidik anaknya. Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Dalam kondisi yang normal orang tua yang biasanya memenuhi segala hak dan kepentingan anak. Kenyataan dalam masyarakat banyak anak yang tidak berada dalam pengasuhan orang tuanya, karena beberapa sebab. Salah satu amal usaha Muhammadiyah adalah panti asuhan yang memiliki tugas untuk mengasuh anak-anak, menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak dengan tujuan agar mereka menjadi manusia dewasa yang cakap dan berguna serta bertanggung jawab atas dirinya, dan terhadap masyarakat di kemudian hari. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; (1) Apakah anak-anak yang berada dalam Panti Asuhan Muhammadiyah telah mendapatkan hakhaknya sebagai anak?, (2) Apa program Panti Asuhan Muhammadiyah dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak dan apa kendalanya dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak tersebut?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undangundang. Selain penelitian hukum normatif juga dilakukan penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian adalah; (1) Hak-hak anak panti asuhan secara mendasar telah terpenuhi bagi pengembangan kepribadian anak santri, yaitu meliputi; pangan, sandang, pendidikan, bermain, beribadah, pengembangan diri, keamanan (2) Program Panti Asuhan Muhammadiyah dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak yaitu; Program kemandirian anak, pembentukan karakter santri, dan melakukan kerjasama dengan LPK Pobayo Bantul dan Rumah Sakit PKU Bantul. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak adalah terhambatnya komunikasi dengan orang tua santri, rendahnya pengetahuan orang tua santri, adanya konflik antar santri, dan kenakalan santri. Kendala tersebut telah dapat diatasi oleh pengurus panti asuhan dengan cara; pengasuh berbagi tugas, pemberian pendidikan akhlakul karimah, dan pendisiplinan shalat berjamaah.Key words: Panti Asuhan Muhammadiyah, hak anak, perlindungan anak.
Perlindungan Hukum Lessor Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019) Pradipta, Fajrial Dias; Yuniarlin, Prihati
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v0i0.3699

Abstract

ABSTRAK Konsekuensi apabila debitur mengalami cidera janji dalam Jaminan Fidusia yaitu dengan melaksanakan eksekusi benda jaminan, namun pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang selama ini dilakukan seringkali menimbulkan masalah baru bagi para pihak-pihaknya dikarenakan beberapa pasal yang dinilai ambigu dan cenderung multitafsir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan eksekusi dan bentuk perlindungan hukum bagi pihak lessor pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder, teknik pengumpulan studi pustaka dan dianalisi secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian meunjukan bahwa pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi a quo, pihak lessor yang melakukan eksekusi dengan kekuatan titel eksekutorial sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia harus memenuhi dua syarat yaitu mengenai kesepakan akan cidera janji debitur dan kesukarelaan debitur dalam menyerahkan benda jaminan fidusia. Bentuk perlindungan hukum bagi pihak lessor dalam melakukan eksekusi pasca adanya putusan a quo didapatkan dengan dua cara yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.Kata Kunci: Jaminan Fidusia; Lessor; Perlindungan Hukum
Co-Authors Ahdiana Yuni Lestari Anugrah, Syafira Dwi Bibah, Bibah Endang Heriyani, Endang Fauziah, Nafiza Firli Rahma, Fathia Heriyani, Endang Isniyati, Qodriyah Larasati, Waningsih Yona Nabilla, Nissa Hakim Nugroho, Rizka Adi Permadany, Indah Permana, Ade Riyan Pradipta, Fajrial Dias Rahma, Fathia Firli Reni Anggriani, Reni Syamsiar, Syamsiar Wisnu Jatmiko YH, Arya Ari Sepri