Garuda - Garba Rujukan Digital

Penguatan Politik di Akar Rumput: Pendampingan pada PRM Mejing, Ambarketawang, Gamping, Sleman Tunjung Sulaksono; Suswanta Suswanta; Arissy Jorgi Sutan; Ridho Al-Hamdi; David Efendi; Bambang Eka Cahya Widodo
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2022: 2. Kreatifitas Pendidikan dan Pembelajaran di Sekolah dan Perguruan Tinggi
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ppm.52.1031

Pendidikan politik menjadi salah satu program penting dan mendasar bagi seluruh elemen masyarakat untuk bisa bersikap dan berkontribusi dalam kehidupan politik demokrasi. Apalagi dengan semakin mendekatinya momentum Pemilu 2024 yang akan datang perlu, partisipasi masyarakat secara cerdas dan rasional sangat diperlukan untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas. Dengan demikian, program pengabdian masyarakat dengan tema “Penguatan Politik di Akar Rumput: Pendampingan pada PRM Mejing, Ambarketawang, Gamping, Sleman” menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Pengabdian ini bertujuan memberikan sekaligus menambah wawasan pada mitra terkait dasar-dasar pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep dan etika politik agar siap berkontribusi optimal dalam menghadapi Pemilu 2024 yang akan datang dan dalam dinamika kehidupan politik yang lebih luas. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggandeng mitra, yaitu Pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Mejing, Ambarketawang, Gamping, Sleman. Pada program pengabdian masyarakat bertema pendidikan politik ini, telah dilaksanakan beberapa aktivitas, seperti pemaparan materi pendidikan politik serta diskusi dengan pokok-pokok bahasan utama, antara lain Muhammadiyah dan politik, Islam dan politik, serta sistem pemilu dan iklim politik yang ada di Indonesia. Selain itu, program pengabdian ini menghibahkan beberapa buku pendidikan politik bagi masyarakat penerima manfaat. Pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2022 dengan intensitas empat kali pertemuan. Dengan adanya pendidikan politik ini, diharapkan program tersebut bermanfaat bagi mitra dan dapat menjadi program yang berkelanjutan serta dapat bermanfaat dalam menyikapi fenomena politik yang ada, baik skala lokal maupun skala nasional

The Problem of Neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the 2020 Regional Head Election Muhammad Eko Atmojo; Tunjung Sulaksono; Nita Ariba Hanif; Helen Dian Fridayani
ARISTO Vol 11, No 2 (2023): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v11i2.6101

This article will discuss the neutrality of bureaucracy in Indonesia with the perspective of data collection from online media. Where the purpose of this paper is to find out the involvement of ASN in the power struggle in the implementation of regional head elections. If we look at the many cases of neutrality violations that occurred in the 2020 regional head elections, this is also justified by the State Civil Affairs Commission which records cases of violations of bureaucratic neutrality. The implementation of regional head elections conducted in 2020 is indeed full of pros and cons, besides that almost every regional head election always arises the issue of bureaucratic neutrality. In 2020, there were 694 ASNs who committed violations and have been reported to the State Civil Apparatus Commission. This shows that the implementation of regional head elections is one of the momentums for candidates for regional heads and ASNs to conduct patron-client practices. In addition, the implementation of regional head elections is also carried out during the covid-19 pandemic so that it is possible to have ASN involvement in the implementation of campaigns and so on. Because in 2020 there is a lot of involvement of civil apparatus that shows open support to one of the candidates.

Konsolidasi Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemenangan Pilkada Pasca Konflik Internal Partai Muh. Nur Royyan; Tunjung Sulaksono; Junior Hendri Wijaya
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 1 (2022): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i1.18445

Perebutan restu dari Ketua Umum Partai dalam pencalonan, serta sikap partai dalam mengatasi konflik internal dan berhasil membuahkan kemenangan menjadi ketertarikan untuk dibahas. PDI-Perjuangan sebagai salah satu partai pengusul calon menerapkan jalan panjang dalam proses kandidasi calon. Selama proses kandidasi, DPC Partai telah mengirimkan 4 nama calon untuk diseleksi. Hasil seleksi oleh DPP Partai dalam Surat Rekomendasi memunculkan nama yang berbeda dari daftar yang telah diserahkan. Ketidaksesuaian tersebut memicu timbulnya konflik internal, bahkan terjadi pengalihan dukungan oleh kadernya. Namun, hal tersebut berhasil diatasi oleh DPC Partai dan membuahkan kemenangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian konflik atas Rekomendasi DPP Partai dan konsolidasi internal untuk pemenangan Pilkada 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan data primer berupa wawancara langsung dan dokumentasi serta data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, dan publikasi yang relevan. Adapun teknis analisis data yang digunakan ada dengan cara reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPC Partai dalam menyelesaikan konflik internal melakukan komunikasi politik dan mekanisme penyelesaian konflik sesuai dengan ketentuan partai. Sedangkan dalam pemenangan Pilkada 2020, DPC Partai melakukan konsolidasi internal berupa konsolidasi struktural dan konsolidasi agenda politik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan telah berhasil dalam mengatasi konflik internal dan memenangkan Pilkada 2020. Namun, dari beberapa upaya tersebut masih belum optimal dan masih terdapat campur tangan dari pusat partai yang cukup kuat. Selain itu, dominasi peranan Pimpinan Pusat Partai menjadikan sistem sentralisasi dirasa masih kuat daripada sistem demokrasi yang semestinya diterapkan dengan baik untuk menciptakan demokrasi partai yang sesungguhnya serta kesolidan politik di tingkat lokal.

E-Voting Inclusivity: The Accessibility of Elderly Voters in the 2021 Village Head Election in Sleman Regency Tiara Fadilla; Tunjung Sulaksono
ARISTO Vol 12, No 1 (2024): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v12i1.7627

The Village Head Election (Pilkades) is a forum for the community to use their voting rights to elect leaders at the village level. It utilizes technology as a tool to accelerate and influence the technicalities of village head elections from conventional to digital through electronic voting (e-voting). This research aims to analyze the accessibility of elderly voters in the Village Head Election in Sleman Regency, Special Region Province of Yogyakarta (DIY). This research was examined using Thomas and Penchansky's theory which consists of indicators of availability, accessibility and accommodation. This research was a qualitative type of research with data collection techniques using primary data, obtained from interviews, and secondary data, obtained from journal articles and other literature studies in the form of research-related documents. The results of this research show that the Sleman Regency’s Community Empowerment Service and the Village Government were the parties that provide facilities and infrastructure to the community in the village head election in Sleman Regency. In accommodating this, initially, the political dynamics in Sleman Regency were more apathetic and traditional for the elderly people due to the change of the era. However, after researching, the problems that arose during the election were more related to the technical aspects of e-voting rather than the community or elderly people. Several obstacles occurred during e-voting, making the voters annoyed. Then, the elderly voters were given the same services as the other voters, except for the elderly with limitations. In this case, indicators such as availability, accessibility, and accommodation are considered appropriate and sufficient for the needs of elderly people. Regarding these needs, the TTU (the main technical team) and TTL (the field technical team) try their best to fulfill whatever it is without discrimination.

Comparison of DPD Muslim Electoral Districts of Bali, North Sulawesi, and East Nusa Tenggara in the Perspective of the Powercube Theory Suswanta, Suswanta; Sulaksono, Tunjung; Sundari, Cici
Journal of Governance and Public Policy Vol 10, No 1 (2023): February 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v10i1.17724

This study aims to analyse the comparison of the Muslim DPD in the electoral districts of Bali, North Sulawesi, and East Nusa Tenggara from the Perspective of the Powercube Theory. General election (Pemilu) is the process by which voters elect people to fill certain political positions. Elections are one of the characteristics of a democracy, in which the people are directly involved in selecting leaders and determining the direction of political policies in the next five years. This research method is included in the category of normative research or library research, namely research conducted by examining library materials or secondary data consisting of online media, social media, and journals related to this research by tracing how the explanation of the comparison of the victory of the DPD Muslim Electoral District of Bali, North Sulawesi and East Nusa Tenggara in the Perspective of the Powercube Theory. The analysis technique uses the NVivo 12 plus data processing application, a qualitative document analysis tool with the help of a computer. Their tools are easy to use and can process words and explore word frequencies, attributes, and cases from big data. The results of this study show that the victory of the DPR RI Muslims in the electoral districts of Bali, North Sulawesi, and East Nusa Tenggara is very closely related to the Powercube Theory, where they already have the power of office, both coming from political families and being active in various organisations and have long served the community so they can become members of parliament. As well as having differences and similarities from the background of the actors before serving members of the DPD RI.

Bibliometric Analysis: The Concept of Fair Trade In International Trade Anggara, Reksi; Sulaksono, Tunjung; Suranto
Jurnal Bisnis dan Keuangan Vol 9 No 1 (2024): Business and Finance Journal
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33086/bfj.v9i1.5403

This study aims to map global scientific publications with the topic of fair trade in international trade to get trends and issues that can be further researched related to the topic. The method used in this study is a qualitative method with a literature study approach using bibliometric analysis. The data used is 54 articles indexed by Scopus in the last ten years. VOSviewer is used to provide a visual examination of the occurrence of keywords. The findings in this study show that publications with the theme of fair trade in international trade have decreased over the past ten years. In 2013 became the most research publications, the United States became the country that contributed the most to the publication of this research. Then, Ulgiati, S. is the author who contributed significantly to this scientific research. Other findings from this study have also shown that the field of study of Social Sciences is the highest, with a total percentage of 34%. Beijing Normal University and the Parthenope University of Naples as contributing institutions in publications on this theme. The research also shows that the most researched topics are dominant issues such as sustainable development goals, consumer behavior in developing countries, and world food trade.

Political Recruitment and Party Institutionalization: PDIP's Internal Tension in the 2020 Surakarta Mayoral Election Sulaksono, Tunjung; Sungkawa, Janur Dikya; Suswanta, Suswanta; Sutan, Arissy Jorgi
Journal of Local Government Issues Vol. 6 No. 1 (2023): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/logos.v6i1.23121

This article aims to explain the causes of internal tension within the Indonesian Democratic Party—Struggle (PDIP) Party. The internal tension occurred vertically and horizontally due to the party’s central office intervention in the recruitment process for the 2020 Surakarta mayoral candidate. The intervention caused disappointment among Surakarta Branch Leadership Council (DPC) Surakarta cadres towards the PDIP's Central Leadership Council (DPP) policies and deconsolidation within the DPC level prior to the election. The research approach used is descriptive-qualitative, with data collection techniques used are documentary and literature studies. In contrast to the explanation of previous works that emphasize the oligarchy and centralism of decision-making, this article shows that the cause of the internal tension within the PDIP Party is the low degree of party institutionalization, especially in the systemness and decisional autonomy dimensions.

The Perception of Young Voters Towards the Integrity of the 2014 Election1 A Survey in Special Region of Yogyakarta RIDHO AL HAMDI; SURANTO SURANTO; BAMBANG EKA CAHYA WIDODO; TUNJUNG SULAKSONO; AWANG DARUMURTI
Jurnal Studi Pemerintahan Vol 5, No 1 (2014): February 2014
Publisher : Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgp.2014.0009

The research examines the perception of youngvoters regarding the quality of theimplementation the 2014 election. There are sixindicators to measure the integrity: 1) theelection law, 2) the electoral procedure, 3) thevoter registration, 4) the political party and itscandidate registration, 5) the role of massmedia, and 5) the candidate campaign. Theresearch findings revealed that, in general,young voters have an adequate perceptionconcerning the electoral integrity. Morespecifically, the good perception is only to twothings namely political party and its candidateregistration and the electoral procedure. Therest is adequate perception. In addition, theresearch portrayed that young people havehighest trust merely to the CorruptionEradication Commision (KPK). On the otherhand, they have lowest trust into twoinstitutions: political party and parliament.Key words: Young voters, perception, the 2014election,Trust

The Strategic Role of Local Political Parties in the Legislative Process Qanun for Sharia Financial Institutions in Aceh Alqarni, Wais; Saleh, Rahmat; Anggraini, Titi; Sulaksono, Tunjung; Akhyar, M. Nur
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 3 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v8i3.21802

According to the 2019 Election data, the Aceh Party secured 18 out of the 81 seats in the Aceh DPR (Legislative Assembly). The Speaker of the DPR is appointed from the Aceh Party, which holds the majority of seats in the legislature as the winners of the election. Furthermore, Commission I is responsible for overseeing matters related to Law, Politics, Government, and Security, is headed by a member of the DPR representing the Aceh Party. The Aceh DPR Legislation Body is led by a member of the Aceh DPR who belongs to the Aceh Party. This study employs a qualitative-normative approach, utilizing role theory for analysis. Data is gathered through in-depth interviews and literature review. The participants interviewed consisted of individuals affiliated with the DPR, the Islamic Sharia Service, and Academics. The material studied encompassed journal papers, books, news media reports, and research relevant to the topic under consideration. The findings suggest that local parties play a significant influence in the enactment of the LKS Qanun. The Aceh Party, a local political organization, emerged victorious in the election and secured the majority of seats in the Aceh parliament. This is evident through the participation of the chairman of the Aceh DPR legislative body who originates from the Local Party. This is an important part of the Political Party's contribution to the development of local democracy in Aceh as well as supporting the implementation of Islamic law in Aceh based on law within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia.

Comparison of DPD Muslim Electoral Districts of Bali, North Sulawesi, and East Nusa Tenggara in the Perspective of the Powercube Theory Suswanta Suswanta; Tunjung Sulaksono; Cici Sundari
Journal of Governance and Public Policy Vol. 10 No. 1 (2023): February 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v10i1.17724

This study aims to analyse the comparison of the Muslim DPD in the electoral districts of Bali, North Sulawesi, and East Nusa Tenggara from the Perspective of the Powercube Theory. General election (Pemilu) is the process by which voters elect people to fill certain political positions. Elections are one of the characteristics of a democracy, in which the people are directly involved in selecting leaders and determining the direction of political policies in the next five years. This research method is included in the category of normative research or library research, namely research conducted by examining library materials or secondary data consisting of online media, social media, and journals related to this research by tracing how the explanation of the comparison of the victory of the DPD Muslim Electoral District of Bali, North Sulawesi and East Nusa Tenggara in the Perspective of the Powercube Theory. The analysis technique uses the NVivo 12 plus data processing application, a qualitative document analysis tool with the help of a computer. Their tools are easy to use and can process words and explore word frequencies, attributes, and cases from big data. The results of this study show that the victory of the DPR RI Muslims in the electoral districts of Bali, North Sulawesi, and East Nusa Tenggara is very closely related to the Powercube Theory, where they already have the power of office, both coming from political families and being active in various organisations and have long served the community so they can become members of parliament. As well as having differences and similarities from the background of the actors before serving members of the DPD RI.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search