Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Pandecta

World Trade Organization, Negara Berkembang dan Special and Diferrential Treatment Kinanti, Fatma Muthia
Pandecta: Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4193

Abstract

Perdagangan bebas menjadi isu yang semakin menguat dalam pergaulan global saat ini. Berbagai perjanjian baik multilateral, regional dan bilateral yang mengatur mengenai penekanan hambatan perdagangan semakin banyak. WTO sebagai peraturan induk dan merupakan sumber hukum utama dari perdagangan bebas telah berjalan selama lebih dari satu dekade. Sejak pembentukan WTO terbukti bahwa partisipas masyarakat internasional dalam perdagangan global semakin meningkat. Namun, beberapa kritik muncul terutama dari negara berkembang yang merasa belum mendapatkan manfaat dari perdagangan bebas. Isu ini kemudian muncul dalam negosiasi WTO yang menghasilkan konsep Special and Differential Treatment (SDT) yang diadopsi dalam ketentuan-ketentuan WTO. Penelitian ini mengangkat tema besar mengenai ketentuan-ketentuan dan kerjasama WTO yang mencerminkan perdagangan bebas dan kaitannya dengan negara berkembang. Beberapa hal yang disorot adalah bagaimana pengaturan dalam WTO terkait perlakuan berbeda (Special and Differentiated Treatment) yang diberikan kepada negara-negara berkembang. Selain itu penelitian ini difokuskan juga untuk menganalisis diferensiasi antara negara-negara berkembang dalam WTO. Kemudian, analisis difokuskan terhadap peran dan dampak Doha Development dan Bali Round terkait negara berkembang terutama di sektor agrikultur dan dampak adanya diferensiasi dari negara berkembang.Free trade is an issue that has gained strength in today’s global society. Various multilateral treaties, regional and bilateral governing the suppression of trade barriers more. WTO as a central rule and is the main legal source of free trade has been running for more than a decade. Since the establishment of the WTO proved that the participation and the international community in global trade is increasing. However, some criticism arose primarily from developing countries that have not benefited from free trade. This issue arises in WTO negotiations that resulted in the concept of Special and Differential Treatment (SDT), which was adopted in the WTO provisions. This study raised the major themes of the provisions of the WTO and cooperation that reflects the free trade and its relation to developing countries. Some of the things highlighted was how the settings related to differential treatment in the WTO granted to developing countries. In addition, research is focused also to analyze the differentiation between developing countries in the WTO. Then, the analysis focused on the role and impact of the Doha Development Round and Bali related to developing countries, particularly in the agricultural sector and the impact of the differentiation of developing countries.
World Trade Organization, Negara Berkembang dan Special and Diferrential Treatment Kinanti, Fatma Muthia
Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4193

Abstract

Perdagangan bebas menjadi isu yang semakin menguat dalam pergaulan global saat ini. Berbagai perjanjian baik multilateral, regional dan bilateral yang mengatur mengenai penekanan hambatan perdagangan semakin banyak. WTO sebagai peraturan induk dan merupakan sumber hukum utama dari perdagangan bebas telah berjalan selama lebih dari satu dekade. Sejak pembentukan WTO terbukti bahwa partisipas masyarakat internasional dalam perdagangan global semakin meningkat. Namun, beberapa kritik muncul terutama dari negara berkembang yang merasa belum mendapatkan manfaat dari perdagangan bebas. Isu ini kemudian muncul dalam negosiasi WTO yang menghasilkan konsep Special and Differential Treatment (SDT) yang diadopsi dalam ketentuan-ketentuan WTO. Penelitian ini mengangkat tema besar mengenai ketentuan-ketentuan dan kerjasama WTO yang mencerminkan perdagangan bebas dan kaitannya dengan negara berkembang. Beberapa hal yang disorot adalah bagaimana pengaturan dalam WTO terkait perlakuan berbeda (Special and Differentiated Treatment) yang diberikan kepada negara-negara berkembang. Selain itu penelitian ini difokuskan juga untuk menganalisis diferensiasi antara negara-negara berkembang dalam WTO. Kemudian, analisis difokuskan terhadap peran dan dampak Doha Development dan Bali Round terkait negara berkembang terutama di sektor agrikultur dan dampak adanya diferensiasi dari negara berkembang.Free trade is an issue that has gained strength in today’s global society. Various multilateral treaties, regional and bilateral governing the suppression of trade barriers more. WTO as a central rule and is the main legal source of free trade has been running for more than a decade. Since the establishment of the WTO proved that the participation and the international community in global trade is increasing. However, some criticism arose primarily from developing countries that have not benefited from free trade. This issue arises in WTO negotiations that resulted in the concept of Special and Differential Treatment (SDT), which was adopted in the WTO provisions. This study raised the major themes of the provisions of the WTO and cooperation that reflects the free trade and its relation to developing countries. Some of the things highlighted was how the settings related to differential treatment in the WTO granted to developing countries. In addition, research is focused also to analyze the differentiation between developing countries in the WTO. Then, the analysis focused on the role and impact of the Doha Development Round and Bali related to developing countries, particularly in the agricultural sector and the impact of the differentiation of developing countries.
Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Kerangka Belt and Road Initiative Wiko, Garuda; Kinanti, Fatma Muthia
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.30347

Abstract

Inisiatif kejasama internasional yang diinisiasi oleh Negara Cina yang disebut Belt and Road Initiative (BRI) dikembangkan untuk mewujudkan integrasi ekonomi wilayah Eurasia. Kerjasama ini pada akhirnya memunculkan hubungan hukum yang kompleks antara berbagai entitas baik pada tataran publik maupun privat. Dalam taraf privat, kerjasama maupun proyek yang melibatkan pihak yang berasal dari berbagai kewarganegaraan serta bidang sengketa yang beragam dalam kerangka BRI akan memberikan permasalahan tersendiri. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji aspek penyelesaian sengketa khusus dalam bidang bisnis pada kerangka BRI. Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan hukum yang terkait dengan BRI maka pembahasan akan dibatasi agar lebih fokus yakni menganalisa kerjasama BRI dari konteks penyelesaian sengketa. Ditemukan terdapat beberapa pilihan penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak yang terlibat dalam Proyek BRI yakni Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa yang bersifat non-adjudikatif seperti negosiasi maupun mediasi, pengadilan nasional, China’s International Commercial Courts (CICC), forum arbitrase nasional, arbitrase internasional. Indonesia merupakan negara mitra yang penting dalam implementasi BRI. Untuk itu, Indonesia perlu memperhatikan sumber hukum internasional yang mendukung proses penyelesaian sengketa yang bersifat transnasional.   International cooperation initiated by China called the Belt and Road Initiative (BRI) was developed to realize economic integration from Eurasia. The implementation of this initiative includes cooperation in strategic areas that are very comprehensive. This cooperation ultimately gave rise to complex legal relationships between various entities at both the public and private levels. At the private level, collaborations and projects involving parties of various nationalities as well as various dispute areas within the BRI framework will present significant issues. This article aims to examine aspects of dispute resolution specific to the business sector under the BRI framework. It was found that there are several dispute resolution options that can be chosen by the parties involved in the BRI Project, namely non-adjudicative alternative forms of dispute resolution such as negotiation or mediation, national courts, China's International Commercial Courts (CICC), national arbitration forums, international arbitration. Indonesia is an important partner country in the implementation of BRI. For this reason, Indonesia needs to pay attention to international legal sources that support transnational dispute resolution processes.