Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi terhadap Guru Sekolah Dasar dalam Kurikulum Merdeka Mas’ud B, Mas’ud B; Syafei, Muhammad; Rahman, Rahmadani; Nuratiqah, Nuratiqah; Putri, Alifah Ananda; Usman, Munjimayansari H.; Selviana, Selviana; Puspitasari, Puspitasari; Anita, Anita; Restiani, Restiani
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 1: Juni (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v4i1.284

Seminar ini bertujuan untuk membantu guru-guru sekolah dasar di Kecamatan Ujung Kota Parepare dalam menerapkan kurikulum merdeka melalui pengelolaan kelas inklusif dan pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan dilaksanakan oleh mahasiswa PPG Prajabatan Matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Parepare bekerjasama dengan KKG Gugus IX Wilayah II Kecamatan Ujung Kota Parepare. Metode yang digunakan adalah seminar, diskusi, dan tanya jawab dengan narasumber ahli. Hasil seminar yang diikuti oleh 70 guru menunjukkan adanya partisipasi aktif dan antusiasme guru selama seminar menunjukkan motivasi tinggi untuk mengembangkan keterampilan pengelolaan kelas inklusif. Materi yang disampaikan berupa pembelajaran berdiferensiasi disertai dengan contoh-contoh kasus serta strategi penerapannya di kelas.

The Existence of Policy Regulations (Beleidsregel) in the Indonesian Legislative System Patra, Rommy; Syafei, Muhammad; Husna, Muhammad Badarul; Djohan, Muhammad Irwan; Famula, Deea Rizky
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 9 No. 2 (2024): OCTOBER
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.v9i2.33506

The phenomenon of many types of statutory regulations being formed, there is the formation of a number of policy regulations. The main issue related to policy regulations is the issue of accountability and supervision. Because its formation is based on "free" authority, this policy regulation is vulnerable to abuse even though the accountability mechanism is not clear. The problems are: (1) What is the existence of policy regulations related to legal force and the implications that arise from their implementation? (2) How is policy regulation carried out to ensure that there is no abuse of power? This research uses normative legal research methods. Research results: The existence of policy regulations (beleidsregel) was formed not based on attribution or delegation authority from the Constitution and Laws, but was formed on one's own initiative (discretion) in order to resolve the government administration problems faced. Policy regulations are not statutory regulations and are not directly legally binding. The unclear status of policy regulations has the implication that the supervision carried out over them is still not optimal because there are no explicit regulations regarding the supervision mechanisms that can be carried out. To clarify the scope of supervision of policy regulations, there needs to be a revision of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration so that supervision of the use of discretion is not only aimed at decisions and/or actions of Government Officials but also includes supervision of the use of discretion which results in policy regulations. Apart from that, a monitoring mechanism through the judiciary must be sought where the Supreme Court must have consistency in its decisions and provide criteria related to policy regulations that can be tested to control them so that they are not misused. Keywords: discretion; policy regulations; supervision

Pelatihan Design dengan Aplikasi Canva sebagai Sarana Promosi Produk di Desa Bulupayung, kecamatan Kesugihan, kabupaten Cilacap Rifani, Endang; Roihanah, Ana; S, Solikhun; P, Purwati; Arifin, Zaenal; Kustiansyah, Nakula Bagus; Huda, M. Hanif Nur; M, Masrukhin; Milenia, Laela Yusriyah; Prayuda, M. Amril; Brilianto, Abra; Fauzy, Achmad; Santosa, Ade; Syafei, Muhammad
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 11 (2025): February
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14904965

This service aims to increase the creativity of MSME actors in creating more modern logos using the Canva application as a means of product promotion because a logo is a very important thing in starting a business. Logo design can also influence the formation of a product image. With a logo, it can reflect the identity of the product itself so that it is better known to many people. The method used in the training is the demonstration and practice method. The results of this activity are that the use of the Canva Application in creating logos is quite simple and easy to understand by changing fonts, changing color combinations, and adding text and product images using the main features, namely drag and drop, then continued with the implementation of practices carried out by MSME actors and can produce logos according to the objectives, namely more creative and modern logos.

Pelatihan Design dengan Aplikasi Canva sebagai Sarana Promosi Produk di Desa Bulupayung, kecamatan Kesugihan, kabupaten Cilacap Rifani, Endang; Roihanah, Ana; S, Solikhun; P, Purwati; Arifin, Zaenal; Kustiansyah, Nakula Bagus; Huda, M. Hanif Nur; M, Masrukhin; Milenia, Laela Yusriyah; Prayuda, M. Amril; Brilianto, Abra; Fauzy, Achmad; Santosa, Ade; Syafei, Muhammad
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 11 (2025): February
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14904965

This service aims to increase the creativity of MSME actors in creating more modern logos using the Canva application as a means of product promotion because a logo is a very important thing in starting a business. Logo design can also influence the formation of a product image. With a logo, it can reflect the identity of the product itself so that it is better known to many people. The method used in the training is the demonstration and practice method. The results of this activity are that the use of the Canva Application in creating logos is quite simple and easy to understand by changing fonts, changing color combinations, and adding text and product images using the main features, namely drag and drop, then continued with the implementation of practices carried out by MSME actors and can produce logos according to the objectives, namely more creative and modern logos.

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA HEWAN TERNAK DI DAERAH YANG DINYATAKAN DAERAH TERTULAR WABAH (STUDI DI KABUPATEN KUBU RAYA) Hoerrudin, Hoerrudin; Syafei, Muhammad; Hamdani, Hamdani
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 2 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i2.71533

Abstrak Penelitian ini membahas peran peran kepolisian dalam penanganan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak di daerah yang dinyatakan daerah tertular wabah, khususunya di Kabupaten Kubu Raya serta kendala yang dihadapi dan langkah startegis dalam mengatasi kendala tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif. Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa peran kepolisian dalam melakukan penanganan dan pengendalian PMK pada hewan ternak melalui "Operasi Aman Nusa"“II" khususnya di Kabupaten Kubu Raya dengan melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan. Adapun kendala yang dihadapi menyangkut kendala geografis dan kendala keterbatasan jumlah personil. Langkah strategis yang dilakukan adalah dengan mengefektifkan peran Bhabinkamtibmas serta berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya.

PENERAPAN VALIDASI SERTIFIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA MENUJU PELAYANAN ELEKTRONIK Panamuan, Ocky Bywaran; Syafei, Muhammad; Suhardi, Suhardi
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i1.72680

Tulisan ini menelaah tentang implementasi pelayanan validasi sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya beserta kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya agar validasi sertifikat sesuai data tekstual dan spasial.Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder maupun melalui studi lapangan untuk mengumpulkan data primer. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif. Sebagai temuan penelitian diketahui bahwa implementasi kegiatan validasi sertifikat tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya ini diawali dengan memvalidasi data elektronik pertanahan dan dilanjutkan dengan mencocokkan data fisik di lapangan. Kendala yang dihadapi adalah berkaitan dengan jumlah petugas, kondisi data tanah yang tidak ideal serta pemilik tanah tidak menguasai atau menjaga tanda batasnya. Agar validasi sertifikat tanah sesuai dengan data fisik dan data yuridis, beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Kata Kunci: Pelayanan elektronik; Sertifikat tanah; Validasi.

KOORDINASI ANTARA KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU DAN RUMAH BARANG PENYIMPANAN SITAAN NEGARA SANGGAU DALAM PENYIMPANAN BARANG BUKTI Astuti, Mahanani Tri; Syafei, Muhammad; Hamdani, Hamdani
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 2 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i2.81724

This research will focus on coordination between public prosecutors, especially at the Sanggau District Prosecutor's Office and the Sanggau State Storage House for Confiscated Goods in storing evidence that is still being used in the judicial process along with the factors that influence this coordination. Research was carried out through literature studies and through field studies. The data source in this research uses primary data and secondary data. Data analysis was carried out using descriptive juridical and qualitative methods. The results of the research show that coordination between the Sanggau District Prosecutor's Office and the Sanggau State Storage House for Confiscated Goods in storing evidence is carried out by entrusting confiscated items which are used as evidence in criminal cases to the Sanggau State Storage House for Confiscated Goods when the Sanggau District Prosecutor considers this to be the case. necessary. The factors that influence coordination between the Sanggau District Prosecutor's Office and the Sanggau State Confiscated Property Storage House in storing evidence lie in the limitations that both agencies have in managing evidence in the form of confiscated or confiscated objects. Penelitian ini akan difokuskan pada koordinasi antara penuntut umum, khususnya di Kejaksaan Negeri Sanggau dengan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sanggau dalam penyimpanan barang bukti yang masih digunakan dalam proses peradilan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi tersebut. Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan maupun melalui studi lapangan. Sumber data dalam peneltian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa koordinasi antara Kejaksaan Negeri Sanggau dengan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sanggau dalam penyimpanan barang bukti dilakukan dengan menitipkan barang-barang sitaan yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana kepada Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sanggau manakala pihak Kejaksaan Negeri Sanggau menimbang bahwa hal tersebut perlu dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Kejaksaan Negeri Sanggau dengan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sanggau dalam penyimpanan barang bukti terletak pada keterbatasan yang dimiliki oleh kedua instansi dalam melakukan pengelolaan barang bukti yang berupa benda sitaan atau barang rampasan.

PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KABUPATEN BENGKAYANG Siagian, Frits Orlando; Syafei, Muhammad; Saptomo, Priyo
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i1.69922

Abstrak Penelitian ini membahas peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bengkayang, kendala-kendala yang dihadapi serta strategi yang diupayakan kepolisian dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Dalam upaya penanggulangan kegiatan PETI di Kabupaten Bengkayang, Kepolisian berusaha melakukan upaya preventif, dengan melakukan himbauan kepada masyarakat yaitu seperti dalam dan melakukan razia secara berkala Selain itu juga dilakukan upaya represif yaitu penindakan dan penegakan hukum. Keterbatasan sumber daya organisasi Kepolisian, kebijakan sektoral yang bersifat parsial dan tidak holistik dalam penegakan hukum, serta budaya hukum masyarakat menjadi beberapa faktor penghambat upaya penanggulangan kegiatan PETI di Kabupaten Bengkayang. Untuk itu, pihak Kepolisian juga melakukan langkah dan strategi melalui peningkatan upaya pembinaan secara intensif kepada masyarakat dan memperketat upaya pengawasan terhadap usaha pertambangan serta mendorong pemerintah daerah untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk berwawasan lingkungan.

Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Hamdani, Hamdani; Syafei, Muhammad; Mintarsih, Endah
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i1.2421

Perkembangan otonomi desa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka peluang bagi desa untuk mengelola wilayahnya sendiri. Fokus pembangunan desa adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam mendukung ini, desa diberikan kewenangan lokal berskala desa, termasuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Meskipun memiliki potensi besar, implementasi BUM Desa di Desa Madu Sari, Kabupaten Kubu Raya, menjadi polemik. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang BUM Desa dan keterbatasan teknis anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menciptakan hambatan. Oleh karena itu, diperlukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai metode memecahkan masalah dengan memberikan pelatihan legal drafting, penyusunan materi Perdes, dan latihan simulasi kepada pemangku kepentingan desa. Metode ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam membentuk Perdes tentang BUM Desa, sehingga desa dapat lebih efektif mengelola potensinya demi kesejahteraan bersama. PKM direncanakan berlangsung pada 21 Oktober 2023 di Desa Madu Sari, Kubu Raya, dan diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari perangkat desa, BPD, dan unsur organisasi kemasyarakatan. penyampaian materi diikuti dengan Tanya Jawab, Diskusi, Simulasi/Latihan Penyusunan Perdes dilakukan Evaluasi. Dalam Evaluasi ini dilihat kemampuan para peserta dalam memahami dan menerapkan materi legal drafting yang diberikan dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sudah memahami mengenai BUM Desa dan tata cara membentuk Peraturan desa tentang BUM Desa.

Border Area Management: How Should Indonesia Reform? Darajati, Muhammad Rafi; Syafei, Muhammad; Sudagung, Adityo Darmawan
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol 4 No 3 (2023): Oktober
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/up.v4i3.25741

This article examines how state territorial regulation can encourage development in Indonesia's border regions. This article also tries to explain the need for better management of borders between countries because there are several obstacles in implementing cross-border regulations. This research uses qualitative methods by taking the perspective of international law and constitutional law and collecting data through field research and reviewing related literature. Field research was carried out for 3 months by conducting in-depth interviews with several informants. Secondary data was obtained from reviewing books, journals, writings and mass media regarding international law, international relations and constitutional law. This research shows that the idea of â€‹â€‹reforming border management between countries must be based on several aspects, namely law, institutions, development approaches and spatial planning. Keywords: border area management; governance; state territory

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search