Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum PACTUM LAW JOURNAL Nemui Nyimah Jurnal Sumbangsih
Depri Liber Sonata
Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik Sonata, Depri Liber
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbeda dengan pelaksanaan putusan pengadilan pada perkara pidana yang bersifat aktif maka pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) pada perkara perdata lebih bersifat pasif, dalam arti bahawa pelaksanaannya sangat tergantung dari upaya proaktif pemohon eksekusi untuk melakukan permohonan-permohonan pada setiap tahap pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana perkara yang bersangkutan telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian pengetahuan mengenai prosedur pelaksanaan eksekusi di bidang perdata sangat penting untuk dipahami khususnya oleh masyarakat pencari keadilan yang mengalami kesulitan/permsalahan terhadap pemenuhan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik eksekusi terhadap pembayaran sejumlah uang yang melalui tahapan pelaksanaan lelang eksekusi, maupun terhadap eksekusi riil. Permasalahan hukum yang paling sering ditemui terkait pelaksanaan eksekusi perdata adalah pada tahapan lelang eksekusi, dimana sulitnya menjual objek lelang eksekusi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah pada tahap eksekusi riil/pengosongan objek eksekusi yang sering menimbulkan konflik sosial dan tidak jarang berakhir dengan tindakan-tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan (tindak pidana). Penelitian ini membahas mengenai prosedur dan permasalahan-permasalahan beserta solusi yang dapat ditempuh terkait permasalahan pelaksanaan eksekusi perdata di dalam praktik.
METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM sonata, depri liber
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim in this article is to determine the method of normative and empirical legal research with the typical characteristics of the methods of researching Law. The approach used qualitative methods through the study of literature. Based on the research findings and discussion, it can be concluded, first, science law (jurisprudence) and all sub-study with him in a large family study of the law, no matter how controversial as as a discipline independent and peculiar (sui generis), part from the humanities and social sciences, as well as natural science (exact) and social sciences which has had an undeniable place in the branches of science. Science of law must be recognized as having the research methods typical and unique, in terms of interest / usefulness to do a research in the field of law, both theoretical and practical, or of how to look at the science of law as a discipline prescriptive and applied, as well as from the point of view of human behavior relating to the existence of the law. Secondly, the penstudi law should realize the importance of legal research which is the authority, even advised not to leave, ie normative legal research / doctrinal, both from the point of view of the approach commom law system (statutes approach, case approach, historical approach, comparative approach and conceptual approach) as well as from the standpoint of research form the principles of law, the synchronization of legislation and others. which has been used as a handle by penstudi law in Indonesia and tend intended for academic interest. Third, the differences in conceptions, notions in the study of legal research in various law schools and high schools of law, especially for academic interest (thesis and dissertation), the main question is whether or not a uniformity is realized, or let it all by referring to the belief respective legal research on how it thinks best. Keywords: Research Methods law, Legal Normative and Empirical
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA INTERVENSI TUSSENKOMST NOMOR: 580K/PDT/2017 Kamba, Reza Torio; Prayitno, Dwi Pujo; Sonata, Depri Liber
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 04 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Intervensi adalah campur tangan atau ikut serta pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang berjalan di muka pengadilan antara pihak penggugat dengan pihak tergugat. Ada 3 (tiga) macam bentuk intervensi yaitu voeging (menyertai), tussenkomst (menengahi) dan vrijwaring (penanggungan). Intervensi tussenkomst adalah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata sebagai pihak yang berkepentingan untuk membela kepentingannya sendiri. Salah satu contoh Perkara Intervensi Tussenkomst terdapat dalam Perkara Nomor: 580K/Pdt/2017. Adapun tujuan atau objektif dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kasus posisi Perkara Intervensi Tussenkomst Nomor: 580K/Pdt/2017, pertimbangan hukum majelis hakim terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Intervensi Tussenkomst Nomor: 580K/Pdt/2017 (PK MA No.580K/Pdt/2017), dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Intervensi Tussenkomst Nomor: 580K/Pdt/2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum deskriptif, yang menggunakan pendekatan yuridis teoritis. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data dan penyusunan data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Perseroan Terbatas (PT) khususnya pada PT. Halmahera Shipping selaku Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I yaitu PT. Bank Permata, Tbk (Terbuka), Tergugat II yaitu PT. Bank Permata, Tbk Kantor Cabang Menara Jamsostek, Tergugat III yaitu PT. Bank Permata, Tbk, Divisi Consumer Loan Collection (CLC), Tergugat IV yaitu PT. Balai Lelang Pratama, Tergugat V yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq (casu quo) Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah DJKN Banten cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong dan Tergugat VI yaitu Juniati Tedjaputera Sarjana Hukum (S.H), ke Pengadilan Negeri (PN) Tanggerang Gugatan tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Kemudian terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat ada Pihak Ketiga yang merasa dirugikan. Pihak Ketiga merasa objek yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah miliknya. Pihak Ketiga itu adalah Bapak Rianto, S.H., selaku Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi dalam Perkara Perdata Nomor 325/Pdt.G/2014/PN.Tng. yang mana Penggugat/Tergugat Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi mempermasalahkan tentang lelang yang telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor: 310/2014, tanggal 26 Agustus 2014. Putusan PN Tanggerang Nomor: 325/Pdt.G/2014/PN.Tng, sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Banten Nomor: 53/Pdt/2016/PT.BTN dan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan Nomor: 580K/Pdt/2017 berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dalam proses pelelangan atas objek sengketa, sebaliknya dalam fakta dan bukti yang diajukan Penggugat Intervensi pada persidangan bahwa Penggugat Intervensi dapat membuktikan sebagai pembeli lelang yang beritikad baik yang karenanya harus dilindungi dan lelang yang dilakukan adalah sah. MA telah mengadili Perkara Nomor: 580 K/Pdt/2017 dengan amar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Halmahera Shipping. PK MA Nomor: 580 K/Pdt/2017 telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai akibat hukum serta mengikat bagi para pihak yang dikalahkan sehingga bagi pihak yang kalah wajib menjalankan isi putusan. Apabila pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan isi putusan maka dapat dilakukan upaya paksa yaitu eksekusi. Kata Kunci: Putusan, Intervensi, Tussenkomst
HAK GUGAT ORGANISASI (LEGAL STANDING) PADA PERKARA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI NDONESIA Laksana, Annisa Dwi; _, Hamzah; Sonata, Depri Liber
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 01 (2017): PACTUM LAW JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak gugat organisasi (legal standing) merupakan mekanisme pengajuan gugatan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai akibat pelanggaran atau adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain yang merupakan kegiatan perlindungan yang dilakukan LSM tersebut. Saat ini terdapat beberapa LSM di bidang perlindungan konsumen yang telah mengajukan gugatan, namun gugatan yang diajukan sebagian besar diputus tidak dapat diterima karena LSM tersebut dianggap tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Penelitian ini mengkaji mengenai dasar hukum hak gugat organisasi pada perkara perlindungan konsumen, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh LSM yang bertindak sebagai wakil dalam pengajuan gugatan legal standing pada perkara perlindungan konsumen, serta efektifitas penerapan gugatan legal standing dalam perkara perlindungan konsumen di Indonesia.Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan dengan tipe judicial case study. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan studi putusan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematika data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pengajuan gugatan legal standing pada perkara hukum perlindungan konsumen adalah Pasal 46 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Syarat yang harus dipenuhi oleh LSM dalam pengajuan gugatan legal standing pada perkara perlindungan yaitu LSM tersebut harus terlebih dahulu memenuhi syarat sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM). Selanjutnya syarat yang harus dipenuhi LPKSM untuk dapat mengajukan gugatan adalah berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Penerapan gugatan legal standing dalam perkara perlindungan konsumen di Indonesia belum berjalan secara efektif. Hal ini karena terjadi perbedaan penafsiran mengenai kepentingan yang harus diwakili LPKSM dan kurang pahamnya LPKSM mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan gugatan legal standing. Kata Kunci: Gugatan Legal Standing, Perlindungan Konsumen, LPKSM
PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA OLEH PENGADILAN NEGERI (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013) Utama, Anugrah Prima; Sasongko, Wahyu; Sonata, Depri Liber
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 01 (2017): PACTUM LAW JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan yang dikeluarkan oleh BAPMI bersifat final and binding dan proses penyelesaian secara private and confidential merupakan ciri khas jenis penyelesaian secara arbitrase. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam implementasinya, hal tersebut dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013, sehingga melahirkan masalah seperti: Pertama, dasar pertimbangan hukum pembatalan putusan arbitrase BAPMI-004/ARB-03/VII/2011 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kedua, dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam menguatkan Putusan arbitrase BAPMI-004/ARB-03/VII/2011. Ketiga, akibat hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 bagi  para pihak.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pertama, berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, walaupun Putusan BAPMI-004/ARB-03/VII/2011 bersifat final and binding dan proses penyelesaian dengan prinsip private and confidential, namun terdapat upaya tipu muslihat yang dilakukan PT Bank Permata dengan memanipulasi KPD selama proses penyelesaian sengketa pada Forum Arbitrase BAPMI berlangsung. Kedua, berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam menguatkan Putusan BAPMI-004/ARB-03/VII/2011 adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini tidak mempertimbangkan terlebih dahulu alasan pembatalan yang diajukan kepadanya, dimana alasan pembatalan yang diajukan harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini telah salah dalam menerapkan hukum. Ketiga, akibat hukum yang lahir pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013, maka secara contrario BAPMI kembali mendapatkan trust dari kalangan pelaku pasar modal sebagai lembaga arbitrase penyelesaian sengketa pasar modal yang kompeten, selain itu kekuatan hukum dari Putusan Arbitrase BAPMI-004/ARB-03/VII/2011 pun kembali memiliki kekuatan hukum, sehingga hak dan kewajiban para pihak sebagaimana ditentukan dalam  putusan arbitrase tersebut dapat segera dieksekusi. Kata Kunci: Sengketa Pasar Modal, Abitrase, Pembatalan Putusan
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN TOL ANTARA PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) DAN PT. WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk. Zatika, Dinda Anna; Hamzah, Hamzah; Sonata, Depri Liber
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 03 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada umumnya proyek pembangunan infrastruktur oleh pemerintah khususnya jalan dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilaksanakan secara teknis oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Namun, pada pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang merupakan proyek strategis nasional diserahkan sepenuhnya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pengguna jasa dan penyedia jasa. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru diserahkan kepada PT. Hutama Karya (Persero) sebagai pengguna jasa dan pemilik pekerjaan, serta PT. Waskita Karya (Persero), Tbk. sebagai penyedia jasa dan pelaksana konstruksi.Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana dasar hukum pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru dan hubungan kontraktual antara PT. Hutama Karya (Persero) dengan PT. Waskita Karya (Persero), Tbk. dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Adapun hubungan kontraktual antara PT. Hutama Karya (Persero) dan PT. Waskita Karya (Persero), Tbk. tertuang dalam sebuah perjanjian tentang Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru Nomor: DJT/IO.519/S.Perj.16/IV/2016 berdasar pada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang mensyaratkan formalitas suatu perjanjian jasa konstruksi.Kata Kunci: Hukum Jasa Konstruksi, Perjanjian Pekerjaan Konstruksi, Jalan Tol
PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung Karang) Paradita, Aprilia; Pujo Prayitno, Dwi; Liber Sonata, Depri
Pactum Law Journal Vol 2, No 01 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam membuat perjanjian kredit, bank pada umumnya tidak akan memberikan kredit begitu saja tanpa memperhatikan jaminan yang diberikan oleh debitur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur eksekusi objek jaminan hak tanggungan melalui penjualan di bawah tangan dan apa saja permasalahan hukum yang dihadapi dalam prosedur eksekusi objek jaminan hak tanggungan melalui penjualan di bawah tangan pada PT. Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung Karang (BRI Cabang Tanjung Karang). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan tipe penelitian deskriptif, serta pendekatan masalah dengan cara pendekatan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah jenis data primer, data sekunder, serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini yaitu, prosedur eksekusi melalui penjualan di bawah tangan pada BRI Cabang Tanjung Karang,   diawali dengan pemberitahuan keterlambatan pembayaran terhadap debitur yang bersangkutan, dilanjutkan dengan pemberian Surat Peringatan (SP) pertama, kedua, lalu ketiga secara berturut-turut dan apabila debitur masih belum menunjukan itikad baik, maka selanjutnya dilaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan hak tanggungan melalui penjualan di bawah tangan dengan syarat terdapat kesepakatan antara debitur dan pihak BRI Cabang Tanjung Karang. Permasalahan hukum yang dihadapi adalah permasalahan harga jual beli, debitur yang tidak beritikad baik mencari pembeli, pengumuman yang tidak terpublikasi dengan baik, serta perihal pengosongan.  Kata Kunci : Jaminan, Hak Tanggungan, Eksekusi
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF BURSA EFEK INDONESIA Hasri, Iis Faizah; Sasongko, Wahyu; Sonata, Depri Liber
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reksa dana di Indonesia yang dikenal salah satunya adalah reksa dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Reksa dana KIK mengeluarkan produk terbaru yaitu reksa dana Exchange Traded Fund (ETF). Reksa dana ETF merupakan reksa dana KIK dengan bentuk baru dan produknya dapat diperjualbelikan di bursa efek. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mekanisme pembentukan dan penerbitan unit penyertaan reksa dana ETF, mekanisme perdagangan reksa dana ETF, serta perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksa dana ETF. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pembentukan reksa dana ETF sama seperti pembentukan reksa dana KIK yang proses pembentukan berpedoman pada Peraturan Nomor IV.B.2–Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-553/BL/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Peraturan No. IV.B.2–Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-553/BL/2010), dalam perdagangan reksa dana ETF calon investor dapat membeli langsung efek-efek di pasar modal. Perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksa dana ETF berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal). Kata Kunci : Reksa Dana, Pemegang Efek, Perlindungan Hukum
PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN RAYA (Studi pada PT RINDANG TIGA SATU PRATAMA) Nopriansyah M, Akhmad; Hamzah, Hamzah; Sonata, Depri Liber
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 02 (2019): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Menurut ketentuan UU Jasa Konstruksi  terdapat dua pihak yang mengadakan kontrak kerja konstruksi,  pertama pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan hokum sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi dan yang kedua adalah penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Kedua belah pihak melakukan suatu perjanjian yang disebut dengan Kontrak Kerja Konstruksi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa isi dari perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh PT Rindang Tiga Satu Pratama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dalam Pembangunan Jalan Terbanggi Besar?Simpang Pematang?Pematang Panggang pada penelitian ini telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kontrak jasa konstruksi yaitu pada Pasal 1320 KUHPerdata dan  Pasal 47 UU Jasa Konstruksi, sehingga kontrak kerja konstruksi ini memenuhi syarat sah perjanjian serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun hubungan hokum kontraktual antara PT Rindang Tiga Satu Pratama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung dibuktikan dengan adanya perjanjian pekerjaan konstruksi dalam Pembangunan Jalan Terbanggi Besar-Simpang Pematang-Pematang Panggang yang sesuai dengan Buku III KUHPerdata tentang ketentuan perikatan yang lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Kata Kunci: Hukum Jasa Konstruksi, Perjanjian Kerja Konstruksi
METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM depri liber sonata
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v8no1.283

Abstract

The aim in this article is to determine the method of normative and empirical legal research with the typical characteristics of the methods of researching Law. The approach used qualitative methods through the study of literature. Based on the research findings and discussion, it can be concluded, first, science law (jurisprudence) and all sub-study with him in a large family study of the law, no matter how controversial as as a discipline independent and peculiar (sui generis), part from the humanities and social sciences, as well as natural science (exact) and social sciences which has had an undeniable place in the branches of science. Science of law must be recognized as having the research methods typical and unique, in terms of interest / usefulness to do a research in the field of law, both theoretical and practical, or of how to look at the science of law as a discipline prescriptive and applied, as well as from the point of view of human behavior relating to the existence of the law. Secondly, the penstudi law should realize the importance of legal research which is the authority, even advised not to leave, ie normative legal research / doctrinal, both from the point of view of the approach commom law system (statutes approach, case approach, historical approach, comparative approach and conceptual approach) as well as from the standpoint of research form the principles of law, the synchronization of legislation and others. which has been used as a handle by penstudi law in Indonesia and tend intended for academic interest. Third, the differences in conceptions, notions in the study of legal research in various law schools and high schools of law, especially for academic interest (thesis and dissertation), the main question is whether or not a uniformity is realized, or let it all by referring to the belief respective legal research on how it thinks best. Keywords: Research Methods law, Legal Normative and Empirical
Co-Authors Aisyah Muda C Andre Arya Pratama Deni Achmad Deni Achmad Dwi Pujo Prayitno Hasri, Iis Faizah Kamba, Reza Torio Laksana, Annisa Dwi Muhammad Farid Murniarti, Rilda Nopriansyah M, Akhmad Octa Ridho Pangestu Paradita, Aprilia Pujo Prayitno, Dwi SATRIYAS ILYAS Utama, Anugrah Prima Wahyu Sasongko Zatika, Dinda Anna _, Hamzah