Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik Depri Liber Sonata
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2012)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v6no2.329

Abstract

Berbeda dengan pelaksanaan putusan pengadilan pada perkara pidana yang bersifat aktif maka pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) pada perkara perdata lebih bersifat pasif, dalam arti bahawa pelaksanaannya sangat tergantung dari upaya proaktif pemohon eksekusi untuk melakukan permohonan-permohonan pada setiap tahap pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana perkara yang bersangkutan telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian pengetahuan mengenai prosedur pelaksanaan eksekusi di bidang perdata sangat penting untuk dipahami khususnya oleh masyarakat pencari keadilan yang mengalami kesulitan/permsalahan terhadap pemenuhan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik eksekusi terhadap pembayaran sejumlah uang yang melalui tahapan pelaksanaan lelang eksekusi, maupun terhadap eksekusi riil. Permasalahan hukum yang paling sering ditemui terkait pelaksanaan eksekusi perdata adalah pada tahapan lelang eksekusi, dimana sulitnya menjual objek lelang eksekusi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah pada tahap eksekusi riil/pengosongan objek eksekusi yang sering menimbulkan konflik sosial dan tidak jarang berakhir dengan tindakan-tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan (tindak pidana). Penelitian ini membahas mengenai prosedur dan permasalahan-permasalahan beserta solusi yang dapat ditempuh terkait permasalahan pelaksanaan eksekusi perdata di dalam praktik.
Penyelesaian Permasalahan Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Melalui Melalui Mekanisme Mediasi Oleh Mediator Desa Natar Lampung Selatan Sonata, Depri Liber; Achmad, Deni; Farid, Muhammad; Murniarti, Rilda
Nemui Nyimah Vol. 4 No. 2 (2024): Nemui Nyimah Vol.4 No.2 2024
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v4i2.153

Abstract

The urgency of resolving criminal and civil problems through village mediators in order to increase the effectiveness and efficiency of handling problems at the village level. Village mediators have the ability to provide solutions that are fast and more accommodating to village values compared to formal judicial processes. This mediation approach encourages the resolution of legal conflicts peacefully and through deliberation, which can strengthen social relations and prevent conflict escalation. In addition, village mediators have a deep understanding of the local social and cultural context, so that the mediation process becomes more relevant and accepted by the community. This activity aims to increase awareness and knowledge regarding the resolution of criminal and civil problems through village mediators in Natar Village. The methods used to achieve these objectives are the delivery of materials through counseling, focused discussions, and questions and answers. This activity is located in Natar Village.
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Perjanjian Di Bawah Tangan: Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk Sihombing, Fanny Marsela; OKtaviana, Selvia; Febrianto, Dita; Sonata, Depri Liber; Ramadhan, Harsa Wahyu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4985

Abstract

PT Hasjrat Multifinance Cq PT. Hasjrat Multifinance Luwuk digugat melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukn berdasarkan perjanjian di bawah tangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan eksekusi objek jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan serta menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk terhadap ketentuan yang mengatur mengenai eksekusi jaminan fidusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah  pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan tahapan pengelolahan data meliputi pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan penyusunan sistematika data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan eksekusi objek jaminan fidusia harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa pembebanan jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta notaris. Selain itu pelaksanaan eksekusi harus mengacu pada Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan terhadap jaminan fidusia yang tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi harus melalui mekanisme hukum yang sama dengan pelaksanan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan pertimbanga tersebut, majelis hakim telah mempertimbangan bahwa tindakan eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedural hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Polri Di Jakarta Selatan Meidika, Regina; Sonata, Depri Liber; Febrianto, Dita; Oktaviana4, Selvia; Ramadhan, Harsa Wahyu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5133

Abstract

Sengketa konstruksi sering terjadi antara pengguna dan penyedia jasa, salah satunya akibat wanprestasi atau cidera janji dalam memenuhi kewajiban kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya sengketa dan penyelesaian hukum atas perbuatan wanprestasi pada kontrak pekerjaan pembangunan Rumah Susun Polri. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen menggunakan data primer maupun sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa dipicu oleh keterlambatan pembayaran dari pengguna jasa, PT Totalindo Eka Persada, Tbk, kepada penyedia jasa, PT PGAS Solution. Sesuai kontrak, pembayaran wajib dilunasi maksimal 90 hari setelah invoice diterbitkan (paling lambat 18 November 2020). Namun, pembayaran baru dilakukan sebesar Rp100.000.000,00 pada 9 April 2021, menyisakan kewajiban sebesar Rp19.205.000.000,00. Mengacu pada Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai tahapan dalam kontrak kerja. Dalam kasus ini, para pihak menempuh jalur litigasi yang pada akhirnya diselesaikan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 683 K/PDT/2025.